Transcript Kebijakan dan Program Pembangunan Nasional

KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN NASIONAL
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan Ke-138
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Dr. Roberto Akyuwen
Widyaiswara Madya BDK Yogyakarta
Pusdiklat PSDM, Jl. Alun-Alun Utara No. 2, Magelang,
Senin, 4 April 2011 (Pukul 07.45-16.15 WIB)
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
 BAB II PERENCANAAN STRATEJIK DAN SASARAN
POKOK PEMBANGUNAN
 BAB III PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL DAN DAERAH
 BAB IV PENYUSUNAN RENSTRA INSTANSIONAL
 PENUTUP

PENDAHULUAN
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Latar Belakang
Deskripsi Singkat
Hasil Belajar
Indikator Hasil Belajar
Materi Pokok
Manfaat
Latar Belakang



Era reformasi merubah sendi-sendi kehidupan berbangsa
dan bernegara, termasuk ditiadakannya GBHN sebagai
arah perencanaan pembangunan nasional.
Amandemen UUD 1945 mengamanatkan Presiden dan
Wapres serta Kepala Daerah (Gubernur dan
Bupati/Walikota) dipilih langsung oleh rakyat.
PNS mempunyai peran vital dalam menunjang
keberhasilan agenda Presiden dan Wapres serta Kepala
Daerah terpilih.
Deskripsi Singkat

Mata diklat ini membahas tentang perubahan mendasar
pada landasan kebijakan bagi pemerintah dalam
menyusun perencanaan pembangunan setelah tidak
diberlakukannya GBHN dan dilaksanakannya Program
Pembangunan Nasional serta diamandemennya UUD
1945.
Hasil Belajar

Peserta diklat diharapkan memiliki pemahaman tentang
visi, misi, dan strategi pembangunan nasional, serta
penjabarannya dalam program pembangunan nasional.
Indikator Hasil Belajar
1.
2.
3.
4.
Peserta mampu memahami dan menjelaskan visi, misi,
dan strategi pembangunan nasional.
Peserta mampu memahami dan menjelaskan tujuan
dan sasaran pembangunan nasional.
Peserta mampu memahami dan menjelaskan
keterkaitan antara sistem perencanaan pembangunan
nasional, sektoral, dan daerah.
Peserta mampu memahami, menjelaskan, dan
menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi
dalam Perencanaan Strategi (Renstra) instansinya,
termasuk implementasinya.
Materi Pokok
1.
2.
3.
Perencanaan Stratejik dan Sasaran Pokok
Pembangunan.
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah.
Penyusunan Renstra Instansional.
Manfaat

Peserta diharapkan lebih memahami penyusunan
program dan kegiatan pembangunan yang menjadi
prioritas di instansinya masing-masing, serta dapat
berperan aktif dalam implementasinya.
PERENCANAAN STRATEJIK DAN
SASARAN POKOK PEMBANGUNAN
A.
B.
Perencanaan Stratejik
Sasaran Pokok Pembangunan
Perencanaan Stratejik



Perencanaan stratejik adalah pendekatan perencanaan
yang menekankan pada isu atau masalah yang dihadapi
dan harus segera diselesaikan.
Perencanaan stratejik adalah metoda untuk
menggunakan secara bersama kekuatan internal dan
eksternal organisasi, sehingga dapat dilakukan perubahan
yang cukup berarti.
Faktor-faktor seperti produk dan pelayanan organisasi,
pendapatan, proyeksi pertumbuhan, tingkat keuntungan,
dan pengembalian investasi (ROI) merupakan dampak
dari keberhasilan dan kemampuan organisasi.
Lanjutan...
Peningkatan
Produktivitas
Internal
Pengurangan
Biaya
Reorganisasi
Peningkatan
Hubungan Kerja
Perubahan
Pasar
Eksternal
Kompetitor
Lingkungan
Ekonomi
Lanjutan...





Perencanaan stratejik menekankan pada kerangka dalam
menghadapi masa depan dengan tetap memperhatikan
peluang atau kesempatan.
Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan keuntungan dan
manfaat dari peningkatan keberhasilan organisasi.
Contoh kekuatan eksternal yang mempengaruhi pasar adalah
jam buatan Swis yang pada awalnya menguasai pasar, namun
kemudian dilampaui oleh jam buatan Jepang, karena tidak
memiliki visi dan terlalu fleksibel.
Perencanaan stratejik pada dasarnya adalah untuk
mengendalikan dan mengatur hasil yang diperoleh dalam
situasi ketidakpastian.
Proses perencanaan stratejik melibatkan seluruh pimpinan
dan pegawai organisasi.
Lanjutan...


