Transcript PELAKSANAAN UU KIP

UU No. 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Penyelesaian
Sengketa Informasi
Abdul Rahman Ma’mun
Ketua KOMISI INFORMASI Pusat
• Launching OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP di PBB (20 September 2011)
Indonesia sebagai Steering Commitee
• Praktik Keterbukaan Informasi Publik
“Dana BOS” di baliho Kota
Manfaat:
1. Menerapkan keterbukaan
2. Masyarakat mendapatkan
hak atas informasi publik
3. Pemerintah mendapatkan
citra positif
4. Mencegah potensi korupsi
Jenis Informasi yang Disengketakan
Struktur
Organisasi
1%
Rencana Kerja dan
Anggaran
19%
Lain-lain
30%
 30% sengketa informasi
dengan objek sengketa
informasi yang spesifik
(substansial)
 70% sengketa informasi
menyangkut informasi
terbuka menurut UU KIP
(sengketa prosedural)
Total 613
perkara
Lap.Keuangan
22%
Daftar Peraturan
10%
Daftar Informasi
Publik
13%
Pengadaan Barang
Jasa
5%
Penyelesaian Sengketa Informasi
Registrasi
MEDIASI
Klarifikasi
Menerima
Permohonan
Analisis sengketa
Pasca PUTUSAN KI
PERMA No. 2/ 2011
AJUDIKASI
Kasasi MA
Pemeriksaan
Kerugian
Analisa Permohonan
Klarifikasi
Membuat Agenda
Mediasi
Keberatan
ke PTUN
atau PN
Pembuktian
Musyawarah
Majelis
Pengaduan
Ke Polisi?
T
T
Final (BHT)
MEDIASI
Setelah 14 hari
Pemeriksaan
Registrasi
Pendahuluan
Kesepakatan
para pihak
Putusan KI
Y
EKSEKUSI
PUTUSAN
Pendaftaran
ke
Pengadilan
Y
Selesai
Dokumentasi.
pelaporan
dan publikasi
Pengajuan
Permohonan
Selesai
Puas?
(10 + 7) hari kerja
Y
T
Pengajuan
Keberatan ke
Atasan
30 hari kerja
Selesai
Puas?
Y
T
Pengaduan
Sengketa ke
KOMISI INFORMASI
14 hari kerja
• Jika PPID tidak
memberitahukan
kebutuhan
perpanjangan,
pemohon dapat
mengajukan kepada
atasan PPID
• Maksimum waktu
perpanjangan adalah 7
hari kerja
• Jika Atasan PPID tidak
memberikan jawaban,
berarti sama dengan
penolakan
• Pemohon diberikan
waktu maksimum 14
hari kerja untuk
mengajukan keberatan
melalui komisi informasi
TATA CARA
Proses PERMOHONAN INFORMASI
Informasi yang DIKECUALIKAN (Pasal 17),
karena memiliki konsekuensi sbb:
a. Dapat menghambat proses penegakan hukum,
b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan
hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan
dari persaingan usaha tidak sehat;
c. Dapat membahayakan pertahanan dan
keamanan negara,
d. Dapat mengungkapkan kekayaan alam
Indonesia;
e. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
f. Dapat merugikan kepentingan hubungan
luar negeri ;
g. Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang
bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun
wasiat seseorang;
h. Dapat mengungkap rahasia pribadi (misal
rekaman medik).
i. Memorandum atau suratsurat antar
Badan Publik atau intra Badan Publik,
yang menurut sifatnya dirahasiakan
kecuali atas putusan Komisi Informasi
atau pengadilan;
j. Informasi yang tidak boleh
diungkapkan berdasarkan UndangUndang.
JENIS INFORMASI PUBLIK
INFORMASI DIKECUALIKAN (rahasia)
INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN BERKALA
UU Keterbukaan Informasi Publik
Pasal 9
Laporan Perkembangan
Status Penanganan
LTKM
(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara
berkala.
(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
?
(3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6
(enam) bulan sekali.
(4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh
masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
(5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih
lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan
Publik terkait.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik
memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur
dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.
Standar Prosedur
Operasi (Badan
Publik)
Standar Layanan
Informasi (Komisi
Informasi Pusat )
Perki SLIP: Informasi Wajib Diumumkan Berkala
Profil Badan Publik:
a. Informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi:
b. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta
alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, visi dan
misi, maksud dan tujuan, fungsi serta tugas Badan
Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya;
c. Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan
kerja, profil singkat pejabat struktural;
 Ringkasan Program
a. Nama program dan kegiatan;
b. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan
serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat
dihubungi;
c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
e. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi
sumber dan jumlah;
Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan
Publik
Perki SLIP: Informasi yang wajib diumumkan secara berkala
sekali)
 Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan
Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah
maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
 Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya
terdiri atas:
a. Rencana dan laporan realisasi anggaran;
b. Neraca; Laporan arus kas dan catatan atas laporan
keuangan yang disusun sesuai dengan standar
akuntansi yang berlaku;
c. Daftar aset dan investasi.
