Transcript - Kependais Bali

PELAKSANAAN e_MPA
PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
SISTEMATIKA
 Evaluasi Pelaporan melalui aplikasi e_MPA
 Sistem Pelaporan aplikasi e_MPA
1
Evaluasi pelaporan Progam Pendidikan
Islam melalui aplikasi e_MPA
Islam Tahun 2013
LATAR BELAKANG
 Pogram Pendidikan Islam pada Kementerian Agama merupakan
program paling besar dilihat dari jumlah anggaran yang
dialokasikan dari total anggaran Kementerian Agama.
Sedangkan anggaran program pendidikan Islam sebagian besar
berada pada tingkat satuan kerja di daerah.
 Kenyataan tersebut meniscayakan bahwasanya tanggung jawab
seluruh eksponen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk
mengelola anggaran tersebut dengan baik dan benar, sehingga
diperlukan mekanisme pengendalian dan pelaporan
pelaksanaan program secara lebih efektif dan efisien.
 Monitoring dan Evaluasi sebagai bagian dari sebuah aktifitas
pengendalian menjadi suatu keharusan yang melekat pada
setiap pelaksanaan program
Dasar Hukum
1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional
3. PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
5. Perpres No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,
Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian
Negara;
6. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Kemenag.
7. PMA No. 13 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Kemenag.
SIKLUS
MANAJEMEN ORGANISASI
USULAN
KEGIATAN
PERENCANAAN
ARUS PELAKSANA
PELAKSANAAN
---------------REALISASI DIPA
PELAPORAN DAN
EVALUASI
ARUS PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN
INPUT
PROSES
OUTPUT
Perkembangan Anggaran Program Pendis
Trend Anggaran Program Pendis 2010 - 2014
40,417
45,000
37.238
40,000
31.828
Dalam Milyar
35,000
28.981
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
2.707
5,000
-
2010
2011
2012
REALISASI
2013
ANGGARAN
2014
Serapan Anggaran Pada 11 Program
Kristen (1.042 M
98,25
Katolik (571 M)
94,71
Pendis (37.238 M)
91,94
Bimas Islam (3.034)
91,88
Sarpras (144 M)
88,02
Hindu (617 M)
85,91
Litbang (482 M)
85,35
Manajemen (1.789 M)
84,59
Haji (565 M)
84,20
Budha (228 M)
79,48
Itjen (148 M)
77,76
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Realisasi Anggaran Berdasarkan Satker
Pagu
(Rp)
Satker
Pusat
Daerah
Total
Realisasi
(Rp)
%
1.457.575.757.000
1.216.156.838.934
83,44
35.780.863.768.000
33.019.836.691.326
92,28
37.238.439.525.000
34.235.993.530.260
91,94
*) Realisasi per 5 februari 2014
JUMLAH DIPA KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2014
NO
PROGRAM
DIPA
2
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas
4
Pendidikan Islam
5
Bimbingan Masyarakat Islam
513
6
Bimbingan Masyarakat Kristen
333
7
Bimbingan Masyarakat Katolik
318
8
Bimbingan Masyarakat Hindu
188
9
Bimbingan Masyarakat Buddha
175
10
Penyelenggaraan Haji dan Umrah
513
11
Litbang dan Diklat
1
513
165
1
4.438
18
TOTAL
7.175
JUMLAH SATUAN KERJA KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2014
NO
SATUAN KERJA
JUMLAH
1
PUSAT
10
2
KANWIL PROVINSI
33
3
KANKEMENAG KAB/KOTA
4
PTAN
5
MADRASAH
6
BALAI DAN LAJNAH
7
KANTOR MISI DAN ATASE HAJI
479
65
3.878
TOTAL
17
2
4.484
Realisasi Anggaran Berdasarkan Lokasi
