Transcript 2012_10_02_11_59_22 - PPID SEKDA PROVINSI JATENG

Oleh
Biro Organisasi dan Kepegawaian
SETDA Provinsi Jawa Tengah
Disampaikan dalam rangka Bimbingan Teknis PPID dilingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Tegal, 26-27 September 2012
REGULASI
 UU No. 14 Thn 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik.
 PP No. 61 Thn 2010 ttg Pelaksanaan UU No. 14 Thn 2008.;
 Permendagri No. 35 Thn 2010 ttg Pdmn Pengelolaan Plyanan
Informasi dan Dokumentasi di lingk. Kemendagri dan Pemda;
 Perda Prov Jateng No.6 Thn 2012 ttg Pelayanan Informasi Publik
Penyelenggaraan pemda Prov Jateng;
 Pergub Jateng No.81 Thn 2010 ttg Penyelenggaraan Pelayanan
Informasi Publik di lingk Pem Prov Jateng.
 Kepgub Jateng No.550/32/2011 tgl 22 agustus 2011 ttg PPID pada
 Badan Publik di lingk.Pemprov Jateng.
1
FILOSOFI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
KOMISI
INFORMASI
hak
hak
INFOMASI
PUBLIK
ORANG/
MANUSIA
PPID
BADAN
PUBLIK
kewajiban
kewajiban
Pengujian
Konsekuensi
INFORMASI
YANG
DIKECUALIKAN
2
PENGERTIAN DASAR
Orang
Orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau
badan publik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Thn
2008
Informasi
Publik
Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau
diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau
penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya
yang sesuai dengan UU No. 14 Thn 2008 serta informasi lain
yang berkaitan dengan kepentingan publik
Badan
Publik
Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang
fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan
negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
APBN dan/atau APBD, atau organisasi non pemerintah
sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar
negeri.
PPID
Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi
di badan publik
3
PENGERTIAN DASAR (lanjutan)
Informasi
yang
dikecualikan
Pengujian
Konsekuensi
Komisi
Informasi
Informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi
Publik sebagaimana dimaksud dalam UU No 14 Th 2008.
Pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu
informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik
dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada
membukanya atau sebaliknya.
Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU No. 14 Th
2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk
teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan
sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi
nonlitigasi.
4
HAK DAN KEWAJIBAN
ORANG
Hak
1. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Setiap Orang berhak:
a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka
untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik
c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui
permohonan sesuai dengan UndangUndang ini;
dan/atau
d.menyebarluaskan Informasi Publik sesuai
dengan peraturan perundangundangan.
(3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak
mengajukan permintaan Informasi Publik disertai
alasan permintaan tersebut.
(4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak
mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam
memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan
atau kegagalan sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini.
Kewajiban
1.Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.
2.Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh
Informasi Publik, baik yang digunakan untuk
kepentingan sendiri maupun untuk keperluan
publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.
5
HAK DAN KEWAJIBAN
BADAN PUBLIK
Hak
(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.
(2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik
apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.
(3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan
Publik, adalah:
a. informasi yang dapat membahayakan negara;
b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan
perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
c. informasi yang berkaitan dengan hakhak pribadi;
d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
dan/atau
e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau
didokumentasikan.
Kewajiban
(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan
dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada
di bawah kewenangannya kepada Pemohon informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai
dengan ketentuan.
(2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik
yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
(3) Badan Publik hrs membangun & mengembangkan
sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola
Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga
dapat diakses dengan mudah.
(4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara
tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
(5) Pertimbangan dimaksud antara lain memuat
pertim-bangan politik, ekonomi, sosial, budaya,
dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
6
PPID
Kedudukan
Tugas dan
Tanggung
jawab
1.Merupakan pejabat yang membidangi informasi publik.
2.Ditunjuk oleh pimpinan setiap Badan Publik Negara Ybs.
3.Dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi dibidang
pengelolaan informasi dan dokumentasi
PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam:
a.Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan
pengamanan informasi;
b. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
c. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan
sederhana;
d. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi
Publik;
e. Pengujian Konsekuensi;
f. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
g. Penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis
Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik
yang dapat diakses; dan
h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang
diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi
Publik.
