Transcript Pertemuan 2 NEGARA DAN BANGSA Matakuliah : O0032 – Pengantar Ilmu Politik Tahun

Matakuliah : O0032 – Pengantar Ilmu Politik
Tahun
: 2008
Pertemuan 2
NEGARA DAN BANGSA
Materi:
• Pengertian negara dan bangsa
• Proses Pembentukan negara dan bangsa
• Sifat-sifat negara
• Unsur-unsur negara
• Tujuan dan fungsi negara
BINUS UNIVERSITY
2
Tujuan:
Mahasiwa dapat merangkum, memahami proses,
sifat, dan fungsi negara.
BINUS UNIVERSITY
3
I. Pengertian Negara dan Bangsa
– Negara
Negara pada dasarnya integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah
organisasi pokok dari kekuasaan politik yang memiliki kekuasaan
secara sah terhadap semua kekuasaan organisasi yang lainnya.
Dalam konteks ini;
Roger H. Soltau mendefenisikan “Negara adalah alat atau wewenang
yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan, atas nama
masyarakat”. Sedangkan menurut Harold J.Laski, “Negara adalah
suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang
yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung dari pada
individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.
Dan menurut Max Weber, “Negara adalah suatu masyarakat yang
mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah
dalam suatu wilayah.
BINUS UNIVERSITY
4
– Bangsa
Menurut Ben Anderson (lihat bukunya, edisi terjemahan, Imagined
Communities, hal 8 s.d 11) bangsa adalah komunitas politis dan dibayangkan
sebagai sesuatu yang bersifat terbatas.
Bangsa adalah sesuatu yang terbayangkan karena para anggota bangsa
terkecil sekalipun tidak bakal tahu dan takkan kenal sebagian besar anggota
lain, tidak akan bertatap muka dengan mereka itu, bahkan mungkin tidak pula
pernah mendengar tentang mereka. Namun toh, di benak setiap orang yang
menjadi anggota bangsa itu hidup sebuah bayangan tentang kebersamaan
mereka.
Bangsa dibayangkan sebagai sesuatu yang pada hakikatnya bersifat terbatas
karena bangsa-bangsa paling besar pun, memiliki garis-garis perbatasan yang
pasti meski elastis. Di luar perbatasan itu adalah orang lain.
Akhirnya, bangsa dibayangkan sebagai sebuah komunitas, sebab tak peduli
akan ketidakadilan yang ada dan penghisapan yang mungkin tak terhapuskan
dalam setiap bangsa, bangsa itu sendiri selalu dipahami sebagai
kesetiakawanan yang masuk mendalam dan melebar-mendatar.
BINUS UNIVERSITY
5
II. Proses Pembentukan Negara dan Bangsa
Ada dua model proses pembentukan bangsa-negara (Surbekti, 1992: 42 s.d.43)
yakni model ortodoks dan model mutakhir. Menurut model ortodoks bangsanegara bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu untuk kemudian
bangsa itu membentuk satu negara sendiri. Setelah bangsa-negara itu
terbentuk, kemudian suatu regim politik dirumuskan dan ditetapkan, dan sesuai
dengan pilihan rezim politik itu, dikembangkan sejumlah bentuk partisipasi
politik warga masyarakat dalam kehidupan bangsa negara. Sedangkan model
mutakhir, yang ada terlebih dahulu bukan bangsa melainkan negara, yang
terbentuk melalui proses tersendiri, sedangkan penduduknya merupakan
kumpulan sejumlah kelompok suku bangsa dan ras. Sampai pada perkembangan
tertentu, muncul kesadaran politik di kalangan satu atau beberapa kelompok
suku bangsa untuk berpartisipasi dalam proses politik akan membawa mereka
kepada pertanyaan yang lebih mendasar, suatu pertanyaan yang dijawab
dengan membentuk sebuah negara.
BINUS UNIVERSITY
6
Perbedaan kedua model:
1. Ada tidaknya perubahan unsur dalam penggelompokkan masyarakat
1.1
Model
Ortodoks
Tidak mengandung perubahan unsur karena suatu
bangsa membentuk satu negara
1.2
Model
Mutakhir
mengandung perubahan unsur dari banyak
kelompok suku bangsa menjadi satu bangsa baru.