KALIMANTAN SELATAN(950.24M)
MALUKU UTARA(241.93M)
JAMBI(682.49M)
ACEH(1770.02M)
SULAWESI TENGGARA(382.41M)
SULAWESI SELATAN(1402.58M)
RIAU(829.04M)
JAWA BARAT(5090.39M)
BANTEN(1331.3M)
JAWA TENGAH(4685.68M)
SUMATERA UTARA(1536.42M)
MALUKU(268.91M)
SULAWESI UTARA(199.13M)
SULAWESI TENGAH(418.15M)
LAMPUNG(989.56M)
SUMATERA SELATAN(874.84M)
SUMATERA BARAT(1208.03M)
JAWA TIMUR(6606.53M)
KALIMANTAN TENGAH(415.2M)
DKI JAKARTA(2762.78M)
GORONTALO(270.58M)
KALIMANTAN TIMUR(375.24M)
DI YOGYAKARTA(774.04M)
KEPULAUAN RIAU(120.28M)
SULAWESI BARAT(236.28M)
KALIMANTAN BARAT(557.18M)
PAPUA(87.13M)
NUSA TENGGARA TIMUR(227.44M)
NUSA TENGGARA BARAT(1052.71M)
PAPUA BARAT(111.5M)
BALI(167.73M)
KEPULAUAN BABEL(146.36M)
BENGKULU(466.32M)
98.29
98.08
96.41
95.54
95.50
94.69
94.34
93.72
93.36
93.35
93.16
93.02
92.84
92.51
92.19
91.81
90.62
90.57
90.22
89.74
89.67
89.29
89.22
89.16
88.15
87.75
86.28
85.42
84.06
83.39
82.92
81.57
80.17
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
TINGKAT KEAKTIFAN SATKER
MENURUT KANTOR WILAYAH
NO
PROVINSI
JUMLAH
SATKER DIPA
SUDAH MELAPORKAN
BELUM MELAPORKAN
JUMLAH
%
JUMLAH
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
JAWA BARAT
JAWA TENGAH
JAWA TIMUR
MALUKU
NUSA TENGGARA TIMUR
KALIMANTAN SELATAN
RIAU
DI YOGYAKARTA
PAPUA BARAT
SUMATERA BARAT
SULAWESI TENGAH
MALUKU UTARA
356
341
465
54
69
279
82
78
25
244
71
59
229
281
408
23
49
259
67
64
16
237
64
56
64,33
82,4
87,74
42,59
71,01
92,83
81,71
82,05
64
97,13
90,14
94,92
127
60
57
31
20
20
15
14
9
7
7
3
35,67
17,60
12,26
57,41
28,99
7,17
18,29
17,95
36,00
2,87
9,86
5,08
13
SUMATERA UTARA
256
254
99,22
2
0,78
14
15
16
17
ACEH
DKI JAKARTA
BANTEN
KALIMANTAN TIMUR
638
95
78
58
637
94
77
57
99,84
98,95
98,72
98,28
1
1
1
1
0,16
1,05
1,28
1,72
*) Sudah melaporkan pelaksanaan anggaran program pendis sampai dengan bulan April 2014
TINGKAT KEAKTIFAN SATKER
MENURUT KANTOR WILAYAH
NO
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
PROVINSI
SULAWESI UTARA
SULAWESI BARAT
PAPUA
JAMBI
SUMATERA SELATAN
BENGKULU
LAMPUNG
BANGKA BELITUNG
KEPULAUAN RIAU
BALI
NUSA TENGGARA BARAT
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TENGAH
SULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGGARA
GORONTALO
JUMLAH
JUMLAH
SATKER DIPA
44
23
17
146
108
99
107
36
30
36
77
79
88
156
94
31
4.419
SUDAH MELAPORKAN
BELUM MELAPORKAN
JUMLAH
%
JUMLAH
%
43
22
16
146
108
99
107
36
30
36
77
79
88
156
94
31
4.040
97,73
95,65
94,12
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
91,42
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
379
2,27
4,35
5,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,58
SATKER DI LINGKUNGAN KANWIL
BELUM MENYELESAIKAN LAPORAN TAHUN 2013
NO
KANWIL
JUMLAH SATKER
SATKER BELUM
LAPOR *)
%
1
JAWA BARAT
356
127
35,67
2
JAWA TENGAH
341
60
17,60
3
JAWA TIMUR
465
57
12,26
4
MALUKU
54
31
57,41
5
NUSA TENGGARA TIMUR
69
20
28,99
6
KALIMANTAN SELATAN
279
20
7,17
7
RIAU
82
15
18,29
8
DI YOGYAKARTA
78
14
17,95
9
PAPUA BARAT
25
9
36,00
10 SUMATERA BARAT
11 SULAWESI TENGAH
244
7
2,87
71
7
9,86
12 MALUKU UTARA
13 SUMATERA UTARA
59
3
5,08
256
2
0,78
*) Belum menyelesaikan pelaporan pelaksanaan anggaran program pendis tahun 2013