7
KELEMBAGAAN PPID
Sekarang
Dasar :
Pergub Jateng No.81 Th 2010
Kepgub Jateng No. 550/52/2011
Gubernur menetapkan PPID pada Badan Publik
PPID pada Bdn Publik :
1. SKPD
2. Badan lain yg fungsi
tugasnya pokoknya
berkaitan dgn penylg
negara yg sebagian
/seluruh dananya
dari APBD
3. BUMD
PPID Pembantu ada
Di Biro atau UPT
Dibantu oleh :
a. pejbt fungsional umum
b. Pejbt fungbal tertentu
yg tugasnya terkait dgn
dokumentasi, kominfo
Ke depan :
Mengacu Perda No.6 Th 2012
Gubernur membentuk Pusat Pelayanan
Informasi Publik Daerah
PPID pada Bdn Publik :
1. Pemerintah Daerah
2. DPRD
3. Badan lain yg fungsi
tugasnya pokoknya
berkaitan dgn penylg
negara yg sebagian
/seluruh dananya
dari APBD
3. Orgss Non Pemth yg
Sebagian/seluruh
Dananya dr APBD
4. BUMD
Fungsi :
a.Pengelolaan Informasi
b.Dokumentaai arsip
c.Pelayanan informasi
d.Pelayanan dan penyelesaian sengketa
Dibantu oleh pejbt fungsional di Bdn Publik
Ybs.
8
PPID DAN TUGASNYA
Sekarang
Dasar :
Pergub Jateng No.81 Th 2010
Kepgub Jateng No. 550/52/2011
1. PPID ditunjuk dr Pjbt Struk/ Pjbt lain yg membidangi Inf. Publik.
2. PPID dibantu Pjbt Fung Umum/ Pjbt Fung tertentu yg terkait dok, kom dan inf.
Tgs PPID
1. Mengumumkan Inf Pblk mll media dgn bhs mdh diphmi.
2. Membrikn Inf yg dpt diakses u/ mmnuhi permhn inf pblk.
3. Melakukan uji konsekuensi yg tmbl sblm menyatakan inf
pblk tertentu dikecualikan.
4. Membrikn alsan tertulis atas penolakan prmhonan inf.
pblk yg dikecualikan scr jelas & tegas.
5.Menghitamkan/ mengaburkan inf pblk yg dikecualikan
beserta alasannya.
6.Mengembangkan kpsts Pjbt Fung Umum/ tertentu dlm
rangka peningktn kualts yan inf pblk.
7. Menyimpan & mendokmntskn selrh inf yg berada di Bdn
Pblk.
Ke depan :
Mengacu Perda No.6 Th 2012
1. PPID dijabat seseorg yg memeliki komptnsi bid
Pengelolaan Inf dan dok.
2. Kompetensi ditetapkan oleh Pimp. Bdn Publik
bersangkutan.
Tgs PPID
1. Penyediaan, penyimpnan, pendokmentasian & pengamanan inf.
2. Yan inf sesuai aturan yg berlaku.
3. Yan inf pblk yg cpt, tepat & sederhana.
4. Penetpn prosedur oprsnl penyebarluasan inf pblk.
5. Pengujian konskekuensi.
6. Pengklasifikasian inf dan/ atau pengubahannya.
7. Penetpn inf yg dikecualikan yg tlh hbs jangka waktu pengecualiannya sbg inf pblk yg dpt diakses.
8. Pentpn pertmbangn tertulis atas setiap kebijkn pblk yg
diambil u/ memenuhi hak setiap org atas inf pblk.
9
STANDAR YAN INF PUBLIK
Sekarang
Dasar :
Pergub Jateng No.81 Th 2010
Kepgub Jateng No. 550/52/2011
Ke depan :
Mengacu Perda No.6 Th 2012
1. Setiap orang berhak memperoleh informasi
dengan cara melihat dan mengetahui informasi
serta mendapatkan salinan informasi publik.
