Transcript Matakuliah : L0094-Ilmu Sosial Untuk Psikologi Tahun : 2008 Pertemuan 22

Matakuliah : L0094-Ilmu Sosial Untuk Psikologi
Tahun
: 2008
Pertemuan 22
KEKUASAAN DAN OTORITAS
MATERI:
Pengertian Kekuasaan dan Otoritas
Macam-Macam Otoritas
Analisis Teoritis Tentang Kekuasaan Dalam Masyarakat
Kekuasaan Di Luar Aturan
Learning Outcome
Mahasiswa dapat menjelaskan konsep kekuasaan dan otoritas
Bina Nusantara
I.
Pengertian Kekuasan dan Otoritas
1.1. Kekuasaan
•
Pengertian
Kekuasaan (Soekanto, 2006:230)
kekuasaan adalah
kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menuruh kehendak
yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Kekusaan
terdapat disemua bidang kehidupan dan dijalankan.Kekuasaan
mecakup kemampuan untuk memerintah dan juga untuk
memberi keputusan-keputusan yang secara langsung maupun
tidak langsung mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain. Max
Weber melihat kekuasaan sebagai the likelihood of achieving
desired ends in spite of possible resistance from others.
Kekuasaan dapat bersumber pada macam-macam faktor seperti
militer, polisi, kriminal, ekonomi, politik, hukum, tradisi, ideologi
dan diversionary power.
Bina Nusantara
• Unsur-Unsur Saluran Kekuasaan dan Dimensinya
1. Rasa Takut: orang patuh karena rasa takut
2. Rasa Cinta: orang patuh karena cinta
3. Kepercayaan: orang patuh karena percaya
4. Pemujaan: orang yang memiliki kekuasaan secara tradisional
memppunyai dasar-dasar pemujaan, sehingga orang
memujanya.
•
Beberapa Bentuk Lapisan Kekuasaan
Menurut MacIver ada tiga pola umum sistem lapisan kekuasaan atau
piramida kekuasaan yakni sebagai berikut:
1.
Tipe pertama (tipe kasta). Sistem lapisan dengan garis pemisah yang
kaku. Tipe
seperti ini dijumpai dalam masyarakat dengan
sistem kerajaan atau kasta.
Mobilitas vertikal dari lapisan
bahwa sangat terbatas.
2.
Tipe kedua (tipe oligarkis). Ada garis pemisah antara kelas, namun
pemisahan ini lebih bersifat kultural. Artinya walaupun sangat
terbatas, lapisan bawah masih memiliki kesempatan untuk
melakukanmobilias vertikal.
3.
Tipe Ketiga (demokratis). Semua orang memiliki kesempatan yang
sama untuk
mobilisasi vertikal.
Bina Nusantara
1.2. Otoritas
Max Weber melihat wewenang (authority) sebagai power widely
perceived as legitimate rather than coercive. Jadi wewenang adalah
kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang
mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.
Otoritas mengandung di dalamnya hak untuk menjalankan kekuasaan.
2. Macam-Macam Otoritas
2.1.
Tipologi Max Weber
Weber membagi tipe-tipe otoritas dalam tiga kategori yakni
otoritas kharismatis, tradisional, dan rasional.
•
Otoritas Tradisional
Menurut Weber traditional authority is power
legitimated
by
respect for long-estabilished
cultural patterns.
Wewenang
tradisional dapat dimiliki oleh orang-orang yang menjadi anggota
kelompok, yang sudah lama sekali mempunyai kekuasaan di
dalam suatu masyarakat, sehingga wewenang itu menjadi
lembaga dan dipercayai oleh masyarakat.
Bina Nusantara
Dalam masyarakat dengan wewenang tradisional tidak ada batas yang
tegas antara wewenang dengan kemampuan pribadi. Dalam hal ini
sering kali hubungan keluarga memainkan peranan yang penting, di
mana dipercayai oleh masyarakat dapat memberikan ketenangan
kepada masyarakat, dan oleh karena itu masyarakat akan selalu
mengikatkan diri pada wewenang ini.
• Otoritas Legal Rasional
Weber memberi defenisi mengenai otoritas legal rasional sebagai;
power legitimated by legally enacted rules and regulations. Otoritas legal
rasional adalah otoritas yang didasarkan pada sistem hukum yang
berlaku dalam masyarakat. Sistem hukum di sini dipahami sebagai
kaidah-kaidah yang telah diakui serta ditaati masyarakat dan bahkan
yang telah diperkuat oleh negara.
