Transcript Paparan Tim Subbag Ortala dan

1
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PP NOMOR 46 TAHUN 2011
Disampaikan oleh
Tim Subbag Organisasi, Tata laksana dan Kepegawaian Kanwil Kemenag Aceh
Pada Sosialisasi PP No 46 Tahun 2011 pada Karyawan Kanwil Kemenag Aceh,
Banda Aceh, 21 Oktober 2013
DASAR HUKUM
2
1. UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No. 43 Tahun 1999 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi kerja PNS
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS
4. Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi kerja PNS
 untuk menjamin objektivitas dalam pembinaan Pegawai
Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem
karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja

Memperoleh gambaran langsung tentang hasil yang dicapai PNS
dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Mengindentifikasi faktor-faktor penghambat kinerja baik dari
PNS maupun organisasi.

Memberikan rekomendasi bagi perbaikan/ peningkatan kinerja
PNS

Pendekatan Hasil : Pencapaian target dan kualitas yang telah
disepakati PNS & Organisasi.

Pendekatan Diagnostik : Mengidentifikasi hambatan & perbaikan
kinerja secara berkesinambungan.
OBYEKTIF
Penilaian pencapaian prestasi kerja sesuai dgn keadaan yang sebenarnya tanpa
dipengaruhi oleh pandangan atau penilaian subyektif pribadi dari pejabat penilai
TERUKUR
Penilaian prestasi kerja yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif
AKUNTABEL
Seluruh hasil penilaian prestasi kerja harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
pejabat yang berwenang
PARTISIPATIF
Seluruh proses penilaian prestasi kerja dengan melibatkan secara aktif antara pejabat
penilai dengan PNS yang dinilai
TRANSPARAN
Seluruh proses dan hasil penilaian prestasi kerja bersifat terbuka dan tidak bersifat
rahasia
4
Sasaran Kerja
Pegawai (SKP)
Prestasi Kerja
60 %
+
Perilaku Kerja
40 %
5
SASARAN KERAJA PNS
PP No. 10 Tahun 1979 Tentang
Penilaian Pelaksaan Pekerjaan
PNS
8 Unsur & 222 sub Unsur
1. Kesetian
( 17 s.u )
2. Prestasi Kerja
( 35 s.u )
3. Tanggung Jawab ( 30 s.u )
4. Ketaatan
( 25 s.u )
5. Kejujuran
( 15 s.u )
6. Kerjasam
( 30 s.u )
7. Prakarsa
( 15 s.u )
8. Kepemimpinan
( 55 s.u )
Diganti
PP No. 46 Tahun 2011 Tentang
Penilaian Pekerjaan PNS
efektif : mulai Tahun 2014
1. Penilaian prestasi kerja
terdiri dari :
•
•
SKP; dan
perilaku kerja;
2. Bobot nilai unsur :
•
•
SKP sebesar 60% dan
perilaku kerja sebesar 40%.
3. Penilaian SKP meliputi aspek:
•
•
•
•
kuantitas;
kualitas;
waktu; dan/atau
Biaya
4. Penilaian perilaku kerja
meliputi :
•
•
•
•
•
•
orientasi pelayanan;
integritas;
komitmen;
disiplin;
Kerja sama; dan
Kepemimpinan (utk PNS yg
menduduki jabatan struktural)
1. Nilai prestasi kerja:
• 91 – ke atas : sangat baik
•
•
•
•
76 – 90 : baik
61 – 75 : cukup
51 – 60 : kurang
50 ke bawah : buruk
2. Penilaian SKP, capaiannya dapat lebih dari 100.
3. Nilai perilaku kerja paling tinggi 100.
4. SKP yang tidak tercapai yang diakibatkan oleh faktorfaktor di luar kemampuan individu Pegawai, penilaian
didasarkan pada pertimbangan kondisi penyebabnya.
1. Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan Rencana
Kerja Tahunan.
2. SKP disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai.
3. SKP memuat syarat:
• kegiatan tugas pokok jabatan,
• sasaran kerja dan target yang harus dicapai
• besaran biaya.
4. SKP bersifat nyata dan dapat diukur.
5. SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari.
TUGAS TAMBAHAN & KREATIVITAS
TUGAS TAMBAHAN
PNS yg diberikan tugas lain atau tugas tambahan oleh atasan
langsungnya dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan
maka akan diberikan nilai tugas tambahan.
KREATIVITAS
Apabila seorang PNS pada tahun berjalan menemukan sesuatu
yg baru dan berkaitan dengan tugas pokoknya serta dapat
dibuktikan dengan surat keterangan dari:
1. Unit kerja setingkat Eselon II
2. Pejabat Pembina Kepegawaian
3. Presiden
PENILAIAN TUGAS TAMBAHAN
PNS yg diberikan tugas lain atau tugas tambahan oleh atasan langsungnya
dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan (anak lampiran I-c) maka
akan diberikan nilai tugas tambahan.
