Transcript ZONASI KAWASAN HUTAN

KLASIFIKASI LAHAN HUTAN DAN ZONASI
UNIT MANAJEMEN HUTAN
Disusun oleh :
Tim Pengajar Manajemen Hutan
2011
KLASIFIKASI LAHAN HUTAN
(Forest Land Classification)
 Lahan/kawasan hutan dapat diklasifikasikan berdasarkan homogenitas
(1) karakteristik biofisik , dan/atau (2) ekonomi , dan (3) sosial-budaya.
 Karakteristik biofisik yang lazim digunakan : vegetasi, tanah, habitat,
bentuk lahan/fisiografi lahan, potensi produksi.
 Karakteristik ekonomi : kepentingan pembangunan, pertumbuhan
ekonomi
 Karakteristik sosial-budaya : intensitas interaksi (positif, negatif) lahan
dengan masyarakat , tingkat kerawanan, dll.
 Pilihan variabel karakteristik klasifikasi lahan tergantung kepada konsepsi
tentang tujuan pengelolaannya.
 Klasifikasi lahan menghasilkan unit-unit pengelolaan hutan (management
unit) yang masing-masing relatif homogen kondisinya.
Sasaran Obyek klasifikasi lahan
 Klasifikasi lahan untuk perencanaan regional
(wilayah) : nasional, provinsi, kabupaten/kota
 Klasifikasi lahan untuk perencanaan mikro Unit
Managemen : kesatuan pengelolaan hutan (KPH)
KLASIFIKASI LAHAN SKALA
MAKRO/REGIONAL
Tujuan klasifikasi lahan hutan skala makro
 Pengklasifikasian lahan berdasarkan homogenitas karakteristik
biofisik , ekonomi, dan sosial budaya dimaksudkan agar :
 memberikan gambaran tentang nilai potensi sumberdaya
lahannya,
 mempermudah/ menyederhanakan perumusan preskripsi (resep)
tindakan pengelolaannya,
 menjadi kerangka kerja untuk penjadwalan dan evaluasi kegiatan
pengelolaan.
 Melakukan tinjauan zonasi berdasarkan perspektif ekoregional :
DAS, lanskap, ekosistem.
Hirarkhi kriteria
KRITERIA PRIMER
Kawasan dengan fungsi pokok
perlindungan biofisik
FUNGSI POKOK
HUTAN KONSERVASI (HK)
HUTAN LINDUNG (HL)
KRITERIA SEKUNDER
Kawasan dengan fungsi pokok
perlindungan sosbud
Budidaya tambang
HUTAN PRODUKSI
TERBATAS (HPT)
KRITERIA TERSIER
Kawasan dengan fungsi pokok
pengembangan budidaya kehutanan
KRITERIA KWARTER
Kawasan dengan fungsi pokok
pengembangan budidaya non
kehutanan
HUTAN PRODUKSI (HP)
HUTAN PRODUKSI
KONVERSI (HPK)
AREAL PENGGUNAAN LAIN
(APL)
Kriteria Biofisik (B) dan Sosekbud (S)
KRITERIA FUNGSI POKOK PERLINDUNGAN KAWASAN PENYANGGA BAGI
JASA LINGKUNGAN YANG PENTING (HCVF-3)
B1
KRITERIA FUNGSI POKOK PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
(SPECIES, LANSKAP, DAN EKOSISTEM) (HCVF – 1, 2, 3)
B2
KRITERIA BIOFISIK POTENSI PENGEMBANGAN EKONOMI SUMBERDAYA
ALAM
B3
KRITERIA BIOFISIK KESESUAIAN LAHAN UNTUK PENGEMBANGAN
EKONOMI SUMBERDAYA ALAM
B4
KRITERIA FUNGSI POKOK PERLINDUNGAN SOSIAL BUDAYA
(HCVF – 5, 6)
S1
KRITERIA FUNGSI POKOK PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT
DAN DAERAH
S2
6 Atribut HCVF
 HCVF 1 : kawasan hutan yang mempunyai konsentrasi nilai-nilai
keanekaragaman hayati yang penting secara global, regional dan
lokal (misalnya spesies endemi, spesies hampir punah, tempat
menyelamatkan diri (refugia)).
 HCVF 2 : kawasan hutan yang mempunyai tingkat lanskap yang
luas yang penting secara global, regional dan lokal, yang berada di
dalam atau mempunyai unit pengelolaan, dimana sebagian besar
populasi species, atau seluruh species yang secara alami ada di
kawasan tersebut berada dalam pola-pola distribusi dan kelimpahan
alami.
 HCVF 3 : kawasan hutan yang berada di dalam atau mempunyai
ekosistem yang langka, terancam atau hampir punah.
6 Atribut HCVF
 HCVF 4 : kawasan hutan yang berfungsi sebagai
pengatur alam dalam situasi yang kritis (e.g.
perlindungan daerah aliran sungai, pengendalian
erosi).
 HCVF 5 : Kawasan hutan yang sangat penting untuk
memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal (mis,
pemenuhan kebutuhan pokok, kesehatan)
 HCVF 6 : kawasan hutan yang sangat penting untuk
identitas budaya tradisional masyarakat lokal
(kawasan-kawasan budaya, ekologi, ekonomi, agama
yang penting yang diidentifikasi bersama dengan
masyarakat lokal yang bersangkutan).
Kriteria dan Indikator B1 (HCVF 4) :
Fungsi pokok perlindungan kawasan penyangga bagi jasa lingkungan yang penting
KRITERIA
INDIKATOR
VERIFIER
B1.1
Skor kawasan ≥ 175
Peta skor kawasan
B1.2
Lereng > 40 %
Peta kelas lereng
B1.3
Ketinggian > 2000 m dpl
Peta topografi
B1.4
Kelas tanah sangat peka thd
erosi dan lereng > 15 %
Peta jenis tanah dan peta kelas lereng
B1.5
Kawasan resapan air
Peta DAS, bentang alam, landsystem,
topografi
B1.6
Kawasan penting untuk
perlindungan di bawahnya
Peta DAS, bentang alam, landsystem,
topografi
B1.7
Kawasan gambut >3 m
Peta lahan basah (wet land)
B1.8
Kawasan hutan kerangas (heat
forest)
Peta tipe hutan, jenis tanah, land system,
penutupan hutan
B1.9
Kawasan perlindungan pantai
Peta Rupa Bumi Indonesia, penutupan hutan
B1.10
Kawasan rawan bencana
Peta analysis bahaya dan resiko lingkungan
Kriteria dan Indikator B2 : fungsi pokok perlindungan keanekaragaman hayati
(spesies, lanskap, ekosistem)
KRITERIA
B2.1
(HCVF 1)
B2.2
(HCVF 2)
B2.3
(HCVF 3)
INDIKATOR