1.
2.
3.
4.
5.
Penyusunan perencanaan stratejik harus memperhatikan dan
mempertimbangkan kebutuhan dan harapan pelanggan,
stakeholders, dan penyusun kebijakan guna merumuskan visi,
misi, tujuan, serta indikator kinerja suatu organisasi.
Perencanaan stratejik mengarahkan suatu organisasi untuk
menjawab 5 pertanyaan:
Di mana saat ini berada (where are we now)?
Ke mana arah yang kita inginkan (where do we want to
be)?
Bagaimana menentukan kemajuan yang ada (how do we
measure our progress)?
Bagaimana mencapainya (how do we get there)?
Bagaimana cara mengukur kemajuan (how do we track our
progress)?
Memperkuat Tujuan Organisasi
Alasan diperlukannya perencanaan stratejik:
1. Merupakan perencanaan untuk pembaharuan dalam
lingkungan yang selalu berubah.
2. Mengatur hasil yang dicapai.
3. Merupakan alat manajerial yang penting.
4. Berorientasi ke masa depan.
5. Melakukan penyesuaian.
6. Sebagai pendukung.
7. Meningkatkan komunikasi.

Proses dan Persiapan
Perencanaan stratejik merupakan proses yang
menekankan pada suatu evolusi dan bukan revolusi.
 Mencoba menemukan cara-cara baru dengan
menekankan pada apa yang dapat terjadi dan bukan pada
apa yang ada.
 Misi: pernyataan mengapa suatu organisasi dibentuk.
 Visi: suatu gambaran pernyataan ke depan dari suatu
organisasi yang harus konsisten dengan nilai dan misi.
 Nilai: pernyataan kepercayaan atau aturan dasar yang
membentuk nilai organisasi yang tidak akan mudah
untuk diubah. Nilai merupakan dasar dari budaya
organisasi.

Lanjutan...
Prinsip Dasar: petunjuk dalam bersikap yang mencerminkan
sistem manajemen organisasi. Prinsip dapat berubah sesuai
tuntutan keadaan dan perkembangan pengetahuan yang
dibutuhkan oleh suatu organisasi. Namun, perubahan harus
dilakukan secara berhati-hati dengan mempertimbangkan
nilai, para pekerja, dan konsumen.
 Tujuan: besaran spesifik apa yang akan dicapai dalam periode
perencanaan sedemikian rupa sehingga visi yang telah
dirumuskan dapat tercapai.
 Strategi: rencana program untuk mencapai tujuan dalam
periode perencanaan.
 Cara: beberapa tindakan atau kegiatan sebagai penjabaran
strategi ke dalam rencana tindak yang dapat dimengerti,
diukur, dan dicapai.

Langkah-Langkah Perencanaan Stratejik
Membentuk
Tim Yang Solid
Membangun
Tim
Menilai
Keadaan
Organisasi
Memulai Proses Perencanaan Stratejik
Berdasarkan Model Perencanaan Klasik
Menetapkan
Landasan
Rencana
Menetapkan
Asumsi
Melakukan
Analisis
SWOT
Menetapkan
Strategi
Menetapkan
Tujuan
Menciptakan
Suatu Visi
Menjaga Rencana
Agar tetap dalam jalur.
2. Tinjauan terhadap rencana.
3. Tingkat keberhasilan.
1.
Tipologi Pendekatan Perencanaan
(Blakely and Bradshaw, 2002: 90)
Responsive Perspectives
Pre-active
Planning
Model of
practice
planning model
Policy
Industry
Enterprise type
Development
Intervention
model
Reactive
Planning Perspectives
Proactive
Interactive
Recruitment
planning
Impact planning
Strategic
planning
Contingency
planning
Industrialization
Deindustrialization
Corporate
adjustment
assistance
Government
sponsored
New indigenous
firm
High tech/new
tech
Building on existing
firm base
Community-based
Industrial
inducements
Government
program
expenditures
Public-initiated
development
Community-based
development
Strategic Planning (Proactive)





SP is the most appropriate approach for all
communities.
This is a future-oriented approach that builds an
economy on the basis of needs.
Strategic = utilization of all of forces, through largescale, long-range planning, and development to ensure
success.
To help ensure the successful development of a stable
and prosperous economy, a long-range view of
economic development should be adopted.
SP also necessarily entails a large-scale effort to deploy
available resources.
Continued...
The term large-scale effort implies that economic
development becomes a long-term objective for all
ongoing, community governance functions.
 The full set of regulations, tax policies, public works, and
government program expenditures is framed with longterm economic development objectives firmly.
 A strategic view of planning would put economic
development specialists at the focal point of budgets, tax
policies, public procurement, expenditure patterns, and
public finance.
 The enterprise types to be developed are selected on
the basis of the community needs and resources rather
than on the availability of opportunities.