2. Lamanya waktu yang diperlukan dalam proses pembentukan bangsanegara
2.1
Model
Ortodoks
2.2 Model
Mutakhir
BINUS UNIVERSITY
Memerlukan waktu yang singkat karena membentuk
struktur kekuasaan saja
Memerlukan waktu yang lebih lama karena harus
mencapai kesepakatan tentang identitas kultural
yang baru
7
3. Kesadaran politik
3.1 Model
Muncul setelah terbentuknya bangsa-negara
Ortodoks
3.2
Model
Mutakhir
Kesadaran politik muncul mendahului dan menjadi kondisi
awal bagi terbentuknya bangsa-negara
4. Derajat pentingnya partisipasi politik dan rezim politik
4.1
Model
Ortodoks
Partisipasi politik dan rezim politik dianggap sebagai hal
yang terpisah dari proses integrasi nasional
4.2
Model
Kedua hal itu merupakan hal-hal yang tidak terpisahkan dari
Mutakhir proses integrasi nasional
Kelemahan dari kedua model diatas adalah 1) Memandang proses pembentukan
bangsa-negara dari sudut kemajemukan suku bangsa saja. Padahal, permasalahan
integrasi nasional juga dipengaruhi oleh kemajemukan agama, ras dan ekonomi; 2)
Faktor historis yang berkaitan dengan pengalaman penjajahan tidak termasuk dalam
kedua model tersebut; 3) dan konteks Indonesia SUMPAH PEMUDA
BINUS UNIVERSITY
8
Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita rumuskan beberapa
faktor yang berkaitan dengan pembentukan identitas bersama
dalam konteks bangsa-negara yakni;
1. Primordialisme
2. Sakral (agama)
3. Tokoh yang disegani/dihormati
4. Sejarah
5. Bhineka Tunggal Ika
6. Perkembangan ekonomi
7. Kelembagaan.
BINUS UNIVERSITY
9
III. Sifat-Sifat Negara
3.1. Sifat memaksa
Negara mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik
secara legal agar setiap warga negara mentaati peraturan
perundang-undangan demi ketertiban umum. Di negara-negara
atoritarian sifat memaksa ini sangat menonjol sedangkan dinegaranegara demokratis sifat memaksan lebih persuasif.
3.2. Sifat monopoli
Negara mendukung atau menolak suatu aliran atau ideologi
mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari
masyarakat. Negara dapat menyatakan tertentu bila sesuai dengan
tujuan atau tidak sesuai dengan tujuan masyarakat umum.
BINUS UNIVERSITY
10
3.3. Sifat Mencakup Semua
Semua peraturan perundang-undangan berlaku
untuk semua tanpa kecuali, sebab kalau tidak
tujuan negara akan menjadi gagal. Dan juga
menjadi warga negara tidak berdasarkan kemauan
sendiri dan hal ini berbeda dengan asosiasi lain di
mana keanggotaan bersifat sukarela.
BINUS UNIVERSITY
11
IV.Unsur-Unsur Negara
4.1. Wilayah
4.2. Penduduk
4.3. Pemerintah (organisasi yang berwenang
merumuskan dan melaksanakan keputusan
keputusan yang mengikat seluruh penduduk
dalam wilayahnya)
4.4. Kedaulatan (ke dalam dan keluar)
BINUS UNIVERSITY
12
V. Tujuan dan Fungsi Negara
Terlepas dari jenis ideologi, setiap negara menyelenggarakan
beberapa minimum fungsi yang mutlak.
5.1. Melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama
dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat.
5.2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
5.3. Pertahanan.
5.4. Menegakan keadilan.
Menurut Charles E. Merrim ada lima fungsi negara yakni: 1)
keamanan ekstern, 2) ketertiban intern, 3) keadilan, 4)
kesejahteraan umum, dan 5) kebebasan.
BINUS UNIVERSITY
13