SATKER DI LINGKUNGAN KANWIL
BELUM MENYELESAIKAN LAPORAN TAHUN 2013
NO
KANWIL / PTAIN
JUMLAH SATKER
SATKER BELUM
LAPOR *)
%
14
ACEH
638
1
0,16
15
DKI JAKARTA
95
1
1,05
16
BANTEN
78
1
1,28
17
KALIMANTAN TIMUR
58
1
1,72
18
SULAWESI UTARA
44
1
2,27
19
SULAWESI BARAT
23
1
4,35
20
PAPUA
17
1
5,88
*) Belum menyelesaikan pelaporan pelaksanaan anggaran tahun 2013
2
Sistem Pelaporan Aplikasi e_MPA
TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(UU 25/2004 tentang SPPN)
Penyusunan
Rencana
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Penetapan
Rencana
Pengendalian
Pelaksanaan
Rencana
PENGERTIAN
DEFINISI UMUM : PENGENDALIAN
PELAPORAN
EVALUASI
• PENGENDALIAN : fungsi yang mengatur dan mengarahkan
cara pelaksanaan dari suatu rencana;
• PELAPORAN : memberikan informasi kepada pimpinan tentang
berbagai hal;
• EVALUASI : penilaian, membandingkan antara input yang
digunakan dengan keluaran atau output.
KETENTUAN PENYUSUNAN LAPORAN
 Laporan pelaksanaan kegiatan ini dibuat setelah 1 (satu) minggu kegiatan
selesai dilaksanakan
 Panitia/penanggungjawab sebuah kegiatan/program segera
membuat laporan kegiatan sebagai bahan evaluasi suatu kegiatan
diwajibkan
 Laporan pelaksanaan kegiatan disajikan dalam bentuk laporan narasi dan
laporan keuangan (Pertanggungjawaban Keuangan)
 Laporan narasi adalah sajian informasi yang lengkap menyangkut kegiatan yang
telah dilaksanakan, bagaimana prosesnya dan apa keluarannya. Laporan
berbentuk paparan diskriptif (menguraikan fakta dan peristiwa) dan naratif
(bersifat cerita), paparan tersebut bersifat spesifik dan khusus untuk setiap
jenis kegiatan
 Laporan keuangan adalah sajian informasi mengenai realisasi anggaran atau
pengeluaran dana terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk
selanjutnya dilampirkan dalam setiap dokumen laporan hasil pelaksanaan
masing-masing kegiatan
LAPORAN KEUANGAN
Transparansi dan
Akuntabilitas
Pelaksanaan
APBN
Pertanggung
jawaban
Pelaksanaan
APBN
Pengambilan
Keputusan
(Manajerial)
LAPORAN
KEUANGAN
LAPORAN KEGIATAN
• Laporan kegiatan adalah suatu bentuk
penyampaian keterangan mengenai
pelaksanaan kegiatan yang telah dikerjakan.
• Laporan kegiatan juga merupakan salah satu
bentuk komunikasi dari pihak yang diberikan
tugas (panitia pelaksana) dengan pihak yang
memberikan tugas
Laporan sebagai alat kontrol
PELAKSANAAN KEGIATAN TIDAK DAPAT
DIPERTANGGUNG JAWABKAN TANPA ADANYA
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
AKIBATNYA
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
 TIDAK AKUNTABEL
 KURANG TERTIB ADMINISTRASI
 TIDAK DAPAT DIEVALUASI UNTUK PERBAIKAN DIMASA
MENDATANG
 POTENSI KERUGIAN NEGARA KARENA DAPAT
DIKATEGORIKAN FIKTIF AKIBAT LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN TIDAK ADA
KOMPONEN SISTEM INFORMASI
SISTEM
INFORMASI
SISTEM/
APLIKASI
(Software)
SERVER/
KOMPUTER
(Hardware)
ORGANISASI
(Netware)
PENGELOLA
DATA (Humanware)
DATA/
INFORMASI
(Infoware)
Perkembangan Aplikasi Laporan
Program Pendis
Menggunakan excel
(Belum ada Aplikasi)
2012
Aplikasi Simali
2013
Aplikasi Online
e-MPA
32
KOORDINASI /ALUR PELAPORAN
PUSAT-DAERAH
DITJEN PENDIS
SEKRETARIAT
DIKTIS
PTAN
MADRASAH
PD. PONTREN
KANWIL PROV.
