Transcript Sekda Pekalongan

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN
PENGARUSUTAMAAN PROGRAM PAMSIMAS
DI DAERAH DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Disampaikan oleh Ir. H. SUSIYANTO, MM.
(Sekretaris Daerah Kab. Pekalongan )
Yogyakarta, 4 November 2014
VISI DAN MISI
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN
TAHUN 2011 - 2016
Visi Kabupaten Pekalongan
Tahun 2011 - 2016
“Terwujudnya Masyarakat
Kabupaten Pekalongan yang
Sejahtera dan Bermartabat
Berbasis pada Kearifan Lokal”
3
MISI
1. Mewujudkan
pemerintahan yang
bersih dan baik
4. Fasilitasi pembangunan
ekonomi kerakyatan
berbasis pada UMKM,
pertanian, peternakan
dan perikanan
2. Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berbasis pada
pemerataan
wilayah dan
berwawasan
lingkungan
5. Mendorong iklim
investasi yang berbasis
potensi dan budaya
daerah
6. Mewujudkan rasa
aman dan adil pada
masyarakat
3. Memantapkan
kondisi sosial budaya
yang berbasis
kearifan lokal
4
7. Meningkatkan
partisipasi aktif
masyarakat dalam
pembangunan
Misi 2: Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang
berbasis pada pemerataan wilayah dan
berwawasan lingkungan.

Tujuan :
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur secara merata dalam rangka mendukung
pertumbuhan ekonomi.

Sasaran :

Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perhubungan dan transportasi.

Meningkatnya kualitas sarana dan prasana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

Meningkatnya pemerataan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan beserta sarana
pelengkap sampai ke pelosok desa.

Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan
produktivitas pertanian.

Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana, prasarana air bersih, sanitasi, dan
utilitas lingkungan permukiman sampai ke pelosok desa.

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup termasuk sanitasi lingkungan
permukiman.
5
Misi 7: Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam
pembangunan

Tujuan :
Membuka dan mengembangkan peran serta masyarakat secara aktif
dalam bidang politik, pembangunan ekonomi, sosial maupun
budaya.

