Transcript BIAYA UNTUK MENDAPATKAN/ MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN 1 PERTEMUAN: 10 bab 11

Matakuliah
Tahun
:F0452/Akuntansi Perpajakan
: 2006
BIAYA UNTUK MENDAPATKAN/
MENAGIH DAN MEMELIHARA
PENGHASILAN 1
PERTEMUAN: 10 bab 11
1
Pengukuran dan Penilaian Harta Sebagai
Dasar Pengenaan Pajak
Penilaian harta sebagai dasar pengenaan pajak-DPP
diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Pajak
Penghasilan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undangundang Pajak Penghasilan tersebut, pada prinsipnya
harga atau nilai perolehan dipakai dasar penilaian harta.
Harga atau nilai perolehan didefinisikan sebagai jumlah
uang yang sesungguhnya dibayar atau pengorbanan yang
diperlukan untuk mendapatkan dan menempatkan harta
pada kondisi siap pakai atau siap untuk dijual kembali,
tergantung pada sifat dan jenis harta, serta tujuan
kepemilikannya.
2
Penilaian Persediaan dan Pengukuran Harga Pokok
Penjualan
Berbeda halnya dengan disiplin akuntansi keuangan, pada
prinsipnya Undang-undang Pajak Penghasilan menganut
atau menggunakan hanya harga pokok atau nilai
perolehan
sebagai
satu-satunya
dasar
penilaian
persediaan dan pengukuran persediaan yang dipakai atau
dikonsumsikan didalam proses produksi atau kegiatan
normal perusahaan, dan/atau dijual kembali. Namun
terdapat dua alternatif metode penilaian persediaan
berdasar harga pokok tersebut yang dapat dipakai atau
diperkenankan, yaitu: (1) metode harga pokok rata-rata,
dan (2) metode harga pokok masuk pertama keluar
pertama (MPKP); dengan ketentuan metode yang dipilih
diterapkan secara konsisten.
3
Contoh: Penilaian Persediaan Barang Dagangan
PT BMC didirikan dan memulai usaha komersialnya pada awal tahun 2001.
Perusahaan menjual barang dagangannya dengan memperhitungkan tingkat laba
kotor sebesar 20% dari harga jual yang ditetapkan sebesar Rp20.000,00 per unit
dalam tahun 2001, sebesar Rp25.000,00 dalam tahun 2002, dan sebesar
Rp30.000,00 per unit dalam tahun 2003. Berikut adalah ikhtisar pembelian dan
penjualannya dalam masa tiga tahun pertama sejak perusahaan didirikan.
No.
Deskripsi
Kts
Tahun 2001
Kos/unit
1
Persediaan awal
2
Pembelian
3
Pembelian
4
Penjualan
5
2.000
Penjualan
(*)
Tergantung metode yang dipakai
2.000
-
Kts
Tahun 2002
Kos/unit
Kts
(*)
Tahun 2003
Kos/unit
-
1.000
500
(*)
2.500
Rp10.000
2.000
Rp15.000
2.000
Rp20.000
2.500
12.000
2.000
17.000
2.500
22.500
-
2.250
-
2.500
-
-
2.250
-
2.500
-
Efek masing-masing alternatif metode penilaian persediaan dan pengukuran harga
pokok penjualan, masing-masing untuk tahun pajak 2001, 2002, dan 2003 adalah
sebagai berikut.
(1) Jika perusahaan menggunakan Metode Harga Pokok-MPKP
(2) Jika perusahaan menggunakan Metode Harga Pokok Rata-rata
4
Penyusutan Harta Berwujud Sebagai Biaya Fiskal
Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf (b) Undangundang
Pajak
Penghasilan,
pengeluaran
untuk
memperoleh atau nilai perolehan harta berwujud yang
mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun harus
dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih,
dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan
pengeluaran tersebut selama masa manfaatnya melalui
suatu proses penyusutan. Secara lengkap ketentuan yang
berhubungan dengan pengalokasian nilai perolehan harta
berwujud atau proses penyusutan harta berwujud diatur
dalam Pasal 11 Undang-undang Pajak Penghasilan
tersebut, yang secara garis besar dapat dikemukakan
sebagai berikut
5
Penggolongan Harta Berwujud Yang Dapat Disusutkan
Secara garis besar, harta berwujud yang dapat disusutkan dibebankan
ke dalam dua kategori, yaitu:
(1) Harta bukan bangunan, dan
(2) Bangunan.
