Transcript Pertemuan 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Matakuliah

Matakuliah
Tahun
Versi
: A0572/ Perpajakan
: 2005
: Revisi 1
Pertemuan 1
DASAR-DASAR
PERPAJAKAN
1
Learning Outcomes
Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa
akan mampu :
• Mengidentifikasikan dasar-dasar
perpajakan
2
Outline Materi
•
•
•
•
•
•
•
•
Definisi dan Unsur Pajak
Fungsi Pajak
Syarat Pemungutan Pajak
Jenis-Jenis Pajak
Fungsi dan Sistem Pengenaan Pajak
Tata Cara Pemungutan
Reformasi Perpajakan di Indonesia
Pungutan di Indonesia
3
PUNGUTAN DI INDONESIA
•
Pajak.
–
Pajak Pusat: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, Bea Lelang,
Bea Masuk (impor), Bea Masuk Tambahan (impor), Cukai.
–
Pajak Daerah: Pajak Reklame, Pajak Kendaraan Motor, Pajak Hotel dan
Restoran, Pajak Tontonan, Pajak Reklame, BBN Kendaraan Bermotor, dll.
–
Campuran (Pusat+Daerah): Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
•
Retribusi; merupakan pembayaran kpd negara yg dilakukan oleh me-reka yg
menggunakan jasa negara. Contoh: PAM, retribusi pasar, dll.
•
Sumbangan/iuran; menurut Santoso Brotodihardjo,SH. (1982) merupakan
biaya-biaya yang dibayarkan kepada negara untuk prestasi ttt. Prestasi itu tdk
ditujukan kepada seluruh masyarakat, melainkan hanya utk sebagian tertentu
saja.
•
Penerimaan negara bukan pajak (UU No. 20 Tahun 1997); misalnya:
SIM, STNK, lelang, pass kayu, dll.
4
DEFINISI PAJAK
• Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.:
– Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yg dpt dipaksakan) dgn tdk mendapat jasa timbal balik
(kontraprestasi) yg langsung dpt ditunjukkan dan yg digunakan utk
mmbayar pngeluaran umum
• Definisi pajak menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani:
– Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksanakan) terutama
oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dgn tdk
mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dgn
tugas negara menyelengga-rakan pemerintahan.
• Kesimpulan:
1. Iuran rakyat kepada negara.
2. Berdasarkan Undang-Undang.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara (pemerintahan).
5
JENIS-JENIS PAJAK
•
•
•
Dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (Pajak Pusat):
–
Pajak Penghasilan (PPh).
–
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) &Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM)
–
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
–
Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
–
Bea Meterai.
Dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai (Pajak Pusat):
–
Bea Masuk (BM).
–
Bea Masuk Tambahan (BMT).
–
Cukai.
–
Dll.
Dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Pajak Daerah):
–
Pajak Reklame, Pajak Kendaraan Motor, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak
Tontonan, Pajak Reklame, BBN Kendaraan Bermotor, dll.
6
FUNGSI PAJAK
• Fungsi Pajak ada 2, yaitu:
– Fungsi Budgeter (fungsi anggaran) ialah fungsi pajak
disektor publik, merupakan alat atau sumber utk
memasukkan uang dr masyarakat ke Kas Negara
berdasarkan Undang-Undang.
– Fungsi Regulerend (fungsi mengatur) ialah fungsi pajak
yg dipergunakan untuk mengatur atau untuk mencapai
tujuan ttt di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya,
pertahanan dan keamanan. Misalnya dengan mengadakan
perubahan-perubahan tarif, memberikan pengecualian,
keringanan, dll.
7
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK
– Sistem Self Assesment, memberi wewenang kepada
wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan,
membayar dan melaporkan pajak terutang.
– Sistem Official Assesment, memberi wewenang
kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan
besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
– Sistem Withholding, memberi wewenang kepada
pihak ketiga (bukan fiskus, bukan wajib pajak) utk
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib
pajak
8
SUBJEK DAN OBJEK PAJAK
Masyarakat
Subjek Pajak
Wajib Pajak
Utang Pajak
Objek Pajak
•
Subjek Pajak:
– Orang Pribadi.
– Badan.
Yang dikenakan pajak.
•
Objek Pajak; sesuatu yang dikenakan pajak:
– Penghasilan.
– Penyerahan barang dan atau jasa.
– Pengalihan atau perolehan hak atas aktiva.
– Kekayaan tertentu yang dikenakan pajak.
– Dokumen.
9
DASAR HUKUM PAJAK
• Undang Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (2) yang berbunyi”
segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undangundang”.
10
REFORMASI PERPAJAKAN INDONESIA
•
Dasar Reformasi Perpajakan:
–
•
•
Penerimaan negara sudah tdk mungkin lagi hanya mengandalkan
penerimaan dari sektor migas.
Tujuan Reformasi Perpajakan:
–
Menegakkan kemandirian pembiayaan pembangunan nasional.
–
Menggali segenap potensi pajak yang ada, karena semakin banyaknya
jumlah wajib pajak potensial.
Hasil Reformasi Perpajakan:
–
Terjadinya perubahan undang-undang perpajakan.
–
Terjadinya perubahan sistem perpajakan yang diterapkan dari sistem
pemungutan Official Assessment menjadi Self Assessment, didukung
dgn Witholding System.
–
Terjadinya reorganisasi di tubuh direktorat perpajakan.
11
UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN YANG
DIHASILKAN
• UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan, disempurnakan dengan UU No. 16 tahun
2000.
• UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh),
disempurnakan dengan UU No. 17 tahun 2000.
• UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM),
yang disempurnakan dengan UU No. 18 Tahun 2000.
• UU NO. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB), yang disempurnakan dengan UU No. 12 Tahun 1994.
• UU No. 13 Tahun 1983 tentang Bea Meterai.
• UU No. 17 Tahun 1987 tentang Pengadilan Pajak, yang
disempurnakan dengan UU No. 14 Tahun 2002.
12
UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN YANG
DIHASILKAN (cont…)
• UU No. 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (PDRD), yang disempurnakan dengan UU No. 34
Tahun 2000.
• UU NO. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa, disempurnakan dengan UU No. 19 Tahun 2000.
• UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB), disempurnakan dengan UU
No. 20 tahun 2000.
13
PERAN PAJAK TERHADAP APBN
Persentase
Gambar 4.1. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Terhadap Relisasi
APBN
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
94/95
95/96
96/97
97/98
98/99
99/00
2000
2001
2002
2003
2004*
Tahun Anggaran
14