Reformasi - WordPress.com

Transcript Reformasi - WordPress.com

Oleh : meirinawati

Beberapa yg mengemuka di pembahasan ttg adms publik pd masa reformasi : 1.

AP di Indonesia dewasa ini hasil dr orde baru (kesuksesan) 2.

Terdpt kelemahan,krn birokrasi menjadi alat politik tdk ada mekanisme kontrol yg efektif (sarat KKN)

3. Reformasi baru menyentuh kulitnya Reformasi Biroks didasari imbalan yg lbh bsr tdk membuktikan imbalan yg lebih baik menciptakanproduktivitas yg lebih tinggi Contoh : Bea Cukai : praktek KKN tetap berjalan, bahkan makin bebas

4. Sistem politik yg demokratis tdk diikuti birokrasi yg sesuai berjln lancar sistem checks and balances blm 5. Desentralisasi dlm otoda blm membawa hasil yg dihrpkan ketdkpastian kewenangan antara UU dgn dgn realita Salah satu sebab investasi ke Inds tdk byk tumbuh

6. Birokrasi blm tanggap thd peluang terbuka dgn revolusi informasi dan globalisasi 7. Refs biroks blm selaras dgn pemikiran adms yg berkembang, yg diperbaiki bukan pendekatan baru ttp pd konsep adms yg klasik (negara berperan besar)

 Terdpt 4 aspek Refs Adms di Indonesia yg memerlukan prioritas : 1. Menemukan pola hub politik biokratis yg tepat menunjang peningkatan kualitas demokrasi & memelihara integritas, kompetensi, metralitas biroks

2. Menumbuhkan : kemampuan birokrasi u/ mempelopori persaingan di pasar internasional, persaingan menarik investasi dan teknologi, menembus pasar internasional menciptakan iklim yg menunjang dunia usaha (keil dan menengah) dan daerah u/ memanfaatkan peluang globalisasi

3. Menyelaraskan birokrasi dgn upaya dan semangat desentralisasi, shg desentralisasi dpt menjadi pendorong kemajuan dan keadilan rakyat di daerah 4. Refs Adms hrs ditingkatkan, pendekatan hrs inovatif, tdk terpaku pd paradigma lama yg didominasi pendekatan aturan baku, struktur dan hierarki

 Perkembnagan teknologi infs dan tuntutan masy yg semakin kritis mendorong refs dlm seluruh tata kelola/tata pamong orgs. Publik  Transformasi kultur/bdy sbr dy aparatur, respon masih rendah  Tuntutan kebutuhan pelayanan yg berkualitas di masy sbg pengaruh globalisasi dihadapkan pd kemampuan orgs publik yg semakin terbatas

4. Perkembangan teori orgs publik di negara maju dan dinegara berkembang relatif sgt lamban dibanding perkembangan ilmu lain (misal perkembangan adms bisnis) 5. Pendidikan dlm AP,pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran msh konvensional 6. Peran dan fungsi AP dlm semua sektor orgs publik akan mrpk kendala dlm mewujudkan kepemerintahan yg baik, apbl AP tdk mampu merespon optimal sesuai tuntutan jaman

Pembenahan yg dilakukan u/ menyehatkan AP: 1. AP hrs konsisten mengupayakan pembentukan kebijakan mengarah pd melayanai kepentingan publik 2. Saat implementasi thd aktor AP hrs kotmitmen efektivitas dan keadilan

3. Mengelola sumberdaya dgn berpedoman pd alokasi yg efisien atas sumber daya yg terbatas 4. Administrasi Publik hrs bertindak independen yg dipedomani atas kepentingan publik

4 hal Diatas dpt Dilaksanakan dgn Memperhatikan :

Prosedur yg diimplementasikan hrs adil, tdk membedakan gol, ras, agama, dll Akses pelayanan hrs dibuka luas untuk masy.