Bina Nusantara
• Otoritas Karismatis
Weber mendefenisikan otoritas karismatis sebagai:
power legitimated through extraordinary personal abilities
that
inspire devotion and obedience. Wewenang
karismatis tidak diatur oleh kaidah-kaidah baik yang
tradisional maupun yang rasional. Sifatnya cenderung
irasional. Adakalanya kharisma dapat hilang karena
masyarakat sendiri yang berubah dan mempunyai
paham yang berbeda. Wewenang karismatis merupakan
wewenang yang didasarkan atas kharisma yaitu
kemampuan khusus yang ada pada diri seseorang.
Bina Nusantara
2.2. Wewenang Resmi dan Tidak Resmi
2.2.1. Wewenang Tidak Resmi
Wewenang tidak resmi adalah wewenang yang bersifat spontan,
situasional dan didasarkan pada faktor saling mengenal. Wewenang
seperti ini tidak diterapkan secara sistematis. Wewenang tidak resmi
biasanya timbul dalam hubungan-hubungan antara pribadi yang
sifatnya situasional dan sangat ditentukan oleh kepribadian para
pihak.
2.2.2. Wewenang Resmi
Wewenang resmi bersifat sistematis, diperhitungkan dan rasional.
Wewenang resmi biasanya terdapat dalam kelompok-kelompok
yang besar dan memerlukan aturan-aturan yang tegas. Setiap
bagian dalam kelompok ini mempunyai wewenang yang terbatas
sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing bagian dalam
kelompok.
Bina Nusantara
2.3. Wewenang Pribadi dan Teritorial
2.3.1. Wewenang Pribadi
Wewenang pribadi sangat tergantung pada solidaritas antara
anggota kelompok, dan disini unsur kebersamaan sangat
memegang peranan. Para individu dianggap lebih banyak memiliki
kewajiban ketimbang hak. Struktur wewenang bersifat konsentris,
yaitu dari satu titik pusat lalu meluas melalui lingkaran-lingkaran
wewenang tertentu. Setiap lingkaran wewenang dianggap
mempunyai kekuasaan penuh di wilayahnya masing-masing.
2.3.2. Wewenang Teritorial
Pada wewenang teritorial tempat tinggal memegang peranan yang
sangat penting. Pada kelompok-kelompok teritorial unsur-unsur
kebersamaan
menjadi
berkurang
karena
didesak
oleh
individualisme.
Bina Nusantara
2.4. Wewenang Terbatas dan Menyeluruh
2.4.1. Wewenang Terbatas
Wewenang terbatas adalah wewenang yang hanya bersifat sektoral.
Misalnya Jaksa hanya mempunyai wewenang menuntut tersangka,
namun tidak mempunyai wewenang apakah tersangka bersalah
atau tidak, wewenang untuk menetapkan tersangka bersalah atau
tidak bersalah adalah wewenang pengadilan. Menteri dalam negeri
hanya memiliki wewenang mengatur pemerintahan dalam negeri
dan tidak memiliki wewenang untuk mengurusi pertahanan atau
urusan luar negeri.
2.4.2. Wewenang Menyeluruh
Wewenang menyeluruh berarti suatu wewenang yang tidak dibatasi
oleh bidang-bidang tertentu. Negara misalnya memiliki wewenang
yang menyeluruh untuk mempertahankan kedaulatan negaranya
dari negara lain.
Bina Nusantara
3. Analisis Teoritis Kekuasaan Dalam Masyarakat
3.1. The Pluralist Model
Model pluralis biasanya digunakan dalam konteks paradigma
struktural-fungsional. The Pluralist Model is an analysis of politics
emphasizing the dispersion of power among many competing
interest group. Dasar argumentasi dari model ini adalah bahwa
dalam setiap masyarakat yang besar dan kompleks terdapat begitu
banyak pusat-pusat kekuasaan. Banyak kelompok dan organisasi
memiliki derajat kekuasaan yang berbeda, dan masing-masing dari
mereka memiliki tujuan yang berbeda.
Model ini juga melihat bahwa kekuasaan memiliki banyak sumber
kekuasaan termasuk kekayaan, politik, prestise sosial dan karisma
pribadi.
Bina Nusantara
3.2. The Power-Elite Model
The power-elite model is an analysis of politics
emphasizing the concentration of power among the rich.
Pendekatan ini dikenal dengan paradigma sosial konflik
yang menekankan aspek stratifikasi sosial dalam
masyarakat di mana konsentrasi kekuasaan hanya pada
sedikit orang.
Bina Nusantara
4. Kekuasaan Di Luar Aturan
Kekuasaan di luar aturan yang dimaksudkan adalah
kekuasaan yang terjadi di luar aturan-aturan yang resmi
yang diakui oleh masyarakat pada umumnya.
Kekuasaan ini dapat kita kategorikan seperti korupsi,
revolusi sosial, dan terorisme.
Bina Nusantara