Transcript Model_BAC_dalam_Reformasi_Birokrasi.ppt

Akuntabilitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Efisiensi dan Efektifitas
Belanja Aparatur serta
Optimalisasi Belanja
Publik
Objectives
Pelayanan Publik
1. Pakta Integritas
2. Penyusunan
instrumen
pengukuran kinerja
3. Formulasi reward proporsional
4. Penegakan disiplin aparatur
5. Penyusunan pola karier (talent
mapping)
1. Evaluasi dan penataan produk
hukum
daerah
bidang
kelembagaan
2. Evaluasi dan penataan produk
hukum
daerah
bidang
ketatalaksanaan
3. Evaluasi dan penataan produk
hukum
daerah
dalam
penyelenggaraan kewenangan
Sumber Daya Manusia
Kewenangan
Keuangan
Kompetensi dan Komitmen Sumber
Daya Aparatur
Kewenangan berbasis potensi
daerah
Ketepatan Alokasi pembiayaan program
pembangunan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sarana dan Prasarana Pendukung
Perbaikan administrasi
Sertifikasi ISO 9001:2000
Pengembangan teknologi informasi
Penerapan pola satu pintu (OSS)
Penyusunan SOP
Pengukuran indeks kepuasan
Penanganan pengaduan masyarakat
Intangible
Asset
Regulasi
Tangible
Asset
Reward & Punishment
Strategy and
Policy
Prespektif
Internal
Prespektif
Keuangan Daerah
Aparatur yg Amanah
Capacity Building
Prespektif
Pembelajaran dan
Pertumbuhan
Pelayanan
Cepat,Tepat,
Terjangkau,
Transparan dan
Kepastian Hukum
Goals
Prespektif
Stakeholder
FOKUS STRATEGI PENATAAN KELEMBAGAAN – MODEL BALANCE SCORE CARD
FOKUS STRATEGI REFORMASI BIDANG REGULASI PERIZINAN – MODEL BSC
Objectives
Prespektif
Internal
PRODUK HUKUM :
- Mengatur
- Mengayomi
- HAM
TRANSPARANSI &
AKUNTABEL
REGULASI PERIJINAN
-
adanya kejelasan definisi operasional
perijinan.
Peraturan tidak tumpang tindih.
Jelas Obyek pengaturannya.
Adanya Juklak dan Juknik yang jelas.
SISDUR TATALAKSANA
- Adanya pemahaman aturan di
masyarakat.
- Penegakkan
sanksi
yang
konsisten.
-
Jelasnya mekanisme penyusunan
produk hukum pada setiap SKPD
sesuai dengan kewenangan
dan tupoksi.
Sarana dan Prasarana Pendukung
Tersedianya sistem informasi
yang cepat, tepat dan
akurat.
Intangible
Asset
- Tersedianya SDM yang berkualitas, yang
memenuhi teknis legal draft dari setiap SKPD;
- Adanya role perseption yang optimal dari
aparatur;
- Tersedianya SDM penegakan hukum.
Sistem Informasi
Tangible
Asset
Organisasi
-
Tersedianya sisdur pelaksanaan produk hukum yang
jelas.
Tersedianya sisdur penegakkan/ sanksi yang jelas.
Capacity Building
Sumber Daya Manusia
KEPATUHAN MASYARAKAT
Strategy and
Policy
Prespektif
Pembelajaran dan
Pertumbuhan
PELAYANAN CEPAT,
AKURAT,
TERJANGKAU,
KEPASTIAN HUKUM
KONDUSIF
dalam berusaha
tenang dan lancar
Goals
Prespektif
Prespektif
Keuangan Daerah Stakeholder
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
FOKUS STRATEGI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH – MODEL BSC
Pelayanan Prima
OPTIMALISASI PAD
1.
2.
3.
4.
5.
Intensifikasi & Ekstensifikasi
Penyesuaian Tarif
Penyesuaian jenis pungutan
Koordinasi antar unit kerja
Transparansi tarif dan perhitungan
pajak dan retribusi
Peningkatan Kepatuhan
Pelayanan Pajak dan Retribusi
1. Penyuluhan
2. Pembukuan & pencatatan
3. Pemeriksaan
kelayakan
pembayaran pajak
4. Kelengkapan persyaratan
5. Pemberdayaan masyarakat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Perbaikan administrasi
Manajemen Pemeriksaan
Manajemen Penyidikan
Manajemen Pelayanan
Sistem informasi
Pelayanan secara online
Teknologi Informasi
Kompetensi Sumber Daya Manusia
Organisasi dan Sistem
Administrasi Modern
Sistem Informasi Manajeman
Yang terintegrasi
Tangible Intangible
Asset
Asset
Organisasi
Capacity Building
Sumber Daya Manusia
Sarana dan Prasarana Pendukung
Strategy and
Policy
Prespektif
Internal
Kebijakan PAD
Prespektif
Pembelajaran dan
Pertumbuhan
Objectives
Prespektif
Keuangan Daerah
Kesadaran Masy
Goals
Prespektif
Stakeholder
Kesadaran WP/WR
Citra Pelayanan Publik
Optimalisasi Pelayanan
G2B, G2C,G2G,G2E
Transparansi
Akuntabilitas
Strategi e-Government
1. Teknologi yang berbasis sumber daya (Resource
Base)
2. Integrasi Tindakan Sistem
3. Menggunakan
Pendekatan
Riset
IntegrasiPengembangan
4. Menyesuaian dengan kondisi user
Infrastruktur informasi
Sistem Aplikasi
Kandungan Informasi
Pengembangan SDM dan Kelembagaan
Pengembangan Regulasi dan Standardisasi
Kompetensi SDM dalam bidang Teknologi
Informasi
•
•
Infrastruktur
Aplikasi/Aplikasi
Organisasi
Organisasi yang terkoordinasi dengan
pihak internal dan eksternal dalam
bidant IT (e-Government)
Sarana dan Prasarana Pendukung
Tangible Intangible
Asset
Asset
Teknologi Informasi
Capacity Building
Sumber Daya Manusia
1.