Perwakilan kawasan dimana terdapat
konsentrasi nilai-nilai keanekaragaman hayati 
yang penting secara global, regional dan
lokal, misalnya spesies endemi, spesies

hampir punah, tempat menyelamatkan diri
(refugia).

Merupakan kawasan hutan yang mempunyai 
tingkat lanskap yang luas yang penting
secara global, regional dan lokal, yang berada
di dalam atau mempunyai unit pengelolaan,

dimana sebagian besar populasi species,
atau seluruh species yang secara alami ada

di kawasan tersebut berada dalam pola-pola
distribusi dan kelimpahan alami.

Perwakilan kawasan hutan yang berada di
dalam atau mempunyai ekosistem yang

langka, terancam atau hampir punah.

VERIFIER
Peta kawasan CA/SM
Peta Conservation International “Key
Biodiversity Area” (KBA)
Peta Perwakilan Regional Ekosistem Papua
dalam Hutan konservasi dan Lindung
Peta zonasi
Peta tipologi lanskap alami yang penting
berdasarkan analisis modeling perubahaan
penutupan lahan pada masa depan
Hasil analisis peran dan interaksi antar
komponen dalam lanskap
Peta zonasi
Peta kawasan HK/TN
Peta Regional Ekosistem Papua dan analisis
luasnya (<1% dianggap langka) dan lebih dari
75% didalam HPK dan APL dianggap terancam
Peta zonasi
Kriteria dan Indikator B3 :
Biofisik potensi pengembangan ekonomi sumberdaya alam
KRITERIA
INDIKATOR
VERIFIER
B3.1
Penutupan lahan hutan primer
Peta penafsiran citra satelit
B3.2
Penutupan lahan hutan sekunder
Peta penafsiran citra satelit
B3.3
Penutupan lahan non hutan
Peta penafsiran citra satelit
Kriteria dan Indikator B4 :
Biofisik kesesuaian lahan untuk pengembangan ekonomi sumberdaya alam
KRITERIA
INDIKATOR
VERIFIER
B4.1
Lahan sesuai untuk budidaya kehutanan
Peta kesesuaian lahan, peta sistem
lahan
B4.2
Lahan sesuai untuk budidaya non
kehutanan
Peta kesesuaian lahan, peta sistem
lahan
B4.3
Lahan tidak sesuai untuk budidaya
Peta kesesuaian lahan, peta sistem
lahan
B4.4
Skor kawasan 125 -174
Peta skor kawasan
B4.5
Skor kawasan < 125
Peta skor kawasan
Kriteria dan Indikator S1 :
Fungsi pokok perlindungan sosial budaya
KRITERIA
S1.1
S1.2
S1.3
INDIKATOR
Kawasan hutan yang sangat penting 
untuk memenuhi kebutuhan dasar
masyarakat lokal (mis, pemenuhan

