Transcript Penyaluran Dana BS Penyaluran Dana BU

Optimalisasi Peran Pemerintah dan DPR dalam
Meningkatkan Market Share Lembaga Keuangan Syariah
di Indonesia
Oleh
Aviliani
08 Juni 2011
Outline
1. Perkembangan Indikator Perbankan Syariah
Penyaluran dana
Penghimpunan dana
CAR, BOPO, ROA dan Margin
2. Tantangan Pengembangan Bank Syariah :
Struktur Dana Mahal
Inefisiensi kegiatan operasional
Tingginya margin
Risiko sektor rill (inefisiensi birokrasi dan infrastruktur)
3. Peran Pemerintah dan Lembaga Lain
Perbaikan iklim investasi
Peningkatan pengeluaran pemerintah untuk berbagai jenis proyek (terutama
infrastruktur)
Memacu investasi dengan memerhatikan potensi ekonomi daerah
Aviliani: Optimalisasi Peran Pemerintah dan DPR RI dalam Meningkatkan Market Share Lembaga Keungan Syariah di Indonesia
Dalam berbagai indikator, porsi Bank Syariah/BS masih cenderung kecil bila dibandingkan
dengan BU
Pada 2009, pembiayaan BS baru 3,26 persen dari total kredit BU naik
menjadi 3,86 persen pada 2010.
Pada 2010, porsi penempatan dana BS di BI mencapai 2,82 persen dari
dana BU di BI naik dari 2,61 persen pada 2009.
Sumber dana BS baru 3,24 persen dari BU sedangkan menurut DPK
hanya 3,25 persen dari BU. Porsi aset BS juga masih rendah, sekitar 3,24
persen terhadap aset BU.
Aviliani: Optimalisasi Peran Pemerintah dan DPR RI dalam Meningkatkan Market Share Lembaga Keungan Syariah di Indonesia
Dari sisi pertumbuhan, kinerja BS relatif lebih kencang daripada BU. Dari beberapa indikator
yang diamati, BS mampu tumbuh di atas 44 persen selama 2009-2010
Sementara itu, pertumbuhan beberapa indikator BU pada 2010 berada di atas
17 persen (yoy). Kondisi tersebut menyebabkan relatif lebarnya gap
pertumbuhan antara BS dan BU.
Pertumbuhan tertinggi pada BS dicapai oleh indikator pembiayaan valas naik
72,69 persen (yoy) per 2010 sedangkan pada BU dicapai pada indikator
penempatan dana di BI. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa BS
masih berprospek tinggi ke depan.
Aviliani: Optimalisasi Peran Pemerintah dan DPR RI dalam Meningkatkan Market Share Lembaga Keungan Syariah di Indonesia
Penyaluran dan BS berkembang lebih cepat daripada penyaluran dana BU. Meski dalam nominal
yang lebih kecil, pembiayaan BS tumbuh rata-rata 36,60 persen per tahun selama 2006-2010
sedangkan BU hanya tumbu 20,73 persen per tahun.
Dalam kondisi lain, penempatan dana BS di BI juga tumbuh relatif lebih kencang daripada BU,
rata-rata 44,34 persen per tahun selama 2006-2010 sedangan BU 26,48 persen per tahun.
Secara sederhana disimpulkan bahwa masih terdapat ruang ekspansi yang relatif besar untuk
BS.
Penyaluran Dana BU
Penyaluran Dana BS
Aviliani: Optimalisasi Peran Pemerintah dan DPR RI dalam Meningkatkan Market Share Lembaga Keungan Syariah di Indonesia
CAR BS = 16,76 persen; ROA 1,59 persen dan LDR/FDR = 87,6 persen per Desember 2010
CAR BU = 17,18 persen; ROA 2,86 persen dan LDR/FDR = 75,21 persen per Desember 2010
Pertumbuhan nominal NPL
BS (rata-rata 42,09 persen
per tahun 2005-2010 lebih
cepat dari Nominal NPLS BU
(menyusut 2,47 persen per
tahun dalam periode yang
sama)
Aviliani: Optimalisasi Peran Pemerintah dan DPR RI dalam Meningkatkan Market Share Lembaga Keungan Syariah di Indonesia
Permasalahan Internal Perbankan Syariah
1.
Mirip dengan perbankan konvensional, struktur dana BS juga didominasi oleh struktur
dana mahal. Data BI menunjukkan, sekitar 56,47 persen per tahun selama 2004-2010,
dana BS disusun oleh deposito mudharabah; sebesar 30,73 persen merupakan
simpanan tabungan mudharabah dan 11,91 persen yang bersumber dari giro wadiah.
Bank
Umum
Pertumbuhan penghimpunan dana murah juga tergolong lamban dibandingkan dengan
dana mahal. Selama 2005-2010, pertumbuhan dana giro wadiah hanya 34,86 persen
lebih rendah dari deposito mudharabah rata-rata 36,51 persen per tahun. Sementara
penghimpunan tabungan mudharabah tumbuh rata-rata 38,95 persen per tahun.
Aviliani: Optimalisasi Peran Pemerintah dan DPR RI dalam Meningkatkan Market Share Lembaga Keungan Syariah di Indonesia
Permasalahan suku bunga atau margin
2.
Margin BS tergolong tinggi bila dibandingkan dengan suku bunga kredit bank umum.