No
Tugas Tambahan
Nilai
1.
Tugas tambahan yg dilakukan dalam 1 tahun
sebanyak 1-3 kegiatan
1
2.
Tugas tambahan yg dilakukan dalam 1 tahun
sebanyak 4-6 kegiatan
2
3.
Tugas tambahan yg dilakukan dalam 1 tahun
sebanyak 7 kegiatan atau lebih
3
PENILAIAN KREATIVITAS
Apabila seorang PNS pada tahun berjalan menemukan sesuatu yg baru dan
berkaitan dengan tugas pokoknya serta dapat dibuktikan dengan surat
keterangan dari:
1. Unit kerja setingkat Eselon II
2. Pejabat Pembina Kepegawaian
3. Presiden
maka akan diberikan nilai kreativitas sbb:
No.
Kreativitas
Nilai
1.
Apabila hasil yg ditemukan merupakan sesuatu yg baru dan
bermanfaat bagi unit kerjanya dan dibuktikan dengan surat
keterangan yg ditandatangani oleh kepala unit kerja setingkat
eselon II.
3
2.
Apabila hasil yg ditemukan merupakan sesuatu yg baru dan
bermanfaat bagi organisasinya serta dibuktikan dengan surat
keterangan yg ditandatangani oleh PPK.
6
3.
Apabila hasil yg ditemukan merupakan sesuatu yg baru dan
bermanfaat bagi negara dengan penghargaan yg diberikan oleh
Presiden.
12
1. Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara
menggabungkan penilaian SKP dengan penilaian
perilaku kerja.
2. Penilaian SKP:
• membandingkan realisasi kerja dengan target dari aspek
kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya.
3. Penilaian perilaku kerja:
• lakukan pengamatan sesuai kriteria yang telah
ditetapkan
1. Pejabat penilai wajib menilai prestasi kerja PNS.
2. Pejabat penilai dalam melakukan penilaian perilaku
kerja PNS dapat mempertimbangkan masukan dari
pejabat penilai lain yang setingkat dilingkungan unit
kerja masing-masing
3. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai pejabat penilai
dan/atau atasan pejabat penilai yang tertinggi
dilingkungan masing-masing.
4. Penilaian dilakukan, apabila telah membawahi PNS
tersebut paling lambat 6 (enam) bulan.
1.
Penilaian dilakukan setiap akhir Desember tahun berjalan.
2.
Hasil Penilaian diberikan pejabat penilai kepada PNS yang dinilai.
3.
PNS yang telah menerima hasil penilaian, wajib menandatangani
dan mengembalikan hasil penilaian kepada pejabat penilai paling
lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya.
4.
Apabila PNS yang dinilai tidak menandatangani hasil penilaian,
maka hasil penilaian prestasi kerja tersebut dianggap sah.
5.
Pejabat penilai wajib menyampaikan hasil penilaian kepada atasan
pejabat penilai paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya
hasil penilaian.
6.
Atasan pejabat penilai wajib memeriksa hasil penilaian yang
disampaikan kepadanya.
7.
Hasil penilaian berlaku sesudah ada pengesahan dari atasan
pejabat penilai.
1. Pegawai dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasanalasannya kepada atasan pejabat penilai paling lambat 14
(empat belas) hari;
2. Atasan pejabat penilai meminta penjelasan kepada pejabat
penilai dan pegawai yang dinilai;
3. Apabila Keberatan dapat diterima kebenarannya Atasan
Pejabat Penilai dapat mengadakan perubahan nilai.
4. Atasan pejabat penilai wajib menetapkan hasil penilaian
prestasi kerja pegawai dan bersifat final.
TINGKAT HUKUMAN DISIPLIN BAGI PNS
YANG TIDAK MENCAPAI SASARAN KERJA
PEGAWAI (SKP) YANG DITETAPKAN
(1)
Hukuman Disiplin Sedang : apabila pencapaian
sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai
25% s.d. 50%.
(2)
Hukuman Disiplin Berat : apabila pencapaian
sasaran kerja pegawai pada akhir tahun
kurang dari 25%.
1. SKP sebagai bagian integral dari Renja dan sebagai standar Penilaian
Prestasi Kerja.
2. SKP sebagai dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau
target Prestasi Kerja (output atau outcome) yang akan diwujudkan
oleh setiap individu PNS.
3. SKP sebagai penjabaran Renja tahunan setiap unit satuan kerja
organisasi yang dinilai setiap akhir tahun dalam evaluasi kinerja dan
penyusunan Rencana Kinerja tahun berikutnya. (planning, tracking,
evaluating).
4. SKP merupakan ikhtisar kinerja dari Renja, yang disepakati antara
PNS yang bersangkutan dengan atasan langsungnya, setelah
mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.
5. SKP sebagai tolok ukur kinerja individu PNS, Renja sebagai tolok ukur
kinerja organisasi.
