Transcript Penyempurnaan Proses Penatausahaan

KEUANGAN DAERAH
Pengertian
Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat
dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak
dan kewajiban daerah tersebut.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan,
pertanggungjawaban,
dan
pengawasan keuangan daerah.
PENGELOLAAN ASET DAERAH
adalah pengelolaan barang yang dalam
pengertian hukum disebut benda, yang terdiri
dari benda bergerak dan benda tidak bergerak,
baik berwujud maupun tidak berwujud, yang
tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta
kekayaan dari suatu perusahaan, badan usaha,
institusi atau individu perorangan
PERKEMBANGAN REGULASI PENGELOLAAN KEUDA
REFORMASI PENGANGGARAN
KARAKTERISTIK
Sistem Penganggaran tradisional

Prinsip anggaran berimbang dan dinamis
 Pos Penganggaran terdiri Ayat dan Pasal
 Bentuk Program Rutin dan Pembangunan
 Sangat sentralistik
Sistem penganggaran berdasarkan
kinerja






Sistem Pengangaran berdasarkan
input dan output serta prestasi kerja







DASAR HUKUM
UU No. 5/1974
 UU No. 32/1956
 PP 5/1975
 PP 6/1975

Prinsip Penganggaran Surplus dan Defisit
Pos Penganggaran menggunakan Kode Rekening
Menggunakan elemen pengukuran kinerja (input,
output, pendapatan, keuntungan, dampak)
Terintegrasi dengan proses dan biaya input
Terintegrasi dengan sistem informasi akuntansi.
Memperkenalkan evaluasi kinerja.

Anggaran kinerja diperkenalkan pada tahun
anggaran 2006
Fokus pada hasil dan dampak
Fokus pada pengukuran Prestasi Kerja
Tertintegrasi dengan proses dan biaya input
Memperkenalkan keuangan tahun jamak.
Terintegrasi dengan sistem informasi akuntansi
Sangat fleksibel dan lebih terdesentralisasi








UU No. 22/1999 dan UU No.
25/1999
PP 105/2000, PP 107/2000 dan
PP 108/2000, PP No. 56/2001
Kepmendagri No. 29/2002
UU No. 17/2003, UU No. 25/2004,
UU No. 32/2004 dan UU No. 33/
2004
PP No. 56/2005, PP No. 58/2005.
PP No. 41/2007, PP No. 38/2007
Permendagri No. 13/2006
Permendagri No. 59/2007
Permendagri No. 32/2008
Perda 11 /2008 ttg pokok2 pengel
Keu Da
PERKEMBANGAN REGULASI
PENGELOLAAN ASET DAERAH
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah.
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan
Kerjasama Daerah
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Barang Milik Daerah.
Ruang lingkup keuangan dan aset daerah
1.
2.
3.
4.
Hak daerah untuk memungut pajak daerah
dan retribusi daerah serta melakukan
pinjaman
Kewajiban daerah untuk
menyelenggarakan urusan pemerintahan
daerah dan membayar tagihan pihak ketiga
Penerimaan daerah
Pengeluaran daerah
lanjutan
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa
uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang
dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan
pada perusahaan daerah
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam
rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau
kepentingan umum.
7. Semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang
berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun
yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang
merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur
atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali
uang dan surat-surat berharga lainnya.
Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:









Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah,
asas umum dan struktur APBD,
penyusunan rancangan APBD,
penetapan APBD,
pelaksanaan APBD,
perubahan APBD,
pengelolaan kas,
penatausahaan keuangan daerah,
akuntansi keuangan daerah,
lanjutan
 pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD,
 pembinaan dan pengawasan
pengelolaan keuangan daerah,
 kerugian daerah pengelolaan keuangan
BLUD.
Pengelolaan Aset Daerah meliputi:
Prencanaan
Kebutuhan dan
penganggaran
Tuntutan
Ganti rugi
Pengadaan
pembiayaan
Pembinaan,
Pengawasan dan
pengendalian
Penerimaan,
Penyimpanan dan
penyaluran
SIKLUS
PENGELOLAAN
ASET
penggunaan
pemindahtanganan
Penatausahaan
penghapusan
Pemanfaatan
penilaian
Pengamanan dan
pemeliharaan
ASAS UMUM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH





Tertib
Taat pd peraturan perundang-undangan
Efektif, efisien, ekonomis,
Transparan
Bertanggungjawab,
dengan memperhatikan :
1. Asas keadilan
2. Kepatutan
3. Manfaat untuk masyarakat
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
(termasuk ASET) DAERAH
Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah,
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili
pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang
dipisahkan
Kewenangan pemegang kekuasaan pengelolaan keuda:
1.
Menetapkan kebijakan pelaksanaan APBD
2.
Menetapkan kebijakan pengelolaan barang daerah (Aset)
3.
Menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang
4.
Menetapkan bendahara penerima dan/atau bendahara
pengeluaran
lanjutan
6.
7.
8.
9.
Menetapkan pejabat yg bertugas melakukan
pemungutan penerimaan daerah
Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan
pengelolaan utang dan piutang daerah
Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan
pengelolaan barang milik daerah
Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan
pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran.
STRUKTUR APBD (KEUANGAN DAERAH)

PENDAPATAN
XXX

BELANJA
 Belanja Tidak Langsung
 Belanja Langsung
XXX
xxx
Xxx
(-)
Surplus/(Defisit)

PEMBIAYAAN
 Penerimaan
 Pengeluaran
XXX
xxx
xxx
(-)
Pembiayaan Neto
XXX
SILPA Tahun Berjalan
XXX
(-)
Penyempurnaan
(Pengembangan)
Proses Penatausahaan
Keuangan Daerah
Permendagri 59/2007 tentang Perubahan
Permendagri 13/2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
Penatausahaan
Penerimaan
 Permendagri 13/2006 memberikan
desentralisasi kepada SKPD untuk
mengelola penatausahaan pendapatan
 Perlu penyederhanaan dalam proses
pertanggungjawaban fungsional ke BUD,
sehingga tercipta proses yang lebih
efisien
Surat Penyediaan Dana (SPD)
 SPD berfungsi sebagai alat BUD untuk
memberitahukan ketersediaan dana
kepada SKPD
 Maka, penerbitan SPD sangat tergantung
kondisi keuangan yang dikelola BUD
Uang Persediaan
 Uang persediaan diberikan kepada setiap
bendahara SKPD sebagai uang muka kerja
 Uang persediaan diberikan sekali di awal tahun
anggaran sebesar jumlah yang telah
ditetapkan oleh Kepala Daerah
 Pada tingkat Pemda, penyerahan uang
persediaan merupakan reklasifikasi rekening
dari rekening BUD menjadi rekening
bendahara pengeluaran
Ganti Uang Persediaan
 Uang persediaan dapat digunakan untuk
belanja-belanja beberapa kegiatan
 Ketika UP mencapai batas minimal tertentu,
dapat dilakukan penggantian UP
 Bukti-bukti belanja disampaikan pada saat
pengajuan GU
 SPM yang diterbitkan sekaligus merupakan
pengesahan atas bukti-bukti belanja tersebut
Ganti Uang Persediaan
 Dilakukan kapan saja pada saat uang
persediaan mencapai batas minimal
tertentu
 Tidak perlu dilampiri oleh SPJ bulanan
(administratif/fungsional)
Tambahan Uang
Persediaan
 TU digunakan pada kasus-kasus khusus
yang terjadi sedemikian rupa sehingga
akan lebih efisien jika suatu kegiatan
dilaksanakan & dipertanggungjawabkan
terpisah
Optimalisasi
(Pengembangan)
Aset Daerah
Permendagri 17/2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Daerah
Bentuk Optimalisasi
(Pengembangan)
Pasal 32 Permendagri 17/2007
1. SEWA
2. PINJAM PAKAI
3. KERJASAMA PEMANFAATAN
4. BANGUN GUNA SERAH (BGS)
dan BANGUN SERAH GUNA
(BSG)
Pengertian sewa
pemanfaatan barang milik
daerah oleh pihak lain dalam
jangka waktu tertentu dengan
menerima imbalan uang tunai
PENYEWAAN
penyerahan hak penggunaan/
pemanfaatan kepada Pihak Ketiga,
dalam hubungan sewa menyewa, dimana
penyewa harus memberikan imbalan
berupa uang sewa bulanan atau tahunan
untuk jangka waktu tertentu, baik
sekaligus maupun secara berkala.
Ketentuan Sewa