 Ringkasan laporan akses informasi publik yang sekurangkurangnya terdiri atas:
a. Jumlah permohonan informasi yang diterima;
b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap
permohonan informasi;
c. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik
sebagian atau seluruhnya dan permohonan
informasi yang ditolak;
d. Alasan penolakan informasi.
KINERJA LAYANAN INFORMASI DI BADAN PUBLIK
Jumlah Informasi Publik
Badan Publik
Kementerian Kominfo
Kementerian Kesehatan
Kementerian keuangan
Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK)
Badan Pemeriksa Keuangan
dan Pembangunan (BPKP)
Permintaan
723
925
70
906
299
Diberikan
Tidak
Diberikan
684
923
60
Tidak
dilaporkan
10
1
10
Tidak
dilaporkan
106
Dalam
Proses
87
42
1
0
-
-
 Permintaan informasi di BP cukup banyak
 Jumlah informasi yang ditolak relatif kecil
 Jumlah sengketa informasi yang dialami BP relatif kecil (1-4 sengketa per
Badan Publik)
Sumber: Lap. 2011 Layanan Informasi di Badan
Publik
Cara memberikan layanan informasi publik
a) Lakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik;
b) Buat daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan;
c) Berikan layanan informasi proaktif (mengumumkan secara berkala),
dan memberikan layanan informasi atas dasar permintaan (layanan
pasif)
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
No
Ringkasan
Isi Informasi
Pejabat/Unit Penanggung
/Satker yg
jawab
Menguasai Pembuatan/
Penerbitan
Informasi
Waktu &
Tempat
Pembuatan
Informasi
Format
Jangka
Informasi yang
Waktu
Tersedia
Penyimpan
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Kategori
Ringkasan
Isi Informasi
Pejabat/
Unit/Satker
yg Menguasai
Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi
Waktu &
Tempat
Pembuatan
Informasi
Format Informasi
yang
Tersedia
Umum
Khusus
Catatan:
Kategori umum = Semua dokumen informasi yang setiap Satker memilikinya
(Misal: Anggaran/Keuangan, Kepegawaian, Daftar Inventaris, Aset, dll
Kategori Khusus = Dokumen informasi yang sesuai tupoksi satker
-
Dasar/Alasan Pengecualian &
Masa Retensi
•
•
•
•
Sengaja menggunakan informasi
secara melawan hukum dipidana 1
tahun penjara dan/atau denda
maksimal 5 juta; (Pasal 51)
Sengaja tidak menyediakan informasi
yang harus diumumkan berka-la,
tersedia setiap saat, dan serta merta
yang mengakibatkan kerugian orang
lain dipidana 1 tahun kurungan
dan/atau denda maksimal 5 juta;
(Pasal 52)
•
•
Sengaja dan melawan hukum
menghancurkan, merusak,
menghilangkan dokumen yang
dilindungi negara dan/atau terkait
dengan kepentingan umum dipidana 2
tahun penjara dan/atau denda
maksimal 10 juta; (Pasal 53)
Sengaja dan tanpa hak
mengakses/memperoleh/memberikan
informasi yang dikecualikan dipidana 2
th penjara dan denda maksimal 10 juta
serta 3 tahun penjara dan denda
maksimal 20 juta untuk kerahasiaan
pertahanan dan keamanan dan
ketahanan ekonomi nasional; (Pasal
54)
Sengaja membuat informasi yang tidak
benar atau menyesatkan yang
mengakibatkan kerugian orang lain
dipidana 1 tahun penjara dan/atau
denda maksimal 5 juta; (Pasal 55)
Delik pidana dalam UU KIP adalah delik
aduan.
SANKSI PIDANA
SANKSI PIDANA dalam UU KIP
BIODATA
Ketua KOMISI INFORMASI PUSAT
Abdul Rahman Ma’mun (42 tahun)
biasa dipanggil Aman. Terpilih menjadi
Komisioner KOMISI INFORMASI Pusat
(2009-2013) saat menjadi produser berita
televisi di ANTV. Pernah menjadi wartawan
di Metro TV, Kepala Peliputan Harian
Merdeka, dan Redaktur Pelaksana Majalah
Panjimas. Direktur Eksekutif IDEAS
Yogyakarta (1994-1995).
• Aktivis pers mahasiswa sebagai Pemimpin
Umum majalah BALAIRUNG UGM (19911993) dan mendirikan Perhimpunan Pers
Mahasiswa Indonesia (PPMI) 1993.
• Meraih berbagai beasiswa pendidikan
jurnalistik antara lain: Broadcasting Course
di STARnews Asia, Bloomberg, dan CNN
Hongkong, China dan Crash Program
Investigative Reporting dari USAID.
• Menyelesaikan studi di Jurusan Teknik Sipil
Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Jurusan
Tafsir-Hadis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
• Mendapat sertifikat Mediator dari
Management Systems International (MSI),
Washington DC, Amerika Serikat.
facebook : abdul rahman ma’mun
twitter : @amanmamun
•
•
email: [email protected]
[email protected]