Transcript Pertemuan 10 PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN Matakuliah : O0032 – Pengantar Ilmu Politik Tahun

Matakuliah : O0032 – Pengantar Ilmu Politik
Tahun
: 2008
Pertemuan 10
PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN
Materi:
• Pemerintah
• Kesatuan dan Republik
• Kabinet Parlementer dan Presidensial
• Fungsi Pemerintah
• Birokrasi
BINUS UNIVERSITY
2
Tujuan:
Mahasiswa dapat menjelaskan fungsi pemerintah
BINUS UNIVERSITY
3
I. Pemerintah dan Pemerintahan
A. Pemerintah
Mengikuti rumusan Finer (istilah pemerintah dapat dibagi
ke dalam empat pengertian). Untuk kepentingan kita saya
hanya akan menjabarkan tiga pengertian diantaranya.
1. Pemerintah mengacu pada proses memerintah yakni
pelaksanaan kekuasaan oleh yang berwewenang.
2. Pemerintah acap kali berarti orang-orang yang mengisi
kedudukan otoritas dalam masyarakat atau lembaga,
artinya kantor atau jabatan-jabatan dalam
pemerintahan.
BINUS UNIVERSITY
4
3. Istilah ini bisa juga mengacu kepada bentuk, metode,
atau sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat,
yakni struktur dan pengelolaan dinas pemerintah dan
hubungan antara yang memerintah dan yang
diperintah.
Berdasarkan pengertian di atas pemerintah mengandung dua
pengertian mendasar yakni pemerintah sebagai orang dan
pemerintah sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan
dan fungsi-fungsi negara (bdk. Rafael Raga Maran, Pengantar
Sosiologi Politik, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2007, hal. 196)
BINUS UNIVERSITY
5
B. Pemerintahan
Pemerintahan. Pengertian pemerintahan dapat ditinjau dari tiga
aspek yakni 1) Segi kegiatan; 2) Struktural fungsional; dan 3) Tugas
dan kewenangan
Ad. 1. Segi kegiatan
Segala kegiatan yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan
dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat, dan wilayah
negara itu demi tercapainya tujuan negara.
Ad. 2. struktural fungsional
Seperangkat fungsi negara yang satu sama lain saling berhubungan
(legislatif, eksekutif, dan yudikatif) secara fungsional dan
melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya
tujuan negara.
Ad. 3. Tugas dan Kewenangan
Semua kegiatan untuk mencapai tujuan
BINUS UNIVERSITY
6
II. Kesatuan dan Republik
Berkaitan dengan pengertian pemerintahan dan pemerintah
maka relevan dibahas tentang bentuk susunan negara dan
bentuk negara. Bentuk susunan negara dibagi dua yakni
kesatuan dan federasi.
Sistem federasi merupakan penggabungan bagian-bagian
menjadi satu tanpa meninggalkan atau menghapuskan ciri
khas masing-masing bagian. Negara federasi, terdapat
sejumlah negara bagian yang sepakat bergabung menjadi satu
negara serikat dengan sejumlah tugas dan kewenangan
tertentu.
BINUS UNIVERSITY
7
Dalam negara kesatuan pada dasarnya ada satu negara dengan
satu pemerintah pusat yang memiliki seluruh tugas dan
kewenangan negara. Apabila di dalam negara kesatuan
terdapat sejumlah pemerintah lokal yang otonom maka tugas
dan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri
(otonomi) berasal dari pemerintah pusat.
BINUS UNIVERSITY
8
Bentuk negara juga dapat dibedakan menjadi republik
dan kerajaan. Dalam kerajaan kepala negara
ditetapkan berdasarkan keturunan atau pewarisan dan
bentuk negara monarki atau kerajaan. Sedangkan
dalam pemerintah republik kepala negara dan para
wakilnya dipilih oleh rakyat.