1. Setiap orang berhak memperoleh informasi
dengan cara melihat dan mengetahui informasi
serta mendapatkan salinan informasi publik.
2. PPID wajib memenuhi hak tersebut melalui :
a. Pengumuman;
b. Permohonan informasi.
2. Salinan informasi publik tersebut diperoleh dgn
memfotocopy dokumen informasi atas biaya pe\
mohon.
3. Informasi Publik tersebut disampaikan melalui
a. Pengumuman inf pblk baik elektronik maupun non elektronik.
b. Penyediaan inf pblk berdasarkan permhonan
10
LAPORAN DAN EVALUASI
Sekarang
Dasar :
Pergub Jateng No.81 Th 2010
Kepgub Jateng No. 550/52/2011
1. Dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekda
secara berkala dan tahunan.
Ke depan :
Mengacu Perda No.6 Th 2012
1. Bdn pblk Pemda, BUMD dan Badan lain melaporkan yaninf pblk kpd Gub melalui Sekda paling lambat 3 bulan stlh thn pelaks berakhir (salinan disampaikan pada KIP).
2. Laporan berkala disampaikan setiap 3 bln.
3. Laporan tahunan disampaikan paling labat
3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Bdn Pblk Non pemerintah melaporkan yan inf
kepada Komisi Inf Prov (KIP).
3. KIP Mengevlsi yan inf pblk pd Bdn Pblk.
4. Hsil Evlsi KIP disampkan pd Bdn Pblk dan di
umumkan kpd pblk.
11
PERDA 6/ 2012
Implikasi
1.
Penyesuaian pada Pergub Nomor 81 Tahun 2010 ttg penyelenggaraan yan
Inf pblk di lingk Pemprov Jateng dan Kep Gub Nomor 550/ 52/2011 tahun
2011 ttg PPID pada Badan Publik di lingk Pemprov Jateng  PPID yang ter
sebar pada SKPD Jateng disatukan dalam PPIPD dibawah koordinasi DinhubKominfo prov jateng sebagai PPID Prov (termasuk BUMD, Badan Lain dan
Org Non Pemerintah).
2.
Menyusun Pergub ttg keddkn, Org dan tata kerja Pusat Pelayanan Informasi
Publik Daerah (PPIPD)  Tugas Dihubkominfo Prov. Jateng
12
GAMBARAN KE DEPAN
BAGAN ORGANISASI PUSAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAERAH
PPID PROV
SEKRETARIAT
Pemda
DPRD
BUMD
SUB BAG
SUB BAG
SUBBAG UMUM
PROGRAM
KEUANGAN
& KEPEG
Bdn Lain
Org Non Pem
Dinas
....................
PT. PRPP
..................... dst
PT. Bank Jtg
Lemtekda
............ dst
KPID
.....................
KIP ........ dll
.......................
....................dst
UPTD
13
Hal-hal yang perlu diperhatikan kedepan
1.
Tugas Pusat Pelayanan Informasi Publik Daerah ke depan cukup berat mengingat
yang harus dikoordinasikan bukan hanya perangkat daerah prov. Jateng tetapi
juga BUMD, Badan Publik lainnya serta Organisasi Non Pemerintah di wilayah
Provinsi Jawa Tengah.
2.
Pola hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara PPID Prov yang menginduk
pada Dinas Hubkominfo Prov. Jateng dengan PPID pada SKPD, BUMD, Badan Publik
Lain serta Organisasi Non Pemerintah sangat menentukan kinerja Pusat Layanan
Informasi Publik Daerah.
3.
Untuk memenuhi amanat Perda Nomor 6 Tahun 2012, Dinas Hubkominfo agar se
cepatnya menyusun Rapergub tentang kedudukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat
Layanan Informasi Publik Daerah serta penyesuaian terhadap Pergub No. 81/2010
dan Kep Gub No. 550/52/2011 Tahun 2011.
4.
Untuk optimalisasi pelayanan informasi publik agar disusun Standar Pelayanan
Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Informasi
Publik Daerah di Jawa Tengah.
14
TERIMA KASIH