BMD dapat disewakan kepada pihak lain/pihak
ketiga sepanjang menguntungkan daerah.
Pihak KetigaPP 50/2007
Adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non
Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta
yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan
lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan
hukum.
Ketentuan Sewa
Jenis-jenis barang milik daerah yang disewakan
ditetapkan oleh Kepala Daerah
Jenis barang milik daerah yang dapat disewakan,
antara lain:
1. Mess/Wisma/Bioskop dan sejenisnya
2. Gudang/Gedung
3. Toko/kios
4. Tanah
5. Kendaraan dan alat-alat besar
Ketentuan Sewa
Besaran sewa ditetapkan Kepala
Daerah berdasar perhitungan Tim
Hasil penyewaan merupakan
penerimaan daerah dan disetor ke
kas daerah.
Jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun dan
dapat diperpanjang
Pelaksanaan Sewa diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Sewa
Menyewa yang memuat antara lain:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian
Data BMD yang disewakan.
Hak dan kewajiban para pihak
Jumlah/besar uang sewa.
Jangka waktu
Sanksi
Ketentuan lain yang dipandang perlu.
Hasil penyewaan BMD disetor ke Kas Daerah.
Segala biaya persiapan penyewaan ditanggung
pihak penyewa.
Prosedur Sewa
PENYEWA
DPPKA/TIM
Permohonan
+ proposal
+ identitas diri/prshn
PIHAK KETIGA
GUBERNUR
Permohonan
+ proposal
+identitas diri/prshn
Kajian Tim
ditolak
PIHAK KETIGA
Hasil Kajian
diterima
Berita Acara
Negosiasi
PIHAK KETIGA
PIHAK KETIGA
Pembahasan
Konsep
Perjanjian
Keputusan
Gubernur
Penandatanganan
Perjanjian
Contoh BMD yang disewakan
Tanah di Dusun Dlaban,
Sentolo, KP
Luas 18.065 m2
Penyewa PT Amarta Karya
Jangka waktu 5 th
Sewa Rp. 10.000.000 per th (2008)
Tanah di Jl Tentara Pelajar
Luas 6 m2 (0,5 x 3)
Penyewa PT Tecma Mitratama
Advertindo
Jangka waktu 1 th
Sewa Rp 2.750.000 per th
PINJAM PAKAI
Adalah penyerahan penggunaan barang
milik daerah kepada instansi pemerintah,
antar pemerintah daerah, yang ditetapkan
dengan Surat Perjanjian untuk jangka
waktu tertentu, tanpa menerima imbalan
dan setelah jangka waktu tersebut
berakhir, barang diserahkan kembali
kepada Pemerintah daerah
Ketentuan PP:
Pinjam Pakai hanya dapat dilakukan
kepada instansi pemerintah, atau antar
pemerintah daerah
Pemerintah
Provinsi DIY
Pemerintah Pusat
Pemprov lain
Pem Kab/Kota
Ketentuan PP:
Barang milik daerah yang dipinjampakaikan
harus merupakan barang yang tidak habis pakai
Diantaranya:
Tanah/Lahan
Bangunan
Ketentuan PP:
Jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun dan
dapat diperpanjang.
Pinjam pakai dilakukan dengan Surat
Perjanjian Pinjam Pakai (setelah mendapat
persetujuan Kepala Daerah).
Penyerahan BMD yang dipinjampakaikan
dilakukan dengan Berita Acara.
Pinjam Pakai dilaksanakan dengan Surat Perjanjian yang
sekurang-kurangnya memuat:
1.
2.
3.
4.
Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian
Jenis, luas dan jumlah barang yang dipinjamkan
Jangka waktu
Tanggung jawab peminjam atas biaya
operasional dan pemeliharaan selama jangka
waktu pinjam  termasuk jg tanggung jawab
atas keutuhan dan keselamatan barang
5. Persyaratan lain yang dianggap perlu
Prosedur Pinjam Pakai
Instansi Pemerintah
Pemerintah Daerah
DPPKA/TIM
GUBERNUR
Permohonan
+ proposal
PEMINJAM
Permohonan
+ proposal
Kajian Tim
+ Dinas terkait
ditolak
PEMINJAM
PEMINJAM
diterima
Hasil Kajian
Keputusan
Gubernur
Pembahasan
Konsep
Perjanjian
Penandatanganan
Perjanjian
BA Penyerahan
PEMINJAM
KERJASAMA PEMANFAATAN
Adalah pendayagunaan barang milik
daerah oleh pihak lain dalam jangka
waktu tertentu dalam rangka
peningkatan penerimaan daerah bukan
pajak/pendapatan daerah dan sumber
pembiayaan lainya
Ketentuan KSP :
Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBN/APBD untuk
memenuhi biaya operasional / pemeliharaan / perbaikan yang diperlukan
terhadap BMD dimaksud
Mitra kerjasma ditetapkan melalui tender dengan mengikut sertakan
sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, kecuali untuk bmd yang
bersifat khusus dapat dilakukan penunjukkan langsung
Apabila setelah 2 (dua) kali berturut-turut diumumkan, peminatnya
kurang dari 5, dapat dilakukan proses pemilihan langsung atau
penunjukkan langsung melalui negosiasi baik teknis maupun harga
(Permendagri 17/2007)
Ketentuan KSP :
Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap ke rekening Kas Umum
daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian dan
pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan, berdasar
hasil perhitungan tim yang dibentuk Kepala Daerah.
Tim harus memperhatikan:
1. Nilai tanah dan/atau bangunan sebagai obyek kerjasama ditetapkan
sesuai NJOP dan/atau harga pasaran umum, apabila dalam satu lokasi
terdapat nilai NJOP dan/atau pasaran umum yang berbeda dilakukan
penjumlahan dan dibagi sesuai jumlah yang ada
2. Kegiatan KSP untuk kepentingan umum dan/atau kegiatan perdagangan
3. Besaran investasi dari mitra KSP
4. Penyerapan tenaga kerja dan peningkatan PAD
Ketentuan KSP :
Jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat
diperpanjang
Biaya pengkajian, penelitian, penaksir
dan pengumuman lelang dibebankan
pada APBD
Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan
pelaksanaan penyusunan surat perjanjian,
konsultan pelaksana/pengawas dibebankan pada
Pihak Ketiga
Prosedur KSP
Panitia Lelang/Tender
Permohonan
Tugas Panitia
Dilengkapi:
1.
Akte Pendirian
2.
Memiliki SIUP sesuai bidangnya
3.
mengajukan proposal
4.
memiliki keahlian di bidangnya
5.
memiliki modal kerja yang cukup
6.
Data teknis :tanah
(lokasi/alamat, luas, status,
penggunaan saat ini), bangunan
(Lokasi/alamat, luas, status,
IMB, kondisi), rencana
penambahan bangunan (KDB,
KLB)
1.
menerima dan meneliti secara administratif
permohonan
2.
meneliti dan membahas proposal/surat permohonan
yang diajukan pemohon yang berkaitan dengan jenis
usaha, masa pengelolaan, besarnya kontribusi, dan
hal-hal lainyang dianggap perlu sesuai bentuk
pemanfaatannya bersama-sama pihak pemohon
3.
melakukan penelitian lapangan
4.
membuat Berita Acara hasil penelitian
5.
memberikan dan menyampaikan saran pertimbangan
kepada Kepala Daerah
6.
menyiapkan surat jawaban penolakan atau persetujuan
pemanfaatan dari Kepala Daerah
7.
menyiapkan Keputusan Kepala Daerah tentang
persetujuan pemanfaatan
8.
menyiapkan Surat Perjanjian, Berita Acara Serah
Terima
Pelaksanaan KSP diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian yang
memuat antara lain:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian
obyek KSP
Jangka waktu KSP
pokok-pokok mengenai KSP
data barang milik daerah yang menjadi obyek KSP
Hak dan kewajiban para pihak
besarnya kontribusi tetap dan pembagian hasil keuntungan
(penetapan dengan keputusan Kepala Daerah).
8. Sanksi
9. Penanda-tanganan oleh sekda selaku pengelola atas nama
kepala daerah dengan mitra KSP.
10. Persyaratan lain yang dipandang perlu
BENTUK-BENTUK KSP
1. Kerjasama Pelayanan
2. Kerjasama
Manajemen/Pengelolaan
3. Kerjasama Produksi
4. Kerjasama Bagi Keuntungan
pemanfaatan barang milik daerah berupa
tanah oleh pihak lain dengan cara
mendirikan bangunan dan/atau sarana
berikut fasilitasnya, kemudian
didayagunakan oleh pihak lain tersebut
dalam jangka waktu tertentu yang telah
disepakati, untuk selanjutnya diserahkan
kembali tanah beserta bangunan
dan/atau sarana berikut fasilitasnya
setelah berakhirnya jangka waktu.