Sasaran Pokok Pembangunan
Salah satu cerminan keberhasilan pembangunan adalah
peningkatan perekonomian masyarakat yang biasanya
diindikasikan oleh pertumbuhan ekonomi dan
pendapatan per kapita.
1. Perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB)
2. Beberapa Agregat Ekonomi Lainnya
3. Keterkaitan Antarindikator

Perhtungan PDB
PDB adalah ukuran dasar kegiatan ekonomi yang
merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang
dihasilkan suatu perekonomian dalam periode tertentu,
biasanya triwulanan atau tahunan.
 3 pendekatan perhitungan PDB:
1. Pendekatan Produksi
2. Pendekatan Pendapatan
3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan Produksi

PDB = penjumlahan dari seluruh nilai tambah bruto dari
kegiatan ekonomi, atau selisih antara nilai produksi
(output) dan nilai seluruh barang dan jasa yang
digunakan dalam proses produksi (input antara).
PDB = ∑NTB
di mana:
∑NTB = jumlah nilai tambah bruto seluruh sektor
ekonomi
Pendekatan Pendapatan

PDB = penjumlahan dari pendapatan yang dihasilkan
oleh rumah tangga produksi.
PDB = W + OS + TSP
di mana:
W = kompensasi pekerja yang terdiri dari upah, gaji, dan
biaya tenaga kerja lainnya;
OS = surplus operasi perusahaan bruto yang terdiri dari
keuntungan, sewa bunga, dan depresiasi; serta
TSP = pajak produksi dikurangi subsidi.
Pendekatan Pengeluaran

PDB = penjumlahan dari penggunaan akhir.
PDB = Cp + Cg + Ip + Ig + (X-M)
di mana:
Cp = konsumsi akhir rumah tangga;
Cg = konsumsi akhir pemerintah;
Ip = investasi rumah tangga;
Ig = investasi pemerintah;
X = ekspor barang dan jasa; serta
M = impor barang dan jasa.
Beberapa Agregat Ekonomi Lainnya
Pendapatan Nasional Bruto (PNB)
2. Pendapatan Nasional Disposabel (PND)
3. Tabungan Nasional Bruto (S)
1.
Perhitungan PNB


1.
2.
3.
PNB adalah PDB dikurangi pendapatan atas faktor yang dibayarkan
kepada non-residen ditambah pendapatan atas faktor yang diterima
dari non-residen.
Pendapatan atas faktor meliputi:
Pendapatan atas modal, seperti pembayaran dividen dari investasi
langsung serta oembayaran bunga kredit dan pinjaman.
Pendapatan tenaga kerja dari para migran dan pekerja musiman.
Pendapatan atas jasa untuk sewa tanah, bangunan, dan royalti.
PNB = PDB +NFIA
PNB = PDB + Yf
di mana:
NFIA = Yf = net factor income from abroad.
Perhitungan PND

PND = total pendapatan yang tersedia bagi residen
untuk digunakan sebagai konsumsi akhir ataupun
tabungan.
PND = PNB + TRf
di mana:
TRf = transfer berjalan bersif (net current transfer).
Perhitungan S

Tabungan nasional bruto didefinisikan sebagai selisih
antara PND dengan konsumsi akhir.
S = PND – C
di mana:
C = Cp + Cg
Keterkaitan Antarindikator
Hubungan antara pendapatan nasional dan neraca
pembayaran dapat diturunkan dari persamaan identitas PDB,
PNB, dan PND.
 Transaksi berjalan (TB) identik dengan selisih antara PND
dan permintaan domestik (A).

PND – A = TB
A = Cp + Cg + Ip + Ig
Defisit transaksi berjalan terjadi jika suatu negara melakukan
pengeluaran melebihi kekayaannya atau menyerap melebihi
apa yang dapat diproduksi.
 Untuk mengurangi defisit transaksi berjalan dapat melalui
peningkatan pendapatan atau pengurangan permintaan
domestik.

Lanjutan...



Dalam jangka pendek, peningkatan output dan
pendapatan memerlukan pendayagunaan kapasitas
produksi yang tidak terpakai.
Dalam jangka menengah memerlukan kebijakan
struktural.
Permintaan domestik dapat dikurangi melalui
pengendalian konsumsi akhir (C) dan atau investasi (I).
PDB = Cp + Cg + Ip + Ig + (X-M)
PNB = PDB + Yf = Cp + Cg + Ip + Ig + (X-M) + Yf
= A + (X-M) + Yf
PND = PNB + TRf = A + (X-M) + Yf + TRf
Lanjutan...

PND – A = (X-M) + Yf + TRf
PND – A = Transaksi Berjalan (TB)
Karena
PND – C = I + (X-M) + Yf + TRf = S
Maka
S – I = (X-M) + Yf + TRf = TB
Atau
(Sp+Sg) – (Ip+Ig) = TB
(Sp-Ip) + (Sg-Ig) = TB
Selisih tabungan investasi swasta ditambah selisih
tabungan investasi pemerintah sama dengan transaksi
berjalan.
Keseimbangan Sektoral
NO.
SWASTA
PEMERINTAH
TRANSAKSI BERJALAN
1.
Sp – Ip > 0
Sg – Ig < 0
TB < 0, jika |(Sg – Ig| > |(Sp – Ip)|
2.
Sp – Ip < 0
Sg – Ig < 0
TB < 0
3.
Sp - Ip < 0
Sg – Ig > 0
TB < 0, jika |(Sp – Ip)| > |(Sg – Ig)|
Lanjutan...
Keadaan 1: keadaan normal, di mana banyak negara
sedang melakukan program penyesuaian, seperti
Indonesia. Defisit keuangan negara merupakan sumber
defisit TB dan biasa disebut dengan defisit kembar (tein
deficits).
 Keadaan 2: defisit TB disebabkan oleh defisit keuangan
negara dan kekurangan tabungan swasta untuk
membiayai investasinya.
 Keadaan 3: mengindikasikan terjadinya defisit TB dengan
keadaan surplus keuangan negara, namun defisit pada
sektor swasta.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL DAN DAERAH
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
C. Rencana Pembangunan Tahunan
A.
Program Pembangunan Nasional
Dari Masa Ke Masa

