Transcript PERTEMUAN #5 FAKTUR PAJAK Matakuliah : F0462 / PPN dan PTLL

Matakuliah
Tahun
Versi
: F0462 / PPN dan PTLL
: 2006
:1
PERTEMUAN #5
FAKTUR PAJAK
1
LEARNING OUTCOMES
Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa akan mampu :
menjelaskan tentang kewajiban menerbitkan Faktur Pajak
bagi PKP.
menjelaskan pemungut dan wajib pungut PPN.
2
OUTLINE MATERI
Pengertian Faktur Pajak
Jenis-Jenis Faktur Pajak
Dokumen tertentu sebagai Faktur Pajak Standar
Fungsi Faktur Pajak
Kewajiban PKP untuk menerbitkan Faktur Pajak
Sanksi atas penerbitan Faktur Pajak
Pemungut PPNWajib Pungut PPN
Mekanisme pemungutan PPN
3
PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM
Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang
melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP atau bukti pungutan
pajak karena impor BKP yang digunakan oleh DitJen Bea Cukai.
KEP-323/PJ./2001 dan KEP-433/PJ./2002 tentang Saat Pembuatan,
Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara
Pembetulan Faktur Pajak Standar.
KEP-425/PJ./2001 tentang Syarat-syarat Faktur Pajak Sederhana.
KEP-312/PJ./2001 tentang Dokumen Tertentu Sbg Faktur Pajak Standar.
SE-01/PJ.9/1995 tentang Penggantian/Pemberian Kode Seri Faktur Pajak
4
JENIS FAKTUR PAJAK (FP)
Faktur pajak standar (FPS), yaitu faktur pajak yang bentuk
dan isinya telah ditetapkan oleh keputusan Dirjen Pajak.
Faktur pajak gabungan, adalah FP standar yang memuat
lebih dari satu transaksi dalam satu masa pajak untuk satu
pelanggan.
Faktur pajak sederhana.
5
FAKTUR PAJAK STANDAR (FPS)
Faktur Pajak Standar, yaitu faktur pajak yang bentuk dan
isinya telah ditetapkan oleh peraturan per UU. Isi faktur
harus mencantukan minimal:
– Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP/JKP.
– Nama, alamat, NPWP pembeli BKP atau penerima JKP.
– Jenis barang, jumlah harga jual/penggantian dan potongan harga.
– PPN/PPnBM yang dipungut.
– Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
– Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani
Faktur pajak
6
TATA CARA PEMBUATAN FP STANDAR
Pembutan Faktur dilakukan oleh PKP dengan ijin kepala KPP untuk
mendapat nomor Faktur pajak.
– Nomor Seri Faktur Pajak Standar terdiri dari 5 huruf kode perusahaan, 3 dijit
kode KPP dan minimal 7 dijit nomor seri [ABCDE-011-1234567].
Bentuk dan ukuran sesuai kebutuhan PKP
Dicetak dalam warna putih semua termasuk rangkapnya atau berwarna
warni untuk tiap rangkapntya terserah kepada PKP.
Ukuran dari kolom sesuai kebutuhan PKP.
Kolom PPnBM tidak boleh dihilangkan walaupun tidak pernah terjadi
dalam usaha PKP tersebut.
Dibuat minimal rangkap 2, satu rangkap diserahkan kepada pembeli
BKP atau penerima JKP sebagai Pajak Masukan, dan rangkap ke-2 sbg
arsip penjual BKP/JKP sebagai Pajak Keluaran.
Dapat dibuat dengan komputer asal memenuhi syarat.
Faktur Pajak Standar harus diisi dengan lengkap, jelas dan benar.
7
FAKTUR PAJAK STANDAR CACAT
Diisi dengan data tidak benar.
– NPWP salah, nomor seri faktur pajak kurang dari 7 dijit.
– Nama salah ditulis.
– Nama perusahaan salah ditulis.
Diisi tidak lengkap.
– Kolom dan baris tidak diisi dengan lengkap kecuali kolom PPnBM.
