Transcript Prosedur Penyelelsaian Sengketa Pajak

LOGO
PROSEDUR PENYELESAIAN
SEENGKETA PAJAK
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS
NAROTAMA
2014
enny, 2008
MOH. SALEH
LOGO
SENGKETA PAJAK
 Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam
bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau
penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang
sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang
dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada
Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan, termasuk
Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan
Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa.
enny, 2008
LOGO
PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK
 Upaya Keberatan
 Upaya Banding
 Upaya Gugatan
 Upaya Peninjauan Kembali.
enny, 2008
LOGO
PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK
PENINJAUAN
KEMBALI KE MA
BANDING
PENGADILAN
PAJAK
KEBERATAN
PEJABAT
BERWENANG
SENGKETA
PAJAK
enny, 2008
GUGATAN
LOGO
KEBERATAN
 Kebaratan adalah upaya administratif yang dilakukan oleh
WP terhadap pejabat pajak yang mengeluarkan keputusan
terhadap beberapa objek sengketa sebagaimana
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
 Keberatan pajak muncul muncul dikarenakan timbulnya
sengketa pajak mengenai penetapan besarnya pajak
terutang.
 Keberatan pajak adalah upaya hukum yang harus
ditempuh sebelum WP mengajukan banding ke P. Pajak.
 Keberatan pajak diajukan kepada Ditjen Pajak.
enny, 2008
LOGO
OBJEK KEBERATAN
 Keberatan hanya dapat diajukan oleh wajib pajak
kepada ditjen Pajak atas suatu :
1. SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB; dan
2. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak
ketiga berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
enny, 2008
LOGO
PROSEDUR KEBERATAN
 Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak
yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau
dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan
Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi
dasar penghitungan.
 Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3
bulan sejak tanggal dikirim SKP atau sejak tanggal
pemotongan atau pemungutan pajak kecuali apabila
Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan
di luar kekuasaannya
enny, 2008
LOGO
PROSEDUR KEBERATAN
 Dalam hal WP mengajukan keberatan atas SKP, WP
wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar
paling sedikit sejumlah yang telah disetujui WP
dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan,
sebelum surat keberatan disampaikan.
 Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan
pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib
memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang
menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi,
atau pemotongan atau pemungutan pajak
enny, 2008
LOGO
PROSEDUR KEBERATAN
 Dalam hal WP mengajukan keberatan, jangka waktu
pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar
pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai
dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat
Keputusan Keberatan.
 Dalam hal WP ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib
Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar
50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan
dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan.
 Dalam hal WP mengajukan permohonan banding, sanksi
administrasi berupa denda sebesar 50% tidak dikenakan
enny, 2008
LOGO
PROSEDUR KEBERATAN
 Ditjen Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak
tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan.
 Sebelum surat keputusan diterbitkan, WP dapat
menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.
 Keputusan Ditjen Pajak atas keberatan dapat berupa
mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau
menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar
 Apabila jangka waktu 12 bulan terlampaui dan Ditjen Pajak
tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan
tersebut dianggap dikabulkan
enny, 2008
LOGO
PROSEDUR BANDING
 Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding
hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat
Keputusan Keberatan
 Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3
bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan
dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan
 Apabila diminta oleh WP untuk keperluan pengajuan
permohonan banding, Ditjen Pajak wajib memberikan
keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar
Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan
enny, 2008
LOGO
PROSEDUR BANDING
 Dalam hal WP mengajukan banding, jangka waktu
pelunasan pajak, atas jumlah pajak yang belum dibayar pada
saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1
(satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
 Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan
permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang
sampai dengan Putusan Banding diterbitkan
 Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan
sebagian, WP dikenai sanksi administrasi berupa denda
sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan
Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah
dibayar sebelum mengajukan keberatan
enny, 2008
LOGO
PROSEDUR BANDING
Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding,
atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih
harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil,
dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah
dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak,
kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per
bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
enny, 2008
LOGO
GUGATAN
 Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan
oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap
pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap
keputusan yang dapat diajukan Gugatan
berdasarkan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku
enny, 2008
LOGO
OBJEK GUGATAN
 Dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas :
a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau
pengumuman Lelang;
b. Keputusan Pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
c. Penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang
dalam penerbitan tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
d. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan,
selain :
1. Pelaksanaan SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB;
2. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; dan
3. Keputusan atas Keberatan Wajib Pajak ke Ditjen Pajak.
enny, 2008
LOGO
PENINJAUAN KEMBALI
 Peninjauan Kembali adalah suatu upaya hukum luar
biasa atas Putusan MA yang telah berkekuatan hukum
tetap berdasarkan adanya bukti baru.
 PK hanya dapat diajukan sekali kepada MA melalui
Pengadilan Pajak
 PK tidak menangguhkan atau menghentikan
pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak
 Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut
sebelum diputus, dan dalam hal sudah dicabut
permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat
diajukan lagi
enny, 2008
LOGO
ALASAN PENINJAUAN KEMBALI
a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada
suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang
diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan
pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana
dinyatakan palsu;
b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan
bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada
tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan
menghasilkan putusan yang berbeda;
enny, 2008
LOGO
Lanjutan......
c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut
atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang
diputus berupa mengabulkan sebagain atau
seluruhnya dan menambah pajak yang harus dibayar;
d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum
diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
enny, 2008
LOGO
enny, 2008