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai landasan
perencanaan pembangunan nasional:
1.
2.
3.
4.
5.
Periode Tahun 1945-1959 (revolusi kedaulatan)
Periode Tahun 1959-1966 (Pidato manifesto politik, TAP MPRS No.
I/MPRS/1960, GBHN I dan TAP MPRS No. II/MPRS/1960, Dewan Perancang
Nasional, Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana
Tahap I (1961-1969))
Periode Tahun 1966-1968 (Orde Baru, TAP MPRS No. XXII/MPRS/1966
tentang Landasan Pembaruan Kebijakan Ekonomi dan TAP MPRS No.
XII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Politik Luar Negeri)
Periode Tahun 1971-1998 (MPR berhasil merumuskan dan menetapkan
GBHN, misalnya TAP MPR No. II/MPR/1998).
Periode Tahun 1998-2004 (TAP MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN, TAP
MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan
dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai
Haluan Negara, TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 19992004 yang dituangkan lebih lanjut dalam PROPENAS dan REPETA).
Paradigma Pembangunan

Indonesia pernah menerapkan beberapa Paradigma
Pembangunan sebagai berikut:
1.
2.
3.
Paradigma Pertumbuhan (Growth Paradigm)
Paradigma Kesejahteraan (Welfare Paradigm)
Paradigma Pembangunan Berpusat Pada Manusia (People
Centered Development Paradigm)
Pengertian dan Ruang Lingkup
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional




Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang terus-menerus
dan merupakan usaha untuk lebih maju dan terjadi perbaikan guna
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua
komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan negara (UU No.
25 Tahun 2004).
Pembangunan nasional sesungguhnya merupakan rangkaian upaya
pembangunan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan
masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah dan
untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kesatuan
tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencanarencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan
tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan daerah (UU No. 25 Tahun 2004).
Manfaat Perencanaan
Menghasilkan usaha yang terkoordinasi.
2. Mengurangi ketidakpastian dan mendorong para
pimpinan untuk melihat ke depan, mengantisipasi
perubahan, mempertimbangkan dampak perubahan, dan
menyusun tanggapan yang tepat.
3. Meminimalkan pemborosan dan tindakan yang tumpang
tindih.
4. Sebagai standar atau sasaran dalam kegiatan
pengendalian.
1.
Asas Perencanaan Pembangunan Nasional

SPPN diselenggarakan berdasarkan asas-asas umum
penyelenggaraan negara:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kepastian Hukum
Tertib Penyeleggaraan Negara
Kepentingan Umum
Keterbukaan
Proporsionalitas
Profesionalitas
Akuntabilitas
Tujuan Perencanaan Pembangunan Nasional

Tujuan SPPN:
1.
2.
3.
4.
5.
Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan.
Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi
pemerintah maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah.
Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,
efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Pendekatan Perencanaan Pembangunan Nasional

Perumusan SPPN dilakukan menggunakan 5 pendekatan:
1.
2.
3.
4.
5.
Politik
Teknokratik
Partisipatif
Atas-Bawah (Top-Down)
Bawah-Atas (Bottom-Up)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang
berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa,
dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana
dirumuskan dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945.
Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Daerah terdiri dari:
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
RPJM Kementerian/Lembaga = Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
(Renstra K/L)
RPJM Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
Rencana Pembangunan Tahunan Nasional = Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah = Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD)
Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga = Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga (Renja K/L)
Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah = Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Lanjutan…
RPJP Nasional Tahun 2005-2025 adalah dokumen
perencanaan pembangunan nasional periode 20 tahun
terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2025.
 RPJP ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus
menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah,
masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita
dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah
pembangunan yang disepakati bersama, sehingga seluruh
upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat
sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan
lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.
 Landasan Idiil RPJP Nasional: Pancasila.
 Landasan Konstitusional RPJP Nasional: UUD RI Tahun 1945

Lanjutan…
Landasan Operasional RPJP Nasional:
1. TAP MPR RI No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia
Masa Depan.
2. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
5. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
6. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Lanjutan…
Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2004: RPJP Nasional disusun
sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya
Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah
pembangunan nasional.
 Pasal 9 ayat 1 UU No. 25 Tahun 2004: penyusunan RPJP
dilakukan melalui urutan:

1.
2.
3.
Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan.
Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).
Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang
Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025:
“Indonesia yang maju dan mandiri, adil dan
demokratis, serta aman dan bersatu dalam wadah
negara Kesatuan Republik Indonesia.”
 Misi Pembangunan Nasional:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, beretika, berbudaya, dan
beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu.
Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.
Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.
Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri,
maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia
internasional.
Tujuan dan Sasaran Pokok
Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025


Mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai
landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju
masyarakat adil dan makmur dalam NKRI berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945.
Pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang
diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran pokok
pembangunan:
1.
2.
3.
Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia,
bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab.
Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai
masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.
Terwujudnya Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum
dan berkeadilan.
Lanjutan…
4.
5.
6.
7.
8.
Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta
terjaganya keutuhan wilayah NKRI dan kedaulatan negara dari
ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri.
Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.
Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari.
Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri,
maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam
pergaulan dunia internasional.
Indikator Kemandirian
1.
2.
3.
4.
Ketersediaan SDM yang berkualitas dan mampu
memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan
pembangunan.
Kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur
penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.
Ketergantungan kepada pembiayaan pembangunan yang
bersumber dari dalam negeri yang makin kukuh,
sehingga ketergantungan kepada sumber luar negeri
menjadi kecil.
Kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok.
Indikator Kemajuan
1.
2.
3.
4.
5.
Indikator sosial: kualitas SDM (kepribadian, akhlak, pendidikan tinggi,
produktivitas tinggi).
Indikator kependudukan: pertumbuhan penduduk (rendah), termasuk
derajat kesehatan (angka harapan hidup tinggi) dan kualitas pelayanan sosial.
Indikator ekonomi: tingkat dan distribusi pendapatan, sektor industri dan
jasa telah berkembang. Peran sektor manufaktur meningkat, terjadi
keterpaduan antarsektor, perekonomian efisien dan stabil, serta produktivitas
tinggi.
Sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum, yang mantap.
Menganut sistem demokrasi sesuai dengan latar belakang sejarah dan budaya.
Hak, keamanan, dan ketenteraman warga negara terjamin. Infrastruktur
pendukung tersedia secara memadai.
Keadilan dan kemakmuran tercermin pada semua aspek kehidupan:
meningkatkan taraf hidup, memperoleh lapangan kerja, mendapatkan pelayanan
sosial, pendidikan, kesehatan, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak
politik, mengamankan dan mempertahankan negara, serta mendapatkan
perlindungan dan keamanan di depan hukum. Tidak ada diskriminasi dalam
bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah.
Arah Pembangunan Jangka Panjang
1.
Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika,
berbudaya dan beradab:


2.
Mewujudkan bangsa yang berdaya saing:





3.
Terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan
harmonis.
Nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan
produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.
Membangun SDM yang berkualitas.
Memperkuat perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global.
Meningkatkan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan IPTEK.
Membangun sarana dan prasarana yang memadai.
Melakukan reformasi hukum dan birokrasi.
Mewujudkan Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum:



Merupakan landasan penting untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang maju,
mandiri, dan adil.
Bertujuan untuk memastikan munculnya aspek-aspek positif dan menghambat aspek
negatif kemanusiaan serta memastikan terlaksananya keadilan bagi semua warga negara.
Menciptakan ketertiban dan keterjaminan hak-hak dasar masyarakat secara maksimal.
Lanjutan…
4.
Mewujudkan Indonesia yang aman, damai, dan bersatu:


5.
Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan
berkeadilan



6.
Bangsa dan negara Indonesia memerlukan kemampuan pertahanan negara
yang kuat.
Terjaminnya keamanan dan adanya rasa aman bagi masyarakat merupakan
syarat penting bagi pembangunan di segala bidang.
Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
Mengurangi gangguan keamanan.
Menghapuskan potensi konflik sosial.
Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari:


SDA dan lingkungan hidup merupakan modal pembangunan yang harus
dikelola secara berkesinambungan.
Lingkungan hidup yang asri akan meningkatkan kualitas hidup manusia.
Lanjutan…
7.
Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang
mandiri, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional:


8.
Diarahkan pada pola pembangunan berkelanjutan berdasarkan pengelolaan
sumber daya laut berbasiskan ekosistem.
Meliputi aspek-aspek SDM dan kelembagaan, politik, ekonomi, lingkungan
hidup, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan teknologi.
Mewujudkan Indonesia yang berperan aktif dalam
pergaulan internasional:


Indonesia mempunyai peluang dan potensi untuk mempengaruhi dan
membentuk opini internasional dalam rangka memperjuangkan kepentingan
nasional.
Indonesia sangat penting untuk berperan aktif dalam politik luar negeri dan
kerjasama lainnya, baik di tingkat regional maupun internasional dalam
rangka mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, adil, dan makmur.
Peran dan Fungsi RPJP
1.
2.
3.
4.
RPJP merupakan payung bagi seluruh lembaga tinggi negara
dalam melaksanakan tugas perencanaan pembangunan.
Mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh
masyarakat beserta strategi untuk mencapainya.
Merupakan produk dari semua elemen bangsa, masyarakat,
pemerintah, lembaga-lembaga tinggi negara, organisasi
kemasyarakatan, dan organisasi politik.
RPJP menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam
menyusun RPJP Daerah. Dalam penyusunan RPJP Daerah
dimungkinkan adanya penekanan prioritas yang berbedabeda sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Hal
ini sesuai dengan semangat otonomi daerah.
Skala Prioritas dan Strategi Setiap RPJM
RPJM 1
2005-2009
RPJM 2
2010-2014
RPJM 3
2015-2019
RPJM 4
2020-2024
• Diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk
menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat
kesejahteraan rakyatnya meningkat.
• Ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan
menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan
kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian.
• Ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan
menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber
daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat
• Ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui
percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur
perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung
oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah


Penyusunan RPJM berpedoman pada RPJP Nasional yang
merupakan penjabaran visi, misi, dan program Presiden.
RPJM memuat:
1.
2.
3.
4.
5.
Strategi pembangunan nasional
Kebijakan umum
Program K/L dan lintas K/L
Program kewilayahan dan lintas kewilayahan
Kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran
perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan
fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Penyusunan RPJM Nasional/Daerah
(Pasal 9 ayat 2 UU No. 25 Tahun 2004)
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
Penyiapan
Rancangan
Rencana Kerja
Penyiapan
Rancangan
Awal Rencana
Pembangunan
Penyusunan
Rancangan
Akhir Rencana
Pembangunan
Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah

Visi:
o Cara pandang jauh ke depan ke mana bangsa ini akan dibawa agar
dapat eksis, antisipatif, dan inovatif.
o Suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan
yang diinginkan oleh bangsa ini.

Misi:
Pernyataan yang menetapkan tujuan bangsa dan sasaran
yang ingin dicapai oleh bangsa ini.
Lanjutan…

Visi Pembangunan Nasional menurut RPJM 2004-2009:
1.
2.
3.

Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang
aman, bersatu, rukun, dan damai.
Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung
tinggi hukum, kesetaraan, dan HAM.
Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan
kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta
memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang
berkelanjutan.
Misi Pembangunan menurut RPJM 2004-2009:
1.
2.
3.
Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai.
Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis.
Mewujudkan Indonesia yang sejahtera.
Strategi Pembangunan Nasional
Strategi pembangunan nasional menggambarkan
bagaimana langkah-langkah yang ditempuh untuk
mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan.
 Penentuan strategi harus mempertimbangkan tantangantantangan yang dihadapi.
 Strategi pembangunan yang ditempuh adalah:

1.
2.
Strategi Penataan Kembali Indonesia
Strategi Pembangunan Indonesia
Permasalahan Pokok Pembangunan
(RPJM Tahun 2004-2009)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Pertumbuhan ekonomi masih rendah.
Kualitas SDM masih rendah.
Belum sejalannya kegiatan perlindungan lingkungan dengan
kegiatan pemanfaatan SDA.
Kesenjangan pembangunan antardaerah yang masih lebar.
Terjadinya penurunan kuantitas dan kualitas infrastruktur.
Masih belum tuntasnya konflik di beberapa daerah.
Masih tingginya kejahatan konvensional dan transnasional.
Masih kurangnya kemampuan dan jumlah personel TNI serta
permasalahan alutsista yang jauh dari mencukupi.
Masih adanya hambatan dalam menciptakan iklim investasi yang
kondusif.
Rendahnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat.
Belum menguatnya pelembagaan politik lembaga penyelenggara
negara dan lembaga kemasyarakatan.
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009
a.
Agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai
Sasaran Pokok:
1.
2.
3.
b.
Meningkatkan rasa aman dan damai.
Semakin kokohnya NKRI berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka
Tunggal Ika.
Semakin berperannya Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia.
Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan
Demokratis
Sasaran Pokok:
1.
2.
3.
4.
5.
Meningkatnya keadilan dan penegakan hukum.
Terjaminnya keadilan gender bagi peningkatan peran perempuan dalam
berbagai bidang pembangunan.
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
Meningkatnya pelayanan birokrasi kepada masyarakat.
Terlaksananya Pemilu tahun 2009.
Lanjutan…
c.
Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
Sasaran Pokok:
1.
2.
3.
4.
5.
Menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 8,2 % pada tahun 2009, serta
terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka
menjadi 5,1 % pada tahun 2009 dengan didukung oleh stabilitas ekonomi
yang tetap terjaga.
Berkurangnya kesenjangan antarwilayah.
Meningkatnya kualitas SDM.
Membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan SDA.
Membaiknya infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas
dan kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan.
Penciptaan Kesempatan Kerja di Indonesia
Tahun 1996-2008
Pengangguran di Indonesia Tahun 1996-2008
Garis Kemiskinan di Indonesia Tahun 2006-2009
Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia
Tahun 1996-2009
Persentase Penduduk Miskin di Indonesia
Tahun 1996-2009
Persentase Penduduk Miskin di Indonesia dengan
Garis Kemiskinan Berbeda Tahun 1996-1009
Peran dan Fungsi RPJM
1.
2.
3.
4.
RPJM merupakan acuan bagi seluruh lembaga tinggi negara
dalam melaksanakan tugas pembangunan.
RPJM berfungsi untuk menyatukan pandangan dan langkah
seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan prioritas
pembangunan selama 5 tahun ke depan.
RPJM menjadi acuan bagi setiap lembaga tinggi negara,
kementerian, dan lembaga pemerintah non kementerian
dalam menyusun Renstra.
RPJM juga menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam
menyusun RPJM Daerah. Dalam penyusunan RPJM Daerah
dimungkinkan adanya penekanan prioritas yang berbedabeda dalam menyusun program-program pembangunan
yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Hal ini
sejalan dengan semangat desentralisasi dalam segala aspek
kehidupan.
RPJM Nasional Tahun 2010-2014
VISI MISI SBYBOEDIONO
RPJMN 2010-2014
11 Prioritas Nasional
+ 3 Prioritas Nasional
Lainnya
Prioritas Bidang
Prioritas Regional
Indikator dan Sasaran Kerja
Masukan
(Input)
Dampak
(Impact)
Indikator dan
Sasaran Kerja
Manfaat
(Benefit)
Keluaran
(Output)
Hasil
(Result)
Permasalahan Bangsa Indonesia
Dalam Jangka Menengah (RPJM Tahun 2010-2014)
1.
2.
3.
4.
5.
Capaian pertumbuhan ekonomi sekitar 6% selama periode 20042008 belum cukup untuk mewujudkan tujuan masyarakat
Indonesia yang sejahtera.
Percepatan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan adalah
pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan sebanyak mungkin
penduduk Indonesia (inclusive growth).
Pertumbuhan ekonomi harus tersebar ke seluruh wilayah
Indonesia, terutama daerah-daerah yang masih memiliki tingkat
kemiskinan yang cukup tinggi, untuk mengurangi kesenjangan
antardaerah.
Pertumbuhan ekonomi yang tercipta harus dapat memberikan
kesempatan kerja seluas-luasnya dan lebih merata ke sektorsektor pembangunan yang banyak menyediakan lapangan kerja
untuk mengurangi kesenjangan antarpelaku usaha.
Pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan hidup.
Lanjutan…
Pembangunan infrastruktur semakin penting jika dilihat
dari berbagai dimensi.
7. Sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan
berkelanjutan harus berasal dari peningkatan
produktivitas.
8. Keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung
pada kualitas birokrasi.
9. Demokrasi telah diputuskan sebagai dasar hidup
berbangsa.
10. Hukum harus menjadi panglima dalam sistem yang
demokratis.
6.
Visi Dan Misi Pembangunan Jangka Menengah
Tahun 2010-2014