1. Sebagai alat ukur pencapaian suatu program/kegiatan, baik untuk
individu PNS, satuan unit kerja maupun organisasi.
2. Sebagai alat ukur yang sahih untuk mengevaluasi dan menilai kinerja
individu, maupun satuan unit kerja dalam sebuah entitas.
3. Sebagai media pengelolaan kinerja secara partisipatif, dalam proses
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (planning, tracking, reviewing /
evaluating).
4. Sebagai kunci bagi kegiatan dan standar evaluasi kinerja individu PNS,
satuan unit kerja maupun organisasi.
5. Sebagai jaminan kepastian kebijakan karena mencerminkan komitmen
kinerja individu PNS, satuan unit kerja maupun organisasi.
6. Sebagai penjabaran agenda dan prioritas program/kegiatan dalam
implementasi kebijakan.
Setiap PNS, wajib menyusun SKP
(Sasaran Kerja Pegawai)
SUSUN
KEGIATAN
TUGAS JABATAN
TENTUKAN
TARGET PEKERJAAN
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
1. PENETAPAN NAMA JABATAN
2. PENETAPAN URAIAN TUGAS
3. PENETAPAN BEBAN KERJA
2. MENYUSUN SKP (AWAL TH)
 Kuantitas
 Kualitas
 Biaya
 Waktu
3. PENETAPAN SKP
SKP ditetapkan pada awal bulan
januari oleh atasan langsung &
disampaikan kepada unit
kepegawaian untuk di
Dokumentasikan
PROSES TATA CARA PENGISIAN
SKP
PP NO 46 TAHUN 2011
DISUSUN BERDASARKAN
SURAT EDARAN KEPALA BKN
NOMOR 1 TAHUN 2013
TANGGAL 3 JANUARI 2013
4. PENILAIN PEKERJAAN PNS (AKHIR TAHUN)
MENILAI
SKP
( TAHAP 1 )
MENILAI
PRILAKU
KERJA
( TAHAP 2 )
Kuantitas
Kualitas
Biaya
Waktu
lakukan
pengamatan
sesuai kriteria
yg telah
ditetapkan
60%
 Sangat
Baik
 Baik
 Cukup
 Kurang
 Buruk
40%
• orientasi
pelayanan.
• integritas
• komitmen
• disiplin
• Kerja sama.
• Kepemimpin
an
6. MONEV
NILAI
SPRESTASI
KERJA
( TAHAP 3 )
Menggabung
kan
Nilai
SKP
dan
Nilai Prilaku
Kerja
 Sangat
Baik
 Baik
 Cukup
 Kurang
 Buruk
Pejabat Pembina
Kepegawaian
a. PNS yg tdk membuat
SKP
dijatuhi
hukuman disiplin.
b. Nillai SKP Tidak
Mencapai 50 %
dijatuhi
hukuman
disiplin
5. KEBERATAN HASIL PENILAIAN
a. Pegawai dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan-alasannya kepada atasan pejabat penilai paling lambat
14 (empat belas) hari;
b. Atasan pejabat penilai meminta penjelasan kepada pejabat penilai dan pegawai yang dinilai;
c. Apabila Keberatan dapat diterima kebenarannya Atasan Pejabat Penilai dapat mengadakan perubahan nilai.
d. Atasan pejabat penilai wajib menetapkan hasil penilaian prestasi kerja pegawai dan bersifat final.
5.
MENETAPKAN
NILAI
SPRESTASI
KERJA
KATA OPERASIONAL DALAM MENYUSUN URAIAN TUGAS POKOK
JABATAN
JABATAN
KATA OPERASIONAL
Pejabat Eselon I
Merumuskan Kebijakan, Menetapkan,
Mengembangkan dan Menyelenggarakan
Pejabat Eselon II
Menyelenggarakan dan Menetapkan
Pejabat Eselon III
Merumuskan, Melaksanakan, Mengembangkan,
dan Mensosialisasikan
Pejabat Eselon IV
Memproses, Merancang, Menyusun,
Melakukan, dan Mengerjakan
Pejabat Fungsional Umum
Menyiapkan, Mengetik, Mengumpulkan Bahan,
Membayar, Mendokumentasikan, Mengolah
Data dan Sebagainya
Pejabat Fungsional Tertentu
Kata Operasional Yang Digunakan Disesuaikan
Dengan Tingkatan Jabatan Fungsional Tertentu
Contoh Kegiatan Tugas Jabatan secara
Hierarki
Eselon I
Eselon III
 Menetapkan Penetapan
Kinerja/Rencana Kerja Tahun
 Menetapkan ....
 Menetapkan ....
 Menetapkan ....
 Menetapkan ....
 Menyusun Rencana Kerja Tahun
 Menyiapkan .…
 Melaksanakan ....
 Menetapkan ....
 Menyiapkan ....