– Baris NPWP pembeli BKP atau penerima JKP tidak diisi.
– Jabatan yang menandatangani faktur pajak tidak diisi.
– Pada baris “Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn” tidak
dicoret pada bagian kalimat yang tidak perlu sebagaimana diminta.
Tanda tangan menggunakan cap tanda tangan. Dilarang menurut
Lampiran II butir 13 Kep Dirjen Pajak Nomor KEP-549/PJ./2000.
Pembetulan dilakukan dengan dicoret, dihapus atau di tipe-ex.
Pembetulan yg diperkenankan dengan membuat FP Standar Pengganti.
FP dibuat melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
FP yang dibuat oleh Pengusaha yang belum/tidak dikukuhkan sbg PKP.
8
DOKUMEN TTT SBG FP STANDAR
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilampiri SSP dan atau bukti
pungutan pajak oleh DJBC untuk impor BKP.
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yg telah difiat muat oleh pejabat
yang berwenang dari DJBC dan dilampiri invoice yang merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut.
Surat perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat oleh Bulog/
Dolog untuk penyaluran tepung terigu.
Faktur Nota Bon Penyerahan yang dibuat oleh Pertamina untuk penyerahan BBM dan atau bukan BBM.
Tanda pembayaran atau kuitansi utk penyerahan jasa telekomunikasi.
Tiket, Tagihan, Surat Muatan Udara (airway bill), delivery bill, yang
dibuat untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri.
SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfataan BKP tidak berwujud
atau JKP dari luar daerah pabean.
Nota penjualan jasa yang dibuat untuk penyerahan jasa pelabuhan.
Tanda pembayaran atau kuitansi listrik.
9
BATAS WAKTU PEMBUATAN FPS
Berdasarkan KEP-549/PJ./2000, FP Standar harus dibuat pada saat:
Paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan
dilakukan penyerehan keseluruhan BKP/JKP.
– Kecuali terjadi pembayaran sebelum akhir bulan berikutnya, maka
FP dibuat paling lambat pada saat pembayaran.
Pada saat pembayaran, dalam hal penerimaan pembayaran
terjadi sebelum penyerahan BKP/JKP.
Paling lambat pada saat penerimaan pembayaran termijn,
dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
Paling lambat pada saat PKP Rekanan menyampaikan
tagihan kepada pemungut PPN.
FP Gabungan dibuat paling lambat pada akhir bulan
berikutnya setelah bulan dilakukan penyerahan BKP/JKP.
10
LAIN-LAIN TENTANG FAKTUR PAJAK
TRANSAKSI DENGAN VALUTA ASING
Penghitungan pajak dikonversi dalam mata uang rupiah
menurut kurs pada tanggal pembuatan faktur pajak.
Transaksi dgn pemungut PPN, besarnya pajak dikonversi
menurut kurs pada tanggal pembayaran oleh pemungut.
PENGGUNAAN QQ. PADA FAKTUR PAJAK STANDAR:
Diperbolehkan untuk transaksi:
Impor inden.
Ekspor menggunakan kuota eksportir lain.
Sewa Guna Usaha dengan hak opsi.
11
FAKTUR PAJAK GABUNGAN
Menurut pasal 13 ayat (2) UU PPN, PKP dapat membuat
satu Faktur Pajak yg meliputi seluruh penyerahan BKP/JKP
untuk pembeli/peneriman yang sama dalam satu Masa
Pajak.
Faktur Pajak Gabungan pada dasarnya adalah Faktur Pajak
Standar sehingga tidak digolongkan sbg bentuk tersendiri
terpisah dari Faktur Pajak Standar.
12
FAKTUR PAJAK SEDERHANA
FP Sederhana dibuat oleh PKP yang melakukan:
– Penyerahan BKP adalah kepada konsumen akhir.
– Pembeli BKP tidak memiliki atau tidak mau menunjukkan identitas
lengkap, misalnya nama, alamat, atau NPWP tidak diketahui.