KANKEMENAG
MADRASAH NEGERI
PAIS
KOORDINASI TINGKAT KANWIL
KOORDINATOR
PENGUSULAN/PENYUSUNAN
/ PELAKSANAAN/MONEV
PROGRAM & ANGGARAN TK.
KANWIL
KAKANWIL PROV.
KABAG
TU
PENANGGUNG JAWAB
PENGUSULAN/PENYUSUNAN/P
ELAKSANAAN/MONEV
ANGGARAN PROGRAM TK.
KANWIL
BIDANG
PENANGGUNG JAWAB PENYEDIAAN
BAHAN/PENYUSUNAN/ PELAKSANAAN/MONEV
ANGGARAN PROGRAM PENDIS TK. KANWIL
KOORDINASI TINGKAT KANKEMENAG
KOORDINATOR
PENYUSUNAN USULAN/
PELAKSANAAN/MONEV
PROGRAM &
ANGGARAN TK.
KANKEMENAG
KAKANKEMENAG
KAB/KOTA
KASUBBAG TU
KASI
MADRASAH
PENANGGUNG JAWAB
PENYUSUNAN USULAN/
PELAKSANAAN/MONEV
ANGGARAN PROGRAM TK.
KANKEMENAG
PENYELENGGARA
PENANGGUNG JAWAB TEKNIS
PENYIAPAN BAHAN/
PELAKSANAAN/MONEV ANGGARAN
PROGRAM PENDIS TK.
KANKEMENAG
KOORDINASI TINGKAT PTAIN
KOORDINATOR
PENYUSUNAN USULAN/
PELAKSANAAN/MONEV
PROGRAM &
ANGGARAN TK.
KANKEMENAG
REKTOR/KETUA
KABAG ADM
Penyelenggara Keg
PENANGGUNG JAWAB
PENYUSUNAN USULAN/
PELAKSANAAN/MONEV
ANGGARAN PROGRAM
TK. KANKEMENAG
Penyelenggara Keg
PENANGGUNG JAWAB TEKNIS
PENYIAPAN BAHAN/
PELAKSANAAN/MONEV ANGGARAN
PROGRAM PENDIS TK. PTAIN
Aplikasi Online e-MPA
 e_MPA (Elektronik Monitoring Pelaksanan Anggaran) adalah sebuah
aplikasi pemantauan pelaksanaan anggaran program Kementerian
Agama
 Sistem dibangun dalam rangka memenuhi kebutuhan pimpinan
Kementerian Agama dalam melaporkan pelaksanaan anggaran dan
program di lingkungan Kementerian Agama kepada Presiden, DPR,
Internal dan masyarakat terutama terkait dengan pelaksanaan
kegiatan kunci yang terdiri dari Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP),
Instruksi Presiden dan kegiatan prioritas Kementerian Agama.
 Dalam rangka memudahkan transaksi data dari Satuan Kerja yang
tersebar di seluruh Indonesia, maka sistem dikembangkan dalam
bentuk online berbasis web yang diintegrasikan dengan website
Kementerian Agama.
APA e-MPA?
1. Data yang dibutuhkan dalam penyusunan program/kegiatan dan
anggaran yang tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat waktu
2. Kebutuhan anggaran yang memadai dengan menjaga prinsip
akuntabilitas, efektif dan efisien
3. Seluruh kegiatan kunci Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Instruksi
Presiden, dan Prioritas Kementerian Agama yang dimonitor setiap
bulan;
4. Sistem monitoring dilakukan berbasis web dari seluruh satuan kerja
melalui sub domain e-mpa.kemenag.go.id;
5. Target capaian akhir dan bulanan ditetapkan oleh satuan kerja dan
disetujui oleh penanggungjawab program;
6. Yang dimonitor meliputi capaian sesuai dengan target dan serapan
anggaran serta laporan dan dokumen yang diminta oleh UKP4, TEPPA,
dll;
7. e-MPA berfungsi sebagai media komunikasi dan kordinasi percepatan
pelaksanaan program dan anggaran.
e-MPA SEBAGAI PENGUAT PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM DAN ANGGARAN
1. Penyusunan program/kegiatan dan anggaran yang
relevan selaras dengan kebijakan pembangunan
disertai dengan data yang memadai
2. Percepatan penyerapan anggaran dalam
pemanfaatan hasil pembangunan oleh rakyat.
rangka
3. Pengendalian pelaksanaan program dan anggaran
secara lebih optimal.