 Menyusun laporan
Eselon II
 Menetapkan Penetapan
Kinerja/Rencana Kerja Tahun
 Menyelenggarakan .…
 Menyusun ....
 Memfasilitasi ….
 Menetapkan ....
 Menyiapkan ....
 Menyusun laporan
 Menginventarisasi ....
 Menyiapkan bahan .…
 Menganalisis ….
 Menyiapkan bahan .....
 Menyusun laporan
Eselon IV
Contoh Kegiatan Tugas Jabatan secara Hierarki
Fungsional
Umum
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Menabulasikan, Memasang,
Membuat, Menyortir, Mewawancarai,
Memindahkan, Menyimpan, Menyarankan,
Menyusun, Mengagenda, Mengantarkan,
Memasang, Memasukkan, Menyampaikan,
Mengemudikan, Mencatat, Membersihkan,
Menghitung, Mengeluarkan, Memeriksa
Menyalin, Mengumpulkan, Menjalankan
Mengetik, Menghimpun, Mengoperasikan
Menarik, Menggandakan, Memberhentikan
Melayani, Membubuhkan.
Menganalisis, Mengkompilasikan,
Mengolah, Menggolongkan
Fungsional
Tertentu
A. Unsur Utama
 Memeriksa berkas
 Mengendalikan listing
 Menyiapkan bahan penilaian
 Memeriksa permohonan
 Mengelola data
 .....
B. Unsur Penunjang
 Menjadi anggota aktif
organisasi profesi analisis
kepegawaian
FORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
NO
I. PEJABAT PENILAI
NO
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1
Nama
Dra. Sri
1
Nama
Elisya, SH
2
NIP
-
2
NIP
-
3
Pangkat/Gol.Ruang
3
Pangkat/Gol.Ruang
-
4
Jabatan
4
Jabatan
-
5
Unit Kerja
5
Unit Kerja
-
NO
III. Kegiatan Tugas Jabatan
ANGKA
KREDIT
1
Menetapkan persetujuan kenaikan pangkat gol.ruang III/d
ke bawah Prov. Lampung dan instansi vertikal.
-
2
Menetapkan persetujuan peninjauan masa kerja gol.ruang
III/d ke bawah Provinsi Lampung dan Instansi vertikal
-
3
Menetapkan persetujuan mutasi lain-lain gol.ruang III/d ke
bawah Provinsi Lampung dan instansi Vertikal
-
4
Membuat konsep SK pindah Instansi pusat dan daerah
-
5
Membuat laporan kenaikan pangkat, PMK, mutasi lain dan
pindah instansi pusat dan daerah
-
TARGET
KUANT/
OUTPUT
KUAL/
MUTU
WAKTU
100
12
25 nota
100
12
-
20 nota
100
12
-
30 SK
100
12
-
2 lap
100
12
-
5000 nota
Jakarta, 4 Januari 2013
Pejabat Penilai
Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai
(Dra. Sri)
(Elisya, SH)
NIP. ...............................
NIP. .............................
BIAYA
-
PENILAIAN SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Jangka waktu penilaian 5 Januari s/d 31 Desember 2013
I. Kegiatan Tugas Jabatan
A
K
1
2
1
TARGET
REALISASI
Kuant/o
utput
Kual/
Mutu
Waktu
Biaya
3
4
5
6
7
Menetapkan persetujuan kenaikan
pangkat gol.ruang III/d ke bawah
Prov. Lampung dan instansi
vertikal.
-
5000
nota
100
12
Menetapkan persetujuan
peninjauan masa kerja gol.ruang
III/d ke bawah Provinsi Lampung
dan Instansi vertikal
-
25
nota
100
Menetapkan persetujuan mutasi
lain-lain gol.ruang III/d ke bawah
Provinsi Lampung dan instansi
Vertikal
-
20
nota
4
Membuat konsep SK pindah
Instansi pusat dan daerah
-
5
Membuat laporan kenaiakn
pangkat, PMK, mutasi lain dan
pindah instansi pusat dan daerah
-
NO
2
3
AK
PENGHITUNGAN
NILAI
CAPAIAN
SKP
Kuant/
output
Kual/
Mutu
Waktu
Biaya
8
9
10
11
12
13
14
-
-
5000
nota
85
12
-
261,00
87,00
12
-
-
25 nota
80
12
-
256,00
85,33
100
12
-
-
20 nota
80
12
-
256,00
85,33
30 SK
100
12
-
-
30 SK
85
12
-
261,00
87,00
2 lap
100
12
-
-
2 lap
80
12
-
256,00
85,33
II. Tugas Tambahan dan Kreativitas :
a. Tugas Tambahan
-
-
-
-
-
-
b. Kreativitas
-
-
-
-
-
-
86,00
NILAI CAPAIAN SKP
(Baik)
Jakarta, 31 Desember 2012
Pejabat Penilai
(Dra. Sri)
26
Penilaian SKP paling sedikit meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan
waktu, sesuai dengan karakteristik, sifat, dan jenis kegiatan pada
masing-masing unit kerja.