kebutuhan pokok, kesehatan)
Kawasan hutan yang sangat penting 
untuk identitas budaya tradisional

masyarakat lokal (kawasankawasan budaya, ekologi, ekonomi, 
agama yang penting yang
diidentifikasi bersama dengan
masyarakat lokal yang
bersangkutan).

Kawasan pemukiman atau lahan
garapan permanen yang dikuasai >
20 tahun
VERIFIER
Hasil kajian identifikasi jenis
kebutuhan dasar masyarakat lokal
Peta sebaran sagu atau sumber
kebutuhan dasar masyarakat lokal
lainnya
Peta bahasa
Peta kepemimpinan adat
Peta penguasaan lahan adat (akses
dan asset)
Peta identifikasi pemukiman atau
lahan garapan permanen
Kriteria dan Indikator S2 :
Fungsi pokok pengembangan ekonomi masyarakat dan daerah
KRITERIA
S2.1
INDIKATOR
Ijin atau Hak Pihak Ketiga
S2.2
Proyek/Investasi Pemerintah
S2.3
Kawasan pengembangan
infrastruktur pedesaan dan lahan
garapan.
S2.4
S2.5
Kawasan pengembangan
infrastruktur wilayah perkotaan.
Kawasan khusus untuk prioritas
pembangunan nasional, provinsi,
kabupaten/ kota.
VERIFIER

Peta IUPHH-HA

Peta IUPHH-HT

Peta Ijin Penggunaan Kawasan Hutan
 Peta lahan hak
Peta lokasi proyek-proyek pemerintah
(gerhan, HTR, HKM, dll.)
 Rencana Daerah

Proyeksi dengan asumsi tertentu

Rencana Daerah


Proyeksi dgn asumsi tertentu
Rencana Pemerintah, Pemprov,
Pemkab/kota
Flow chart Penerapan Kriteria & Indikator (Tahap-1 : Biofisik)
KAWASAN
YES
B1
B2
YES
YES
B2
NO
B4.5
HL
NO
NO
B4.4
HK
YES
HK
HPT
NO
YES
YES
B2
HK
B4.3
HP
B3.1-2
B4.1
NO
B3.1-3
B3.2-3
B4.2
HPK
Flowchart Penerapan Kriteria & Indikator (Tahap-2 : Sosekbud)
NO
HK
S1.1-3
S1.3
NO
K
R
I
T
E
R
I
A
T
A
H
A
P
1
HL
S1.1-3
HL dlm CGR BIOSFIR
YES
S1.3
NO
HPT
S1.1-3
HPT dlm CGR BIOSFIR
YES
S1.3
NO
YES
HP
HK dlm CGR BIOSFIR
YES
S2.1-2
S1.1-3
HP dlm CGR BIOSFIR
YES
S1.3
NO
S2.1-2
YES
NO
S2.3-5
YES
YES
HPK
S2.1-2
NO
S1.1-3, S2.3-5
YES
APL
Klasifikasi lahan Papua
berdasarkan kondisi
fisiografi
Klasifikasi lahan Papua
berdasarkan sebaran
ekosistem langka
Klasifikasi lahan Papua
berdasarkan kesesuaian
lahan untuk oil palm
Output klasifikasi lahan skala makro
 Informasi tentang karakteristik dan potensi sumberdaya