4. Bentuk pelaksanaan sistem pengendalian internal.
5. Akuntabilitas pelaksanaan program dan anggaran
kepada publik.
6. Bahan pelaporan kepada Presiden.
GRAND DESIGN PENGEMBANGAN e-MPA
e-MPA KEMENTERIAN AGAMA
e-Data
e-Planning
eMonitoring
e-Audit
ANALISIS DATA
PERENCANAAN
(ADP)
BASELINE DATA
PENDUKUNG:
Aplikasi RKAKL
Kemenkeu
e-Monev
Kemenkeu
e-Audit
BPK
APA YANG HARUS DISIAPKAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Menunjuk Person In Charge (PIC) sebagai orang yang bertanggungjawab
dalam pengelolaan sistem aplikasi e-MPA serta pengumpulan data yang
dibutuhkan dalam pengisian aplikasi e-MPA sekaligus sebagai penghubung
dari Satuan Kerja kepada Tim Monitoring Pelaksanaan Anggaran Kementerian
Agama Pusat; sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal No.
SJ/B.VIII/I/HM.00/1050/2012.
Menunjuk operator untuk membantu PIC dalam menginput data ke dalam
aplikasi e-MPA
Dalam rangka percepatan implementasi e-MPA, Satuan Kerja dapat
membentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Anggaran pada tingkat satuan
kerja;
Mengumpulkan data yang sesuai dengan program/kegiatan yang menjadi
tugas fungsi satker terkait;
Menyusun usulan rencana kegiatan dan anggaran selaras dengan tujuan dan
kebijakan pembangunan;
Melakukan identifikasi dan telaah atas pelaksanaan kegiatan kunci yang
tertuang dalam dokumen RKAKL yang mencakup anggaran dan sararan;
Lanjutan...
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Menyusun rencana serapan anggaran (disbursement plan) untuk pagu
anggaran yang tertuang dalam DIPA berdasarkan Jenis Belanja;
Melakukan identifikasi dan telaah atas pelaksanaan kegiatan kunci yang
tertuang dalam dokumen RKAKL yang mencakup anggaran dan sararan;
Menyusun target bulanan dari setiap pelaksanaan Kegiatan RKP;
Melaporkan realisasi serapan anggaran berdasarkan dokumen SP2D yang
telah terbit secara bulanan;
Melaporkan capaian target bulanan dari pelaksanaan Kegiatan Kunci (RKP)
yang disertai dengan realisasi anggaran berdasarkan dokumen SP2D dan
didukung dengan bukti dokumen lainnya;
Mengidentifikasi kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
Membuat rancangan pelaporan berdasarkan formulir yang telah disiapkan
guna mempermudah pada saat proses entri data;
Melaporkan seluruh rangkaian pelaksanaan anggaran sistem e-MPA yang
telah disediakan.
e-Data
e-Planning
KONSISTENSI DOKUMEN PERENCANAAN PROGRAM
DAN ANGGARAN
KONSEP INTEGRASI KEBIJAKAN DAN
PROGRAM
e-PLANNING
RENSTRA
•
•
•
•
•
•
•
VISI
MISI
PROGRAM
KEGIATAN
RKP
RENJA K/L
IKU
•
•
•
•
•
•
DATA DUKUNG
TOR
ANGGARAN
IKK
TARGET
OUTPUT
PROGRAM
• RENSTRA ES I
e- REVISI
RKAKL
•
•
•
•
MAK
KOMPONEN
SUB OUTPUT
OUTPUT
APLIKASI
MEKANISME KERJA E-PLANNING
• IKU
• IKK
• OUTPUT
• TOR
• RAB
• DOKUMEN
TEKNIS
VERIFIKASI OLEH
PENANGGUNGJAWAB PROGRAM
DAN ITJEN
RKA-KL
USULAN
KEGIATAN
E-DATA
TARGET
KINERJA
Data & Informasi
KERANGKA LOGIS EVALUASI
PROGRAM
OUTCOME
MASALAH DAN TANTANGAN:
• Peraturan perundangan dan peraturan
teknis
• Operasional pelaksanaan
• Ketersediaan anggaran
• dsb (akan disimpulkan dari FGD)
OUTPUT
PROSES
AKTIVITAS YANG
DILAKUKAN K/L
INPUT
• SDM
• Anggaran
• Waktu
pelaksanaan
misalnya:
• Pemberian
bantuan siswa
miskin (BSM)
• Pembangunan
USB dan RKB