Formula Rumus Penilaian Capaian SKP, aspek :
a. KUANTITAS,
Penilaian SKP =
b. KUALITAS,
Penilaian SKP =
RO
TO
RK
TK
X 100
Ket : RO = Realisasi Output
TO = Target Output
X 100
Ket : RK = Realisasi Kualitas
TK = Target Kualitas
c. WAKTU,
[1,76 x TW] – RW
Penilaian SKP =
X 100
TW
Ket : NT = Nilai Tertimbang (1,76)
RW = Realisasi Waktu
TW = Target Waktu
d. BIAYA,
[1,76 x TB] – RB
Penilaian SKP =
X 100
TB
Ket : NT = Nilai Tertimbang (1,76)
RB = Realisasi Biaya
TB = Target Biaya
Kriteria Nilai
Keterangan
91-100
Hasil kerja sempurna tidak ada kesalahan, tidak ada revisi dan
pelayanan di atas standar yang ditentukan dan lain-lain.
76 – 90
61 – 75
51-60
50 ke bawah
Hasil kerja mempunyai 1 (satu) atau 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada
kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah
ditentukan dan lain-lain.
Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil, dan
tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi
standar yang ditentukan dan lain-lain.
Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan ada kesalahan
besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang
ditentukan dan lain-lain.
Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 (lima) kesalahan kecil dan ada
kesalahan besar, kurang memuaskan, revisi, pelayanan di bawah
standar yang ditentukan dan lain-lain.
Setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yg
dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan
yg seharusnya dilakukan sesuai Per-UU-an
29
PENILAIAN PERILAKU KERJA
1. Penilaian perilaku kerja dilakukan oleh Pejabat Penilai.
2. Penilaian perilaku kerja meliputi aspek : orientasi pelayanan,
integritas, komitmen, disiplin, kerjasama; dan kepemimpinan.
3. Penilaian kepemimpinan hanya dilakukan bagi PNS yang
menduduki jabatan struktural.
4. Penilaian perilaku dilakukan melalui pengamatan oleh
pejabat penilai terhadap PNS sesuai kriteria yang ditentukan.
5. Pejabat penilai dalam melakukan penilaian perilaku kerja
PNS dapat mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai
lain yang setingkat di lingkungan unit kerja masing-masing.
6. Nilai perilaku kerja dpt diberikan paling tinggi 100 (seratus).
NILAI PERILAKU KERJA
SANGAT BAIK
91 - 100
BAIK
76 - 90
CUKUP
61 - 75
KURANG
50 - 61
BURUK
50 KE BAWAH
ASPEK PENILAIAN PERILAKU KERJA
ORIENTASI
PELAYANAN
• Sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang
dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait,
dan/atau instansi lain
INTEGRITAS
• Kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi
KOMITMEN
• Kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan PNS yang
mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada
kepentingan diri sendiri, seseorang, dan/atau golongan
DISIPLIN
• Kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang
ditentukan dalam peraturan per-uu-an dan/atau peraturan kedinasan yang apabila
tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin
KERJASAMA
• Kemauan dan kemampuan PNS untuk bekerjasama dgn rekan sekerja, atasan,
bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dlm menyelesaikan suatu tugas dan
tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang
sebesar-besarnya
KEPEMIMPINAN
• Kemampuan dan kemauan PNS untuk memotivasi dan mempengaruhi bawahan
atau orang lain yg berkaitan dgn bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi
1
ASPEK ORIENTASI PELAYANAN
91 - 100
Selalu dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap
sopan dan sangat memuaskan
Sangat
Baik
76 - 90
Pada Umumnya dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan
sikap sopan dan memuaskan
Baik
61 - 75
Adakalanya dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap
cukup sopan dan cukup memuaskan
51 - 60
Kurang dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap
kurang sopan dan kurang memuaskan
Cukup
Kurang
50 kebawah
Tidak pernah dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan
sikap tidak sopan dan tidak memuaskan
back
Buruk
next
2
ASPEK INTEGRITAS
91 - 100
Selalu jujur, ikhlas, tidak pernah menyalahgunakan wewenang, dan berani
menanggung resiko
Sangat
Baik
76 - 90
Pada umumnya jujur, ikhlas, tidak pernah menyalahgunakan wewenang,
dan berani menanggung resiko
Baik
61 - 75
Ada kalanya cukup jujur, ikhlas, kadang-kadang menyalahgunakan
wewenang, dan cukup berani menanggung resiko
Cukup
51 - 60
Kurang jujur, kurang ikhlas dan kurang berani menaggung resiko
Kurang
50 kebawah
Tidak jujur, tidak ikhlas, selalu menyalahgunakan wewenang, dan tidak
berani menanggung resiko
menu
Buruk
back
next
3
ASPEK KOMITMEN
91 - 100
Selalu berusaha menegakkan Pancasila, UUD’45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan
mengutamakan keperntingan dinas
Sangat
Baik
76 - 90
Pada umumnya berusaha menegakkan Pancasila, UUD’45, NKRI, Bhinneka Tunggal
Ika, dan mengutamakan keperntingan dinas
Baik
61 - 75
Ada kalanya berusaha menegakkan Pancasila, UUD’45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika,
dan mengutamakan keperntingan dinas
Cukup
51 - 60
Kurang berusaha menegakkan Pancasila, UUD’45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan
mengutamakan keperntingan dinas
Kurang
50 kebawah
Tidak pernah berusaha menegakkan Pancasila, UUD’45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika,
dan mengutamakan keperntingan dinas
menu
back
Buruk
next
4
ASPEK DISIPLIN
91 - 100
Selalu mentaati peraturan perundang-undangan/dinas, mentaati jam kerja, mampu
menyimpan/memelihara barang milik negara
76 - 90
Pada umumnya mentaati peraturan perundang-undangan/dinas, mentaati jam kerja,
mampu menyimpan/memelihara barang milik negara
61 - 75
Ada kalanya mentaati peraturan perundang-undangan/dinas, tidak masuk atau
terlambat jam kerja, lebih cepat pulang tanpa alasan, dsb antara 5 sd 15 Hari.