Pelaku AP mengutamakan kualitas proses pelayanan kepuasan masy Berorientasi hasil maksimal bagi kepentingan publik Mempertimbangkan setiap implikasi dr tindakan yg dipilih/tdk untuk dilakukan

2 Model Strategi dlm Melakukan Reformasi Administrasi

  Revitalisasi kedudukan, peran, dan fungsi kelembagaan yg menjadi penggerak reformasi adms melalui penguatan dan peran Kementrian negara PAN dan LAN Menata kembali SAN, baik struktur, proses, sumberdaya manusia, relasi antar negara dan masyarakat program terintegrasi bdg pemb adms

► UU No. 22 Tahun 1999 ttg Pemda ► UU No. 25 Tahun 1999 ttg Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 2 (dua) UU tsb mrpk pelaksanaan salah satu tuntutan reformasi tahun 1998

► Kebijakan ini merubah penyelenggaraan pemerintahan dari yg sebelumnya bersifat terpusat menjadi tertdesentralisasi meliputi : penyerahan kewenangan pemerintah pusat ke daerah (kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan,peradilan, agama, fiskal moneter, dan kewenangan bidang lain) dan perubahan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah

► Kedua UU efektif dilaksanakan 1 Jan 2001 terdpt kendala : 1. Belum jls pembagian kewenangan antr pusat dan daerah 2. Berbeda persepsi pelaku pembangunan thd kebj desentralisasi & otoda 3. Rendahnya kerjasama antar pemerintah daerah

4. Belum terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yg efektif efisien 5. Terbatas & rendahnya kapasitas aparatur pemda 6. Terbatasnya kapasitas keuangan daerah 7. Belum sesuainya pembentukan daerah otonom baru (pemekaran wilayah) dgn tujuan

Melalui : ► Revitalisasi proses desentralisasi dan otoda dgn merevisi kedua UU tsb menjadi : UU No. 32 Tahun 2004 ttg Pemda UU No. 33 Tahun 2004 ttg Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Sasaran dalam 5 tahun mendatang : 1. Tercapainya sinkronisasi dan harmonisasi Perat PerUU Pusat dan Daerah termsk mengatur otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2. Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah

3. Terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yg efektif, efisien dan akuntabel 4. Meningkatnya kapasitas pengelolaan SDA Pemda yg profesional dan kompeten 5. Terkelolanya sumber dana dan pembiayaan pembangunan secara transparan, akuntabel dan profesional 6. Tertatanya daerah otonomi baru



Reformasi

: * proses upaya sistematis, terpadu dan komprehensif ditujukan u/ merealisasikan tata kepemerintahan yg baik



Good Governance

(tata kepemerintahan yg baik) : * sistem yg memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan negara yg efektif dan efisien dgn menjaga sinergi yg konstruktif di antara pemerintah, sektor swasta dan masy

 Birokrasi , adalah : orgs yg memiliki jenjang, setiap jenjang diduduki oleh pejabat yg ditunjuk/diangkat, disertai aturan ttg kewenangan dan tanggung jawabnya, dan setiap kebijakan yg dibuat hrs diketahui o/ pemberi mandat  Pemberi mandat sektor swasta adl pemegang saham , sektor publik adl rakyat

 Reformasi Birokrasi , adalah : upaya pemerintah meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dgn tujuan efektivitas, efisien dan akuntabilitas

Berarti :  Perubahan cara berpikir (pola pikir, pola sikap, pola tindak)  Perubahan penguasa menjadi pelayanan  Mendahulukan peranan dari wewenang

 Tidak berpikir hasil produksi tetapi hasil akhir  Perubahan manajemen kinerja  Pantau percontohan reformasi biroks, mewujudkan pemerintahan yg bersih, transparan dan profesional, bebas KKN, melalui :

Penataan Kelembagaan Struktur orgs ramping & flat (tdk byk jenjang hierarkis & struktur orgs lebih dominan pemegang jabatan profesional/fungsional drpd jabatan struktural)

b. Penataan Ketatalaksanaan Mekanisme, sistem dan prosedur sederhana/ringkas, simpel, mudah dan akurat melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta memiliki kantor, sarana dan prasarana kerja memadai

c. Penataan Sumber Daya Mnusia Aparatur agar bersih sesuai kebutuhan orgs dari segi kuantitas dan kualitas (profesional, kompeten, beretika, berkinerja tinggi dan sejahtera) d. Akuntabilitas Kinerja berkualitas, efektif, efisien dan kondusif

e. Pelayanan dan Kualitas Pelayanan Pelayanan prima (cepat, tepat, adil, konsisten, transparan dll), memuaskan pelanggan dan mewujudkan good governance (kepemerintahan yg baik)

