Transcript PPh Pasal 21 - Daniel Wicaksono AP

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
DANIEL WICAKSONO - POLITEKNIK PRATAMA

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak
atas penghasilan berupa gaji, upah,
honorarium, tunjangan dan pembayaran
lainnya sehubungan dengan pekerjaan
atau jabatan, jasa, dan kegiatan lainnya
yang dilakukan oleh WP Orang Pribadi
Dalam Negeri
PEMOTONG PAJAK
PPh Pasal 21
Pemotong PPh Pasal 21

Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi
dan badan, baik merupakan pusat maupun
cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha
tetap, yang membayar gaji, upah, honorarium,
tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama
apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan
pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai
atau bukan pegawai
Pemotong PPh Pasal 21



Bendaharawan Pemerintah
Dana
pensiun,
badan
penyelenggara
Jamsostek, dan badan-badan lain yang
membayar uang pensiun dan Tabungan Hari
Tua atau Jaminan Hari Tua
Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha
atau pekerjaan bebas yang melakukan
pembayaran honorarium
Pemotong PPh Pasal 21

Penyelenggara kegiatan (termasuk badan
pemerintah, organisasi termasuk organisasi
internasional, perkumpulan, orang pribadi serta
lembaga lainnya yang menyelenggarakan
kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah
atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
berkenaan dengan suatu kegiatan
Dikecualikan dari Pemotong Pajak :

Badan Perwakilan Negara Asing

Organisasi Internasional

Orang pribadi yang tidak melakukan usaha atau
pekerjaan bebas dan semata-mata mempekerjakan
orang pribadi untuk pekerjaan rumah tangga atau
pekerjaan bukan dalam lingkup usaha
Kewajiban Pemotong Pajak



mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh
Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang untuk setiap
bulan kalender
Membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21
dan/atau PPh Pasal 26 untuk masing-masing penerima
penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21
dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang untuk setiap masa
pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja
perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kewajiban Pemotong Pajak


kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh
Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap
bulan kalender sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) tetap berlaku, dalam hal jumlah pajak yang
dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil.
membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21
dan/atau PPh Pasal 26 dan memberikan bukti
pemotongan tersebut kepada penerima
penghasilan yang dipotong pajak.
HAK & KEWAJIBAN
Wajib Pajak
PPh Pasal 21
Hak Wajib Pajak

Meminta bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada Pemotong
Pajak

Mengajukan Surat Keberatan kepada Dirjen Pajak bila PPh
21 yang dipotong tidak sesuai dengan peraturan yang
berlaku

Mengajukan permohonan banding kepada Badan Peradilan
Pajak
Kewajiban Wajib Pajak



Menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak yang
menyatakan jumlah tanggungan keluarga
Menyerahkan bukti pemotongan PPh 21 kepada :

Kantor cabang baru, dalam hal pindah tugas

Tempat kerja baru, dalam hal pindah kerja

Dana pensiun, dalam hal pensiun
Menyerahkan SPT Tahunan PPh 21 jika bekerja pada lebih
dari 1 Pemberi Kerja
Objek PPh Pasal 21

penghasilan yang diterima atau diperoleh
secara teratur berupa gaji, uang pensiun
bulanan, upah, honorarium (termasuk
honorarium anggota dewan komisaris atau
anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang
lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti
rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan
kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan
khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak,
tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan
anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar
pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya
dengan nama apapun
Objek PPh Pasal 21

penghasilan yang diterima atau diperoleh
secara teratur berupa gaji, uang pensiun
bulanan, upah, honorarium (termasuk
honorarium anggota dewan komisaris atau
anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang
lembur, … dan penghasilan teratur lainnya
dengan nama apapun
Objek PPh Pasal 21

penghasilan
yang
diterima
atau
diperoleh secara tidak teratur berupa
jasa
produksi,
tantiem,
gratifikasi,
tunjangan cuti, tunjangan hari raya,
tunjangan tahun baru, bonus, premi
tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya
yang sifatnya tidak tetap;
Objek PPh Pasal 21



upah harian, upah mingguan, upah satuan,
dan upah borongan;
uang tebusan pensiun, uang pesangon,
uang THT atau JHT, dan pembayaran lain
sejenis
honorarium, uang saku, hadiah atau
penghargaan dengan nama dan dalam
bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan
pembayaran lain sebagai imbalan
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan
kegiatan yang dilakukan oleh WPDN
Objek PPh Pasal 21