• Pelatihan guru
• dsb (akan
disimpulkan dari
FGD)
KELUARAN
LANGSUNG DARI
AKTIVITAS,
misalnya:
• Siswa miskin
penerima BSM
• Jumlah USB dan
RKB
• Jumlah guru yang
dilatih sesuai
materi
• dsb (akan
disimpulkan dari
FGD)
INDIKATOR UTAMA RPJMN 2015-2019
• Meningkatnya APM/APK semua jenjang
• Meningkatnya APS
• Meningkatnya angka melanjutkan
• Menurunnya angka putus sejkolah
• Menurunnya disparitas partisipasi
• Meningkatnya tingkat kebekerjaan
• Meningkatnya proporsi sat. dik yang
berakreditasi baik
• Meningkatnya sat.dik dasar yang
memenuhi SPM
• Tercapainya SNP pendidikan agama dan
keagamaan
• Meningkatnya proporsi guru
berkualifikasi min S1/D4
• Meningkatnya proporsi guru
tersertifikasi
• Meningkatnya proporsi dosen
berkualifikasi S2/S3
• Membaiknya distribusi guru
• Meningkatnya kapasitas Kamad dan
pengawas
• Terselenggaranya dikdas berkualitas
yang terjangkau
• Meningkatnya proporsi siswa yang
mendapat bantuan siswa miskin
e-Monitoring
Pemantauan
(Pasal 4-10)
Pengendalian
(Pasal 2-3)
Ruang
Lingkup
PP 39/2006
Pengawasan
(Pasal 11)
Evaluasi
(Pasal 15-16)
 4 W (What, who, why and When)
 Belum ada How
(Pasal 13-14)
(Pasal 12)
Renja-KL &
RKP
What : Apa yg dimonitor
(Pasal 4)
Who : Siapa yang membuat
laporan (Pasal 4), Siapa
yang menerima laporan
(Pasal 5-9)
Why:Tujuannya apa (Pasal
10)
When: Kapan laporan
harus disampaikan (Pasal
5-9)
How: Bagaimana caranya.
Bagian Penjelasan:
Formulir A, B, & C
dilengkapi dengan cara
pengisian &
penghitungan
Aplikasi PP 39/2006)
Renstra-KL &
RPJMN
PERATURAN TERKAIT MONEV
K/L
Peraturan Perundang-undangan
BAPPENAS
PP 39/2006 : Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan
UKP4
Inpres Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional (Inpres 1/2010,
Inpres 3/2010, Inpres Percepatan Pelaksanaan RKP 2011)
KemenPAN
• Inpres 7/1999 : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP/LAKIP)
KemenKeu
• PP 08/2006 : Pelaporan Keuangan & Kinerja Instansi Pemerintah
• PP 90/2010 : Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (RKA-KL)
• Permenkeu 59/2005 : Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat
KemenDagri
• PP 03/2007 : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kepada
Pemerintah
• PP 06/2008 : Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
• PP 08/2008 : Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pemda
BPKP
PP 60/2008 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
UKP4
MONEV
DJA
TEPPA
LKPP
ESELON I
PUSAT
e-MPA
LAKIP
KONSOLIDASI
PROGRAM
BAPPENAS
LAPORAN
KINERJA
MENTERI
SATKER
e-Audit
e-Audit
Sinergi sistem antara BPK (e-BPK) dan entitas
(e-Auditee)
Komunikasi data online
Pembentukan Pusat Data Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara di BPK
Paradigma Lama :
Proses Pemeriksaan Konvensional
5. Penyiapan dan Penerbitan LHP
3. Akses dan
Penyiapan Data
2. Pemberitahuan
Melalui Surat Tugas
Entitias
BPK
4.b. Konfirmasi Data
antar entitas
Pemeriksa BPK RI
1. Surat Tugas
4.a. Konfirmasi Data
antar pemeriksa
2. Pemberitahuan
Melalui Surat Tugas
Entitas lainnya
4.b. Konfirmasi Data
antar entitas
Entitas
Pemeriksa BPK RI
3. Akses dan
Penyiapan Data
5. Penyiapan dan Penerbitan LHP
Proses Pemeriksaan Konvensional
Paradigma Baru:
Pemeriksaan dengan memanfaatkan e-Audit