Visi:
“Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, dan
Berkeadilan”
Misi:
1.
2.
3.
Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera.
Memperkuat pilar-pilar demokrasi.
Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.
Lanjutan…
Kesejahteraan Rakyat: terwujudnya peningkatan
kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang
berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber
daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan
penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
 Demokrasi: terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara
yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung
tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi
manusia.
 Keadilan: terwujudnya pembangunan yang adil dan merata,
yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang
hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Kaidah Pelaksanaan RPJM
1.
2.
3.
4.
5.
Kementerian, LPNK, pemerintah daerah, masyarakat, dna dunia usaha
berkewajiban melaksanakan program-program dalam RPJM dengan
sebaik-baiknya.
Kementerian dan LPNK berkewajiban untuk menyusun rencana strategis
yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
pokok pembangunan sesuai dengan tupoksi kementerian/lembaga yang
disusun dengan berpedoman pada RPJM yang nantinya akan menjadi
pedoman dalam menyusun Renja K/L.
Pemerintah daerah berkewajiban menyusun RPJM Daerah yang
menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah yang nantinya akan
menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Strategis SKPD dengan
memperhatikan RPJM Nasional.
Kementerian, LPNK, dan pemerintah daerah berkewajiban menjamin
konsistensi antara RPJM dengan Renstra K/L dan RPJM Daerah.
Kementerian Perencanaan/Bappenas berkewajiban melakukan
pemantauan terhadap penjabaran RPJM ke dalam Renstra K/L dan RPJM
Daerah.
Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional
Jangka Menengah Tahun 2010-2014
1.
2.
3.
Melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang
sejahtera.
Memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan
yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya
ketertiban umum, penghapusan segala macam
diskriminasi, pengakuan dan penerapan HAM serta
kebebasan yang bertanggung jawab.
Memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang,
termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan,
pembangunan antardaerah (termasuk desa-kota), dan
gender.
Agenda Utama Pembangunan Nasional Jangka
Menengah Tahun 2010-2014





Agenda I: pembangunan ekonomi dan peningkatan
kesejahteraan rakyat.
Agenda II: perbaikan tata kelola pemerintahan.
Agenda III: penegakan pilar demokrasi.
Agenda IV: penegakan hukum dan pemberantasan
korupsi.
Agenda V: pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Sasaran Pembangunan Dalam RPJM 2010-2014
Sasaran Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan
2. Sasaran Perkuatan Pembangunan Demokrasi
3. Sasaran Penegakan Hukum
1.
Prioritas Nasional dalam RPJM 2010-2014