Sasaran :
 Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam
pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
 Meningkatnya partisipasi politik masyarakat.
 Terciptanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat
untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi, sosial dan
budaya.
 Meningkatnya peran pihak swasta untuk membantu memecahkan
permasalahan pembangunan.
6
7
LATAR BELAKANG PROGRAM
Agenda Internasional Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
• Millennium Development Goals (Tujuan Pembangunan Millennium)
– Tujuan 7 Target 7C yaitu menurunkan proporsi penduduk tanpa akses
terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas
sanitasi dasar sebesar separuhnya dari target yang harus dicapai pada th
2015
Status Kab. Pekalongan dalam upaya pencapaian MDGs 2015
Indikator
Existing 2013
Target 2015
Proporsi populasi dengan akses terhadap
sumber air minum aman**
78,84 %
78,74 %
Proporsi populasi dengan akses terhadap
sarana sanitasi dasar
61,82 %
70,40 %
Sumber: RAD AMPL Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2015
*) Pencapaian menurut perhitungan MDGs
*) yang termasuk sumber air aman: air perpipaan, pompa, sumur terlindungi, mata air terlindungi, air hujan
8
TUJUAN
- Mendukung pencapaian target MDGs dan RPJMN
di sektor air minum dan sanitasi
- Perbaikan akses penduduk terhadap penyedian air
bersih dan pelayanan sanitasi
- Perubahan perilaku hidup bersih dan sehat ke
arah yang lebih baik.
PRINSIP PELAKSANAAN
 Berbasis masyarakat (keterlibatan masyarakat secara aktif menjadi kunci
keberhasilan pemberdayaan)
 Kemitraan
 Partisipatif
 Transparansi (dalam pemilihan masyarakat)
 Tanggap kebutuhan (proaktif)
 Tepat mutu
 Keberpihakan pada masyarakat miskin
 Kesetaraan gender
 Dapat dipertanggungjawabkan
KOMPONEN PROGRAM
 Komponen
pemberdayaan
masyarakat
dan
pengembangan
kelembagaan
 Komponen penyediaan sarana dan parasarana air minum dan sanitasi
 Komponen pengembangan produktifitas masyarakat untuk merasa
memiliki dan mengembangkan secara mandiri.
PROGRAM/KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
a. DAK (Air Minum & Sanitasi) 2005 s/d 2014, sebanyak 117 desa
b. Program PAMSIMAS :
- PAMSIMAS Tahap I (2008 – 2012)  64 desa
 2008 : 9 desa reguler
 2009 : 15 desa reguler
 2010 : 12 desa reguler
 2011 : 13 desa reguler dan 2 desa replikasi
 2012 : 10 desa reguler dan 3 desa replikasi
- PAMSIMAS II (2013 -2015)  35 desa
 2013 : 11 desa APBN dan 2 desa APBD.
 2014 : 8 desa APBN dan 3 desa APBD
 2015 : 8 desa APBN dan rencana 3 desa APBD
c. Penyuluhan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat)
ASPEK LEGALITAS POKJA AMPL-BM
Pembentukan Pokja AMPL BM melalui SK Bupati No : 658 / 228
Tahun 2012
Pokja AMPL terdiri dari unsur SKPD / Instansi / Lembaga yang
terkait, yaitu :
1. Ketua
BAPPEDA
2. Sekretaris
DPU
3. Anggota
BPMPKB
DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
DINAS PSDA & ESDM
DINAS KESEHATAN
PDAM TIRTA KAJEN
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA
BAGIAN HUKUM SETDA
LP2M STIKES PEKAJANGAN
KOMUNITI FORESTRY KAB PEKALONGAN
PAGUYUBAN MASYARAKAT PESISIR CINTA
LINGKUNGAN
ANGGARAN APBD UNTUK SEKTOR AMPL BM
TAHUN 2011 - 2014
TAHUN
2011
2012
2013
2014
Jumlah
(x Rp
1.000,00)
6.737.429.000
8.075.046.000
10.990.837.000
9.082.404.000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
Anggaran (x Rp
1.000,00)
4,000,000
2,000,000
0
2011
2012
2013
2014
ALOKASI DANA PAMSIMAS I (2008-2012)
Kab
1
Pekalongan
Penunjang/
BOP
TOTAL
2008
2009
2010
2011
2012
Jml
Rp.
Jml
Rp.
Jml
Rp.
Jml
Rp.
Jml
Rp.
Desa
(juta)
Desa
(juta)
Desa
(juta)
Desa
(juta)
Desa
(juta)
9
2,837,650,043
50,000,000
2,887,650,043
15
4,503,950,450
70,000,000
12
3,300,000,000
95,000,000
4,573,950,450
APBN ( Fisik )
APBD ( Fisik )
Swadaya Masyarakat
Penunjang / BOP
TOTAL
3,395,000,000
:
:
:
:
:
15
4,158,215,000
258,000,000
4,416,215,000
Rp. 11.357.500.000
Rp. 3.262.500.000
Rp. 3.754.820.493
Rp.
673.000.000
Rp. 19.047.820.493
13
3,575,000,000
200,000,000
3,775,000,000
PENDANAAN PAMSIMAS I
SUMBER
DANA
Jumlah
APBN
APBD
SWADAYA MASY
11.357.500.000
3.935.500.000
3.754.820.493
APBN
APBD