Analisis
5. Penyiapan dan Penerbitan LHP
1. Surat Tugas
2. Pemberitahuan
Melalui Surat Tugas
3. Akses dan
Penyiapan Data
4.b. Konfirmasi Data
antar entitas
BPK
Analisis
Entitias
Entitas lainnya
1. Surat Tugas
2. Pemberitahuan
Melalui Surat Tugas
3. Akses dan
Penyiapan Data
4.b. Konfirmasi Data
antar entitas
Analisis
Analisis
Entitas
5. Penyiapan dan Penerbitan LHP
Proses Pemeriksaan Melalui
Pemanfaatan e-Audit
Penggunaan Sistem e-Audit
BPK
Entitas
• Otomasi prosedur pemeriksaan
• Analisis data elektronis secara terpadu
menggunakan software audit
• Pemutakhiran profil entitas
pemeriksaan
• Penyediaan data pemeriksaan lebih
awal
• Penyampaian data elektronis secara
online dan terjadwal
• Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK
• Pemutakhiran status tindak lanjut
rekomendasi
PERMASALAHAN
1. Data dalam aplikasi tidak diisi
atau hanya sebagian
2. Proses pengisian data terlambat
3. Data yang diisi tidak akurat
PENYEBAB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Dasar hukum
Pemahaman tentang empa
Komitmen pihak terkait
Koordinasi dan sinergi antar unit
Reward and punishment
Sarana prasarana
Sumber daya manusia
KEGIATAN PRIORITAS
BIDANG MADRASAH TAHUN 2013
No.
Sasaran
Kegiatan / Output
Volume
D
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan
Madrasah
1
Akreditasi Madrasah
2
P/HLN Ausaid (Akreditasi)
3
Dana Pendamping P/HLN
4
Penyelenggaraan UN MI, MTs, dan MA Bidang Studi Keagamaan
5
Pemagangan bagi Siswa MA
6
Madrasah MI Bermutu/Berdaya Saing
7
Madrasah MTs Bermutu/Berdaya Saing
8
Madrasah MA Bermutu/Berdaya Saing
9
Penyiapan MA Kejuruan
10
Rehabilitasi Ruang Kelas MI, Rusak Sedang
11
Rehabilitasi Ruang Kelas MTs, Rusak Sedang
12
Rehabilitasi Ruang Kelas MA, Rusak Sedang
13
Rehabilitasi Ruang Kelas MI, Rusak Berat (Optimalisasi)
14
Rehabilitasi Ruang Kelas MTs, Rusak Sedang (Optimalisasi)
Satuan
Anggaran
(Ribu Rp.)
7.000 paket
28.000.000
1 paket
90.000.000
1 paket
6.000.000
1.730.000 orang
86.500.000
5.000 siswa
12.500.000
34 paket
34.000.000
34 paket
50.000.000
1 paket
20.000.000
1 paket
10.000.000
250 ruang
16.250.000
500 ruang
32.500.000
400 ruang
26.000.000
761 ruang
77.622.000
1.000
ruang
117.000.000
KEGIATAN PRIORITAS
BIDANG MADRASAH TAHUN 2014
No.
Sasaran
Kegiatan / Output
Volume
D
Satuan
Anggaran
(Ribu Rp.)
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah
15
Rehabilitasi Ruang Kelas RA/BA
16
Pembangunan Perpustakaan MI
17
Pembangunan Perpustakaan MTs
18
Pembangunan Perpustakaan MA
19
Pembangunan RKB MI
20
Pembangunan RKB MTs
21
Pembangunan RKB MA
22
Penyediaan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) RA/BA
23
Pemberdayaan Pengelolaan RA/BA
24
Pembangunan Ruang Laboratorium di MTs
25
Pembangunan Ruang Laboratorium di MA
26
Peralatan Laboratorium IPA MTs
27
Peralatan Laboratorium IPA MA
28
Pembangunan Sarana Pendidikan Islam pada Madrasah
250 ruang
12.500.000
150 lokasi
22.500.000
100 lokasi
15.000.000
200 lokasi
30.000.000
100 lokasi
18.000.000
100 lokasi
18.000.000
100 lokasi
20.000.000
51.613 lokasi
16.000.030
34 paket
25.000.000
100 lokasi
15.000.000
300 lokasi
45.000.000
150 paket
18.000.000
125 paket
15.000.000
250 paket
45.000.000
KEGIATAN PRIORITAS
BIDANG MADRASAH TAHUN 2013
No.