2.
3.
4.
5.
Strategy and
Policy
Prespektif
Internal
Objectives
Optimalisasi Manfaat
Ekonomis
(Assets Awareness)
Kebijakan e-Gorvernment
Prespektif
Pembelajaran dan
Pertumbuhan
Goals
Prespektif
Keuangan Daerah
Prespektif
Stakeholder
FOKUS STRATEGI REFORMASI BIDANG E-GOVERNMENT – MODEL BSC
KEMUDAHAN INVESTASI
Objectives
Prespektif
Internal
CEPAT,
AKURAT,
TERJANGKAU,
KEPASTIAN HUKUM
BERORIENTASI
PENGEMBANGAN
INVESTASI
1. Intensifikasi
&
Ekstensifikasi
pendapatan Non Perijian
2. Kebijakan
fiskal
penghapusan
dan/atau perubahan biaya perijinan
tertentu
3. Tariff Bundling
1. Peningkatan
pemahaman
masyarakat terhadap peraturan
perijinan
2.Tindakan tegas atas pelanggaran
perijinan
3. Transparansi informasi RDTR
1. Pendelagasian wewenang
2. Penyusunan standar
3. Pengukuran indeks kepuasan
masyarakat (IKM)
4. Sustainable
Sumber Daya Manusia
Organisasi
Teknologi Informasi
Kewenagan,kedudukan
tugas fungsidan dan
struktur ideal
Sistem Informasi
Manajeman
Yang terintegrasi
Profesional ditunjang
pemberian reward dan
punishment proporsional
Sarana dan Prasarana Pendukung
Intangible
Asset
KEBIJAKAN PROSEDUR
Tangible
Asset
KEPATUHAN MASYARAKAT
Capacity Building
KEBIJAKAN PAD
Strategy and
Policy
Prespektif
Pembelajaran dan
Pertumbuhan
GOOD GOVERNANCE
Goals
Prespektif
Prespektif
Keuangan Daerah Stakeholder
FOKUS STRATEGI PELAYANAN SATU PINTU – MODEL BSC
Pertumbuhan
Invest. yang kontnu
Regulasi & Deregulasi
1. Kebijakan Kelembagaan
2. Kebijakan Sosial Politik
3. Kebijakan Ekonomi Daerah
4. Kebijakan Tenaga Kerja
5. Kebijakan Infrastruktur Fisik
1. Evaluasi Peraturan Daerah yang
berkaitan dengan investasi
2. Evaluasi sistem & prosedur investasi
3. Evaluasi Pemberdayaan Aset Daerah
4. Evaluasi Pemberdayaan masyarakat di
bidang investasi
5. Evaluasi tarif retribusi
Sumber Daya Manusia
Kompetensi dan komitmen Sumber Daya
Aparatur terhadap investasi di Kota
Bandung
Organisasi
Kewenangan daerah, Organisasi yang
Ramping dan Responsif dan Sistem
Administrasi Modern
Sarana dan Prasarana Pendukung
Pelayanan Investasi
1. Pelayanan satu Pintu
2. Mekanisme Pelayanan
3. ISO 9000 pada pelayanan investasi
4. Pelayanan secara online
5. Penanganan keluhan masyarakat
Teknologi Informasi
Sistem Informasi Manajemen yang
Handal dan Terintegrasi
Capacity Building
Kebijakan Investasi
Objectives
Sistem Ekonomi
Kota yang Kokoh
Strategy and policy
Perspektif Internal
Perspektif
Pembelajaran dan
Pertumbuhan
Lapangan Kerja
Tangibl
Intangible
e
Assets
Assets
Partisipasi Masyarakat,
Lingkungan Kota yang
Aman & Nyaman
Goals
Pelayanan Prima dan Akuntabilitas
Penyelenggaraan Pemerintahan
Perspektif
Keuangan Daerah
Perspektif
Stakeholder
FOKUS STRATEGI PENINGKATAN INVESTASI - MODEL BSC