Transcript HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PERTEMUAN 09 Matakuliah

Matakuliah
Tahun
: F0422 - Pengantar Hukum Perdata dan Dagang
: 2009
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
PERTEMUAN 09
Learning Outcomes
Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa akan mampu :
• Menjelaskan tentang hak atas kekayaan intelektual (intectual property right) (C2)
Bina Nusantara University
2
Outline Materi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PENGERTIAN INTELECTUAL PROPERTY
SUMBER HUKUM HAK CIPTA
PENGERTIAN HAK CIPTA
CIPTAAN YANG DILINDUNGI
JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN
PELANGGARAN HAK CIPTA
SUMBER HUKUM MEREK
PENGERTIAN
MEREK YANG DIDAFTARKAN
Outline Materi :
•
•
•
•
•
•
•
•
PERLINDUNGAN MEREK
PELANGGARAN
SANKSI HUKUM PELANGGARAN MERK
SUMBER HUKUM PATEN
PATEN YANG DIDAFTARKAN
PATEN YANG DITOLAK
PERLINDUNGAN PATEN
PELANGGARAN PATEN
POIN MATERI :
•
•
Istilah milik intelektual terjemahan dari (Intellectual Property) adalah
istilah kolektif, dalam arti istilah ini mencakup tiga bidang pokok yaitu
ciptaan, penemuan dan merek.
Dalam pembahasan atau pengkajian mengenai milik intelektual selalu
berkaitan dengan ciptaan sastra, dan seni dan ilmu serta paten dan
merek. Istilahnya terdiri dari dua suku kata, intellectual dan property.
Property sebagai kekayaan yang berupa hak, mendapat perlindungan
hukum dalam arti orang lain dilarang menggunakan hak itu tanpa izin
dari pemiliknya. Adapun kata intellectual berkenaan dengan kegiatan
intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi
ciptaan sastra, seni dan ilmu serta dalam bentuk penemuan (invention)
sebagai benda imateriil.
POIN MATERI :
• Dalam pengetahuan hukum dikenal istilah benda (zaak) yang berarti
segala sesuatu yang dapat dijadikan milik atau menjadi objek daripada
pemilikan. Demikian ciptaan dan penemuan adalah benda menurut
hukum karena dapat dijadikan milik atau dapat dijadikan milik atau dapat
dijadikan objek daripada pemilikan. Namun benda yang bersangkutan
adalah benda imateriil atau benda tak berwujud.
• Ciptaan di bidang sastra, seni dan ilmu dalam ekspresinya yang berbentuk
buku atau patung, adalah benda imateriil atau benda tak berwujud,
namun buku dan patungnya adalah benda yang berwujud. Penemuan di
bidang teknologi mengenai komputer atau radio adalah benda imateriil
dan mencari perwujudannya dalam bentuk benda. Dengan demikian
ciptaan dan penemuan sebagai hasil kegiatan atau produk dari daya akalpikiran (mind) yang merupakan benda imateriil menjadi esensi milik
intelektual.
POIN MATERI :
• Demikian pula merek yang memberikan tanda perbedaan untuk barang seseorang atau
perusahaan dengan barang orang, atau perusahaan lain merupakan benda tak berwujud.
Adapun yang menjadikan merek sebagai benda tak berwujud adalah gambaran atau ide
dalam pikiran manusia mengenai merek sebagai tanda pembedaan atas barang orang atau
perusahaan dengan barang orang atau perusahaan lain yang memberikan kemanfaatan
untuk berusaha.
POIN MATERI :
• Adapun ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas
apapun juga dalam lapangan sastra, seni dan ilmu. Hal itu berarti bahwa
ciptaan harus asli bukan hasil tiruan, jadi ciptaan yang orisinil yang
merupakan karya dari pencipta yang bersangkutan. Hak yang dimiliki oleh
pencipta atas ciptaannya adalah hak cipta.
• Penemuan adalah hasil setiap karya atau gagasan penemu yang berkaitan
dengan pemecahan baru atas masalah tertentu di bidang teknologi yang
dapat berupa hasil produksi atau proses produksi. Penemuan itu harus
suatu penemuan yang baru (novelty) Hak yang dimiliki oleh penemu atas
penemuannya adalah hak paten.
POIN MATERI :
• Hak cipta dan hak paten merupakan hak khusus yang memberikan kepada
pencipta dan penemuannya atau pemegangnya kebebasan menggunakan
ciptaannya atau penemuannya. Orang lain dilarang menggunakan ciptaan
atau penemuan itu, kecuali dengan persetujuan atau izin dari pencipta
atau penemuannya.
