Transcript Dasar Administrasi Publik - Badan Pendidikan dan Pelatihan

DASAR-DASAR
ADMINISTRASI
PUBLIK
Febta Rina Handayani
1
BELAJAR ITU MENYENANGKAN
2
The minds are like parachutes, They function when they open
MATERI POKOK

PENGERTIAN, PRINSIP
ADMINISTRASI PUBLIK
DAN
FUNGSI

KONSEP ADMINISTRASI PUBLIK

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PUBLIK

ORGANISASI
DAN
KEPEMERINTAHAN
MANAJEMEN
3
Mengapa Administrasi Publik?
4
5
Apa pendapat Bapak tentang
keadaan dalam tayangan
berikut
6
PENGERTIAN ADMINISTRASI PUBLIK
(1)
TERDIRI DARI 2 UNSUR
 ADMINISTRASI
◦
◦
◦
◦

KEGIATAN;
KERJA SAMA;
BANYAK ORANG;
UNTUK MENCAPAI TUJUAN BERSAMA.
PUBLIK
◦ UMUM, MASYARAKAT, DAN NEGARA
7
PENGERTIAN ADMINISTRASI PUBLIK
(2)
SUATU
PROSES
YANG
MELIBATKAN
BANYAK ORANG DENGAN BERBAGAI
KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN UNTUK
MERUMUSKAN
DAN
MENGIMPLEMENTASIKAN
KEBIJAKANKEBIJAKAN PEMERINTAH (rangkuman dari
definisi Nigro& Nigro, Pfiffner&Presthus,
serta Waldo)
8
PENGERTIAN ADMINISTRASI PUBLIK
(3)
Seperangkat institusi negara, proses,
prosedur, sistem dan struktur organisasi,
serta
praktek
dan
perilaku
untuk
mengelola urusan-urusan publik dalam
rangka melayani kepentingan publik (UN,
2004)
9
Perkembangan Administrasi Publik
Klasik
NPM
GG
•Pra Generasi (sampai sebelum 1885)
•Generasi I (1885-1936)
•Generasi II (1937-1945)
•Generasi III (1946 – 1980)
•Penanganan oleh manajemen Profesional
•Keberadaan standar dan ukuran kinerja
•Tuntutan, pengukuran dan penghargaan terhadap kinerja individu dan
organisasi
•Akuntabel
•Transparan
•Responsif
•Efektif dan efisien
10
Unsur-Unsur Administrasi Publik
The Liang Gie







Organisasi
Manajemen
Kepegawaian
Keuangan
Perlengkapan
Pekerjaan Kantor
Tata Hubungan/ Komunikasi
11
PRINSIP-PRINSIP ADMINISTRASI
PUBLIK
(Nigro & Nigro)


◦
◦
◦
◦





Struktur organisasional: yg dikoordinasikan oleh manajemen
Struktur Organisasi: hrs disusun berdasarkan 4 kriteria;
Tujuan dari pelayanan yg akan diberikan
Proses-proses yg akan dipakai
Orang-orang yg akan bekerja dan
Peralatan yg akan digunakan
Kesatuan Perintah atau Kesatuan Arah
Pendelegasian Wewenang
Rentang Kendali (span of control)
Perencanaan (planning)
Variabel-variabel psikologis manusia hrs dipertimbangkan
13/04/2015
12
FUNGSI ADMINISTRASI PUBLIK


(1)
Nigro mengemukakan bahwa fungsi2 administrasi
publik dapat dilihat dari fungsi2 administrasi yg
dikemukakan Fayol, yakni planning, organizing,
commanding, coordinating, dan controllling. Nigro
juga mengemukakan bhw fungsi2 tsb dapat dilihat
juga dari pendapat Gullick ttg adanya 7 fungsi
administratif POSDCORB, yakni:
Planning
(mengembangkan garis-garis besar kegiatan dan
metode pelaksanaannya untuk mencapai tujuan
organisasi)
Organizing
(mengembangkan struktur formal dari wewenang
berdasarkan pengelompokan kerja)
13/04/2015
13
FUNGSI ADMINISTRASI PUBLIK