51 - 60
Kurang mentaati peraturan perundang-undangan/dinas, jam kerja, dan Kurang Mampu
menyimpan/memelihara barang milik negara, Tidak Masuk atau Terlambat jam Kerja, lebih
cepat pulang tanpa alasan, dsb antara 16 s.d 30 Hari
50 kebawah
Tidak pernah mentaati peraturan perundang-undangan/dinas, jam kerja, dan tidak mampu
menyimpan/memelihara barang milik negara, tidak masuk atau terlambat jam kerja, lebih
menu
cepat pulang tanpa alasan, dsb antara 31 Hari.
back
Sangat
Baik
Baik
Cukup
Kurang
Buruk
next
5
ASPEK KERJASAMA
91 - 100
Selalu mampu bekerja sama, menghargai dan menerima pendapat rekan
kerja
Pada umumnya mampu bekerja sama, menghargai dan menerima
pendapat rekan kerja
Sangat
Baik
76 - 90
Baik
61 - 75
Ada kalanya mampu bekerja sama, menghargai dan menerima pendapat
rekan kerja
Cukup
51 - 60
Kurang berusaha bekerja sama, menghargai dan menerima pendapat
rekan kerja
Kurang
50 kebawah
Tidak pernah berusaha bekerja sama, menghargai dan menerima
pendapat rekan kerja
menu
Buruk
back
next
6
ASPEK KEPEMIMPINAN
91 - 100
Selalu mampu bertindak tegas, tidak memihak, teladan, mencapai kinerja,
menggerakkan bawahan, mengambil keputusan cepat & tepat
Sangat
Baik
76 - 90
Pada umumnya bertindak tegas, tidak memihak, teladan, mencapai kinerja,
menggerakkan bawahan, mengambil keputusan cepat & tepat
Baik
61 - 75
Ada kalanya bertindak tegas, tidak memihak, teladan, mencapai kinerja,
menggerakkan bawahan, mengambil keputusan cepat & tepat
Cukup
51 - 60
Kurang bertindak tegas, kurang teladan, kurang mencapai kinerja, dan
kurang mengambil keputusan dengan cepat & tepat
Kurang
50 kebawah
Tidak pernah bertindak tegas, memihak, tidak mencapai kinerja, dan tidak
mengambil keputusan cepat & tepat
menu
Buruk
back
FORMULIR PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
DEPARTEMEN/LEMBAGA/
DAERAH KAB/KOTA ……..
1.
2.
3.
JANGKA WAKTU PENILAIAN
BULAN Januari s/d Desember 20….
YANG DINILAI
a. N a m a
...........
b. N I P
……….
c. Pangkat, golongan ruang
……….
d. Jabatan / Pekerjaan
……….
e. Unit Organisasi
……….
PEJABAT PENILAI
a. N a m a
……….
b. N I P
……….
c. Pangkat, golongan ruang
……….
d. Jabatan / Pekerjaan
……….
e. Unit Organisasi
……….
ATASAN PEJABAT PENILAI
a. N a m a
……….
b. N I P
……….
c. Pangkat, golongan ruang
……….
d. Jabatan / Pekerjaan
……….
e. Unit Organisasi
……….
4.