SWADAYA MASY
Kab
Pekalongan
Penunjang/BOP
1
2013
2014
Jmlh
Rp.
Jmlh
Rp.
Desa
(juta)
Desa
(juta)
13
TOTAL
APBN ( Fisik )
APBD ( Fisik )
Swadaya Masyarakat
Penunjang / BOP
TOTAL
3,575,000,000
220,000,000
11
3,795,000000
:
:
:
:
:
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
3,025,000,000
225,000,000
3,250,000,000
4.180.000.000
1.100.000.000
1.320.000.000
445.000.000
7.045.000.000
PENDANAAN PAMSIMAS II
SUMBER
DANA
Jumlah
APBN
APBD
SWADAYA MASY
4.180.000.000
1.545.000.000
1.320.000.000
APBN
APBD
SWADAYA MASY
Kab
PAMSIMAS I
PAMSIMAS II
Jumlah
Jmlh
Rp.
Jmlh
Rp.
Jmlh
Rp.
Desa
(juta)
Desa
(juta)
Desa
(juta)
18,374,815,493
673,000,000
24
6,600,000,000
445,000,000
88
24,974,815,493
1.118.000.000
1
Pekalongan
Penunjang/
BOP
TOTAL
64
19,047,820,493
APBN ( Fisik )
APBD ( Fisik )
Swadaya Masyarakat
Penunjang / BOP
TOTAL
7,045,000,000
:
:
:
:
:
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
26,092,820,493
15.537.500.000
4.362.500.000
5.074.820.493
1.118.000.000
26.092.820.493
TOTAL PENDANAAN PAMSIMAS I & II
SUMBER
DANA
Jumlah
APBN
APBD
SWADAYA MASY
15.537.500.000
5.480.500.000
5.074.820.493
APBN
APBD
SWADAYA MASY
PEMANFAAT PROGRAM PAMSIMAS
TAHUN PELAKSANAAN
JUMLAH PENDUDUK
YANG DILAYANI (JIWA)
2008
14,413
2009
27,263
2010
23,110
2011
26,094
2012
16,767
2013
16,982
2014
11,221
TOTAL
Keterangan
Terlaksana dan sarana yang
terbangun berfungsi dengan baik
Terlaksana dan sarana yang
terbangun berfungsi dengan baik
Terlaksana dan sarana yang
terbangun berfungsi dengan baik
Terlaksana dan sarana yang
terbangun berfungsi dengan baik
Terlaksana dan sarana yang
terbangun berfungsi dengan baik
Terlaksana dan sarana yang
terbangun berfungsi dengan baik
Sedang dalam tahap pelaksanaan
135,850
Program Pamsimas telah dapat melayani 15, 78 % penduduk, dari total 78,84 %
penduduk yang terlayani oleh air minum yang layak di Kab. Pekalongan
KEBERFUNGSIAN SPAM
TAHUN
PELAKSANAAN
2008
2009
2010
2011
2012
TOTAL
JML DESA
9
15
12
15
13
64
KONDISI SAM
TIDAK
BERFUNGSI
0
0
0
0
0
0
KONDISI SAM
BERFUNGSI
SEBAGIAN
1
1
0
0
0
2
KONDISI SAM
BERFUNGSI BAIK
8
14
12
15
13
62
KEBERFUNGSIAN SPAM
TAHUN
PELAKSANAAN
2008
2009
2010
2011
2012
TOTAL
JML DESA
9
15
12
15
13
64
IURAN < BIAYA
TIDAK ADA IURAN
O&P
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
IURAN > BIAYA O&P
IURAN > BIAYA O&P,
PENGEMBANGAN DAN
RECOVERY
5
8
2
5
5
25
4
7
10
10
7
38
TANTANGAN PEMBANGUNAN AMPL
Permasalahan di Sektor Air Minum
1.
2.
3.
4.
Permasalahan di Sektor Penyehatan
Lingkungan
Belum semua penduduk
1.
Masih banyak masyarakat
terlayani air bersih yang
yang belum terakses
layak
terhadap sanitasi dasar
seperti: jamban, saluran
Sumber – sumber air di
limbah, CTPS
daerah atas belum
dimanfaatkan secara
2.
Masih relatif rendahnya
optimal.
PHBS masyarakat dan belum
terwujudnya Stop BABS di
Muncul kecenderungan mata
semua wilayah
air mengalami kekeringan
pada saat musim kemarau.
Keberlanjutan sarana
prasarana air minum yang
telah terbangun belum 100
% (pengoptimalan peran
Kelompok PSAB, iuran,
pembinaan oleh SKPD, dll)
PELUANG PEMBANGUNAN AMPL
• Sumber daya air yang masih potensial di
Kabupaten Pekalongan.
• Kesadaran masyarakat terhadap PHBS yang
masih dapat untuk ditingkatkan
• Adanya dukungan dari lesgilatif dan eksekutif
tentang AMPL
• Tersedianya dokumen Rencana Aksi Daerah
AMPL 2011 – 2015 sebagai acuan bagi
pembangunan AMPL di Kab Pekalongan
• Ikut serta dalam Program PPSP untuk
penanganan AMPL, khususnya sanitasi
STRATEGI PEMBANGUNAN AMPL
di KABUPATEN PEKALONGAN
A. HAL-HAL YANG PERLU DISIKAPI
• Upaya pemenuhan layanan AMPL-BM melalui pembinaan dan
pelaksanan pembangunan yang menjamin terjadinya keberlajutan .
• Sinergi antar pihak dalam rangka mendukung keberhasilan
program AMPL-BM.
• Merubah paradigma pembangunan dari berbasis target (masyarakat
sebagai objek) ke berbasis proses (masyarakat sebagai subjek).
B. CARA YANG DITEMPUH
Operasionalisasi kebijakan nasional AMPL-BM sejak tahun 2005
dengan cara :
Memetakan isu dan permasalahan .
Identifikasi desa-desa yang memiliki permasalahan AMPL-BM .
Implementasi pembangunan AMPL-BM melalui DAK ( APBN ), dana
APBD, swadaya masyarakat dan sumber – sumber lain .
C. UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.Sosialisasi kebijakan pembangunan AMPL-BM ke segenap stakeholder.
2.Pelatihan kegiatan kapasitas kelembagaan masyarakat pengelola .
3.Memacu peran serta masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
sampai dengan operasional pemeliharaan .
4.Pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
5.Penerapan sistem reward terhadap hasil pengelolaan AMPL-BM
program kegiatan (Hibah Insentif Desa, Hibah Insentif Kabupaten).
D. PROSES KEGIATAN di SEKTOR AMPL-BM
1. PERENCANAAN YG TEPAT SASARAN
Pemilihan Lokasi berdasarkan:
 Koordinasi internal dilakukan dengan baik dan berkesinambungan.
 Survey awal calon lokasi program
 Penentuan lokasi.
2.
PELAKSANAAN
 Menyusun jadwal pelaksanaan pembangunan
 Pembangunan dilakukan dengan melibatkan masyarakat desa
(LKM = Lembaga Keswadayaan Masyarakat) selaku pelaksana
pembangunan yang berbadan hukum.
 Pembentukan Tim pengelola air dari masyarakat sekitar yang
menggunakan fasilitas air bersih (BPSPAMS, OMSAM dan
KP2AM).
 Koordinasi tetap dilakukan antar intern tim koordinasi kab,
fasilitator serta masyarakat desa.
3.
MONITORING DAN EVALUASI
 Tim Pokja AMPL melakukan monitoring dan pembinaan
kepada desa-desa penerima bantuan sektor AMPL.
 Bersama Tim Pengelola melakukan evaluasi menyeluruh.
UPAYA PEMKAB DALAM PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN DI
SEKTOR AMPL
1. Melalui koordinasi dan konsultasi kepada level pengambilan
kebijakan daerah .
(Bupati, DPRD, dan pimpinan SKPD)
2. Bermitra dengan DPRD untuk duduk bersama
agar mendapat dukungan politik dalam penganggaran dan
pelaksanaan AMPL- BM .
3. Peningkatan penyediaan alokasi dana sektor AMPL, melalui
sharing dana (DDUB).
4. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu
sumber dana dalam pelaksanaan pembangunan AMPL-BM .
5. Menjadikan AMPL-BM sebagai prioritas pembangunan dengan
pendekatan berbasis masyarakat.
6. Menyusun RAD AMPL sebagai acuan dalam pembangunan sektor
AMPL tahun 2011 – 2015
7. Menyusun BPS, SSK dan MPS dalam Program PPSP
8. Adanya Kegiatan Penunjang Koordinasi Program AMPL BM
KEBERHASILAN PROGRAM AMPL-BM
DI KABUPATEN PEKALONGAN
1. Organisasi masyarakat pengelola sarana air bersih dan sanitasi
telah dibentuk di setiap desa penerima bantuan sarana &
prasarana air bersih maupun sanitasi dan telah menjalankan
fungsinya dengan baik.
2. Koordinasi intern antar tim pengelola Kabupaten, fasilitator serta
pengelola dan warga masyarakat di desa dilakukan
berkesinambungan.
3. Warga masyarakat telah merasakan manfaat yang diterima
melalui program di bidang AMPL, yaitu tersedianya air bersih dan
sanitasi yang layak
4. Bertambahnya kas desa yang didapatkan dari pengelolaan air
bersih melalui manajemen yang baik.
5.
Desa Randumuktiwaren, Kec. Bojong sebagai salah satu desa
terbaik dalam pengelolaan PAMSIMAS di tingkat Nasional pada tahun
2009
- Program PAMSIMAS
: Tahun 2008
- Hibah Insentif Desa (HID)
: Tahun 2010
- Jumlah Sambungan Rumah (SR)
: 247 SR
- Kran Umum (KU)
:
9 buah
- Jumlah jiwa yg terlayani (Okt 2014) : 2.260 jiwa ( (59 %)
- Tempat cuci tangan yg dibangun
: 15 unit di 4 SD
- Tarif per m3
: Rp 1.000,00 – Rp 2.500,00
- Biaya penyambungan
: Rp 1.000.000,00 / SR
- Saldo (Okt 2014)
: Rp 157.000.000,00
6.
7.
8.
Adanya desa yang memperoleh Hibah Insentif Desa (HID) PAMSIMAS,
yaitu:
- Tahun 2010 :
8 desa
- Tahun 2013 :
3 desa
- Tahun 2014 :
4 desa
Terbentuknya Tim Pembina BPSPAMS
Terbentuknya Asosiasi BPSPAMS Kabupaten Pekalongan
KESIMPULAN
 Pamsimas
merupakan program nasional yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian target Millennium Development Goals sektor Air
Minum dan Sanitasi
 Pamsimas memberikan dukungan yang besar untuk peningkatan
cakupan akses air minum perdesaan dengan pendekatan berbasis
masyarakat.
 Berdasarkan data BPS jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan adalah
861.082 jiwa.
 Sampai dengan tahun 2014 Pamsimas Kabupaten Pekalongan telah
melayani 135.850 jiwa penduduk, hal ini sama dengan 15,78 % dari
jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan yang telah terlayani air minum
layak.