Prioritas
Prioritas
Prioritas
Prioritas
Prioritas
Prioritas
Prioritas
Prioritas
Prioritas
Prioritas
Konflik.
Prioritas
1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2: Pendidikan
3: Kesehatan
4: Penanggulangan Kemiskinan
5: Ketahanan Pangan
6: Infrastruktur
7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8: Energi
9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca
11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi.
Prioritas Nasional Lainnya
1.
2.
3.
Politik, Hukum, dan Keamanan
Perekonomian
Kesejahteraan Rakyat
Prioritas Regional
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sumatera
Jawa-Bali
Kalimantan
Sulawesi
Nusa Tenggara
Maluku
Papua
Arah Kebijakan Bidang-Bidang Pembangunan
dalam RPJM 2010-2014
Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
2. Bidang Ekonomi
3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4. Bidang Sarana dan Prasarana
5. Bidang Politik
6. Bidang Pertahanan dan Keamanan
7. Bidang Hukum dan Aparatur
8. Bidang Wilayah dan Tata Ruang
9. Bidang SDA dan Lingkungan Hidup
1.
Rencana Pembangunan Tahunan





Rencana Pembangunan Tahunan = Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional.
RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah.
RKP disusun untuk mencapai pilihan alokasi sumber daya nasional
secara efisien dan efektif.
Pertimbangan dalam menyusun RKP:
1.
2.
3.

Prioritas kegiatan harus sejalan dengan pencapaian sasaran program RPJM.
Bersifat operasional atau mudah untuk dilaksanakan.
Memperhatikan keterbatasan anggaran dalam RAPBN.
Urutan kegiatan penyusunan RKP (Pasal 9 ayat 2 UU No. 25 Tahun
2004):
1.
2.
3.
4.
Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan.
Penyiapan rancangan rencana kerja.
Musyawarah perencanaan pembangunan.
Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
Matriks Program Pembangunan

Penyusunan RKP dilengkapi matriks program
pembangunan yang terdiri dari:
1. Program/kegiatan pokok RPJM yang merupakan program
prioritas dalam 5 tahun ke depan.
2. Program/kegiatan pokok RKP yang merupakan program
prioritas dalam tahun depan.
3. Sasaran program yang dapat digunakan untuk melihat tingkat
pencapaian program pokok RKP.
4. Instansi pelaksana, di mana terdapat kemungkinan instansi
pelaksananya lebih dari satu mengingat program prioritas yang
disusun merupakan program yang bersifat nasional.
5. Pagu indikatif yang menggambarkan ketersediaan dana bagi
program RKP.
Peran dan Fungsi RKP
1.
2.
3.
Sebagai acuan bagi seluruh komponen bangsa yang
terlibat dalam perencanaan pembangunan nasional.
Sebagai alat untuk menciptakan kepastian kebijakan
yang bersifat mengikat.
Sebagai pedoman bagi penyusunan RAPBN, karena
memuat gambaran perekonomian secara menyeluruh,
termasuk arah kebijakan fiskal.
PENYUSUNAN RENSTRA INSTANSIONAL
A.
B.
C.
D.
Landasan Hukum
Perencanaan Stratejik
Penyusunan Renstra Instansional
Studi Kasus
Landasan Hukum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme.
UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
INPRES No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi
Pemerintah.
UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang 2005-2025.
PERPRES No. 7 Tahun 2005 tentang RPJM Tahun 2004-2009.
PERPRES No. 5 Tahun 2010 tentang RPJM Tahun 2010-2014.
Perencanaan Stratejik


Perencanaan stratejik merupakan suatu proses yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama waktu 1
sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan
potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin
timbul (Lampiran INPRES No. 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
Rencana stratejik mengandung visi, misi, tujuan/sasaran,
dan program yang realistis serta mengantisipasi masa
depan yang diinginkan dan dicapai.
Penyusunan Renstra Instansional

Asas-asa umum penyelenggaraan negara (UU No. 28 Tahun
1999):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kepastian Hukum
Tertib Penyelenggaraan Negara
Kepentingan Umum
Keterbukaan
Proporsionalitas
Profesionalitas
Akuntabilitas
Perencanaan stratejik yang disusun oleh suatu instansi
pemerintah harus mencakup:
1.
2.
3.
Pernyataan visi, misi, strategi, dan faktor-faktor keberhasilan
organisasi.
Rumusan tentang tujuan, sasaran, dan uraian aktivitas organisasi.
Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran.
Studi Kasus

Rencana Stratejik Lembaga Administrasi Negara (LAN)
Tahun 2005-2009 yang ditetapkan dengan Peraturan
Kepala LAN No. 5 Tahun 2005.
PENUTUP
Simpulan
Kebijakan dan program pembangunan nasional
merupakan agenda nasional yang harus didukung
secara penuh oleh seluruh elemen aparatur
pemerintah.
B. Tindak Lanjut
Penerapan kebijakan dan program pembangunan
nasional akan lebih baik jika ditunjang dengan
pemahaman tentang konsep dan indikator
pembangunan serta otonomi dan pembangunan
daerah.
A.
Terus Berkarya Untuk Kemajuan Bangsa
TERIMA KASIH
ATAS PERHATIANNYA