Transcript pengendalian sisa quota bbm bersubsidi di kota

UPAYA PENGENDALIAN BBM
BERSUBSIDI DI WILAYAH KOTA BATAM
Fuel Retail Marketing Region I
Sales Area Kepri
Batam, 28 November 2012
Page 1
PERUNTUKAN BBM PSO SESUAI KETENTUAN PEMERINTAH
Berdasarkan Perpres No. 15 Tahun 2012 peruntukan BBM Bersubsidi adalaH:
1. Rumah Tangga
2. Usaha Mikro
3. Usaha Perikanan
4. Usaha Pertanian
5. Transportasi
6. Pelayanan Umum
Page 2
Berdasarkan Permen ESDM No. 12 Tahun 2012 peruntukan BBM Bersubsidi
adalah sebagai berikut:
HAL POKOK URAIAN
1.PELARANGAN PENGGUNAAN
BBM BERSUBSIDI (PREMIUM DAN
SOLAR) BAGI KENDARAAN DINAS
PEMERINTAH BAIK PUSAT, PEMDA,
BUMN MAUPUN BUMD YANG
DILAKSANAKAN SECARA
BERTAHAP
2.PELARANGAN PENGGUNAAN
BBM BERSUBSIDI (SOLAR) BAGI
KENDARAAN ANGKUTAN BARANG
YANG DIGUNAKAN UNTUK
KEGIATAN PERKEBUNAN DAN
PERTAMBANGAN, BERLAKU
SERENTAK DISELURUH
INDONESIA
3.PENGENDALIAN PENGGUNAAN
JENIS BBM TERTENTU /
BERSUBSIDI UNTUK PENYEDIAAN
TENAGA LISTRIK
URAIAN NO.1
PELARANGAN
PENGGUNAAN BBM
BERSUBSIDI
(PREMIUM DAN
SOLAR) BAGI
KENDARAAN DINAS
PEMERINTAHAAN
BAIK PUSAT, PEMDA,
BUMN MAUPUN
BUMD
WILAYAH DAN
WAKTU
PELAKSANAAN :
1.WILAYAH
JABODETABEK,
MULAI 1 JUNI 2012
2.WILAYAH
JAWA
BALI,
MULAI
1
AGUSTUS 2012
3.WILAYAH
SUMATERA
BARAT
DAN WILAYAH DILUAR
JAWA-BALI LAINNYA
MENUNGGU
KEBIJAKAN
LEBIH
LANJUT
DARI
PEMERINTAHAAN
PUSAT
URAIAN NO.2
PELARANGAN
PENGGUNAAN
BBM BERSUBSIDI
(SOLAR) BAGI
KENDARAAN
ANGKUTAN
BARANG YANG
DIGUNAKAN
UNTUK KEGIATAN
PERKEBUNAN DAN
PERTAMBANGAN
WILAYAH DAN
WAKTU
PELAKSANAAN :
BERLAKU
SERENTAK DI
SELURUH WILAYAH
INDONESIA MULAI
TANGGAL 1
SEPTEMBER 2012
URAIAN NO.3
PENGENDALIAN
PENGGUNAAN
JENIS BBM
TERTENTU /
BERSUBSIDI
UNTUK
PENYEDIAAN
TENAGA LISTRIK
BADAN USAHA
YANG DAPAT
PENUGASAN DARI
PEMERINTAH
YANG
MENYEDIAKAN
TENAGA LISTRIK,
DALAM HAL INI PT.
PLN (PERSERO)
WAJIB
MELAKUKAN
PENGENDALIAN
VOLUME BAHAN
BAKAR MINYAK
SESUAI DENGAN
ASUMSI DALAM
APBN
Page 3
PENGAWASAN
PENGAWASAN DAN
SAKSI
1.PENGATURAN DAN
PENGAWASAN
TERHADAP
KELANCARAN DAN
KETEPATAN
PELAKSANAAN
PENDISTRIBUSIAN
BBM BERSUBSIDI
BAGI KONSUMEN
PENGGUNA YANG
DILAKUKAN OLEH
BPH MIGAS
2.PELANGGARAN
TERHADAP
KETENTUAN DALAM
PERMEN AKAN
DIKENAKAN SANKSI
SESUAI DENGAN
PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN
LEMBAGA PENYALUR BBM SUBSIDI DI WILAYAH KOTA BATAM
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2004
tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Pasal 48 & 79
Lembaga Penyalur
Batam
SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum)
30
APMS (Agen Premium dan Minyak Solar)
1
SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan)
1
SPBB (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker)
2
• Penyaluran BBM untuk wilayah Kota Batam mainland dilakukan melalui
Terminal BBM Kabil.
