Transcript PERTEMUAN: 6 bab 7 AKUNTANSI PENGHASILAN 3: PENGHASILAN YANG PAJAKNYA

Matakuliah
Tahun
:F0452/Akuntansi Perpajakan
: 2006
AKUNTANSI PENGHASILAN 3:
PENGHASILAN YANG PAJAKNYA
DIPOTONG OLEH PIHAK LAIN (2)
PERTEMUAN: 6 bab 7
1
AKUNTANSI PENGHASILAN 3:PENGHASILAN YANG
PAJAKNYADIPOTONG OLEH PIHAK LAIN (2)
Penghasilan Obyek Pajak Pasal 26
 Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak-luar
negeri dari Indonesia, Undang-undang Pajak Penghasilan yang
menjalankan dua sistem pengenaan pajaknya:
(1) Pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi Wajib Pajak
yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui
Bentuk Usaha Tetap di Indoensia; dan
(2) Melalui pemotongan oleh pihak yang wajib membayar atau
memberi penghasilan bagi Wajib Pajak-luar negeri yang lain.
 Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang
dikenakan atau dipotong atas penghasilan-penghasilan yang
bersumber di Indonesia, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.
2
Obyek Pajak Penghasilan Pasal 26, Tarif, dan
Sifat Pemotongannya
Penghasilan Obyek PPh Pasal-26, Tarif, dan Sifat Pemotongannya
Tarif
No.
Jenis Penghasilan Obyek Pajak
Pajak
20%
1
20%
2
20%
3
(a)
Dividen;
(b)
Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan
sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
(c)
Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan
dengan penggunaan harta;
(d)
Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau
kegiatan;
(e)
Hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam
bentuk apapun;
(f)
Pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
(a)
Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia;
(b)
Premi asuransi dan premi reasuransi yang
dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar
negeri.
Penghasilan sesudah dikurangi pajak (laba bersih) dari
suatu bentuk usaha tetap, kecuali penghasilan tersebut
ditanamkan kembali di Indonesia
Basis
Sifat
Perhitungan
Pemotongan
Penghasilan bruto
Final
Perkiraan
Penghasilan Neto
Final
Penghasilan Kena
Pajak
Final
3
Royalti yang terutang atau dibayarkan kepada WP-Luar Negeri
 PT KFC adalah Wajib Pajak-badan dalam negeri yang memproduksi dan
menjual produknya berdasar lisensi dari perusahaan di luar negeri. Dalam
tahun pajak 2003, perusahaan membayar royalti kepada perusahaan di luar
negeri (sebagai Subyek atau Wajib Pajak-dalam negeri) sebesar Rp250,00
juta.
 Sebagai Subyek atau Wajib Pajak-dalam negeri, PT KFC wajib memotong,
menyetor, dan melaporkan pajak atas penghasilan berupa royalti yang
dibayarkan kepada Subyek atau Wajib Pajak-luar negeri tersebut. Bagi PT
KFC sendiri, royalti yang terutang atau dibayarkan kepada Subyek atau
Wajib Pajak-luar negeri sebesar Rp250,00 juta tersebut merupakan bagian
dari biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilannya.
4
 Untuk mencatat adanya pemotongan dan penyetoran Pajak
Penghasilan Pasal 26 atas penghasilan berupa royalti yang
dibayarkan kepada Wajib Pajak-luar negeri tersebut adalah sebagai
berikut (dalam ribuan rupiah)
Rekening & Deskripsi
Tg l.
Biaya Gaji & Upah
Debit
Rp250.000,00
Utang Pajak Penghasilan-Pasal 26
Kredit
Rp50.000,00
200.000,00
Utang Gaji & Upah
Utang Pajak Penghasilan-Pasal 26
Utang Gaji & Upah
Rp50.000,00
200.000,00
Rp250.000,00
Kas atau Bank
5
Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 26
No.