 Menurut Sofyan Effendi , perlu diperhatikan dlm melakukan reformasi sektor publik : 1. Reformasi sektor publik hrs lbh diarahkan kpd peningkatan kemampuan, profesioanlisme, & netralitas biroks publik guna mengurangi kekaburan peranan politik antara birokrt dan politisi

2. Intervensi pemerintah yg terlalu besar dlm kegiatan ekonomi terbukti mengandung keterbatasan dan menyebabkan inefisiensi besar

3 Kecenderungan Implementasi Reformasi Birokrasi

1. Negara tetap mempertahankan akar ideologi birokrasi Weberian, bertitik tekan pd kekakuan dlm hierarki, status, kontrol dan otoritas Orientasi pd peraturan yg mengarah kepada sekedar tercapainya efisiensi

2. Adanya kecenderungan mengarahkan birokrasi kpd panggung birokrasi atau pemerintahan politik, dimana orientasi peraturan/hkm sbg alat u/ perubahan Birokrasi lebih menitikberatkan kpd hasil, teamwork atau fleksibilitas daripada proses dan prosedur

3. Adanya tuntutan birokrasi harus beroriemtasi pasar adms publik, penekanan kpd perbedaan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Birokrasi harus menekankan fungsinya dalam jalur warganegara sebagai pelanggan atau berorientasi pelanggan

Antara lain mengkaji ulang : 1. Fungsi pemerintah hanya sbg pelindung masy yg tdk kuat dlm mekanisme pasar (miskin) dan menyediakan barang dan jasa yg tidak dapat disediakan dengan mekanisme pasar

2. Filosofi birokrasi publik untuk memperbaiki birokrasi, agar birokrasi memiliki dasar pemikiran sama 3. Struktur organisasi 4. Revisi peraturan perUUan

5. Kebijakan sumber daya aparatur disesuaikan dgn kebutuhan kompetensi dlm jabatan pd struktur orgs birokrasi publik yg telah disempurnakan 6. Manajemen perbaikan birokrasi

Membangun visi birokrasi melalui proses internalisasi/institusionalisasi tingkat nasional sampai kabupaten/kota 2. Membangun manusia birokrasi dibenahi kualitas kepemimpinan birokrasi

3. Membangun sistem birokrasi Tiga aspek strategis yg harus dibenahi : a. Pembenahan struktur b. Menetapkan strategi yg tepat c. Pembenahan budaya organisasi 4. Membangun lingkungan birokrasi



Visi Reformasi :

terwujudnya pemerintahan yg amanah atau terwujudnya tata kepemerintahan yg baik 

Misi Reformasi :

mengembalikan cita dan citra birokrasi pemerintahan sbg abdi negara & abdi masy serta dpt menjadi suri tauladan & panutan masy dlm menjalani kehidupan sehari2

 Secara Umum : mewujudkan kepemerintahan yg baik didukung o/ penyelenggara negara yg profesional, bebas KKN dan meningkatkan pelayanan kpd masy shg tercpai pelayanan prima

 Secara Khusus : 1. Birokrasi bebas KKN 2. Birokrasi efisien hemat penggunaan sbr dy 3. Birokrasi efektif mampu mengemban tanggung jawab 4. Birokrasi produktif mampu mengeluarkan keluaran yg sesuai dgn tuntutan kebutuhan masy 5. Birokrasi sejahtera digaji sesuai beban tgs, bobot dan tanggung jwb

 Peningkatan kinerja, pfofesionalisme sbr dy manusia  Penghematan sbr dy orgs : 5 M + 1 T (man, money, material, methode, machine, time)  Bukan sekedar manaikkan gaji  Remunerasi : bersifat nasional akan mengalami perbaikan

 Tunjangan kinerja : diberikan kpd yg berprestasi sbg proyek percontohan ditentukan bbrp unit kerja yg langsung melayani masy  Mengakhiri (tolak ukur penilaian hasil reformasi birokrasi) perilaku koruptif PGPS (pintar goblok penghasilan sama) 802 (dtg jam 8, pekerjaan kosong,pulang jam 2) pengangguran terselubung

Komitmen pimpinan msh kental bdy paternalistik Kemauan diri sendiri mereformasi diri sendiri Kesepahaman persamaan persepsi Konsistensi refs birokrasi dilaksanakan berkelanjutan dan konsisten