Kategori bentuk pemerintahan dapat juga kita lakukan
sebagiman yang biasa dilakukan oleh para ahli filsafat
terutama filsafat politik seperiti berikut ini:
BINUS UNIVERSITY
9
1. Aristokrasi
Bentuk pemerintahan yang paling ideal adalah oleh orangorang yang terbaik. Aristokrasi (yunani) berasal dari kata
Aristos = paling baik dan kratein = yang menguasai. Yang
dimaksudkan dengan aristokrat adalah para cendikiawan yang
mencintai dan menghayati kebijaksanaan, sehingga mereka
sanggup bertindak adil dan berwibawa. Mereka mendahulukan
kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Mereka juga
menegakan kesejahteraan di atas prinsip keadilan sehingga
tidak ada perbedaaan yang terlalu besar antara yang kaya dan
miskin, sebab kesenjangan sosial membahayakan kestabilan
negara. Kaum Aristokrat dipilih via pendidikan yang ketat.
BINUS UNIVERSITY
10
2. Timokrasi
Pemerintahan yang didasarkan atas nama baik dan kehormatan
diri. Karena setiap pemimpin mengejar nama baik dan kehormatan
diri maka kepentingan umum diabaikan. Timokrasi (time =
keharuman)
3. Oligarkhi/Plutokrasi
Plutokrasi adalah pemerintahan oleh orang-orang kaya (plutos =
kaya). Kekayaan adalah nilai tertinggi yang dikejar dalam negara
ini. Plutokrasi juga disebut oligarkhi yakni pemerintahan oleh
beberapa (oligos = beberapa) orang kaya. Dalam pemerintahan
seperti ini kekayaan dianggap sebagai kehormatan dan orangorang baik dianggap lebih rendah dari harta.
BINUS UNIVERSITY
11
4. Demokrasi
Rakyat sendirilah yang memerintah. Kebebasan
merupakan cita-cita yang utama dalam negara demokrasi.
5. Tirani
Tirani adalah bentuk pemerintahan yang paling buruk.
Pemerintahan seorang tiran bersifar absolut dan otoriter
yang kejam dan menindas rakyat untuk kepentingan diri
sendiri. Seorang tiran tidak dibimbing oleh kebijaksanaan
tetapi oleh hawa nafsu.
BINUS UNIVERSITY
12
III. Parlementer dan Presidensial
3.1. Kabinet Parlementer
– Parlemen merupakan satu-satunya badan yang anggotanya dipilih
melalui pemilihan umum.
– Anggota dan pemimpin kabinet (perdana menteri) dipilih oleh
parlemen untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan eksekutif.
– Kabinet dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas
parlemen. Parlemen dalam hal ini dapat menjatuhkan kabinet.
– Manakala kebijakannya tidak mendapat dukungan dari parlemen,
Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen, lalu menetapkan
waktu penyelenggaraan pemilu untuk membentuk parlemen baru.
– Fungsi kepala pemerintahan (perdana menteri) dan fungsi kepala
negara (presiden, raja) dilaksanakan oleh orang yang berlainan.
BINUS UNIVERSITY
13
Kelebihan dan kelemahan sistem parlementer
• Kelebihan
– Suatu permasalahan dapat ditangani secara tuntas melalui
pembuatan kebijakan umum yang bersifat komprehensif
karena kekuasaan legislatif dan eksekutif berada pada satu
partai.
– Garis tanggungjawab dalam pembuatan dan pelaksanaan
kebijakan umum sangat jelas sehingga dalam pemilihan
umum para pemilih dengan jelas mengetahui, siapa yang
harus dicela atau dipuji dalam penyelenggaraan
pemerintahan.
BINUS UNIVERSITY
14
• Kelemahan
– Kabinet memiliki kecenderungan mengendalikan
parlemen. Hal ini disebabkan, pada umumnya
perdana menteri dan kabinet memiliki posisi penting
dalam partai, sehingga semua anggota partai di
parlemen dapat dipengaruhi oleh anggota kabinet.