kawasan.
Terbangunnya zonasi kawasan berdasarkan kriteria
ekoregional biofisik, ekonomi, dan sosial budaya.
Bahan untuk membangun pola ruang yang mendukung
visi dan kebijakan pembangunan yang didasarkan
pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan
(sustainable development).
Bahan untuk merumuskan penyelenggaraan kelola
ruang : perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang
Bahan untuk pembentukan unit manajemen.
KLASIFIKASI LAHAN HUTAN SKALA
MIKRO UNIT MANAGEMENT
Tujuan klasifikasi lahan hutan skala mikro
 Pengklasifikasian lahan berdasarkan homogenitas
karakteristik biofisik atau ekonomi – sosial budaya
dimaksudkan agar :
 memberikan gambaran tentang nilai potensi sumberdaya
lahannya,
 mempermudah/ menyederhanakan perumusan preskripsi
(resep) tindakan pengelolaannya,
 menjadi kerangka kerja untuk penjadwalan dan evaluasi
kegiatan pengelolaan.
 Kegiatan pengelolaan hutan direncanakan dalam
ruang/alamat dan waktu/jadwal tertentu. Alamat dan waktu
kegiatan ditempatkan pada unit-unit pengelolaan yang
didefinisikan dalam klasifikasi lahan
Contoh Klasifikasi Lahan
(Bettinger et al, 2009)
KLASIFIKASI LAHAN
SUB KLAS
Dataran tinggi, tidak dijarangi
Pinus Alami
Dataran tinggi, dijarangi
Riparian
Dataran tinggi, tidak dijarangi
Pinus Tanaman
Dataran tinggi, dijarangi
Riparian
Pinus Campuran/Hardwood
Dataran tinggi
Riparian
Dataran tinggi
Hardwood
Riparian
LUAS (HA)
Output klasifikasi lahan
 Kelas-kelas hutan yang homogen (contoh : kelas-kelas
hutan di Perhutani)
 Bahan untuk delineasi mikro zonasi kawasan dalam
unit manajemen pengelolaan hutan (Forest
Management Unit – FMU) :
 Zona kawasan produksi
 Zona kawasan lindung : KPS
 Zona penggunaan lain : infrastruktur jalan, base camp,
kantor, persemaian, dll.
 Bahan untuk menyusun rumusan perlakuan/tindakan
pengelolaan : preskripsi (resep) silvikultur yang
diperlukan.
PEMBAGIAN KAWASAN DAN ZONASI
UNIT MANAJEMEN HUTAN
Pengorganisasian kawasan
 Wilayah Pengelolaan Hutan :
 Tingkat Provinsi
 Tingkat Kabupaten/Kota
 Tingkat Unit Pengelolaan (KPH)
 Batas wilayah KPH tidak selalu berimpit dengan
batas administratif pemerintahan.
 KPH dapat terdiri dari lebih dari satu unit-unit
pemanfaatan/penggunaan kawasan hutan
(IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, HKm, HTR, Hutan
Desa, KP, dll.)
Pembagian hutan pada Unit Pengelolaan Hutan Lestari
(Sustainable Forest Management Unit)
 Unit pengelolaan hutan (FMU) dikelola untuk memproduksi hasil
hutan secara berkelanjutan/ lestari.
 FMU untuk produksi kayu sekurangnya terdiri dari satu unit
kelestarian (Bagian Hutan), yang meliputi kumpulan dari blokblok kerja tahunan yang lengkap untuk satu daur/siklus tebang,
agar menjamin produksi tahunan yang kontinyu pada tingkat
tertentu.
 Petak merupakan unit pengelolaan terkecil yang bersifat
permanen (dibangun berdasarkan homogenitas kondisi fisik
lapangan).
 Anak petak merupakan stratifikasi tegakan dalam petak yang
bersifat tidak permanen.
Pembagian hutan pada Unit Pengelolaan Hutan Lestari
(Sustainable Forest Management Unit)
Sustainable FMU
BAGIAN HUTAN
(Unit Kelestarian)
KAWASAN
PENGGUNAAN LAIN
KAWASAN
PRODUKSI
Blok Kerja
Tahunan
Petak/Anak Petak
KAWASAN LINDUNG
PERAN GIS DALAM KLASIFIKASI LAHAN
DAN PERENCANAAN HUTAN

GIS mempermudah/membantu analisis data yang bersifat
spasial dengan berbagai macam tema.

Bisa membantu menyelesaikan beberapa proses yang
menuntut kemampuan analisis spasial secara cepat dan
akurat.

GIS mampu memproduksi peta secara singkat, terotomatisasi, berulang & cepat.

GIS melakukan analisis secara efisien,  harga
hardware dan software semakin terjangkau.

GIS mempermudah pemetaan dan pemodelan thd bentang
alam/SDA / mempermudah u/ mengevaluasi kebijakan2
pengelolaan.

GIS mempermudah eksplorasi secara efisien terhadap
informasi yang terkait dengan SDA.

GIS menyediakan operasi-operasi dasar yang diperlukan
dalam pengelolaan hutan/SDA: penampilan data,
penghitungan pengukuran2 dan pembuatan peta dari obyek2
yang diinginkan.