UNSUR YANG DINILAI
JUMLAH
a. Sasaran Kerja PNS (SKP)
b. Perilaku
Kerja
84 x 60 %
50,40
1. Orientasi Pelayanan
82
Baik
2. Integritas
85
Baik
3. Komitmen
85
Baik
4. Disiplin
86
Baik
5. Kerjasama
87
Baik
-
-
7. Jumlah
425
-
8. Nilai rata – rata
85
-
6. Kepemimpinan
9. Nilai Perilaku Kerja
Nilai Prestasi Kerja
5. KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DINILAI (APABILA ADA)
Tanggal, ..........................................
85 x 40 %
34
84,4
(Baik)
6.
TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN
Tanggal, ........................
7.
KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN
Tanggal, .......................
8.
REKOMENDASI
Dapat dipromosikan
9.
DIBUAT TANGGAL, 7 Januari 2013
PEJABAT PENILAI
(
10.
...........
NIP. ............
)
DITERIMA TANGGAL, 7 Januari 2013
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
DINILAI
(
............
NIP. ......................
)
11. DITERIMA TANGGAL 7 Januari 2013
ATASAN PEJABAT YANG MENILAI
(…………………….)
NIP. ............
BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS
Nama: Ali Muktar Raja, S.Sos
NIP : 19750713 200001 1 099
No.
Tanggal
Uraian
Nama/NIP dan Paraf Pejabat
Penilai
1
2
3
4
1.
2 Januari 2014
s.d.
30 Juni 2014
Penilaian SKP sampai dengan
akhir Juni 2014 = 89,04,
sedangkan penilaian perilaku
kerjanya adalah sebagai berikut:
Orientasi Pelayanan = 85 (Baik)
Integritas
= 80 (Baik)
Komitmen
= 84 (Baik)
Disiplin
= 85 (Baik)
Kerja sama
= 87 (Baik)
Kepemimpinan
= 88 (Baik)
Jumlah
Nilai Rata-rata
= 509
= 84,83 (Baik)
Kepala Subdirektorat Mutasi II
Drs. Indra Hidayat
NIP. 19610412 198301 1 099
CONTOK : Seorang Pejabat Fungsional jenjang Pertama,
target SKP tercapainya angka kredit 50 : 4 = 12,5
NO
NILAI KINERJA
1
Di bawah/diatas angka kerdit 12,5 x 125 % = 15,625 (AMAT BAIK)
2
Di bawah angka kredit
12,5 x 100 % = 12,5
( BAIK )
3
Di bawah angka kredit
12,5 x 75 % = 9,375
(CUKUP)
4
Di bawah angka kredit
12,5 x 50 % = 6,25
(SEDANG)
5
Di bawah angka kredit
12,5 x 25 % = 3,125
(KURANG)
CONTOK Penetapan SKP jenjang Pertama Pangkat III/b dengan nilai kinerja amat
baik dan memperoleh angka kredit 12,5 maka SKP nya ditetapkan sbb :
(AK yg diperoleh : AK Penjenjangan x 100 = SKP)
Angka kredit standar yang harus dikumpulkan untuk III/b 50 : 4 = 12,5
NO
NILAI CAPAIAN SKP
1
SANGAT BAIK ( 91 - 100 )
13,125 : 12,50 x 100 = 105
105 x 60 % = 63,6
2
BAIK
( 76 - 90 )
10,5
: 12,50 x 100 = 84
84 x 60 % = 50,4
3
CUKUP
( 61 - 75 )
7,87
: 12,50 x 100 = 62,96
62,96 x 96 % = 37,77
4
KURANG
( 51 - 60 )
6,3
: 12,50 x 100 = 50,4
56 x 60 % = 33,6
5
BURUK
5,25
: 12,50 x 100 = 42
46 x 60 % = 27,6
( 50 KE BAWAH)
NILAI KINERJA
SKP (60%)
LAIN – LAIN
•
Penyusunan dan penilaian SKP bagi PNS yang mutasi/ pindah.
Perpindahan pegawai dapat terjadi baik secara horizontal, vertikal
(promosi/demosi), maupun diagonal (antar jabatan struktural,
fungsional, dari struktural ke fungsional atau sebaliknya). Selama di
jabatan lama dan dijabatan baru dibuat SKPnya, kemudian untuk
menentukan hasilnya, dijumlahkan kemudian dibagi 2 (dua).
•
Penyusunan SKP bagi PNS yg menjalani cuti bersalin/ cuti besar
harus mempertimbangkan jumlah kegiatan dan target serta waktu
yang akan dilaksanakan oleh PNS ybs.
•
Penyusunan SKP bagi PNS yang menjalani cuti sakit harus
disesuaikan dengan sisa waktu dalam tahun berjalan.
•
Penyusunan SKP bagi PNS yg ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas
(Plt.), maka tugas-tugas sebagai Plt. dihitung sebagai tugas
tambahan.
LAIN – LAIN …
•
SKP bagi PNS yg kegiatannya dilakukan dengan tim kerja, maka
Penyusunan berlaku ketentuan sbb:
a.
Jika kegiatan yg dilakukan merupakan tugas jabatannya, maka
dimasukkan ke dalam SKP ybs.
b.