Sasaran
Kegiatan / Output
Volume
D
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah
29
Buku Teks Mata Pelajaran MA
30
Buku Referensi Perpustakaan MA
31
Penyediaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD
32
Sarana Keg Olahraga dan Seni pada MI, MTs, MA
33
34
Satuan
Anggaran
(Ribu Rp.)
Pengembangan Keg Ekstrakurikuler dan Kepramukaan pada MI, MTs, MA
(Perlengkapan Pramuka)
Penguatan Pendidikan Karakter Bangsa (Penyediaan Buku-buku Keagamaan
dan Sarana Ibadah) pada MI
35
Pengembangan Sarana dan Prasarana RA/BA
36
Beasiswa S2 Bagi Guru Madrasah
37
Bantuan Belajar S1 Bagi Guru Madrasah
38
Tunjangan Fungsional Guru Non-PNS
39
Tunjangan Profesi Guru Non-PNS
40
Tunjangan Khusus Guru Non-PNS
41
Sertifikasi Guru Madrasah
42
Siswa MI Penerima BOS
750 paket
26.250.000
750 paket
26.250.000
1.000 lokasi
9.000.000
225 paket
11.250.000
2.100 paket
52.500.000
3.000 paket
30.000.000
500 lokasi
12.500.000
250 orang
7.750.000
5.350 orang
40.125.000
520.317 orang
1.560.951.000
160.553 orang
2.889.954.000
3.500 orang
56.700.000
38.470 orang
96.175.000
3.235.583 orang
1.876.638.140
KEGIATAN PRIORITAS
BIDANG MADRASAH TAHUN 2013
No.
Sasaran
Kegiatan / Output
Volume
D
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah
43
Siswa PPs Ula Penerima BOS
44
Siswa MTs Penerima BOS
45
Siswa PPs Wustha Penerima BOS
46
Beasiswa Siswa Miskin pada MI
47
Beasiswa Siswa Miskin pada MTs
48
Beasiswa Siswa Miskin pada MA
49
Manajemen Mutu MA
50
Penyelenggaraan Program Studi Keagamaan pada MA
51
Siswa MA Penerima BOS
52
Satuan
Anggaran
(Ribu Rp.)
Tambahan Program BOS pada MA
53
Bantuan Beasiswa Bakat dan Prestasi MTs
54
Bantuan Beasiswa Bakat dan Prestasi MA
55
BOS pada MI /Ula
56
BOS pada MTs/Wustha
76.422 orang
44.324.760
2.743.667 orang
1.948.003.570
177.277 orang
125.866.670
1.435.425 orang
645.941.250
939.121 orang
704.340.750
400.000 orang
400.000.000
5.926 paket
82.950.000
1 paket
15.000.000
1.001.998 orang
60.119.880
1.001.998orang
506.008.990
1.000 orang
1.800.000
1.500 orang
3.600.000
52.389
30.385.620
orang
16.695
11.853.450
orang
KEGIATAN PRIORITAS
BIDANG MADRASAH TAHUN 2013
No.
Sasaran
Kegiatan / Output
Volume
D
Satuan
Anggaran
(Ribu Rp.)
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah
57
Peralatan Laboratorium Bahasa MTs
58
Peralatan Laboratorium Bahasa MA
59
Peralatan Laboratorium Komputer MA
60
Peralatan Laboratorium Pembelajaran Multimedia MTs
61
Pengembangan Asrama MTs
62
Pengembangan Asrama MA
63
MA yang Bermutu Melalui Kontrak Prestasi
64
MAN Insan Cendikia
65
Pengembangan Al Azhar Asy Syarif
66
Ajang Kreatifitas RA
67
Porseni Mdrs
100
paket
20.000.000
150
paket
30.000.000
100
paket
30.000.000
150
paket
17.250.000
15
paket
27.000.000
25
paket
45.000.000
48
paket
19.200.000
3
lokasi
39.000.000
1
lokasi
5.000.000
1
paket
1.500.400
1
paket
4.000.000