Transcript Document 9653759

Mata kuliah
Tahun
: F0442 - Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
: 2010
Penagihan Pajak dan
Pelaksanaan Penagihan
Pertemuan 5
Tujuan Pembahasan
Diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan pengertian
penagihan pajak dan menerapkan proses pelaksanaan
penagihan pajak.
Bina Nusantara University
Outline Materi
• Dasar Hukum:
- UU No 19/ th 1997, jo UU no 19/th 2000
• Pengertian penagihan
• Dasar Penagihan
• Kronologis Penagihan Pajak
• Hak Mendahulu
• Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus
• Pencegahan dan Penyanderaan
• Angsuran dan Penundaan Pembayaran Utang Pajak
• Penghapusan Piutang Pajak
• Daluwarsa Hak Penagihan dan Tertangguhnya Hak Penagihan
Bina Nusantara University
4
Dasar Penagihan Pajak
• Dasar Hukum
UU No. 19 Tahun Tahun 1997 jo. UU No. 19 Tahun 2000
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
• Dasar Penagihan Pajak
– STP
– SKPKB
– SKPKBT
– Surat Keputusan Pembetulan
– Surat Keputusan Keberatan
Mengakibatkan pajak bertambah
– Putusan Banding
Bina Nusantara University
5
Pengertian Penagihan Pajak
 Pasal 1 ayat 9 UU PPSP Tahun 2000
Penagihan Pajak adalah:
“Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak
dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan
seketika dan sekaligus, membertitahukan Surat Paksa, mengusulkan
pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan,
menjual barang yang telah disita”
 Serangkaian Tindakan
“Urut-urutan tindakan yang harus dijalankan dengan tidak saling
melewati satu kegiatan dengan kegiatan lain”
 Penanggung Pajak
“Orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran
pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban
wajib pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan”
 Utang Pajak
“Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa
bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak
atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”
6
Kronologis tindakan penagihan pajak
1.
2.
3.
4.
5.
Surat Teguran
(7 hari setelah jatuh tempo pembayaran )
Surat Paksa (SP)
(21 hari setelah Surat Teguran )
Penyitaan (Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,
SPMP)
( 2 kali 24 jam setelah Surat Paksa )
Pengumuman Lelang
(14 hari setelah Penyitaan )
Lelang
(14 hari setelah pengumuman lelang di mass media )
Bina Nusantara University
7
Alur Prosedur Penagihan Pajak
 UTANG PJK
& BIAYA PNG
PENCABUTAN
SITA`
1 bulan
7 hari
KETETAPAN
PAJAK
2X24
jam
21
hari
Surat
Paksa
ST/
PERINGATAN
Jatuh
tempo


Surat
Perintah
Penagihan
Seketika dan
Sekaligus
PENGUMUMAN
PENUNGGAK
PAJAK DI
MEDIA MASSA
PEMBLOKIRAN

 PUTUSAN
PENGADILAN
LUNAS
SPMP/
PENYITAAN
PARATE EXECUTIE
DIBERITAHUKAN
OLEH JURUSITA
PAJAK
DIBUAT BAP SP
14 HARI TDK
LUNAS
PENGUMUMAN
LELANG
14 hari
PELAKSANAAN
LELANG
PENCEGAHAN
PENYANDERAAN
SYARAT:
 UTANG PAJAK ≥ Rp100 jt
 DIRAGUKAN ITIKAD BAIK
JANGKA WAKTU:
6 BLN DPT DIPERPANJANG
MAX 6 BLN
AKIBAT:
UTANG PJK TDK HAPUS &
PNG TETAP DILAKSANAKAN
* KEP / IJIN MENKEU
8
Hak Mendahulu
• Hak mendahulu pajak (hak istimewa atau preferen)
diatur dalam Pasal 21 UU KUP: Negara mempunyai hak
mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik
Penanggung Pajak.
• Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak
mendahulu lainnya, kecuali terhadap:
– Biaya perkara
– Biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang
dimaksud
– Biaya lelang
Bina Nusantara University
9
Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus
Yaitu tindakan penagihan yang dilakukan tanpa
menunggu jatuh tempo pembayaran. Dilakukan dalam
hal:
– Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamalamanya
– Penanggung pajak menghentikan atau secara nyata
mengecilkan kegiatan perusahaannya atau memindahtangankan
barang bergerak/barang tidak bergerak yang dimilikinya
– Badan usaha akan dibubarkan oleh negara
– Pembubaran badan atau niat untuk membubarkannya,
pernyataan pailit, begitu pula dalam hal terjadi penyitaan atas
barang bergerak atau tidak bergerak milik penanggung pajak.
Bina Nusantara University
10
Pencegahan dan Penyanderaan
• Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara
terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah
negara RI berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Pencegahan dilakukan apabila memenuhi syarat:
– Syarat kuantitatif:
Apabila penanggung pajak mempunyai utang pajak
sekurang-kurangnya 100 juta rupiah
– Syarat kualitatif:
Apabila diragukan itikad baik penanggung pajak yang
bersangkutan dalam melunasi utang pajaknya.
Bina Nusantara University
11
Pencegahan dan Penyanderaan
• Penyanderaan adalah pengekangan untuk sementara waktu
kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di
tempat tertentu. Penyanderaan dilakukan apabila memenuhi
syarat:
– Syarat kuantitatif:
Apabila penanggung pajak mempunyai utang pajak
sekurang-kurangnya 100 juta rupiah
– Syarat kualitatif:
Apabila diragukan itikad baik penanggung pajak yang
bersangkutan dalam melunasi utang pajaknya. Misalnya,
Penanggung Pajak menyembunyikan harta kekayaannya
sehingga tidak cukup untuk dijadikan jaminan pelunasan
hutang pajak.
Bina Nusantara University
12
Angsuran dan penundaan pembayaran
utang pajak
•
•
•
Wajib Pajak yang mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar
kekuasaannya (force majeur), dapat mengajukan permohonan
mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
Syarat mengajukan permohonan mengangsur atau menunda
pembayaran pajak :
1. Permohonan diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran.
2. Menyebutkan alasan dan jumlah pembayaran yang diangsur/
ditunda.
3. Bersedia memberikan jaminan (garansi).
Keputusan atas permohonan angsuran Wajib Pajak :
1. Menerima seluruhnya.
2. Menerima sebagian.
3. Menolak permohonan Wajib Pajak.
Bina Nusantara University
13
Penghapusan piutang pajak.
• Pada prinsipnya piutang pajak dihapuskan karena tidak dapat
ditagih lagi.
• Alasan penghapusan piutang pajak :
– Wajib Pajak telah meninggal dunia.
– Ahli waris tidak dapat ditemukan lagi.
– Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi.
– Hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa.
– Sebab lain.
• Prosesnya dilakukan dengan Penelitian Setempat (Penset)
dan atau Penelitian Administrasi.
Bina Nusantara University
14
Daluwarsa Penagihan
• Daluwarsa penagihan pajak 5 tahun dihitung sejak STP dan SKP
diterbitkan.
• Dalam hal WP mengajukan permohonan pembetulan, keberatan,
banding atau Peninjauan Kembali, daluwarsa penagihan pajak lima
tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau
Putusan Peninjauan kembali.
• Daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila:
–
–
–
–
Diterbitkan Surat Paksa
Ada pengakuan utang dari WP baik langsung atau tdk lgs
Diterbitkan SKPKB, SKPKBT
Dilakukan penyidikan tindak pidana perpajakan