(2)
Staffing
(merekrut dan melatih staf serta memelihara kondisi
kerja yang menyenangkan)
Directing
(memimpin organisasi dengan membuat keputusan)
Coordinating
(mengintegrasikan dan menyelaraskan unit yang
saling berkaitan)
Reporting
(proses dan teknik memberikan informasi pekerjaan
yang telah dan sedang dilaksanakan)
Budgeting
(perencanaan fiscal dan accounting)
13/04/2015
14
Bagaimana kasus lapas
berikut, bila ditinjau unsur,
prinsip dan fungsi
administrasi!
15
KONSEP ADMINISTRASI PUBLIK

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

BIROKRASI PUBLIK

KEBIJAKAN PUBLIK

PELAYANAN PUBLIK
16
Administrasi Pembangunan
a. Pengertian Administrasi Pembangunan
Kegiatan mengatur masyarakat dibidang ekonomi dan
perubahan sosial dalam hal menetapkan kebijakan
publik. (Paul Meadows dalam Motivation for change and
Development Administration)
b. Konsep Administrasi Pembangunan
Administrasi Pembangunan berkembang karena adanya
kebutuhan negara untuk mengembangkan lembaga2
sosial, politik, dan ekonominya agar pembangunan
dapat berhasil.
17
2. Birokrasi Publik
Max Weber, sbg pelopor terkemuka dlm pengembangan teori birokrasi
dlm bukunya “The Theory of Social and Economic Organization” (1974)
menunjukkan secara nyata ttg perilaku sosial yg berkaitan dgn birokrasi,
yg tujuannya utk mengidentifikasikan sifat2 dasar dari birokrasi, yakni sbb:
a. Kegiatan reguler yg diarahkan utk mencapai tujuan organisasi dgn dukungan
distribusi tugas2 resmi yg dipertanggungjawabkan secara kokoh dan official,
b. Organisasi mengikuti prinsip-prinsip hierarki,
c. Operasinya terencana dgn baik, dilakukan secara teratur oleh suatu sistem yang jelas
d. Petugas ideal yg bekerja secara formal seakan-akan tdk mempunyai kepribadian
tanpa emosi,
e. Rekrutmen pegawai didasarkan atas kualifikasi teknis dan tdk mudah terkena pemutusan hubungan kerja yg sewenang-wenang,
f. Memiliki tingkat daya hasil yg tinggi, jika dilihat dari sudut pandang teknis yg murni.
13/04/2015
18
MENGAPA PERLU
DEBIROKRATISASI?
Birokrasi Publik sering lebih mengutamakan formalitas
dibandingkan dgn kreatifitas disebabkan karena hampir
semua kegiatan pemerintah selalu terikat dgn ketentuan
dan peraturan
13/04/2015
19
HASIL DEBIROKRATISASI
1. Prosedur menjadi lebih pendek, ringkas,
sederhana, tidak berbelit-belit, dan tidak
menyulitkan,
2. Biaya tinggi (high cost) dapat dihindarkan
karena prosedur yg sdh sederhana,
3. Stagnasi pada pelaksanaan pekerjaan tidak
terjadi (dapat dihindarkan).
13/04/2015
20
Contoh Debirokratisasi di Kementerian Keuangan :
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Tiga Pilar Utama, yaitu:
Organisasi
Proses Bisnis
Sumber Daya
Manusia
21