• `Hak atas kekayaan Intelektual merupakan pandaan daripada Intelectual
Property Right, yang berdasarkan WIPO sebagai berikut: the legal rights
which result from intelectusl sctivity in the industrial scientific, literary or
artistic fileds. Dengan demikian Intelectual property right (IPR) merupakan
perlindungan terhadap hasil karya manusia baik hasil karya yang berupa
aktivitas dalam ilmu pengetahuan, industri, kesusasteraan dan seni.
POIN MATERI :
• Dalam pasal 7 TRIPS (Tread Related aspect of Intellectual Propertu Right)
dijabarkan tujuan dari perlindungan dan penegakan HAKI yaitu sebagai
berikut:
• “Perlindungan dan penegakkan hukum HAKI bertujuan untuk mendorong
timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi dan
diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan penggunaan
pengetahuan teknologi, menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi
serta keseimbangan antara hak dan kewajiban”.
Klasifikasi Hak atas Kekayaan Intelektual :
1.
2.
Berdasarkan WIPO Hak Atas Intelektual dapat dibagi menjadi dua bagian
yaitu:
Hak Cipta (Copyrights).
Hak atas Kekayaan Industri (Industrial Property Rights), berdasarkan Pasal 1
Konvensi Paris mengenai Perlindungan Hak atas Kekayaan Industri Tahun
1883 yang telah direvisi dan diamandemen pada tanggal 2 Oktober 1979,
perlindungan hokum kekayaab industri meliputi:
Klasifikasi Hak atas Kekayaan Intelektual :
A.
B.
C.
D.
•
•
E.
F.
Paten (Patents).
Paten Sederhana (Utility Models).
Hak Desain Industri (Industry Designs).
Hak Merek.
Merek Dagang (Trademarks).
Merek Jasa (Servicemarks).
Nama Perusahaan (Tradenames).
Persaingan Curang (The Repression of
unfair competition)
Dasar Hukum :
•
•
•
•
Pengaturan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual di Indonesia
belum mencakup seluruh ruang lingkup yang terdapat dalam WIPO,
pengaturan yang ada sekarang dapat ditemukan dalam:
Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2001 tentang Paten.
Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
Hak Cipta :
Pengertian
• Dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2002, dinyatakan bahwa Hak Cipta
adalah hak eklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan
atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan
tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
• Pencipta merupakan seorang atau beberapa orang secara bersamasama
yang atas inspirasinya melahirkan Ciptaan berdasarkan kemampuan
pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan
kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Sedangkan Ciptaan
merupakan hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya
dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.
Hak Cipta (cont..):
• Hak Cipta terdiri dari atas hak ekonomi (economic rights) dan hak moral
(moral rights). Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat
ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak terkait, sedangkan Hak Moral
adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat
dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau
Hak Terkait telah dialihkan.
• Perlindugan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena
karya cipta harus memiliki bentuk yang khas,bersifat pribadi, dan
menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan
kemampuan, kreativitas atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat,
dibaca atau didengar.
Cipta Yang Dilindungi :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan
dalam bidang Ilmu pengetahuan, Seni dan Sastra yang mencakup:
Buku, program, dan semua hasil karya tulis lain.
Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu
pengetahuan.
Lagu atau musik dengan atau tanpa teks,
Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim,
Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni
kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan.
Cipta Yang Dilindungi (cont..):
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Arsitektur.
Peta,
Seni batik,
Fotografi,
Sinematografi,
Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lain dan hasil
pengalihwujudan.
Tidak Ada Hak Cipta :
•
•
•
•
•
Sedangkan yang tidak ada Hak Cipta meliputi atas:
Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negatra,
Peraturan PerUndang-Undangan,
Pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah,
Putusan pengadilan atau penetapan haki, atau
Keputusan Badan Arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya
Hak Cipta Dapat Beralih :
Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian
karena:
•
•
•
•
•
Pewarisan
Hibah
Wasiat
Perjanjian tertulis, atau
Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan
perundang-undangan.
Hak Cipta Dapat Beralih (cont..) :
•
•
•
Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptaannya
meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima
wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu
diperoleh secara melawan hukum.
Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah
Penciptaannya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik
penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika
hak itu diperolehnya secara melawan hukum.
Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah,
dan benda budaya nasional lainnya.
Hak Cipta Dapat Beralih (cont..):
• Negara memegang Hak Cipta atau folklor dan hasil kebudayaan rakyat
yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda,
babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni
lainnya.
• Jika sesuatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya
atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya,
Penerbit memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan
Penciptanya.
• Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya
dan/atau Penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut
untuk kepentingan Penciptanya.
Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta :
1. Pengumuman dan/atau Perbanyakan lambang Negara dan lagu
kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
2. Pengumuman dan/atau Perbanyakan segala sesuatu yang
diumumkan dan/ atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah,
kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilingungi, baik dengan
peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada
Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau
diperbanyak; atau
3. Pengambilan berita actual baik seluruhnya maupun sebagian dari
kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber
sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara
lengkap.
Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta
•
•
Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta
supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.
Tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak
Cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu Ciptaan, penghitungan jangka
waktu perlindungan bagi Ciptaan yang dilindungi :
• Selama 50 (lima puluh) tahun
• Selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima
puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dimulai sejak 1
Januari untuk tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut
diumumkan,
Daftar Umum Ciptaan :
Dalam Daftar Umum Ciptaan dimuat, antara lain :
1. Nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta;
2. Tanggal penerimaan surat Permohonan;
3. Tanggal lengkapnya persyaratan menurut Pasal 37, dan
4. Nomor pendaftaran Ciptaan.
Daftar Umum Ciptaan (cont..):
• Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada
Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan
terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan Ciptaan itu.
• Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar
memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang
diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan
atau pemeran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.
Pendaftaran Ciptaan :
• Pendaftaran tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta,
sehingga pendaftaran Cipta dalam daftar umum Ciptaan tidak
mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk
dari Ciptaan yang didaftar.
• Pendaftaran Ciptaan dalam daftar umum ciptaan dilakukan atas
permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta
atau Kuasa kepada Direktoral Jendral Hak Cipta, Paten dan Hak Merek.
Hak Paten :
Pengertian
• Dalam Pasal 1 butir 1 UU Nomor. 14 Tahun 2001, Paten merupakan hak
eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil
invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu
melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan
kepada pihak lain untuk melaksanakan. Invensi (Penemuan) adalah ide
Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah
yang spesifik dibidang teknologi dapat berupa produk atau proses atau
penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
Lingkup Paten :
Paten diberikan untuk Invensi yang baru dan mengandung langkah inventif
serta dapat diterapkan dalam industri. Suatu Invensi merupakan hal yang
tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan
keahlian yang ada pada saat pertama kali diajukan permohonan. Suatu
Invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan invensi tersebut tidak
sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.
Lingkup Paten (cont..):
Paten yang tidak diberikan untuk Invensi meliputi :
1. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau
pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan,
2. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan
yang ditetapkan terhadap manusia dan/atau hewan,
3. Teori yang metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika, atau
• Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik,
• Proses biologi yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan,
kecuali proses nonbiologis atau
mikrobiologis.
Paten Sederhana dan Baku:
Paten Sederhana hanya diberikan untuk satu Invensi, dicatat dan
diumumkan di Direktorat Jenderal, sebagai bukti hak, kepada
Pemegang hak Sederhana diberikan Sertifikat Paten Sederhana. Paten
Sederhana tidak dapat dimintakan Lisensi Wajib.
Lisensi hanya diberikan untuk Paten Baku dengan syarat ”Real New
Invention”
Jangka Waktu Paten :
Berdasarkan pasal 8 UU Nomor. 14 Tahun 2001, paten diberikan untuk
jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal
penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang, sedangkan
untuk Paten Sederhana diberikan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun
terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu tidak dapat
diperpanjang. Tanggal dimulai dan berakhirnya jangka waktu Paten dicatat
dan diumumkan.
Subjek Paten :
Yang berhak memperoleh Hak Paten adalah Inventor atau yang menerima
lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan. Jika suatu Invensi dihasilkan
oleh beberapa orang secara bersama-sama oleh para inventor yang
bersangkutan.
Hak dan Kewajiban Pemegang Paten :
Pemegang Paten memiliki hak ekslusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan
melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya :
1. Dalam hal paten produk : membuat, menggunakan, menjual, mengimpor,
menyewakan atau menyediakan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau
diserakan produk yang diberi Paten.
2. Dalam hal Paten proses : menggunakan proses produk yang diberi Paten untuk
membuat barang.
Dalam hal Paten Proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuannya
melakukan impor. Untuk pengelolaan kelangsungan berlakunya Paten dan pencatatan
lisensi, Pemegang Paten atau penerima lisensi suatu Paten wajib membayar biaya
tahunan.
Permohonan Paten :
Paten diberikan atas dasar permohonan, setiap permohonan hanya dapat
diajukan untuk satu Investasi atau beberapa Invensi yang merupakan satu
kesatuan Invensi. Permohonan tersebut diajukan dengan membayar biaya
kepada Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Hak Merek, untuk
memperoleh Sertifikat Paten sebagai bukti hak atas Paten. Oleh karena itu
Paten mulai berlaku pada tanggal diberikan Sertifikat Paten dan berlaku
surut sejak tanggal penerimaan.