• Penyaluran untuk hinterland dilakukan melalui Terminal BBM Tg. Uban.
Page 4
PENGENDALIAN SISA QUOTA BBM BERSUBSIDI
DI KOTA BATAM 2012
Sesuai Surat BPH Migas No. 943/07/Ka BPH/2012 tanggal 07 November 2012 perihal
Pengendalian Distribusi Sisa Quota BBM Bersubsidi 2012. Langkang-langkah pengendalian
Sisa Quota :
1. Membagi sisa quota yang ada dengan sistem penjatahan dibagi jumlah hari bulan yang
tersisa sampai dengan akhir Desember 2012.
2. Mengurangi penyaluran (melakukan pengaturan volume/mengkitir) BBM Bersubsidi
Jenis Bensin Premium (Mogas 88) dan Minyak Solar di seluruh SPBU dan
menggantinya dengan BBM Non Subsidi.
3. Sisa Bensin Premium (Mogas 88) dan Minyak Solar diutamakan/diprioritaskan hanya
untuk kendaraan umum orang dan barang, sepeda motor non plat merah dan taksi non
eksekutif.
4. Melakukan langkah-langkah strategis lainnya agar quota yang tersisa masih dapat
disalurkan sampai dengan akhir tahun 2012.
5. Operasi pasar penyaluran bensin premium (Mogas 88) dan minyak solar dilakukan
hanya untuk memenuhi kendaraan umum orang dan barang, sepeda motor non plat
merah dan taksi non eksekutif.
6. Pelaksaan 1 hari tanpa BBM bersubsidi untuk kelas menegah atas dan angkutan untuk
industri/barang.
Page 5
TREND PENYALURAN BBM BULAN NOVEMBER
KOTA BATAM 2012
NOVEMBER
1,200
1,028
990
1,000
940
884
800
852
784
740 748
740
640
724 740
748
716
640
702
700
622
612
600
PREM
576 560
SOLAR
456
400
352
352
272 288
256 272
224 208
192
208
200
352
430
224
256
294
288 288
176 192 192
248
216
192 208
152
1
2
3
5
6
7
8
9
10
12
13
14
16
17
19
20
21
22
23
Page 6
24
25
26
27
28
QUOTA DAN REALISASI BBM BERSUBSIDI
KEPRI S/D OKTOBER 2012
Produ
k
Quota
Realisasi
Jan s/d Okt
Rata 2 Per
Bulan
Sisa
Quota
%
315,211
261,094
26,109
54,117 17%
32,952
21,225
2,123
11,727 36%
150,854
123,199
12,320
27,655 18%
Premiu
m
M.Tana
h
Solar
Page 7
QUOTA DAN REALISASI BBM BERSUBSIDI
DI KOTA BATAM S/D OKTOBER 2012
2012
PRODUCT
QUOTA
SISA QUOTA
REALISASI RATA - RATA
(JAN s/d Okt) PER BULAN
KL
%
SOLAR
67,790
62,652
6,265
5,138
8%
PREMIUM
210,306
176,893
17,689
33,413
16 %
Page 8
REALISASI PENYALURAN BBM BERSUBSIDI KE SPBU
KOTA BATAM PERIODE JAN – OKT 2012
19,476
20,000
18,342
18,184
18,000
18,104
17,904
17,528
16,708
16,368
16,104
18,175
16,000
14,000
12,000
10,000
7,636
8,000
6,000
5,460
5,460
5,460
5,316
7,336
7,060
6,420
6,788
5,716
4,000
2,000
848
144
856
148
728
130
600
140
760
200
672
200
688
160
600
160
592
88
664
160
JAN
FEB
MAR
APR
Premium
Solar
MEI
JUN
Pertamamax Plus
JUL
AGUS
Solar Non Subsidi
Page 9
SEPT
OKT
BILA PENYALURAN DILAKUKAN MENGACU REALISASI
RATA-RATA BULANAN, MAKA :
2012
PRODUCT
QUOTA VS REAL
QUOTA
ESTIMASI
REALISASI
SOLAR
67,790
76,348
(8,558)
13 %
PREMIUM
210,306
213,632
(3,326)
2%
KL
Page 10
%
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI TERKAIT KETERBATASAN
QUOTA BBM BERSUBSIDI DI KOTA BATAM
1. PERLU DILAKUKAN UPAYA STRATEGIS AGAR QUOTA BBM PSO DI
2012 TIDAK OVER QUOTA BEGITU PULA UNTUK TAHUN – TAHUN
BERIKUTNYA.