Pembaharuan mind-set (pola pikir) dan culture set (budaya kerja) a. Peningkatan penghasilan dgn prinsip pekerjaan seimbang dgn imbalan b. Pengembangan bdy kerja c. Internalisasi dan konsistensi prinsip tata kepemerintahan yg baik

2. Sistem manajemen pemerintahan : a.

Penciptaan pola dasar orgs pemerintah (unit pelaksana pelayanan publik) b. Perubahan dr manajemen ketatausahaan kemanajemen SDMA c. Simplikasi & otomatisasi tatalaksana, sistem prosedur dan mekanisme pelayanan publik d. Perbaikan sistem pengelolaan aset milik negara e. Pembaharuan sistem amnajemen keuangan f. Perbaikan sistem pengawasan & akuntabilitas aparatur

 Melalui : 1. Aliansi : mensinergikan seluruh aktor yi pemerintah, dunia usaha dan masy dlm tim solid 2. Menyempurnakan sistem kelembagaan yg efektif, ramping, fleksibel, berdsr prinsip good governance

3. Menyempurnakan struktur jabatan negara dan jabatan negeri 4. Reposisi jabatan struktural dan fungsional 5. Restrukturisasi : merubahn struktur yg dipandang tdk sesuai dgn tuntutan zaman & tdk efektif dlm memajukan orgs 6. Reorientasi : mendefinisikan kembali visi, misi, peran, strategi, implementasi dan evaluasi kelembagaan pemerintah

7. Menerapkan strategi orgs, struktur orgs efektif, efisien, rasional dan proporsional 8. Menerapkan prinsip orgs a.l: pembagian tugas 9. Refungsionalisasi : tindakan/upaya memfungsikan kembali sesuatu yg sebelumna tdk/belum berfungsi mengarah pd penajaman profesionalisme orgs dlm mengemban visi

10. Revitalisasi : upaya memberi tambahan energi kpd orgs agar dpt mengoptimalkan kinerja orgs.

berkaitan perumusan kembali tugas,kewenangan,anggaran,penambahan/ penggantian instrumen pendukung dlm melaksanakan tugas

1. Harus kuat - Tidak mudah diintervensi kepentingan publik - Mampu mengadopsi kepentingan publik melalui pelayanan prima 2. Kelembagaan : - Pemisahan jabatan politik & jabatan karier - Birokrasi hrs dipimpin birokrat profesional karier

3. Sumber daya manusia harus profesional : - Sistem rekrutmen sesuai prosedur - Penempatan jabatan sesuai aturan - Remunerasi memadai

    Visi,misi, strategi organisasi Struktur orgs efektif,efisien,rasional, proporsional Pembagian tugas proporsional Mengatur jabatan struktural dan fungsional

Renew (memperbaharui) Reframe (menyusun kembali) Revitalize (revitalisasi)

Transformasi

Restrukture (restruktur)

• Berkaitan perubahan orang & semangat orgs dgn penginventarisasian individu dgn ketrampilan & sasaran baru memungkinkan orgs melalukan regenerasi

• Yang perlu diperhatikan : - Menciptakan struktur penghargaan : rasa puas - Membangun pembelajaran secara individu : aktualisasi diri - Mengembangkan orgs : rasa kebersamaan

• Penggantian konsep orgs ttg apa & bagaimana suatu hal dapat dicapai • Yang perlu diperhatikan : - Pencapaian mobilitas (proses pengumpulan energi) : energi mahal Menciptakan visi : rasa satu tujuan Membangun ukuiran : rasa kesepakatan

• • Mepersiapkan orgs agar mencapai tingkat persaingan hasil kerja Hal ini berhubungan dgn orgs dan persaingan sehat • Yang perlu diperhatikan : - Membangun model ekonomi - Membangun prasarana fisik - Merancang kembali pekerjaan : desain ulang

• • Membangkitkan kembali tenaga untuk pertumbuhan orgs yg berkaitan dgn lingkungan melalui proses yg lebih menantang Yang perlu diperhatikan : Mencapai fokus pasar : perasaan - Menginvestarisasi bisnis baru : sistem reproduksi - Merubah aturan melalui teknologi informasi

  Tata Laksana = aturan, susunan, cara, sistem = sifat, perilaku, perbuatan  Tata laksana = cara mengurus (menjalankan, melaksanakan) aktivitas usaha instansi/perusahaan



