Transcript PERTEMUAN #4 SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG Matakuliah

Matakuliah
Tahun
Versi
: F0462 / PPN dan PTLL
: 2006
:1
PERTEMUAN #4
SAAT DAN TEMPAT PAJAK
TERUTANG
1
LEARNING OUTCOMES
Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa akan mampu :
menjelaskan saat pajak terutang.
menjelaskan tempat pajak terutang.
2
OUTLINE MATERI
Saat pajak terutang.
Tempat pajak terutang.
Pemusatan pajak terutang.
3
SAAT PAJAK TERUTANG
Berdasarkan UU PPN pasal 11, secara garis besar saat
pajak terutang adalah:
Pada saat penyerahan BKP/JKP.
Pada saat impor BKP.
Pada saat dimulai pemanfaatan BKP tak berwujud/JKP dari
luar daerah pabean didalam daerah pabean.
Pada saat pembayaran, dalam hal:
– pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP/JKP.
– pembayaran dilakukan sebelum dimulai pemanfaatan BKP tak
berwujud/JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
Saat ekspor BKP.
Saat lain yang ditetapkan dengan KMK.
Penjabaran SAAT PAJAK TERUTANG dapat dilihat di slide berikutnya:
4
SAAT PAJAK TERUTANG
Penyerahan karena suatu perjanjian (jual-beli, tukar-menukar,
dll.), pajak terutang saat penyerahan barang secara keseluruhan.
Penyerahan karena suatu SGU (leasing), pajak terutang pada
saat dipindahkannya penguasaan dari penjual ke pembeli.
Sedangkan pada saat penyerahan hak (akhir masa leasing)
sudah tidak terutang PPN.
Penyerahan kepada pedagang perantara, pajak sudah terutang
pada saat barang diserahkan kepada pedagang perantara.
Penyerahan melalui juru lelang, pajak terutang pada saat barang
diserahkan dari juru lelang kepada pemenang lelang. Ketika
barang dititipkan ke juru lelang belum terutang PPN.
Pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma, pajak terutang pada
saat dipakai sendiri atau diserahkan secara cuma-cuma.
5
SAAT PAJAK TERUTANG
Persediaan BKP yg tersisa saat pembubaran perusahaan:
– Pajak terutang pada saat ditandatangani akte pembubaran
– Pajak terutang pada saat perusahaan tersebut nyata-nyata sudah
tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan
berdasarkan hasil pemeriksaan
Penyerahan BKP dari kantor pusat ke kantor cabang, pajak
terutang pada saat dilakukannya penyerahan barang.
Kecuali ada fasilitas pemusatan pajak terutang.
Penyerahan BKP secara konsinyiasi, pajak terutang pada
saat diserahkan ke pembeli konsinyiasi.
6
SAAT PAJAK TERUTANG
I. Penyerahan BKP
1. Penyerahan BKP berwujud dan bersifat barang bergerak :
a. Saat BKP diserahkan secara langsung kepada pembeli atau
b. Saat BKP diserahkan secara langsung kepada pihak ketiga untuk
atas nama pribadi dan atas nama pembeli atau
c. Saat BKP diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa
angkutan
d. Saat BKP diserahkan kepada pedagang perantara.
2. Penyerahan BKP berwujud dan bersifat barang tidak bergerak,
Terutangnya pajak terjadi mana yang lebih dahulu diantara :
a. saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP
tersebut secara yuridis atau
b. saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP
tersebut secara nyata.
7
SAAT PAJAK TERUTANG
3. Penyerahan BKP tidak berwujud oleh PKP, terhutang pajak mana yang
lebih dulu dari peristiwa:
a. saat harga penyerahan dinyatakan sebagai piutang oleh PKP
b. saat harga penyerahan ditagih PKP
c. saat harga penyerahan diterima pembayarannya baik sebagian atau
seluruhnya oleh PKP
d. saat ditandatangani kontrak/perjanjian oleh PKP (jika poin a-c tidak
diketahui)
4.
Penyerahan BKP dalam rangka perubahan bentuk usaha/
penggabungan, pemekaran, pengalihan usaha
atau pengalihan
seluruh aktiva perusahaan yang diikuti dengan perubahan pihak yang
berhak atas BKP tersebut adalah saat ditandatangani akte yang
berkenaan oleh notaris.
8
SAAT PAJAK TERUTANG
II.Penyerahan JKP
1.
Jasa pemborong bangunan atau barang tak bergerak adalah saat
penyerahan JKP meskipun pembayaran lunas jasa pemborongan
belum diterima pemborong atau kontraktor. Dan Jika menerima uang
muka setelah penandatanganan kontrak maka PPN terhutang pada
tanggal diterimanya uang muka atau
pada saat penerimaan
pembayaran termijn
2.
Selain pemborong bangunan terjadi saat:
a.tersedianya barang atau fasilitas untuk dipakai baik sebagian
atau atau seluruhnya: atau
b.dilakukan penagihan penggantian; atau
c.pembayaran, apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan
JKP dilakukan
9
SAAT PAJAK TERUTANG
III.Impor BKP
Saat BKP dimasukkan ke dalam daerah Pabean
IV.Ekspor BKP
Saat BKP dikeluarkan dari daerah pabean
V.Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan
dan Persediaan BKP yang Tersisa Pada saat pembubaran
Perusahaan
1.Pada saat ditandatangani akte pembubaran
2.Pada saat perusahaa tersebut nyata-nyata sudah tidak melakukan
kegiatan usaha atau sudah dibubarkan berdasarkan hasil
pemeriksaan
3.Pada saat diketahui bahwa perusahaan tersebut telah dibubarkan
berdasarkan dokumen atau data yang ada.
10
SAAT PAJAK TERUTANG
VI.Penyerahan BKP dalam rangka perubahan bentuk usaha merger,
pemekaran usaha atau pengalihan aktiva yang diikuti dengan
perubahan pihak yang berhak atas BKP, pajak terutang pada saat
yang disepakati dalam RUPS.
VII. Peritiwa lain yang ditetapkan dengan KMK
1.Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam usaha atau
pekerjaan oleh OP atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau
digunakan pihak lain, pajak terutang saat dimulai pembangunan.
2.Penyerahan kepada pemungut PPN, pajak terutang pada saat
pembayaran.
3.Penyerahan BKP dalam rangka restrukturisasi perusahaan atau
restrukturisasi utang, pajak terutang pada saat penyerahan BKP ke
bank kreditur dan atau ke BPPN.
11
TEMPAT PAJAK TERUTANG
(UU PPN ps. 12)
Tempat tinggal atau tempat kedudukan.
Tempat kegiatan usaha dilakukan.
Tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.
Tempat BKP dimasukkan ke dalam daerah pabean, dalam hal impor.
Tempat OP/Badan terdaftar sebagai NPWP, dalam hal pemanfaatan
BKP tak berwujud/JKP dari luar daerah pabean didalam daerah
pabean.
Satu tempat atau lebih yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak atas
permohonan tertulis dari PKP.
Dalam hal kegiatan membangun sendiri, pajak terutang ditempat
bangunan didirikan.
PKP yang memiliki lebih satu tempat usaha dapat mengajukan
permohonan pemusatan tempat pajak terutang secara tertulis kepada
Dirjen Pajak.
12
PEMUSATAN TEMPAT PPN TERUTANG
Berdasarkan KEP-128/PJ/2003, PKP dapat memohon untuk
penetapan satu atau lebih tmpat pemusatan pajak terutang.
Sebelumnya hanya boleh satu tempat pemusatan pajak
terutang untuk satu PKP.
13
14