• Apabila Permohonan diajukan oleh Pemohon yang bukan Inventor,
Permohonan tersebut harus disertai pernyataan yang dilengkapi bukti
yang cukup bahwa ia berhak Invensi yang bersangkutan.
• Inventor dapat meneliti surat Permohonan yang diajukan oleh
Pemohon yang bukan Inventor.
Permohonan Paten (cont..) :
Permohonan harus memuat :
1. tanggal, bulan dan tahun Permohonan
2. alamat lengkap dan alamat jelas Pemohon
3. nama lengkap dan kewarganegaraan Inventor
4. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui
kuasa
5. surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan oleh Kuasa
6. pernyataan permohonan untuk diberi paten
7. judul invensi
8. klaim yang terkandung dalam Invensi
9. deskripsi tentang Invensi, yang secara lengkap memuat keterangan
tentang cara melaksanakan Invensi
10. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk
memperjelas Invensi, dan
11. abstrak Invensi.
Merek Dagang :
Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersamasama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang
sejenis lainnya.
Merek Jasa :
Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersamasama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis
lainnya.
Merek Kolektif :
Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/jasa
dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa
orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan
dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
Permohonan Merek :
Permohonan adalah permintaan pendaftaran merek yang diajukan secara
tertulis kepada Direktorat Jenderal. Pemohon adalah permintaan pihak yang
mengajukan permohonan. Pemeriksa adalah pemeriksa merek yaitu pejabat
yang karena keahliannya diangkat dengan keputusan menteri, dan ditugasi
untuk melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek.
Permohonan Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas:
Permohonan dengan menggunakan Hak prioritas harus diajukan
dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal
penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali
diterima di negara lain, Paris Convention for the Protection of Industrial
Property atau anggota Agreement Establishing the World Organization.
Perubahan Nama dan/atas Alamat Merek Terdaftar :
• Permohonan pencatatan perubahan nama dan/jasa alamat pemilik
terdaftar diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya untuk
dicatat dalam daftar umum merek dengan disertai salinan yang sah
mengenai bukti perubahan tersebut.
• Perubahan nama dan/jasa alamat pemilih merek terdaftar yang telah
dicatat oleh Direktorat Jenderal diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar :
Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena :
• Pewarisan
• Wasiat
• Hibah
• Perjanjian
• Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangundangan.
Pengalihan hak atas merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama
baik, reputasi, atau lain-lainnya yang terkait dengan merek tersebut.
Hak atas merek jasa terdaftar yang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan,
kualitas, dan keterampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan dapat
dialihkan dengan ketentuan harus ada jaminan terhadap kualitas pemberian
jasa.
Ketentuan Pidana :
Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang
sama pada keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk
barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan, di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).
Hak Merek :
• Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2001, Merek
adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka,
susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki
daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau
jasa.
• Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada
pemilik Merek yang terdaftar dalam daftar umum Merek untuk jangka
waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek atau memberikan izin
kepada pihak lain untuk menggunakannya.
Merek yang Ditolak :
Permohonan merek yang ditolak oleh Direktorat Jenderal Merek apabila
:
1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang
dan/atau jasa yang sejenis,
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa
sejenis,
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
indikasi georgrafis yang sudah dikenal,
Merek yang Ditolak :
4. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama
badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis
dari yang berhak,
5. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama,
bendera, lambing atau symbol atau emblem negara atau lambing
nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari
pihak yang berwenang.
6. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi
yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas
persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
Pendaftaran Merek:
Setiap permohonan merek diajukan kepada Direktorat Jenderal
Merek, dan setiap permohonan yang telah disetujui akan
memperoleh Sertifikat Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum
Merek.
Jangka Waktu Hak Merek:
Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu
10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu
perlindungan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama.
Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek:
Penghapusan pendaftaran Merek dari daftar umum merek dapat
dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal berdasarkan permohonan
pemilik Merek yang bersangkutan. Penghapusan pendaftaran Merek
atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika :
1. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut dalam
perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau
pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alas an yang dapat diterima oleh
Direktorat Jenderal, atau
2. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai
dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk
pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang terdaftar.
Lisensi :
Pemegang hak merek, hak paten, hak cipta berhak memberikan lisensi
kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk
melaksanakan perbuatan hukum tersebut selama jangka waktu lisensi dan
berlaku untuk seluruh wilayah negara RI setiap perjanjian lisensi wajib
dicatatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek
kemudian diumumkan, apabila tidak dicatat dan diumumkan tidak berlaku
terhadap pihak ketiga.
DISKUSI DAN TANYA JAWAB