Jika kegiatannya bukan merupakan tugas jabatannya, maka
kinerja yg berangkutan dinilai sebagai tugas tambahan.
•
Penyusunan SKP bagi PNS yg dipekerjakan/diperbantukan, maka
penyusunan/penilaiannya dilakukan di tempat ybs dipekerjakan/
diperbantukan.
•
Penilaian SKP apabila terjadi faktor-faktor di luar kemampuan PNS
(bencana alam/force major), maka penilaiannya disesuaikan dengan
kegiatan-kegiatan di luar SKP yg telah ditetapkan.
•
Penyusunan SKP bagi PNS yg menduduki jabatan rangkap sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, maka penyusunan SKP yg
dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan struktural.
•
•
•
•
•
•
•
PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang mengatur disiplin pegawai.
Ketentuan dan kewajiban menyusun SKP berlaku juga untuk CPNS.
Dalam hal atasan langsung selaku Pejabat Penilai lowong atau belum terisi, maka pejabat
penilainya adalah pejabat yang lebih tinggi secara hierarkhi.
Dalam hal atasan langsung selaku Pejabat Penilai dan atasan Pejabat Penilai lowong
atau belum terisi, maka pejabat penilai dan atasan pejabat penilainya adalah pejabat yang
lebih tinggi secara hierarkhi.
Apabila pimpinan instansi atau PPK lowong, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh
Wakil Menteri.
Untuk kelancaran penilaian prestasi kerja PNS, Pejabat Pembina Kepegawaian dalam
melaksanakan perpindahan pegawai harus memperhatikan jangka waktu penyusunan dan
penilaian SKP.
DP3 PNS masih digunakan sebagai persyaratan kenaikan pangkat periode April/Oktober
2014 dan/atau 2015, kenaikan gaji berkala, serta pengangkatan dalam jabatan.
1. Formulir Penilaian Prestasi Kerja yang dibuat dan telah ditandatangani oleh Pejabat Penilai
diberikan secara langsung kepada PNS yang dinilai oleh Pejabat Penilai.
2. Apabila tempat bekerja antara Pejabat Penilai dengan PNS yang dinilai berjauhan, maka formulir
penilaian prestasi kerja dikirimkan pada PNS yang dinilai.
3. PNS yang dinilai, wajib mencantumkan tanggal penerimaan formulir penilaian prestasi kerja yang
diberikan/dikirimkan kepadanya pada ruangan yang telah disediakan.
4. Apabila PNS yang dinilai, menyetujui atas penilaian terhadap dirinya, maka ybs membubuhkan
tanda tangan pada tempat yang disediakan dan sesudah itu mengembalikan formulir penilaian
prestasi kerja tsb kepada Pejabat Penilai paling lambat 14 hari kalender terhitung mulai ybs
menerima formulir penilaian prestasi kerja.
5. Formulir penilaian prestasi kerja yang telah dibubuhi tanda tangan oleh PNS yg dinilai, dikirimkan
oleh Pejabat Penilai kepada Atasan Pejabat Penilai dlm waktu yang sesingkat mungkin untuk
mendapatkan pengesahan.
6. Dalam hal seorang PNS pindah dari instansi yang satu kepada instansi yang lain, Formulir
Penilaian Prestasi Kerja PNS dikirimkan oleh pimpinan instansi lama kepada pimpinan instansi
baru.
7. Dalam hal seorang PNS pindah dari unit organisasi yang satu kepada unit organisasi yg
lain dalam instansi yang sama, Formulir Penilaian Prestasi Kerja PNS dikirimkan oleh
pimpinan unit organisasi yang lama kepada pimpinan unit organisasi yang baru.
1. Penilaian Prestasi Kerja disimpan dan dipelihara dengan baik oleh Pejabat yang
secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.
2. Penilaian Prestasi Kerja disimpan selama 3 (tiga) tahun.
3. Penilaian Prestasi Kerja yang telah lebih dari 3 tahun tidak digunakan lagi.
4. Penilaian Prestasi Kerja bagi PNS :
a. Pegawai berpangkat Pembina Utama Muda (IV/c) ke atas dibuat rangkap 2
(dua), yaitu :
1) 1 rangkap untuk arsip instansi ybs
2) 1 rangkap dikirimkan kepada Kepala BKN.
b. Pegawai berpangkat Pembina Tingkat I (IV/b) ke bawah dibuat rangkap 1
(satu).
5. Penilaian Prestasi Kerja PNS dapat dibuat melebihi jumlah rangkap.
1. Implementasi PP No 46 Tahun 2011 tentang Penilaian
Prestasi Kerja PNS efektif mulai tahun 2014.
2. PNS wajib menyusun SKP setiap awal tahun.
3. PNS wajib mempunyai jabatan
 jabatan struktural
 jabatan fungsional
•
JF Umum
•
JF Tertentu