Pembuatan faktur tidak perlu ijin pihak manapun.
Bentuk faktur dapat berupa bon kontan, faktur penjualan,
segi kas register, karcis, kuitansi, nota, atau tanda bukti
penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis.
Dibuat rangkap 2 atau satu lembar yang terdiri dari 2
bagian/potongan yang disediakan untuk dirobek.
13
FAKTUR PAJAK SEDERHANA
Memuat keterangan minimal:
– Nama, Alamat dan NPWP yang menyerahkan BKP/JKP.
– Jenis dan kuantum BKP/JKP yang diserahkan.
– Jumlah harga jual/penggantian yg sdh termasuk PPN atau belum.
– Tanggal pembuatan FP Sederhana.
Faktur Pajak Sederhana tidak dapat dikreditkan sebagai
Pajak Masukan.
Faktur Pajak Standar yang cacat tidak boleh dianggap
sebagai Faktur Pajak Sederhana.
Pembuatan faktur pajak sederhana paling lambat saat
penyerahan BKP/JKP atau saat pembayaran apabila
pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP/JKP
14
FUNGSI FAKTUR PAJAK
1.
2.
3.
4.
Bukti pungutan pajak bagi PKP yang menyerahkan
BKP/JKP dan bagi DJBC atas impor BKP
Bukti pembayaran PPN dan PPnBM bagi PKP pembeli
BKP/JKP
Sarana pengkreditan Pajak Masukan
Dasar Pembuatan Nota Retur.
15
LARANGAN DAN SANKSI
Larangan membuat FP:
Pengusaha yang tidak/belum dikukuhkan sebagai PKP
dilarang membuat Faktur Pajak.
Dalam hal Faktur Pajak terlanjur dibuat, pengusaha tersebut
wajib menyetor pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak
Ke Kas Negara.
Sanksi:
Jika bukan PKP membuat Faktur Pajak, atau
PKP membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau
tidak mengisi selengkapnya.
Dikenakan denda administrasi 2% x Dasar Pengenaan Pajak.
16
PEMUNGUT PPN
Berdasarkan KMK No. 563/KMK.03/2003, sejak tanggal 1
Januari 2004, yang menjadi pemungut PPN (WAPU):
– Bendaharawan Pemerintah.
– Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.
Sehingga sejak tanggal 1 Januari 2004, badan tertentu yg
sebelumnya WAPU tidak lagi sebagai pemungut PPN:
–
–
–
–
–
BUMN dan BUMD.
Bank Pemerintah Pusat dan Bank Pembangunan Daerah.
Bank Indonesia.
Pertamina,
Perusahaan Kontrak Karya/Kontrak Bagi Hasil dibidang pertambangan umum.
17
PEMUNGUT PPN
Tidak terutang PPN/PPnBM bagi bendaharawan:
Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,Pembayaran untuk pembebasan tanah.
Pembayaran atas penyerahan BKP/JKP yang mendapat
fasilitas PPN tidak dipungut/dibebaskan.
Pembayaran atas penyerahan BBM atau bukan BBM dari
Pertamina.
18
MEKANISME PEMUNGUTAN PPN
Setiap PKP yang menyerahkan BKP atau JKP diwajibkan
membuat Faktur Pajak untuk memungut pajak yang terutang.
Pajak yang dapat dipungut disebut Pajak Keluaran (output tax).
Pada saat suatu PKP membeli/menerima BKP atau JKP dari
PKP lain, maka PKP pemberli/penerima membayar pajak yang
terutang kepada negara lewat PKP penjual. Pajak yang dibayar
disebut Pajak Masukan (input tax).
Pada akhir masa pajak, Pajak Masukan dapat dikreditkan
terhadap Pajak Keluaran.
Jika Pajak Keluaran > Pajak Masukan, berarti kurang bayar,
harus dibayar ke Kas Negara paling lambat tanggal 15 bulan
berikutnya. Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran
Pajak (SSP).
19
20