3. Kebijakan Publik (Public Policy)
Pengertian Kebijakan Publik (public policy), antara lain yaitu:
1. “Apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak
dilakukan” Thomas R Dye (1981),
2. strategic use of reseorces to alleviate national problems or
governmental concerns. Chandler & Plano (1982)
3. rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang
dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidangbidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti
pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan,
kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lainlain. William N Dunn (1994)
13/04/2015
22
Kebijakan Publik (public policy) dapat dilihat dari dua dimensi,
yaitu:
1. Proses kebijakan (policy process); kajian proses penyusunan
kebijakan mulai dari identifikasi dan perumusan masalah,
implementasi, monitoring, hingga evaluasi atas kebijakan, dan
2. Analisis kebijakan (policy analyisis); meliputi penerapan
metode dan teknik analisis yg bersifat multi disiplin dalam
proses kebijakan publik utk menyusun strategi kebijakan.
13/04/2015
23
Contoh: Model Skema (diagram) implementasi kebijakan
TIDAK
Kebijakan langsung
dpt dilaksanakan?
Buat Kebijakan Pelaksanaan
IMPLEMENTASIKAN
“GOOD GOVERNANCE”
•
•
•
•
Transparance;
Accountable;
Fairness;
Responsiveness
YA
Susun prosedur implementasi
Alokasikan Sumber Daya
Sesuaikan prosedur implementasi
dengan sumberdaya yg digunakan
Kendalikan pelaksanaan
Evaluasi implementasi
13/04/2015
Sumber : Diwidjowiyono (2003)
24
4. Pelayanan Publik (Public Services)
Pelayanan kepada masyarakat disebut juga pelayanan umum/publik.
Pemerintah dlm memberikan pelayanan hrs memperhatikan keinginan
masyarakat sbg pelanggan (customers) & hrs selalu berusaha utk meningkatkan kualitas pelayanannya.
Utk meningkatkan kualitas pelayanan kpd masyarakat, bbrp ahli pelayanan
publik menyarankan utk menerapkan ‘Total Quality Management (TQM)’
13/04/2015
25
TQM hanya bisa berhasil jika hal-hal berikut ini diperhatikan;
a. Fokus kpd pelanggan (internal maupun eksternal)
b. Obsesi yg tinggi thd kualitas, sesuai dgn kebutuhan pelanggan
c. Pendekatan ilmiah, terutama dlm merancang pekerjaaan dan proses
pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yg terkait dgn rancangan pekerjaan,
d. Komitmen jangka panjang (sesuai visi, misi, organisasi) shg utk keperluan jangka panjang perlu adanya budaya organisasi yg memadai,
e. Kerjasama Tim,
f. Perbaikan sistem secara berkesinambungan,
g. Pendidikan dan Pelatihan.
13/04/2015
26
Sudahkah Bapak dan Ibu Pernah Mendengar atau membaca sebuah kisah
tentang Katak?
Kalau belum inilah ceritanya
27
TANGGUNG JAWAB PEJABAT
PUBLIK

PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRASI
PUBLIK

AKUNTABILITAS PEJABAT PUBLIK
28
A. 1. Pertanggungjawaban Administrasi Publik
Kumorotomo (1994) menyatakan bhw pertanggungjawaban biasanya
diartikan sbg proses antar pribadi, yg menyangkut tindakan, atau
keputusan seseorang dlm hubungannya dgn orang lain shg ia dapat
menerima hak dan wewenang tertentu berikut sanksi yg menjadi
konsekuensinya.
Dalam administrasi publik, pertanggungjawaban tsb mengandung
konotasi:
1) Pertanggungjawaban sbg akuntabilitas (accountability); baik
akuntabilitas eksplisit maupun akuntabilitas implisit,
13/04/2015
29
2) Pertanggungjawaban sbg Sebab-Akibat (Causal)
Pertanggungjawaban kausal yg eksplisit terdiri dari 4 unsur, yaitu:
sumber daya (resources), pengetahuan, pilihan, dan maksud
(purposes). 4 unsur ini hrs ada di dalam melakukan pertanggungjawaban urusan publik. Sedangkan pertanggungjawaban kausal
implisit adalah landasan pokok bagi pelaksanaan suatu urusan
publik, misalnya: kesejahteraan buat sesama.
3) Pertanggungjawaban sebagai Kewajiban (Obligation)
Seseorang bertanggungjawab sesuai kewajibannya utk melakukan
sesuatu diartikan bhw (a) dia menggunakan kapasitas yg ada utk
melakukan pertanggungjawaban kausal kpd orang lain yg memberikan kepadanya pendelegasian wewenang, dlm rangka menyempurnakan hal-hal yg dipertanggungjawabkan tsb, dan (b) dia
harus melaksanakan setiap tahapan dari kontribusi kausalnya
secara eksplisit.
13/04/2015
30
Akuntabilitas Pejabat Publik
Siapa itu Pejabat Publik?
Pejabat negara yang menjalankan fungsi
eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat
lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan
dengan penyelenggaraan negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku
31
2. Akuntabilitas Pejabat Publik
Akuntabilitas merupakan masalah sentral bagi pemerintah yg disebut sbg pemerintahan yg demokratis. Pejabat publik hrs mengikuti keinginan rakyat, karena kepada
rakyat-lah pejabat publik tsb hrs bertanggungjawab. Adanya evaluasi atas kegiatan
pejabat publik , apakah berada di dalam atau di luar batas kewenangannya merupakan petunjuk ttg konsep aktuntabilitas.
Ada bbrp jenis akuntabilitas, menurut Carino (Victoria A, Bautista, Ed., 1993);
a. Akuntabilitas Tradisional (traditional accountability)
Tanggung jawab dari seorang pejabat publik yg telah diberi wewenang utk
melaksanakan fungsi tertentu dalam jenjang hierarki organisasi pemerintah. Berfokus pada peraturan penggunaan keuangan negara, kesesuaian
atau ketaatannya pada peraturan dan kebijakan pemerintah ttg penggunaan keuangan negara dimaksud. Akuntabilitas tradisional ini dimulai dari
pejabat2 tkt atas dlm birokrasi pemerintah dan pejabat2 legislatif serta jukatif. Standar2 yg digunakan utk mengetahui kesesuaiannya dgn peraturan, disusun oleh pengawas keuangan eksternal. Utk melakukan kegiatan
sesuai dgn standar2 tsb pemerintah menyusun prosedur2, yg merupakan
sarana utk menjamin akuntabilitas tradisional, misalnya: Line Item
Budgeting, dan ‘Financial Accounting and Auditing’
13/04/2015
32
b. Akuntabilitas Manajerial (managerial accountability)
Terkait dgn efisiensi penggunaan dana, peralatan, tenaga kerja, dan
sumber2 lain. Yg bertanggungjawab dlm hal ini adalah manajer yg harus
mempertanggungjawabkannya kpd atasan dlm birokrasi, kpd Presiden
dan Badan Legislatif . Dlm akuntabilitas manajerial, pejabat publik tidak
hanya bertanggungjawab thd kesesuaiannya dgn standar dan prosedur
tetapi lbh terfokus pada segi ‘input’, yaitu harapan utk tidak terjadi pemborosan dlm penggunaan dana dan barang2 milik negara (menyangkut
efisiensi penggunaan dan dan barang2 milik negara).
c. Akuntabilitas Program (program accountability)
Berkaitan dgn hasil2 dari kegiatan pemerintah, misalnya akuntabilitas pejabat publik secara individual maupun unit2 organisasi, yg kegiatannya
secara bersama-sama menuju ke arah keefektivan sesuatu program. Utk
menjamin agar program dpt mencapai hasil yg telah ditentukan maka
dilakukan audit kinerja yg komprehensif (comprehensive performance
audit).
13/04/2015
33
TANPA KOMUNIKASI ….FATAL…….
ORGANISASI DAN MANAJEMEN
KEPEMERINTAHAN