Keberhasilan Sistem Tatalaksana Memerlukan Koordinasi :

waktu - ruang - interinstitusional - fungsional - struktural - perencanaan

- masukan umpan balik

        Mekanisme/sistem kerja internal Prosedur kerja Hubungan kerja eksternal Perencanaan,pelaksanaan,pemantauan, evaluasi dan pengendalian Pengelolaan sarana dan prasarana kerja Otomatisasi administrasi perkantoran Pemantauan teknologi informasi (E-gov) Pengelolaan kearsipan yang handal



Mewujudkan tata laksana yg ringkas/simpel, efektif, efisien dan transparan



Memberi pelayanan prima dan pemberdayaan masyarakat

 Diarahkan pd perubahan sistem manajemen dgn konsep manajemen modern agar cepat, akurat, pendek jaraknya  Pemanfaatan teknologi modern di lingkungan instansi pemerintah

 Menyempurnakan sistem dan prosedur kerja efektif,ramping, fleksibel berdasar prinsip kepemerintahan yg baik  Menyempurnakan SAN u/ menjaga keutuhan NKRI dan mempercepat proses desentralisasi

 Menyempurnakan tatalaksana dan hub kerja antar lembaga di pusat dan antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota  Menciptakan sistem administrasi pendukung dan kearsipan yg efektif dan efisien

   Pemangkasan dan eliminasi mekanisme sistem kerja, prosedur dan mekanisme yg memberi peluang terjadinya praktek KKN Deregulasi dan debirokratisasi sistem administrasi pemerintahan Perumusan Standar Operating Procedures (SOP) adms pemerintahan

    Penyusunan hub kerja eksternal/tata hub kewenabgan antar lembaga, antar pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah Optimalisasi pemanfaatan teknologi infs (E-Gov) dlm rangka modernisasi adms dan manajemen pemerintahan Penataan pengelolaan arsip secara bik dan benar Otomatisasi adms perkantoran

  Proses pengadaan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian Pengelolaan sarana dan prasarana kerja sesuai ketentuan yg berlaku   Implementasi akuntabilitas, tranparansi, dll Merubah paradigma manajemen UP3 (Unit Pelaksana Pelayanan Pemerintah dr manajemen birokratik ke manajemen wirausaha



Kriteria Pemiliohan Prioritas Program Pendayagunaan Ketatalaksanaan : 1. Prosedur panjang, berbelit dan bertele-tele 2. Rawan/memberi peluang KKN dan percaloan 3. Mengganggu/menghambat kelancaran produksi dan arus barang/jasa pemerintah 4. Mengganggu kelancaran penerimaan dan pengeluaran anggaran negara 5. Menghambat kelancaran proses kerja aparatur/mengakibatkan ekonomi biaya tinggi 6. memboroskan sumber daya dan waktu

 Penataan SDA dilaksanakan dgn memperhatikan : 1. Penerapan sistem merit dlm manajemen kepegawaian 2. Sistek diklat yg efektif 3. Standar dan peningkatan kinerja 4. Pola karier jelas dan terencana

5. Standar kompetensi jabatan 6. Klasifikasi jabatan 7. Tugas,fungsi dan beban tugas proporsional 8. Rekrutmen sesuai prosedur 9. Penempatan pegawai sesuai keahlian 10. Renumerasi memadai 11. Perbaikan sistem informasi manajemen kepegawaian

Adalah :  Menciptakan aparatur negara profesional, netral dari kegiatan dan pengaruh politik, bermoral tinggi, berwawasan global, mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, serta memiliki tingkat kesejahteraan material dan spiritual

 Peneraoan sistem merit dalam manajemen kepagawaian  Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sistem, pendidikan dan latihan yg efektif  Standarisasi dan peningkatan kinerja  Pola karier yg jelas dan terencana

Penilaian Kinerja dan Instrumen Pengukuran Kinerja



Penilaian Kinerja

, adalah : salah satu tahapan penting dlm siklus pengembangan sumber daya mabusia, baik di sektor publik maupun di sektor swasta

 Sistem Penilaian Kinerja Berlandaskan : 1. Keadilan 2. Transparan 3. Independensi 4. Pemberdayaan 5. Non diskriminasi 6. Semangat berkompetisi

Adalah :  Alat yg dipakai untuk mengukur kinerja individu seorang pegawai yg meliputi : - Prestasi kerja - Keahlian - Perilaku - Kepemimpinan

 Prestasi kerja : hasil kerja pegawai dalam menjalankan tugas, secara kualitas dan kuantitas kerja  Keahlian : tingkat kemampuan teknis yg dimiliki pegawai dlm menjalankan tugas yg dibebankan kepadanya, berupa kerjasama, komunikasi, inisiatif, dll

 Perilaku : sikap dan tingkah laku pegawai yg melekat pd dirinya dan dibawa dlm melaksanakan tugas tugasnya.

