Transcript Pertemuan #9 PEMBUKUAN DAN PENCATATAN DALAM ASPEK PERPAJAKAN Matakuliah

Matakuliah
Tahun
Versi
: F0442 / Ketentuan Umum Perpajakan
: 2006
:1
Pertemuan #9
PEMBUKUAN DAN PENCATATAN
DALAM ASPEK PERPAJAKAN
1
Learning Outcomes
Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa
akan mampu :
menerapkan Pembukuan didunia bisnis/non bisnis
dalam aspek-aspek perpajakan.
2
Outline Materi
Pengertian pembukuan dalam perpajakan.
Maksud & tujuan pembukuan dalam perpajakan.
Syarat-syarat pembukuan dalam perpajakan.
Yang wajib menyelenggarakan pembukuan.
3
PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur utk mengumpulkan data dan informasi keuangan
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta
jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan
laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak Berakhir (UU No. 6
Tahun 1983 stdtd. UU No. 16 Tahun 2000 tentang KUP pasal 1
angka 26).
Dasar hukum kewajiban menyelenggarakan pembukuan adalah
UU No. 6 Tahun 1983 stdtd. UU No. 16 Tahun 2000 tentang KUP
pasal 28 (1):
– “Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan”.
4
PEMBUKUAN
Merupakan proses pencatatan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi tentang:
–
–
–
–
–
–
Keadaan harta.
Kewajiban.
Modal.
Penghasilan dan biaya.
Penjualan dan pembelian.
Harga perolehan dan penyerahan BKP/JKP.
Pembukuan wajib dilakukan oleh:
– Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan
usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia.
– Wajib pajak badan.
5
PENGECUALIAN PEMBUKUAN
Dikecualikan dari kewajiban pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah:
– WP OP yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas,
yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan
menggunakan norma penghitungan penghasilan neto yaitu yang
peredarannya kurang dari Rp. 600.000.000 pertahun.
– WP OP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan
dan/atau pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang
tidak wajib menyampaikan SPT.
6
PENCATATAN
Adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran
atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai
dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.
Pencatatan dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang
penghasilan brutonya dibawah Rp 600.000.000,00 (enam
ratus juta rupiah) setahun.
7
TUJUAN PEMBUKUAN/PENCATATAN
Tujuan pembukuan adalah untuk mempermudah:
– Pengisian SPT.
– Penghitungan penghasilan kena pajak.
– Penghitungan PPN dan PPnBM.
– Mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan
usaha/pekerjaan bebas.
Tujuan pencatatan adalah untuk mempermudah:
– Pengisian SPT.
– Penghitungan penghasilan kena pajak.
– Penghitungan PPN dan PPnBM.
8
SYARAT-SYARAT PEMBUKUAN/PENCATATAN
Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara
teratur mengenai:
– Keadaan kas dan bank.
– Daftar utang dan piutang.
– Daftar persediaan barang.
– Pada akhir tahun pajak membuat neraca dan laporan laba/rugi.
Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan:
– Huruf latin.
– Angka arab.
– Mata uang rupiah.
– Dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh
Menteri Keuangan.
Pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain rupiah
harus ada izin Menteri Keuangan.
9
SYARAT-SYARAT PEMBUKUAN/PENCATATAN
Pembukuan disusun dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel
akrual atau stelsel kas.
Perubahan metode pembukuan dan atau tahun buku harus ada
persetujuan Direktur Jenderal Pajak.
Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi
dasar pembukuan/pencatatan dan dokumen lain harus disimpan
di Indonesia selama 10 tahun.
10
PEMBUKUAN DALAM BAHASA ASING DAN
MATA UANG SELAIN RUPIAH
Pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah diperbolehkan setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan yg dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak yaitu untuk WP dalam rangka:
1.
2.
3.
4.
5.
Penanaman Modal Asing (PMA).
Kontrak karya (KK), untuk perusahaan pertambangan.
Kontrak bagi hasil (KBH), untuk perusahaan pertambangan dan
MIGAS.
Bentuk Usaha Tetap (BUT).
WP yang berafiliasi dengan perusahaan induk di luar negeri
WP hrs mengajukan izin kepada Dirjen Pajak paling lambat 3 bulan sebelum
tahun buku dimulai atau 3 bulan sejak tanggal pendirian WP baru.
Bahasa asing dan mata uang selain rupiah yang diperkenankan untuk pembukuan ini adalah Bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat.
11
SANKSI DAN SANKSI PIDANA
Wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau
pencatatan atau tidak memperlihatkan/meminjamkan
buku/catatan/dokumen sebagai dasar pembukuan sehingga
tidak dapat diketahui besarnya pajak terutang.
