Transcript 2 - Ekuatorial

UNIT KERJA PRESIDEN
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN
Percepatan Penetapan Kawasan Hutan
Melalui Skema Pengakuan dan
Pembuktian Hak Pihak Ketiga (PPH)
T. Nirarta Samadhi
Deputi V Kepala UKP-PPP
Kelas Jurnalis Kalimantan Tengah, 21 Agustus 2014
Tahapan pelaksanaan PPH pada empat kategori lokasi …
Tahap I
Persiapan
Penyediaan data dan peta 1:50.000 (seperti: peta rupa bumi, peta
penunjukan (Peta Indikatif) dan tata batas kawasan hutan, peta dan data
pemanfaatan lahan, Peta Penetapan KH Versi 1 atau Peta Definitif 1),
penyiapan dasar hukum pelaksanaan PPH, pengembangan tata cara dan
pembentukan kelembagaan.
Tahap II
Sosialisasi
Pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, khususnya yang
terkena dampak pengukuhan kawasan hutan.
Tahap III
Pemetaan
Pemetaan wilayah pengakuan (klaim) hak pihak ketiga dan penyiapan
bukti-bukti kepemilikan hak (oleh pengaku hak dan dapat didampingi oleh
Tim Pendamping).
Tahap IV
Pengajuan
Pengakuan dan
Pembuktian
Pengajuan pengakuan (klaim) oleh pengaku hak dan pembuktiannya
(meliputi verifikasi bukti yang disampaikan), identifikasi hak pihak ketiga
dan tindak lanjutnya, serta penyelesaian sengketa.
2
Perolehan minimal skema PPH adalah daftar lengkap masalah
penetapan kawasan hutan, misalnya hak pihak ketiga, tumpang
tindih konsesi, batas administrasi …
T1
PPH dilakukan atas Peta
Indikatif dan/atau Definitif
Kawasan Hutan skala
1:50K versi pertama
T1
PPH dilakukan atas Peta
Indikatif dan/atau Definitif
Kawasan Hutan skala
1:50K versi pertama
T5
Seluruh pengakuan (klaim)
tuntas, Peta Definitif
Kawasan Hutan skala
1:50K versi final diperoleh
T5
Catatan pengakuan (klaim)
tanpa resolusi jadi dasar
untuk membangun instrumenT5+
hukum penuntasan klaim.
Seluruh pengakuan (klaim)
tuntas, Peta Definitif
Kawasan Hutan versi final
skala 1:50K diperoleh
3
Tantangan Pelaksanaan PPH
Tantangan yang dihadapi dalam persiapan menuju penerapan
skema PPH untuk percepatan penetapan kawasan hutan definitif
1
Penerbitan dan sirkulasi tanpa bayar Peta RBI 1:50K.
2
Penyesuaian Peta Kawasan Hutan skala 1:250K menjadi 1:50K perlu
NSPK.
3
Penyediaan landasan hukum peta definitif kawasan hutan skala
operasional: penyesuaian, penambahan.
4
Perumusan tata cara PPH yang melibatkan pemangku kepentingan:
metode sosialisasi yang efektif, pelaku sosialisasi.
5
Skema pengakuan-pembuktian juga perlu ditetapkan untuk Peta
Wilayah Administrasi Definitif Skala 1:50K oleh Menteri Dalam Negeri
secara bersamaan dengan Peta Kawasan Hutan Definitif Skala 1:50K
5
1
Penerbitan dan sirkulasi peta RBI 1:50K: percepatan pengadaan adalah
mutlak, peta yang sudah siap perlu disirkulasikan segera …
66
1
Penerbitan dan sirkulasi peta RBI 1:50K: sirkulasi tanpa bayar
berdasarkan skema JIGN (Perpres 27/2014) melalui geoportal
nasional
 Perpres 85/2007 tentang JDSN,
mengharapkan data spasial 14 K/L pada
akhir 2008 dapat diakses publik.
 Pada 2012 menjadi contoh pelopor
National Spatial Data Infrastructure di
dunia (UNSDI), OGP menyebut sebagai
world class initiative (2013).
 Perlu pembentukan lembaga walidata
geospasial daerah.
7
2
Peta RBI skala 1:50K penting untuk referensi pembangunan yang
akuntabel ... contoh overlay RBI Skala 1:250K dengan 1:50K (1/3)
Garis Pantai
Versi 1:50.000
Garis Pantai
Versi 1:250.000
… terdapat selisih wilayah akibat perubahan skala 1:250K menjadi 1:50K, konflik dan
ketidakpastian dipastikan akan timbul … misalnya, kawasan hutan sepanjang pantai akan
diklaim sebagai APL …
8
2
Peta RBI skala 1:50K penting untuk referensi pembangunan yang
akuntabel ... contoh overlay RBI Skala 1:250K dengan 1:50K (2/3)
Sungai
Versi 1:50.000
Sungai
Versi 1:250.000
… terdapat perubahan wilayah administrasi akibat perubahan skala 1:250K menjadi 1:50K,
konflik dan ketidakpastian dipastikan akan timbul … misalnya, batas wilayah administrasi tidak
segera tuntas …
9
2
Peta RBI skala 1:50K penting untuk referensi pembangunan yang
akuntabel ... contoh overlay RBI Skala 1:250K dengan 1:50K (3/3)
Sungai Senyiur versi
1:50.000
… penunjukan
Kawasan Hutan
Produksi pada skala
1:250K menggunakan
sungai dan
koordinatnya sebagai
acuan, pada Peta RBI
skala 1:50K koordinat
dan bentuk alur
sungai berubah …
timbul sengketa pada
kawasan yang sudah
dimanfaatkan …
Sungai Senyiur versi
1:250.000
10
Landasan hukum klaim-verifikasi: instrumen legal yang perlu diubah dan
dapat diubah dengan segera
3
1
2
Peraturan
Menteri
Kehutanan
No.62/2013 –
Pengukuhan
Kawasan Hutan
– Jangka waktu penataan batas (klaim dan verifikasi) dalam
proses penataan batas;
– Skala peta menjadi 1:50.000;
– Mekanisme dan tahapan komunikasi kepada publik;
– Mekanisme penerimaan klaim dan verifikasi.
Peraturan
Menteri
Kehutanan No.
25/2014 –
Panitia Tata
Batas
– Peninjauan unsur keanggotaan PTB;
– Tugas dan tanggung jawab dalam kaitannya dengan
komunikasi mekanisme dan pelaksanaan PPH;
– Mekanisme yang memungkinkan pihak ke-3 untuk
membantu proses PPH.
11
3
Landasan hukum PPH: mekanisme pengukuhan kawasan hutan dengan
skema PPH
batas waktu lima tahun
1
PENUNJUKAN
(skala 1:50K)
Peta
diumumkan
secara luas
2
PENATABATASAN
3
4
PEMETAAN
PENETAPAN
Pelaksanaan PPH di:
1) Wilayah dimana penataan batas
belum dilakukan;
2) Wilayah dimana penataan batas
sedang dilakukan;
3) Wilayah dimana penataan batas telah
dilakukan namun belum ditetapkan.
Pelaksanaan
PPH di
wilayah yang
telah
ditetapkan.
Kawasan
Hutan
tertetapkan
final secara
otomatis
pada akhir
tahun
kelima
12
4
Tata cara klaim-verifikasi: mempermudah dan memperluas klaimverifikasi dengan sistem daring ...
13