2. PERTUMBUHAN KENDARAAN SANGAT TINGGI DAN TIDAK ADA
PEMBATASAN JUMLAH KENDARAAN
3. HARGA BBM NON PSO YANG MENGACU KE MOPS YANG SANGAT
FLUKTUATIF TERGANTUNG HARGA PASAR DUNIA
4. TINGGINYA PBBKB YANG DITERAPKAN DISPENDPROV
MENJADIKAN BBM NON PSO TIDAK POPULER
Page 11
KEPRI
UPAYA-UPAYA PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKUKAN PERTAMINA
UNTUK MENYEIMBANGKAN KUOTA DENGAN PENYALURAN
BBM BERSUBSIDI
1. Membuat rencana penyaluran harian dengan sistem kitir berdasarkan cluster
wilayah, dengan tujuan agar jumlah penyaluran terdistribusi merata ke seluruh
wilayah kota Batam
Page 12
LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN PERTAMINA
UNTUK MENYEIMBANGKAN KUOTA DENGAN PENYALURAN
BBM BERSUBSIDI - Lanjutan
2. Menambah Outlet SPBU yang menjual produk BBM Non Subsidi (Pertamax Plus)
dan Solar Non Subsidi sehingga mudah diperoleh oleh konsumen. Saat ini 29
SPBU dari total 30 SPBU yang ada di Kota Batam sudah menyediakan produk
Pertamax Plus, 6 SPBU sudah menyediakan Solar Non Subsidi ditambah 7 SPBU
yang akan menjual Solar Non Subsidi awal Desember 2012.
3. Membuat Surat Edaran ke Pihak SPBU sesuai Surat GM Fuel Retail Marketing
Region I
No. 404/F31200/2011-S0 tanggal 13 Mei 2011 perihal Penyaluran
Distribusi BBM Bersubsidi, yang pada intinya :
•
•
•
•
Menghimbau kendaraan pribadi memakai BBM sesuai dengan spesifikasi
pabrikan khususnya kendaraan keluaran diatas tahun 2000.
Mewaspadai mobil pick up dan truk yang telah dimodifikasi tangki bahan
bakarnya dengan cara mengisi BBM sesuai dengan kewajarannya.
Tidak melayani kendaraan bermotor yang diketahui dalam 1 (satu) hari telah
melakukan beberapa kali pengisian.
Melarang pengisian dengan jerigen, kecuali untuk Usaha Kecil yang dilengkapi
dengan Surat verifikasi/rekomendasi dari dinas terkait.
4. Pertamina telah dan akan menindak tegas SPBU yang
bersubsidi tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
Page 13
menyalurkan BBM
SARFAS SPBU SOLAR NPSO KOTA BATAM
SPBU yang Sudah Menyalurkan Solar NPSO
NO
NO SPBU
PEMILIK
ALAMAT SPBU
1 11.294.701 PT. Pertamina Retail (COCO)
Jl. Baloi Taman Kota Mas
Sei. Ladi
2 14.294.716 PT. Laras Era Perdana
Jl. Patimura Kabil
3 14.294.725 PT. Mustika Mas Sejati
Jl. Diponegoro Sei
Temiang – Batu Aji
4 14.294.722 PT. Batamindo Pertiwi
5 14.294.712 PT. Gasolin Cipta Dipta
6 14.294.729 PT. Cakrawala Petro Internasional
Jl. Gajah Mada Tiban
Center
Jl. Yos Sudarso Baloi
Indah
Jl. Duyung Batu Ampar
Page 14
SPBU dalam proses penyiapan sarfas Solar NPSO
NO
NO SPBU
PEMILIK
ALAMAT SPBU
1 14.294.702 PT. Stevonica Fajar Sinar Surya Jl. Gajah Mada Tiban III
2 14.294.704 PT. Satria Citra Kencana
3 14.294.719 PT. Lima Mas Sentosa
4 14.294.720
PT. Dumas Mitra Anugerah
Bersama
Jl. RS Budi Kemuliaan
No. 3 Seraya
Jl. Jend Sudirman
Sukajadi
Jl. Letjd. Suprapto
Tembesi
5 14.294.721 PT. Sinar Agung Kencana
Jl. Jend Sudirman
Simpang KDA
6 14.294.735 PT. waringin Mas Sentosa
Kampung Pelita Kec.