Perilaku mencakup kejujuran,tanggung jawab, dan disiplin

 Kepemimpinan : merupakan aspek kemampuan manajerial dan seni dalam memberi pengaruh kepada orang lain untuk mengkoordinasikan pekerjaan secara tepat dan cepat, termasuk pengambilan keputusan dan penentuan prioritas

Indikator yang Digunakan Mengukur Kinerja Birokrasi Publik

 Produktivitas : umumnya dipahami sbg rasio antara input dgn output, kemudian berkembang dgn memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yg diharapkan

 Kualitas layanan : kepuasan masyarakat terhadap layanan  Responsivitas : kemampuan orgs u/ mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program pelayanan publik sesuai dgn kebutuhan dan aspirasi masyarakat

 Responsibilitas : menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan orgs publik dilakukan sesuai dgn prinsip2 adms yg benar /sesuai kebj orgs responsibilitas pd suatu ketika berbenturan dgn responsivitas  Akuntabilitas menunjuk pd seberapa bsr kebj dan kegt orgs publik konsisten dgn kehendak masy banyak

 Adalah : kewajiban individu atau penguasa yg dipercayakan u/ mengelola sumber daya publik dan ybs dgnnya u/ dpt menjawab hal yg menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerian dan program (deklarasi Tokyo)  Dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah : suatu ukuran yg menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dgn ukuran nilai2 atau norma eksternal yg ada di masy

 Nilai & norma pelayanan yg berkembang dlm masy meliputi : 1. trasnparan pelayanan 2. prinsip keadilan 3. jaminan penegakan hukum 4. hak asasi manusia 5. orientasi pelayanan yg dikembnagkan thd masy pengguna jasa

 Pengertian Lebih Luas, akuntabilitas pelayanan publik adalah : pertanggungjawaban pegawai pemerintah kepada publik yg menjadi konsumen pelayanannya  Menurut Carino : Akuntabilitas, mrpk evolusi kegiatan yg dilaksanakan o/ seorang petugas baik masih beradapd jalur otoritasnya atau sudah berada jauh diluar tanggung jawab dan kewenangannya

1. Akuntabilitas internal seseorang/akuntabilitas spiritual yi : pertanggungjawaban orang kepada Tuhannya, meliputi pertanggungjawaban mengenai segala sesuatu yg dijalankan 2. Akuntabilitas eksternal seseorang yi : akuntabilitas seseorg kpd lingkungannya (formal maupoun lingkungan masy)

 Faktor Penyebab Akuntabilitas Tidan Berlangsung di Suatu Negara : 1. Tingkat pemahaman rendah 2. Gaji rendah 3. Dekandensi moral 4. Manajemen “semau gue” 5. Hambatan budaya 6. Monopoli 7. Buruknya sistem akuntansi 8. Kekakuan birokrasi

9. Kurangnya kemampuan penerapan akuntabikitas 10. Konflik hubungan kelembagaan 11. Rendahnya kualitas sumber daya manusia 12. Ketertinggalan teknologi 13. Mental jajahan 14. Lemahnya aturan hukum 15. Lingkungan kurang kondusif

 Akuntabilitas hrs utuh dan menyeluruh  Mencakup aspek menyeluruh mengenai aspek integritas keuangan, ekonomis dan efisiensi, efektivitas dan prosedur  Akuntabilitas merupakan bagian dr sistem manajemen u/ menilai kinerja individu maupun unit orgs

 Akuntabilitas harus dibangun berdasarkan sistem informasi yg handal u/ menjamin keabsahan, akurasi, obyektivitas dan ketepatan waktu penyampaian informasi  Adanya penilaian yg obyektif dan independen thd akuntabilitas instansi  Adanya tindak lanjut terhadap laporan penilaian atas akuntabilitas