Gaji, gaji kehormatan, dan tunjangantunjangan lain yang terkait dengan gaji
yang diterima oleh Pejabat Negara,
Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun
dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya
terkait dengan uang pensiun yang diterima
oleh pensiunan termasuk janda atau duda
dan atau anak-anaknya
Objek PPh Pasal 21

Penerimaan dalam bentuk natura dan
kenikmatan lainnya dengan nama apapun
yang diberikan oleh bukan WP atau WP
yang dikenakan Pajak Penghasilan yang
bersifat final dan yang dikenakan Pajak
Penghasilan
berdasarkan
norma
penghitungan khusus (deemed profit).
Non Objek PPh Pasal 21


Klaim asuransi, atau asuransi yang diterima
dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi
kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi bea siswa,
dan asuransi dwiguna. Berdasarkan pasal 4 ayat
(3) huruf e UU PPh
Natura dan kenikmatan (Benefit in Kind : BIK)
lainnya yang diterima dari WP (pemberi kerja)
yang tidak dikenakan PPh yang bersifat final
dan yang dikenakan PPh berdasarkan norma
penghitungan khusus (deemed profit).
Non Objek PPh Pasal 21



Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana
pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri
Keuangan dan iuran JHT yang dibayarkan
kepada penyelenggara Jamsostek yang dibayar
oleh pemberi kerja
Zakat yang diterima oleh yang berhak dari
badan atau amil zakat yang dibentuk atau
disahkan Pemerintah
Beasiswa
Perhitungan PPh Pasal 21
YAITU dengan menerapkan tarif pasal 17 UU Nomor
17 Tahun 2000 dikalikan PENGHASILAN BRUTO yang
telah dikurangi dengan :
Biaya jabatan
Sebesar 5% x Penghasilan Bruto dengan batasan maksimum
sebesar Rp 6.000.000 (setahun) atau Rp 500.000(sebulan)
 Iuran dana pensiun, Iuran THT, Jaminan Hari Tua (Jamsostek)
yang dibayar karyawan
 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak

untuk diri pegawai Rp24.300.000

tambahan untuk pegawai yang kawin Rp2.025.000

tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah
dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak
angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling
banyak 3 orang Rp2.025.000
Ketentuan PTKP

Dalam hal karyawati kawin, PTKP yang
dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri,
dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP
selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP
untuk keluarga yang menjadi tanggungan
sepenuhnya
Ketentuan PTKP

Bagi karyawati yang menunjukkan keterangan
tertulis dari Pemerintah Daerah setempat
(serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya
tidak menerima atau memperoleh penghasilan,
diberikan tambahan PTKP sejumlah Rp2.025.000
setahun dan ditambah PTKP untuk keluarganya
Ketentuan PTKP


PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal
tahun takwim.
Bagi pegawai yang baru datang dan menetap di
Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya
PTKP tersebut dihitung berdasarkan keadaan pada
awal bulan dari bagian tahun takwim yang
bersangkutan
Tarif Pasal 17 untuk menghitung PPh Pasal 21
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
sampai dengan Rp 50.000.000,00
Tarif Pajak
5%
di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp
250.000.000,00
15%
di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000
25%
di atas Rp 500.000.000,00
30%
Penghitungan PPh 21

Untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap
masa pajak, kecuali masa pajak terakhir, tarif diterapkan atas
perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu)
tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

Perkiraan atas penghasilan yang bersifat teratur adalah jumlah
penghasilan teratur dalam 1 (satu) bulan dikalikan 12 (dua belas);

Dalam hal terdapat tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur,
maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh salama 1 (satu)
tahun adalah sebesar jumlah pada huruf a ditambah dengan jumlah
penghasilan yang bersifat tidak teratur.
Penghitungan PPh 21

Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap masa pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat adalah:

Atas penghasilan yang bersifat teratur adalah sebesar Pajak
Penghasilan terutang atas jumlah penghasilan dibagi 12 (dua belas)

Atas penghasilan yang bersifat tidak teratur adalah sebesar selisih
antara Pajak Penghasilan yang terutang, atas jumlah penghasilan
dengan Pajak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan a
Penghitungan PPh 21 Karyawan yang Bekerja Pada
Sebagian Tahun Pajak

Dalam hal pegawai tetap kewajiban pajak
subjektifnya hanya meliputi bagian tahun
pajak, perhitungan PPh Pasal 21 yang
terutang untuk bagian tahun pajak tersebut
dihitung berdasarkan penghasilan kena
pajak yang disetahunkan, sebanding dengan
jumlah bulan dalam bagian tahun pajak
yang bersangkutan.
Penghitungan PPh 21 Karyawan yang Bekerja Pada
Sebagian Tahun Pajak

Dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum
bulan desember dan jumlah PPh Pasal 21 yang
telah dipotong dalam tahun kalender yang
bersangkutan lebih besar dari PPh pasal 21 yang
terhutang untuk 1 (satu) tahun pajak, maka
kelebihan PPh Pasal 21 yang telah dipotong
tersebut dikembalikan kepada pegawai tetap yang
bersangkutan bersamaan dengan pemberian bukti
pemotongan PPh Pasal 21, paling lambat akhir
bulan berikutnya setelah berhenti bekerja.
PPH 21
UPAH HARIAN, UPAH SATUAN,
UPAH MINGGUAN, UPAH
BORONGAN
Ketentuan :

Penerimanya bukan pegawai tetap

Tidak dibayarkan secara bulanan

Jumlahnya melebihi Rp 150.000 sehari, tetapi tidak
lebih dari Rp2.025.000,00 sebulan
Tarif 5%
dikalikan
Upah Terutang Pajak
(Upah sehari dikurangi Rp 150.000)
Ketentuan Penghasilan :



Bila penghasilan merupakan upah mingguan, upah
sehari adalah upah seminggu dibagi 6
Bila penghasilan merupakan upah satuan, upah
sehari adalah banyaknya satuan produk dihasilkan
dalam sehari dikali upah satuan produk
Bila penghasilan merupakan upah borongan, upah
satu hari adalah jumlah upah borongan dibagi
banyaknya hari untuk menyelesaikan pekerjaan
yang dimaksud
Penghitungan pajak bila tidak sesuai ketentuan :

Tarif Pasal 17 dikalikan Penghasilan Kena Pajak

PTKP ditentukan sebagai berikut :

Bila penerimanya adalah pegawai tetap atau tenaga lepas
yang dibayarkan bulanan adalah PTKP setahun

Bila penghasilan melebihi Rp2.025.000 /bulan atau
Rp24.300.000/tahun , PTKP setahun dibagi 360 hari
Tarif Pasal 17
x
Penghasilan Bruto




Honorarium anggota dewan komisaris atau dewan pengawas
yang tidak merangkap pegawai tetap pada perusahaan yang
sama
Jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus yang diterima atau
diperoleh mantan pegawai
Penarikan dana pada dana pensiun yang pendiriannya telah
disahkan menteri keuangan
Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, bea
siswa, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai
imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak
atas banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa
atau kegiatan tersebut
PPH 21
JASA
TENAGA AHLI
Tenaga Ahli
Penghasilan netto yang diterima oleh :
 Pengacara
 Akuntan
 Arsitek
 Dokter
 Konsultan
 Notaris
 Penilai
 Aktuaris
PPh 21

Tarif Pasal 17 atas jumlah kumulatif jumlah
kumulatif 50% (lima puluh persen) dari jumlah
penghasilan bruto yang dibayarkan atau terutang
dalam 1 (satu) tahun kalender.
Ketentuan Khusus Dokter

Besarnya penghasilan bruto yang menjadi dasar
perhitungan adalah sebesar jasa dokter yang
dibayarkan pasien melalui rumah sakit dan/atau
klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi
hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik.
Penerapan Tarif
Bagi Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal
21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak,
dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif
lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif
yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki
Nomor Pokok Wajib Pajak.