Transcript Document 9653751

Mata kuliah
Tahun
: F0442 - Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
: 2010
Kewajiban Wajib Pajak (NPWP, NPPKP, SPT
dan Cara Pembayaran)
Pertemuan 3
Tujuan Pembahasan
Diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan dan
menerapkan kewajiban perpajakan WP seperti memiliki
NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP, juga melaporkan
pajak dengan SPT dan membayar pajak yang terutang.
Bina Nusantara University
Outline Materi
1. Mendaftarkan diri ke DJP, WP peroleh NPWP
2. Melaporkan Usaha ke DJP, WP peroleh NPPKP
3. Membuat pembukuan/pencatatan atas transaksi WP:
- Laporan Keuangan (Neraca, R/L dll)
4. Menghitung besarnya pajak yang terhutang
5. Mengisi dan menyampaikan SPT (masa & tahunan) tentang
kewajiban perpajakannya ke DJP
6. Menyetor ke Kas Negara
7. Sanksi tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan tsb: (Tidak
melapor, terlambat atau tidak benar melapor)
8. Pembetulan SPT dll
Bina Nusantara University
4
Kewajiban Mendaftarkan Diri
• Pasal 2 ayat (1)
Setiap WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan
objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor
Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi
tempat tinggal atau tempat kedudukan WP dan kepadanya
diberikan NPWP.
Fungsi NPWP:
1. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan
dalam pengawasan administratif perpajakan.
Bina Nusantara University
5
Kewajiban Melaporkan Usaha
• Pasal 2 ayat (2)
Setiap WP sebagai Pengusaha yang dikenai pajak
berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya, wajib
melaporkan usahanya pada DJP yang wilayah kerjanya
meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha,
dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan
menjadi Pengusaha Kena Pajak.
Fungsi NPPKP:
1. Untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak
2. Untuk pengawasan administratif perpajakan.
3. Untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan
PPnBM
Bina Nusantara University
6
Kewajiban Pembukuan/Pencatatan
• Pasal 28 ayat (1)
Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan
usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan wajib
menyelenggarakan pembukuan.
• WP yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan
pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan, yaitu WP
orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung
penghasilan neto dengan menggunakan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto dan WP orang pribadi
yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas,
Bina Nusantara University
7
Kewajiban Pembukuan/Pencatatan
• Pembukuan dan Pencatatan harus:
– Diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan
kegiatan usaha sebenarnya.
– Diselenggarakan di Indonesia
– Menggunakan huruf latin dan angka Arab
– Menggunakan satuan mata uang rupiah dan mata uang asing
yang diizinkan oleh Menteri Keuangan
– Disusun dalam Bahasa Indonesia atau bahasa asing yang
diizinkan oleh Menteri Keuangan
– Diselenggarakan dengan prinsip taat azas dan dengan dasar
akrual (accrual basis) atau dasar kas (cash basis). Perubahan
atas metode pembukuan atau pencatatan harus mendapat
persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
Bina Nusantara University
8
Kewajiban Pembukuan/Pencatatan
• Pembukuan :
Sekurang-kurangnya terdiri atas
– Catatan mengenai harta, kewajiban, modal (Neraca)
– Penghasilan dan biaya, Penjualan dan Pembelian, sehingga
dapat dihitung besarnya pajak yang terhutang (Rugi Laba).
• Pencatatan:
terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang
peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan
bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang
terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak
dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.
Bina Nusantara University
9
Kewajiban Mengisi dan Menyampaikan SPT
• Pasal 3
Setiap WP wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas
dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka
Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta
menyampaikannya ke kantor DJP tempat WP terdaftar atau
dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Pajak.
Penyampaian SPT dapat dilakukan dengan cara:
1. Langsung
2. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat
3. Cara lain: melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir, atau dengan efiling melalui ASP (Application Service Provider)
Bina Nusantara University
10
Kewajiban Mengisi dan Menyampaikan SPT
• Fungsi SPT bagi WP PPh
Sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan
penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk
melaporkan tentang:
(a) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri
dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam
satu tahun pajak atau bagian tahun pajak
(b) penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek
pajak
(c) harta dan kewajiban
(d) pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan
atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu
Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
Bina Nusantara University
11
Kewajiban Mengisi dan Menyampaikan SPT
• Fungsi SPT bagi PKP
Sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan
penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang
dan untuk melaporkan tentang:
(a) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
(b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri
oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam
satu Masa Pajak, sesai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
• Fungsi SPT bagi Pemotong atau Pemungut Pajak
sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak
yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.
Bina Nusantara University
12
Kewajiban Menyetor ke Kas Negara
• Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang
terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke
kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menkeu.
• Fungsi SSP:
– Sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah
disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran
yang berwenang atau apabila telah mendapatkan
validasi.
Bina Nusantara University
13
Sanksi Tidak Memenuhi Kewajiban
• Keterlambatan pembayaran dan penyetoran pajak
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan
bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.
• WP dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau
menyalahgunakan atau menggunakan hak tanpa NPWP,
Pengukuhan PKP, sehingga dapat menimbulkan
kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan
pidana penjara paling singkat 6 bulan, dan paling lama 6
tahun, dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak
terutang yang tidak atau kurang dibayar.
Bina Nusantara University
14
Sanksi Tidak Memenuhi Kewajiban
• Keterlambatan pembayaran dan penyetoran pajak
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan
bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.
• Bagi WP dg sengaja tidak mendaftarkan diri, atau
menyalahgunakan NPWP, pengukuhan PKP, sehingga
dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara,
diancam dg pidana penjara paling singkat 6 bulan dan
paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali
jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang
dibayar.
Bina Nusantara University
15
Sanksi Tidak Memenuhi Kewajiban
•
Pasal 39: Setiap orang dengan sengaja melakukan lagi tindak pidana
perpajakan
– tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan hak
tanpa NPWP dan Nomor Pengukuhan PKP
– Tidak menyampaikan SPT,
– Menyampaikan SPT yang isinya tidak benar, atau tidak lengkap,
– Menolak dilakukan pemeriksaan,
– Memerhatikan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yg palsu atau
dipalsukan seolah-olah benar
– Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak
memperlihatkan atau tuidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen
lainnya, dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam
dengan pidana penjara paling lama 6 tahun, dan denda paling tinggi 4 kali jumlah
pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
Bina Nusantara University
16
Pembetulan SPT
• Apabila dalam pengisian SPT terdapat kekeliruan, WP
atas kemauan sendiri dapat melakukan pembertulan,
sepanjang DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan.
• Untuk SPT yang menyatakan Rugi atau Lebih Bayar,
pembetulan SPT disampaikan paling lama 2 tahun
sebelum daluwarsa penetapan.
• Kekurangan pembayaran pajak akibat pembetulan SPT
atas kemauan sendiri dikenai sanksi administrasi berupa
bunga 2% per bulan.
• Tata cara pembetulan SPT yang telah disampaikan yaitu
dengan menyampaikan pernyataan tertulis pada tempat
yg telah disediakan dalam SPT.
Bina Nusantara University
17