– Pajak terutang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
Mengacu ke pasal 39 UU KUP, jika dengan sengaja:
– Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang
palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau
– Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak
memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau
dokumen lainnya.
– Sehingga menimbulkan kerugian negara.
– Diancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda setinggitingginya 4x pajak terutang.
12
PENGURANG PENGHASILAN BRUTO
Menurut UU PPh pasal 6 (1): ”Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi WPDN
dan BUT ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:”
Biaya M3 (mendapatkan, menagih, dan memelihara) penghasilan:
– Biaya pembelian bahan.
– Biaya berkenaan pekerjaan atau jasa termasuk upah gaji,
honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam
bentuk uang.
– Bunga.
– Sewa.
– Royalti.
– Biaya perjalanan.
– Biaya pengolahan limbah.
– Premi asuransi.
– Biaya administrasi.
– Pajak, kecuali pajak penghasilan.
Disebut jg sbg biaya yg berhubungan langsung dgn kegiatan usaha.
13
PENGURANG PENGHASILAN BRUTO
Penyusutan dan amortisasi.
Iuran kepada dana pensiun yg pendiriannya telah disahkan Menkeu.
Kerugian krn penjualan/pengalihan harta yg dimiliki dlm perusahaan.
Kerugian krn selisih kurs mata uang asing.
– Jika WP menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tetap
(kurs historis), pembebanan kerugian dilakukan pada saat
REALISASI atas perkiraan mata uang asing tersebut.
– Jika WP menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah
BI, maka pengakuan biaya pada akhir tahun pajak.
Biaya R&D perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
Biaya beasiswa, magang dan pelatihan untuk meningkatkan SDM.
Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.
14
BUKAN BIAYA FISKAL
Menurut UU PPh pasal 9 (1): ”Untuk menentukan besarnya penghasilan kena
pajak bagi WP dalam negeri dan BUT tidak boleh dikurangkan:”
Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen
termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada
pemegang polis dan pembagian SHU Koperasi.
Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham,
sekutu, anggota.
Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
– Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan leasing.
– Cadangan untuk perusahaan asuransi.
– Cadangan biaya reklamasi untuk perusahaan tambang.
Yang ketentuannya diatur dengan Keputusan Menkeu
Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, beasiswa yang
dibayar oleh WP OP. Kecuali jika dibayar pemberi kerja dianggap
penambah penghasilan dan bagi perusahaan dapat dibiayakan
15
BUKAN BIAYA FISKAL
…(contd.)
Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa
dalam bentuk natura/kenikmatan, kecuali makan/minum bagi seluruh
pegawai dan natura/kenikmatan di daerah tertentu dan berkaitan
dengan pelaksanaan pekerjaan ditetapkan dengan Kep Menkeu.
Natura/kenikmatan di daerah tertentu adalah di daerah terpencil, dimana
natura/kenikmatan dapat dijadikan sebagai biaya meliputi:
– Tempat tinggal, termasuk perumahan bagi pegawai+keluarga.
– Pelayanan kesehatan.
– Pendidikan bagi pegawai+keluarga.
– Pengangkutan.
– Fasilitas olah raga bagi pegawai+keluarga.
Selain itu natura/kenikmatan yang boleh dijadikan biaya adalah:
– Pakaian dan perlengkapan untuk keselamatan kerja.
– Pakaian seragam SATPAM.
– Antar jemput karyawan.
– Penginapan untuk awak kapal dan yang sejenis.
16
BUKAN BIAYA FISKAL
…(contd.)
Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang
saham atau yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan
pekerjaan yang dilakukan.
Harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan kecuali
– Zakat yang dibayarkan oleh WP muslim kepada BAZIS.
– Sumbangan kepada korban tsunami Aceh.
– Sumbangan kepada GN-OTA.
Pajak Penghasilan.
Biaya untuk kepentingan pribadi WP atau tanggungannya.
Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, persekutuan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi
pidana berupa denda
17
KOREKSI FISKAL
Terjadi jika peraturan perundang-undangan
perpajakan tidak mengakui biaya yang dikeluarkan
oleh perusahaan sebagai biaya (non-deductible
expense).
Kondisi penyesuaian (koreksi) fiskal:
– Karena beda tetap.
– Karena beda waktu.
Jenis penyesuaian (koreksi) fiskal:
– Koreksi fiskal positif.
– Koreksi fiskal negatif.
18
REKONSILIASI FISKAL
Merupakan proses rekonsiliasi atas laporan
keuangan komersil untuk mengoreksi penghasilan
dan atau yang tidak diakui oleh peraturan
perundang-undangan perpajakan.
Hasil rekonsiliasi fiskal adalah laporan keuangan
fiskal.
19
20