1
2
Jenis Penghasilan
Saat Terutangnya
Jatuh Tempo
Obyek Pajak PPh Pasal 26
PPh-Pasal 26
Penyetoran
Akhir bulan dilakukannya
pembayaran atau
terutangnya penghasilan
yang bersangkutan
Selambat-lambatnya
tanggal 10 bulan takwim
berikutnya setelah bulan
saat terutangnya pajak
Tanggal 25 bulan ketiga
setelah tahun pajak atau
bagian tahun pajak
berakhir, sebelum SPT
disampaikan
Tanggal 25 bulan ketiga
setelah tahun pajak atau
bagian tahun pajak
berakhir, sebelum SPT
disampaikan
(a)
Penghasilan dari modal, berupa: dividen; bunga
termasuk premium, diskonto; dan imbalan
sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
royalti; sewa; dan penghasilanlain sehubungan
dengan penggunaan harta;
(b)
Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau
kegiatan; hadiah dan penghargaan dengan nama
dan dalam bentuk apapun; pensiun dan
pembayaran berkala lainnya;
(c)
Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia;
(d)
Premi asuransi yang dibayarkan kepada
perusahaan asuransi luar negeri;
Penghasilan berupa Penghasilan Kena Pajak sesudah
dikurangi pajak dari suatu Bentuk Usaha Tetap di
Indonesia
6
Penghasilan Kena Pajak
setelah Dikurangi Pajak dari suatu BUT
Nikisae Ltd adalah cabang dari suatu perusahaan yang berkantor pusat
Tokio Jepang dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.
Berikut adalah ikhtisar neraca sisa perusahaan tersebut pada akhir
tahun pajak 2003 (dalam jutaan rupiah):
Rekening Pembukuan
Macam-macam harta atau aktiva
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan
Debit
Kredit
Rp250.000,00
45.000,00
Macam-macam penghasilan
Rp75.000,00
Macam-macam kewajiban
100.000,00
Modal Saham
150.000,00
Jumlah
Rp295.000,00
Rp295.000,00
7
PENGHASILAN DARI PENGALIHAN
HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
Sebagai penghasilan obyek pajak yang dikenakan pajak tersendiri,
termasuk dalam kategori penghasilan dari pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan meliputi seluruh penghasilan yang diterima atau
diperoleh melalui segala bentuk transaksi penghalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan, termasuk:
(1) Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan
hak, penyerahan hak, lelang, hibah;
(2) Penjualan, tukar-menukar termasuk ruitslag, pelepasan hak,
penyerahan hak;
(3) Penjualan, tukar-menukar termasuk ruitslag, pelepasan hak, atau
cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan
pembangunan sarana atau fasilitas umum yang memerlukan
persyaratan khusus.
8
Contoh: Penghasilan Dari
Bangunan-Orang Pribadi
Pengalihan
Hak
Atas
Tanah
dan/atau
Berhubung luas lahan yang tidak lagi mencukup kebutuhan untuk ekspansi di
masa depan, UD Makmur menjual sebidang tanah berikut bangunankantor,
toko, dan gudangnya kepada perusahaan lain dengan harga seluruhnya
Rp5,00 milyar pada awal tahun 2002. Atas penghasilan dari pengalihan hak
atas tanah dan/atau bangunan tersebut perusahaan membayar atau dipungut
pajak penghasilan sebesar Rp250,00 juta. Menurut neraca fiskal pada awal
tahun 2002, nilai sisa buku tanah adalah Rp1,00 milyar, sedang nilai perolehan
bangunan Rp2,00 milyar dan akumulasi penyusutannya sebesar Rp0,75 milyar.
Tgl.
Rekening & Deskripsi
Kas
Akumulasi Penyusutan Bangunan
Tanah
Bangunan
Keuntungan penjualan tanah
dan bangunan
Pajak Penghasilan (Final)
Kas
Debit
Kredit
Rp5.000.000,00
750.000,00
Rp1.000.000,00
2.000.000,00
2.750.000,00
Rp250.000,00
Rp250.000,00
9
PENGHASILAN DARI TRANSAKSI
PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
Sebagai penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan tersendiri,
penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek meliputi
penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik oleh orang pribadi
maupun badan. Pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut atas
penghasilan yang bersal dari transaksi penjualan saham di bursa efek
bersifat final. Untuk tujuan pengenaan pajaknya, baik saham maupun
transaksi penjualan saham keduanya dibedakan ke dalam dua kategori
sebagai berikut:
(1) Saham pendiri dan saham bukan pendiri; dan
(2) Penjualan saham pada saat penawaran umum di pasar perdana
(initial public offerring-IPO).
10