ORGANISASI KEPEMERINTAHAN

MANAJEMEN KEPEMERINTAHAN
35
1. ORGANISASI KEPEMERINTAHAN
a. Beberapa pengertian
1). Pengorganisasian
Proses kegiatan penyusunan struktur organisasi
sesuai dgn tujuan, sumber, dan lingkungannya.
2). Struktur organisasi
Susunan komponen (unit kerja) dlm organisasi, yg
menunjukkan adanya pembagian kerja dan fungsi
atau kegiatan yg berbeda dan dikoordinakan.
13/04/2015
36
3). Bagan organisasi
Suatu gambar struktur organisasi yg formal, dimana dalam gambar tsb ada
garis2 yg menunjukkan kewenangan dan komunikasi formla, yg tersusun
secara hierarkis.
4). Organisasi
Sekelompok orang (dua orang atau lebih) yg secara formal dipersatukan
dlm suatu kerjasama utk mencapai tujuan yg telah ditetapkan.
b. Aspek2 Organisasi
1). Aspek struktur organisasi
a) Pengelompokan secara formal
b) Digambarkan dlm Bagan Organisasi
2). Aspek proses perilaku
a) Komunikasi
b) Pembuatan keputusan
Perilaku Organisasi
c) Motivasi
d) Kepemimpinan.
13/04/2015
37
c. Organisasi formal dan Organisasi informal
1). Organisasi formal
Adalah organisasi yg dgn penuh kesadaran dan dgn sengaja dibentuk, dimana didalamnya terdapat suatu sistem dan hierarki, hubungan, wewenang, tugas dan tanggung jawab para anggota demi terlaksananya suatu
kerjasama dlm rangka tercapainya tujuan (F.X. Soedjadi, 1989)
2). Organisasi informal
Organisasi yg dibentuk secara spontan, timbul dgn tidak sengaja serta tdk
ditentukan oleh peraturan2, misalnya; a) karena adanya kesamaan kebutuhan, perasaan, hobi, dll, dan b) karena adanya persamaan daerah asal, alumni sekolah, dll.
d. Unsur2 dlm struktur organisasi
1). Spesialisasi kegiatan2 (pembagian kerja, pengelompokan tugas/departementasi)
2). Standarisasi kegiatan2 (tata kerja, prosedur dan sistem kerja)
3). Koordinasi kegiatan2 (pengintegrasian dan penyelarasan fungsi2 dan unit2
dlm organisasi yg berkaitan dan saling ketergantungan)
4). Sentralisasi & Desentralisasi (berkaitan dgn letak pengambikan keputusan)
13/04/2015
38
e. Faktor2 ygn mempengaruhi struktur organisasi
1). Tujuan Organisasi
Karena setiap organisasi mempunyai tujuan yg berbeda satu dgn yg lain,
maka struktur organisasinya juga berbeda-beda juga.
2). Teknologi yg digunakan
3). SDM-nya
4). Ukuran besar-kecilnya organisasi
f. Hierarki
Hierarki berkaitan dgn adanya tkt kekuasaan yg menimbulkan adanya; atasan
dan bawahan dlm struktur organisasi.
Aspek-aspek hierarki;
1). Lini dan Staf
2). Rentang kendali
3). Komite (panitia) dan ‘task Force’ (satuan tugas)
g. Azas2 organisasi
1). Azas kejelasan tujuan
2). Azas pembagian tugas
3). Azas fungsionalisasi
13/04/2015
39
4). Azas pengembangan jabatan fungsional
5). Azas koordinasi
6). Azas kesinambungan
7). Azas kesederhanaan
8). Azas keluwesan
9). Azas akordion
10). Azas pendelegasian wewenang
11). Azas rentang kendali
12). Azas jalur dan staf
13). Azas kejelasan dalam pembaganan
h. Bentuk2 organisasi
1). Organisasi Lini
2). Organisasi Lini dan Staf
3). Organisasi Fungsional
4). Organisasi Lini dan Fungsional
5). Organisasi Lini, Fungsional, dan Staf
6). Organisasi Matriks
13/04/2015
40
Bagaimana Organisasi
Bisa Efektif?
41
42
2. MANAJEMEN KEPEMERINTAHAN (1)
David Osborne dan Ted Gaebler (1993) mengemukakan ttg
paradigma baru dalam manajemen kepemerintahan, yg meliputi
sepuluh prinsip pemerintah wirausaha sbb.:
a. Catalictic gov’nment (steering rather than rowing)
mengendalikan lebih baik dari pada mengayuh
b. Community-owned gov’nment (empowering raher than serving)
memberdayakan lebih baik dari melayani
c. Competitive gov’nment (injective competition into service delivery)
menyuntikkan semangat kompetisi dalam memberikan pelayanan
d. Mission-driven government (transforming rule-driven organization)
digerakkan oleh misi
e. Result-oriented gov’nment (funding outcomes, not inputs)
berorientasi pada hasil
13/04/2015
43
2. MANAJEMEN KEPEMERINTAHAN (2)
f. Customers-driven gov’nment (meeting the needs of the customers, not
the bureaucracy)
berorientasi pada pelanggan
g. Enterprising gov’nment (earning rather than spending)
menghasilkan pendapatan bukan belanja
h. Anticipatory government (prevention rather than cure)
mencegah lebih baik dari mengobati
i. Decentralized gov’nment (from hierarchy to participation and teamwork)
pemerintah yang didesentralisasi : dari hirarki ke partisipasi dan tim kerja
j. Market-oriented government (leveraging change through the market)
berorientasi pada pasar
13/04/2015
44
SEMUA ELEMEN MEMPUNYAI PERAN....
BELI TRASI DENGAN
CABENYA
TERIMA KASIH ATAS
PERHATIANNYA
46