BGS
pemanfaatan barang milik daerah berupa
tanah oleh pihak lain dengan cara
mendirikan bangunan dan/atau sarana
berikut fasilitasnya, dan setelah selesai
pembangunannya diserahkan untuk
didayagunakan oleh pihak lain tersebut
dalam jangka waktu yang disepakati
BSG
Ketentuan BGS/BSG
Penetapan mitra BGS atau BSG dilaksanakan melalui tender/lelang
dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 peserta/peminat,
apabila diumumkan 2 kali berturut-turut peminatnya kurang dari 5, dapat
dilakukan proses pemilihan langsung atau penunjukkan langsung melalui
negosiasi baik teknis maupun harga
BGS maupun BSG atas BMD dilakukan dengan pertimbangan:
1. barang milik daerah belum dimanfaatkan
2. Mengoptimalisasikan barang milik daerah
3. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas
4. Menambah/meningkatkan pendapatan daerah
5. Menunjang program pembangunan dan kemasyarakatan pemerintah
daerah
PERSYARATAN BGS/BSG
1. Gedung yang dibangun berikut fasilitas harus sesuai dengan
kebutuhan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi
2. Dana untuk pembangunan berikut penyelesaian fasilitasnya tidak
membebani APBD
3. Bangunan hasil BGS atau BSG harus dapat dimanfaatkan secara
langsung oleh Pihak Ketiga
4. Mitra BGS atau BSG harus mempunyai kemampuan dan keahlian
5. Obyek BGS atau BSG berupa sertifikat tanah hak pengelolaan
(HPL) milik Pemerintah Daerah tidak boleh dijaminkan, digadaikan
dan dipindahtangankan
6. Pihak ketiga akan memperoleh Hak Guna Bangunan diatas HPL
milik Pemerintah Daerah
PERSYARATAN BGS/BSG
7.
HGB diatas HPLmilik Pemerintah Daerah dapat dijadikan jaminan,
diagunkan dengan dibebani hak tanggungan dan hak tanggungan
dimaksud akan hapus dengan habisnya hak guna bangunan
8.
Ijin mendirikan bangunan atas nama Pemerintah Daerah
9.
obyek pemeliharaan meliputi tanah beserta bangunan dan/atau
sarana berikut fasilitasnya
10. Mitra kerja BGS atau BSG membayar kontribusi ke kas Daerah
setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian
11. selama masa pengoperasian, tanah dan/atau bangunan tetap milik
Pemerintah Daerah
12. penggunaan tanah yang dibangun harus sesuai dengan Rencana
Umum Tata Ruang Wilayah/Kota (RUTRWK)
PERSYARATAN BGS/BSG
13. jangka waktu pengguna usahaan paling lama 30 (tiga puluh)
tahun sejak dimulai masa pengoperasian
14. biaya penelitian, pengkajian, penaksir dan pengumuman
lelang, dibebankan pada APBD
15. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dilaksanakan oleh tim
yang ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan dapat
bekerjasama dengan pihak ketiga
16. biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan
penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas,
dibebankan pada pihak ketiga
Besaran kontribusi pada BGS/BSG ditetapkan dengan
pertimbangan:
a. nilai aset berupa tanah milik Pemerintah daerah sebagai obyek BGS
ditetapkan sesuai NJOP dan harga pasaran umum setempat dibagi dua, dan
apabila dalam satu lokasi terdapat nilai NJOP dan harga pasaran umum
setempat yang berbeda, dilakukan penjumlahan dan dibagi sesuai jumlah
yang ada
b. Apabila pemanfaatan tanah tidak merubah status
penggunaan/pemanfaatan (fungsi), dimana pola BGS dilakukan
pembangunannya di bawah permukaan tanah, maka nilai tanahnya
diperhitungkan separuh (50%) dari nilai sebagaimana dimaksud haruf a
c. Peruntukan BGS untuk kepentingan umum dan atau kepentingan
perekonomian/perdagangan
d. Besaran nilai investasi dr pihak ketiga
e. Dampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan PAD
CONTOH :
DESIGN PENGEMBANGAN ASET POTENSIAL
JEC
Sewa:
Penyewa: PT
Buanaland
Agung
Jk wkt 5 th
(2007-2012)
Sewa
1.100.000.000