Transcript Belanja Barang Non Operasional Lainnya

SEKILAS INFO:
Nama
Alumni
Riwayat Kerja
: Toni
: FH Univ. Tanjungpura, Pontianak (1997)
: a. Staff pada Sekretariat Badan Akuntansi Keuangan
Negara, Jakarta (1999 – 2005)
b. Staff pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran,
Jakarta (2005 – 2008)
c. Kasi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Larantuka,
NTT (2008)
d. Kasi Bank/Giro Pos KPPN Jayapura, Papua
(2008 – 2010)
e. Kasi Pencairan Dana KPPN Bandung I ( 26 Okt
2010 – sekarang)
PELAKSANANAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA BARANG
KLASIFIKASI JENIS BELANJA (EKONOMI)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Belanja Pembayaran Bunga Utang
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan sosial
Belanja Lain-lain
PENGERTIAN BELANJA
BARANG
Belanja Barang adalah pengeluaran untuk
menampung pembelian barang dan jasa
yang habis pakai untuk memproduksi barang
dan jasa yang dipasarkan maupun yang
tidak dipasarkan, serta pengadaan barang
yang dimaksudkan untuk diserahkan atau
dijual kepada masyarakat dan belanja
perjalanan.
KLASIFIKASI BELANJA BARANG:
• BELANJA BARANG
OPERASIONAL
• BELANJA BARANG NON
OPERASIONAL
• BELANJA JASA
• BELANJA PEMELIHARAAN
• BELANJA PERJALANAN DINAS
BELANJA BARANG
OPERASIONAL (5211)
• Belanja Keperluan Perkantoran (521111)
• Belanja Pengadaan bahan Makanan
(521112)
• Belanja untuk menambah daya tahan
tubuh (521113)
• Belanja pengiriman surat dinas (521114)
• Honor terkait Operasional Satker (521115)
• Belanja Barang Operasional lainnya
(521119)
BELANJA BARANG NON
OPERASIONAL (5212)
• Belanja Bahan (521211)
• Belanja Barang Transito (521212)
• Honor terkait output kegiatan
(521213)
• Belanja Barang Non
Operasional Lainnya (521219)
BELANJA JASA (5221)
• Belanja langganan daya dan jasa
(522111)
• Belanja jasa pos dan giro (522112)
• Belanja Jasa Konsultan (522113)
• Belanja sewa (522114)
• Belanja Jasa Profesi (522115)
• Belanja Jasa Lainnya (522119)
BELANJA PEMELIHARAAN (5231)
• Belanja biaya pemeliharaan
(523111)
• Belanja biaya pemeliharaan
lainnya (523119)
• Belanja biaya pemeliharaan
(523121)
• Belanja biaya pemeliharaan
(523129)
• Belanja biaya pemeliharaan
(523131)
• Belanja biaya pemeliharaan
• Belanja biaya pemeliharaan
• Belanja biaya pemeliharaan
gedung dan bangunan
gedung dan bangunan
peralatan dan mesin
peralatan dan mesin lainnya
jalan dan jembatan
irigasi (523132)
jaringan (523133)
lainnya (523199)
BELANJA PERJALANAN DINAS
• Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241)
- Belanja Perjalanan Biasa (524111)
- Belanja Perjalanan Tetap (524112)
- Belanja Perjalanan Lainnya (524119)
• Belanja Perjalanan Luar Negeri (5242)
- Belanja Perjalanan Biasa (524211)
- Belanja Perjalanan Tetap (524212)
- Belanja Perjalanan Lainnya (524219)
PRINSIP PELAKSANAAN
ANGGARAN BELANJA NEGARA:
• Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan
kebutuhan teknis yang disyaratkan;
• Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan
rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap
departemen/lembaga/pemda;
• Mengutamakan penggunaan produksi dalam
negeri.
• Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar,
pertemuan, lokakarya, peresmian
kantor/proyek dan sejenisnya dibatasi pada
hal-hal yang sangat penting dan dilakukan
sesederhana mungkin.
Siklus Pengadaan
Merencanakan
Pengadaan
4
Membentuk
Unit Layanan
Pengadaan (ULP)
5
Menyusun
HPS
6
Menyusun
Dokumen
Pengadaan
1
2
3
Menetapkan
Sistem
Pengadaan
Menyusun Jadual
Pengadaan
7
Melaksanakan
Pengadaan
8
Menyusun
kontrak
9
Melaksanakan
Kontrak
Peta Pengaturan Perpres 54 Tahun 2010
Swakelola
Pengguna
Pengadaan
Instansi lain
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
(Badan usaha & orang
perseorangan)
Jasa Konsultansi
• Barang
• Pekerjaan
Konstruksi
• Jasa lain
Penerima
hibah
Metode pemilihan:
•
•
•
•
Seleksi umum/Sederhana
Penunjukan langsung
Pengadaan langsung
Sayembara
Metode pemilihan:
•
•
•
•
•
Pelelangan
Umum/Sederhana/Terbatas
Pemilihan langsung
Penunjukan langsung
Pengadaan Langsung
Sayembara/Kontes
Pasal 38 ayat (5) huruf f
Perpres 54 Tahun 2010
Jasa lainnya yang bersifat
khusus, misalnya sewa
penginapan/hotel/ruang rapat
yang tarifnya terbuka dan dapat
diakses oleh masyarakat, dapat
dilakukan dengan Penunjukan
Langsung (tanpa ada batasan
nilai pekerjaan)
Jenis kontrak
Berdasarkan cara
pembayaran:
•Lump sum
•Harga satuan
•Gabungan lump sum dan
harga satuan
•Terima jadi (turn-key)
•Persentase
Berdasarkan sumber
pendanaan:
•Pengadaan tunggal
•Pengadaan bersama
•Payung (framework
contract)
Berdasarkan jenis
Berdasarkan pembebanan pekerjaan:
• Pengadaan pekerjaan
TA:
tunggal
•Tahun tunggal
•Pengadaan pekerjaan
•Tahun jamak (multy
terintegrasi
years)
TANDA BUKTI PERJANJIAN
• Bukti Pembelian (5jt)
• Kuitansi (10 jt)
• Surat Perintah Kerja (50 jt
dan/atau 100 jt)
• Surat Perjanjian (> 50 jt
dan/atau >100 jt)
JAMINAN PENGADAAN
BARANG/JASA
• Jaminan Penawaran ( 1 – 3% dari HPS)
• Jaminan Pelaksanaan ( 5% dari Kontrak
dan/atau 5% dari HPS)
• Jaminan Uang Muka ( = uang muka)
• Jaminan Pemeliharaan (5% dari Kontrak)
• Jaminan Sanggahan Banding ( 2‰ dari HPS,
max 50 jt)
• Jaminan/garansi pembayaran dari bank umum
sebesar persentase pekerjaan yang belum
selesai (khusus Akhir TA)
CARA PEMBAYARAN:
• Pembayaran Bulanan
• Pembayaran Berdasarkan
tahapan penyelesaian pekerjaan
(termin)
• Pembayaran Secara sekaligus
setelah penyelesaian pekerjaan
PROSES PENYELESAIAN SPP-LS S.D. SPM-LS
NON BELANJA PEGAWAI
PENERIMA HAK
PPK
PP-SPM
5 HK
5 HK
TAGIHAN
5 HK
3
1
4
7
SPM-LS
Dokumen
Pendukung
Dokumen
Pendukung
ADK
2
PENGEMBALIAN
TAGIHAN
PENGEMBALIAN
SPP-LS
2 HK
2 HK
6
SPP-LS
Dokumen
Pendukung
KPPN
5
2 HK
SPM-LS
Dokumen
Pendukung
ADK
TERIMA KASIH