Hanya pada kredit lain-lain yang margin SB lebih kecil daripada suku bunga kredit bank
umum.
Pada 2010 misalnya, suku bunga kredit bank umum tertinggi adalah 14,5 persen
sedangkan pada SB tercatat 20,18 persen. Hal yang demikian menyebabkan gap antara
margin BS dan BU cenderung lebih lebar, di atas 2 persen.
Aviliani: Optimalisasi Peran Pemerintah dan DPR RI dalam Meningkatkan Market Share Lembaga Keungan Syariah di Indonesia
Masalah Inefisiensi Operasional
3.
Gambaran tersebut dapat dilihat dari perkembangan BOPO. Memang, BOPO BS
selama Mar-Des 2010 relatif lebih rendah dari BOPO BU. Namun angka tersebutmasih
tergolong tingi, rata-rata 81 persen.
Namun, jika melihat pertumbuhan biaya dan
pendapatan operasional selama Mar-Des disimpulkan
bahwa BS cenderung lebih tidak efisien. Biaya
operasional BS tumbuh rata-rata 20,62 persen per
bulan sedangkan pada BU hanya 13,25 persen.
Sementara pendapatan operasional BS tumbuh ratarata 20,04 persen sedangkan pada BU 13,50 persen per
bulan
Pertumbuhan Pendapatan Opeasional dan Biaya Opeasional BS dan BU
Aviliani: Optimalisasi Peran Pemerintah dan DPR RI dalam Meningkatkan Market Share Lembaga Keungan Syariah di Indonesia
4.
Risiko Investasi Sektor Rill = Masih Bertumpu Pada Masalah Inefisiensi
Birokrasi
Aviliani: Optimalisasi Peran Pemerintah dan DPR RI dalam Meningkatkan Market Share Lembaga Keungan Syariah di Indonesia
5.
Margin terkait dengan Inflasi : Struktur Inflasi di Indonesia
Sumbangan inflasi bahan makanan setiap tahunnya
mencapai 34, 71 persen terhadap inflasi secara
umum. Pada tempat kedua disumbang oleh inflasi
perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar rata-rata
21,25 persen. Jenis inflasi ini termasuk dalam barangbarang yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah
(administered price). Inflasi tertinggi lainnya berada
pada sektor makanan jadi, minuman, rokok, dan
tembakau, berkontribusi rata-rata 20,21 persen per
tahun.
Aviliani: Optimalisasi Peran Pemerintah dan DPR RI dalam Meningkatkan Market Share Lembaga Keungan Syariah di Indonesia11
Peranan Institusi Menjinakkan Inflasi
Bank Indonesia
Bulog
Melakukan Studi
tentang faktor
penyebab inflasi
utama di Indonesia
dari sisi penawaran
Dewan Perwakilan
Rakyat/Komisi XI
Kementerian Keuangan
Bank Mandiri
Dengan sumber yang berasal dari penawaran maka peran Bulog harus ditingkatkan. Masalah
Bulog saat ini terkendala utang yang tinggi. Penyelesaiannya bisa dilakukan dengan melibatkan
Dewan Perwakilan Rakyat/DPR terutama Komisi XI. Komisi XI akan memanggil Depkeu agar
memberikan dorongan kepada perbankan (Bank Mandiri) untuk merestrukturisasi utang Bulog.
Aviliani: Optimalisasi Peran Pemerintah dan DPR RI dalam Meningkatkan Market Share Lembaga Keungan Syariah di Indonesia12
6.
Penguatan Peran Pemerintah Melalui Realisasi Belanja = Proyek-proyek infrastruktur
Pascakrisis 1997/98
belum ada perubahan
signifikan dalam
struktur ekonomi
nasional. Dominasi
sektor konsumsi masih
tinggi. Ada sedikit
peningkatan pada
konsumsi pemerintah.
PMTB hanya 22% per
tahun (2003-2010),
turun dari 28%
sebelum krisis. Ekspor
bersih mulai membaik
namun lebih ditopang
oleh kenaikan harga
komoditas
internasional
Prakrisis
Krisis
Pascakrisis
Sumber : Diolah dari BPS, 2011
13
Pertumbuhan Komponen PDB Indonesia Sisi Permintaan
Dari sisi pertumbuhan terlihat jelas
perlambatan yang terjadi setelah
krisis 1997/98. Konsumsi tumbuh
rata-rata 4,87% (2003-2010);
sedangkan prakrisis 9,56% (19911996). Konsumsi RT hanya tumbuh
4,56% (2003-2010) turun dari ratarata 10,53% (1990-2002).
Prakrisis
Krisis
Pascakrisis
Pertumbuhan PMTB menurun
menjadi rata-rata 8,74% per tahun
sedangkan pada ekspor dan impor
mengalami kondisi yang sama,
hanya tumbuh masing-masing
tumbuh 8,98% dan 10,63% per
tahun selama 2003-2010
Sumber : Diolah dari BPS, 2011
14
7.
Peluang Investasi = Potensi Ekonomi Daerah
Aviliani: Optimalisasi Peran Pemerintah dan DPR RI dalam Meningkatkan Market Share Lembaga Keungan Syariah di Indonesia
Sekian dan Terima Kasih
Aviliani: Optimalisasi Peran Pemerintah dan DPR RI dalam Meningkatkan Market Share Lembaga Keungan Syariah di Indonesia