No.
1
2
Kelompok Harta
Masa Manfaat
Bukan Bangunan
1.1 Kelompok-1
1.2 Kelompok-2
1.3 Kelompok-3
1.4 Kelompok-4
4 tahun
8 tahun
16 tahun
20 tahun
Bangunan
2.1 Permanen
2.2 Tidak Permanen
20 tahun
10 tahun
6
Dasar Perhitungan, Metode, dan Tarif Penyusutan
Undang-undang Pajak Penghasilan juga menetapkan tarif penyusutan yang
berlaku untuk setiap kelompok umur harta, dan menurut masing-masing metode
penyusutan terkait seperti tampak pada tabel berikut ini (Pasal 11 ayat 6).
Penyimpangan dari ketentuan tentang penyusutan atas harta berwujud di atas,
hanya berlaku untuk harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam usaha
tertentu (Pasal 11 ayat 7)
Kelompok Harta
Masa Manfaat
Tarif Penyusutan
Ayat 1 (GL)
Ayat 2 (SMG)
1. Bukan Bangunan
1.1 Kelompok 1
4 tahun
25,00%
50,00%
1.2 Kelompok 2
8 tahun
12,50%
25,050%
1.3 Kelompok 3
16 tahun
6,25%
12,50%
1.4 Kelompok 4
20 tahun
5,00%
10,00%
2.1 Bangunan Permanen
20 tahun
5,00%
-
2.2 Bangunan Tidak Permanen
10 tahun
10,00%
-
2. Bangunan
7
Penghentian Harta dari Pemakaian
Undang-undang Pajak Penghasilan juga mengatur perlakuan akuntansi
terhadap nilai sisa buku harta yang dihentikan dari pemakaiannya,
yang pada dasarnya dibedakan ke dalam dua alternatif, tergantung
pada sifat penghentian harta dari pemakaiannya sebagai berikut:
(1) Nilai sisa harta yang dihentikan dari pemakaiannya karena
penjualan atau pengalihan harta (sebagai pengganti saham atau
penyertaan modal;
(2) Nilai sisa buku harta yang dihentikan daripemakaiannya karena
terjadinya pengalihan harta yang diberikan sebagai bantuan atau
sumbangan, hibah, dan warisan kepada pihak lain - yang bagi pihak
penerima pengalihan harta tersebut tidak termasuk Obyek Pajak
Penghasilan.
8
Amortisasi Harta Tak Berwujud dan Beban
Ditangguhkan Sebagai Biaya Fiskal
• Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf (b) (Undang-undang Pajak
Penghasilan), pengeluaran untuk memperoleh atau nilai perolehan harta tak
berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun yang
digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan harus
diamortisasi yang dilakukan secara periodik sebagai berikut:
(1) Dalam bagian-bagian yang sama besar setiap tahun selama masa
manfaatnya (metode garis lurus); atau
(2) Dalam bagian-bagian yang semakin menurun setiap tahun selama
masa manfaatnya (metode saldo menurun).
• Masa manfaat dan tarif amortisasi harta tak berwujud ditetapkan sebagai berikut:
Penggolongan, Metode, dan Tarif Amortisasi Harta Tak Berwujud
No.
Kelompok Harta
Tak Berwujud
Masa
Manfaat
Tarif Amortisasi per tahun
Garis Lurus
Saldo Menurun
Kelompok-1
4 tahun
25,00%
50,00%
Kelompok-2
8 tahun
12,50%
25,00%
Kelompok-3
16 tahun
6,25%
12,50%
Kelompok-4
20 tahun
5,00%
10,00%
9