Lubuk Baja
7 14.294.723 PT. Bintang Cipta Mandiri
Jl. Letjd. Suprapto Muka
Kuning
Page 15
LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN PERTAMINA
UNTUK MENYEIMBANGKAN KUOTA DENGAN PENYALURAN
BBM BERSUBSIDI - Lanjutan
5.
Tetap menjalankan ketentuan dalam Surat Edaran Walikota Batam
No. 562/Perindagesdm_ESDM/X/2011 Tentang Pengendalian dan Pengawasan
Pendistribusian BBM Bersubsidi di Kota Batam.
Menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Batam untuk membatasi
pembelian, yaitu :
1. Jenis Kendaraan Pribadi (Plat Hitam) membeli BBM bersubsidi
maksimal sebesar 20 liter perhari.
2. Jenis Kendaraan umum roda empat (Plat Kuning) membeli BBM
Bersubsidi maksimal sebesar 20 liter perhari.
3. Jenis Kendaraan Umum roda enam (Plat Kuning) membeli BBM
Bersubsidi maksimal sebesar 30 liter perhari.
4. Usaha kecil, usaha perikanan, dan pelayanan umum dapat membeli
BBM Bersubsidi setelah diverifikasi dan mendapat rekomendasi dari
intansi terkait.
Page 16
USULAN LANGKAH ANTISIPASI KETERBATASAN KUOTA
BBM BERSUBSIDI DI KOTA BATAM
1. Untuk mengendalikan tingkat konsumsi Premium Bersubsidi, mengusulkan agar
Pemko Batam membuat kebijakan yang melarang mobil pribadi dengan cc besar
(misal diatas 1500 cc) untuk menggunakan Premium bersubsidi. Mekanismenya bisa
menggunakan sticker.
Page 17
MOBIL BBM NON SUBSIDI
Page 18
USULAN LANGKAH ANTISIPASI KETERBATASAN KUOTA
BBM BERSUBSIDI DI KOTA BATAM
2. Mengusulkan penjualan Solar Bersubsidi dibatasi hanya di beberapa outlet SPBU
dengan sistem Cluster dan hanya diperuntukan bagi KENDARAAN UMUM/ PLAT
KUNING dan NELAYAN
Page 19
USULAN LANGKAH ANTISIPASI KETERBATASAN KUOTA
BBM BERSUBSIDI DI KOTA BATAM
3. Mengusulkan penundaan pemberlakuan PBBKB di Kepri untuk BBM Non PSO atau
menjadi SEMINIMAL MUNGKIN sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat.
4. Sesuai dengan Permen ESDM No. 12 Tahun 2012 mengusulkan agar kendaraan
Dinas dilingkungan Instansi Pemerintah BUMN dan BUMD di wajibkan menggunakan
BBM Non PSO.
5. Mengusulkan BBM PSO Premium hanya untuk Kendaraan roda 2 dan Kendaraan
roda 4 produksi dibawah tahun 2000
6. Kendaraan roda 4 produksi di atas tahun 2000 WAJIB memakai BBM Non PSO
(sesuai rekomendasi pabrikan kendaraan oktan minimal 91)
5. Perlu dilaksanakan pengawasan dan penegakan hukum secara rutin, terpadu, dan
terkoordinasi antara instansi terkait.
Page 20
TERIMA KASIH
Page 21