BINUS UNIVERSITY
15
3.2. Kabinet Presidensial
– Lembaga legislatif dan eksekutif memiliki kedudukan yan
independen.
– Lembaga legislatif maupun eksekutif mempunyai
kewenangan membuat undang-undang, tetapi yang satu
harus mendapatkan persetujuan dari yang lainnya.
Sehingga setiap undang-undang yang dikeluarkan
merupakan hasil kesepakatan legislatif dan eksekutif.
– Pada kabinet presidensial, ikatan partai lebih longgar,
karena masing-masing anggota badan legislatif sangat
bergantung pada konstituennya.
– Kepemimpinan dalam melaksanakan kebijakan lebih jelas
pada sistem presidensial yaitu ditangan presiden.
BINUS UNIVERSITY
16
– Namun kebijakan yang lebih komprehensif jarang dapat
dibuat karena legislatif dan eksekutif mempunyai
kedudukan yang terpisah. Dan kemungkinan, kedua badan
ini dikuasasi oleh partai yang berbeda. Oleh karena itu
ikatan partai juga sangat longgar.
– Jabatan kepala pemerintahan dan kepala negara dipegang
oleh satu orang.
– Legislatif bukan tempat bagi kaderisasi bagi jabatanjabatan eksekutif.
– Jabatan yang dipegang oleh presiden dalam sistem
presidensial ada enam fungsi yakni sebagai kepala negara,
kepada eksekutif, legislasi, panglima angkatan bersenjata,
pemimpin dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan
luar negeri dan sebagai pemimpin partai.
BINUS UNIVERSITY
17
IV. Fungsi Pemerintah
Secara umum pemerintah mempunyai beberapa fungsi utama.
4.3.1. Fungsi Protektif
Pemberian perlindungan fisik, mental, atau kesehatan moral,
perlindungan atas hak hidup, harta milik dan hak asasi dari penduduk
negara yang bersangkutan tanpa ada kekecualian.
4.3.2. Fungsi Regulatif
Pembuatan peraturan-peraturan hukum untuk mengatur perilaku
warga negara demi teracapainya kebaikan bersama.
4.3.3. Fungsi Aisitif (penolong)
Pemberian bantuan yang diperlukan oleh warga negara.
4.3.4. Fungsi Produktif
Meningkatkan taraf kehidupan ekonomi rakyat
4.3.5. Fungsi humanistik
Melindungi dan memajukan hak-hak asasi manusia tanpa kecuali.
BINUS UNIVERSITY
18
V. Birokrasi
Birokrasi merupakan suatu bentuk organisasi sosial. Dalam
masyarakat tradisional birokrasi didasari pada sistem keluarga
besar, sedangkan pada masyarakat modern bersifal legalrasional. Birokrasi pada masyarakat modern bersifat efisien,
sistematis, dan dapat diramalkan.
BINUS UNIVERSITY
19
Menurut Weber karakteristik birokrasi terdiri dari:
→Dalam organisasi ini terdapat pembagian kerja dengan spesialisasi
peranan yang jelas, yang meliputi: 1) Bidang kewajiban melaksanakan
fungsi yang sudah ditandai sebagai bagian dari pembagian kerja yang
sistematis; 2) Adanya ketetapan mengenai otoritas bagi seorang yang
menduduki suatu jabatan; dan 3) Adanya paksaan.
→Organisasi kepegawaian mengikuti prinsip hirarki
→Peraturan-peraturan yang mengatur perilaku seorang pegawai dapat
merupakan peraturan atau norma yang bersifat teknis.
→Setiap pejabat melaksanakan tugasnya dalam semangat dan hubungan
yang formal dan impersonal.
→Setiap pegawai direkrut menurut prinsip kualifikasi teknis.
→Semua tindakan, keputusan, peraturan administratif harus tertulis.
BINUS UNIVERSITY
20