Transcript TRBL PENGELOLAAN HUTAN

PENATAAN RUANG
&
PEMBENTUKAN WILAYAH
PENGELOLAAN HUTAN
Disusun oleh :
Tim Pengajar Manajemen Hutan
2011
SUMBER: hendriyanar08.student.ipb.ac.id/.../Kuliah-Minggu-3.p...
Pengertian
 Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,
termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia
dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan
hidupnya.
 Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
 Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan
prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial
ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
 Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk
fungsi budi daya.
 Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
SUMBER: hendriyanar08.student.ipb.ac.id/.../Kuliah-Minggu-3.p...
Azas penataan ruang









keterpaduan;
keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
keberlanjutan;
keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
keterbukaan;
kebersamaan dan kemitraan;
pelindungan kepentingan umum;
kepastian hukum dan keadilan; dan
akuntabilitas.
SUMBER: hendriyanar08.student.ipb.ac.id/.../Kuliah-Minggu-3.p...
Struktur & Pola Ruang dalam RTRW
UU No. 26/2007
Struktur Ruang :
 Sistem perkotaan nasional;
 Sistem jaringan transportasi nasional;
 Sistem jaringan energi nasional;
 Sistem jaringan telekomunikasi nasional; dan
 Sistem jaringan sumber daya air.
Pola Ruang :
 Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup
sumber daya alam dan sumber daya buatan.
 Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber
daya alam sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
SUMBER: hendriyanar08.student.ipb.ac.id/.../Kuliah-Minggu-3.p...
Kawasan Budidaya (psl 63 pp 26/2008)
 Kawasan peruntukan hutan produksi
 Kawasan peruntukan hutan rakyat
 Kawasan peruntukan pertanian
 Kawasan peruntukan perikanan
 Kawasan peruntukan pertambangan
 Kawasan peruntukan industri
 Kawasan peruntukan pariwisata
 Kawasan peruntukan pemukiman dan atau
 Kawasan peruntukan lainnya
SUMBER: hendriyanar08.student.ipb.ac.id/.../Kuliah-Minggu-3.p...
Tata Guna Kawasan Hutan dalam Pola Ruang
TATA GUNA KAWASAN HUTAN
Hutan
Konservasi
POLA RUANG
KAWASAN
LINDUNG
Hutan Lindung
KPS, gambut tebal, resapan
air, rawan bencana, rawan
geologi dll.
Hutan Produksi
(HPT/ HP/HPK)
Kawasan Produksi
KAWASAN
BUDIDAYA
(Kehutanan/
Pertambangan)
SUMBER: hendriyanar08.student.ipb.ac.id/.../Kuliah-Minggu-3.p...
Hirarkhi Rencana Tata Ruang
Rencana Umum Tata Ruang :
 Rencana Tata Ruang Nasional (RTRN)
 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)
 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK)
Rencana Rinci Tata Ruang :
 RTRN :

RTR Pulau/Kepulauan,

Rencana Kawasan Strategis Nasional
 RTRWP : RTR Kawasan Strategis Provinsi
 RTRWK :

RTR Kawasan Strategis Kabupaten

RDTR Wilayah Kabupaten
Pola ruang kawasan hutan
 Penatagunaan kawasan hutan (penetapan fungsi
kawasan hutan) adalah bagian dari pola ruang.
 Kawasan Lindung : HL , HK, KPS
 Kawasan Budidaya : Kawasan Budidaya Kehutanan
(KBK), Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK)
 KBK : HPT, HP, HPK
SUMBER: hendriyanar08.student.ipb.ac.id/.../Kuliah-Minggu-3.p...
Review RTRW
 Jangka waktu rencana tata ruang wilayah (RTRN,
RTRWP, RTRWK) adalah 20 (dua puluh) tahun.
 Rencana tata ruang wilayah tersebut dapat ditinjau
kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
 Review RTRW yang berimplikasi pada perubahan
peruntukan atau fungsi kawasan hutan memerlukan
persetujuan Menteri Kehutanan.
SUMBER: hendriyanar08.student.ipb.ac.id/.../Kuliah-Minggu-3.p...
PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN
FUNGSI KAWASAN HUTAN
SUMBER: hendriyanar08.student.ipb.ac.id/.../Kuliah-Minggu-3.p...
10
Dasar Hukum Perubahan Peruntukan dan Fungsi
Kawasan Hutan
Pasal 19 UU No. 41/1999
 Ayat 1 : Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan
hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan
pada hasil penelitian terpadu.
 Ayat 2 : Perubahan peruntukan kawasan hutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
berdampak penting dan cakupan yang luas serta
bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
SUMBER: hendriyanar08.student.ipb.ac.id/.../Kuliah-Minggu-3.p...
PP No. 10/2010
 Pasal 2 : Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan
dilakukan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan
nasional serta aspirasi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada
optimalisasi distribusi fungsi, manfaat kawasan hutan secara lestari
dan berkelanjutan, serta keberadaan kawasan hutan dengan luasan
yang cukup dan sebaran yang proporsional.
 Pasal 3 : Lingkup pengaturan dalam peraturan pemerintah ini
meliputi (a) perubahan peruntukan kawasan hutan; dan (b)
perubahan fungsi kawasan hutan.
SUMBER: hendriyanar08.student.ipb.ac.id/.../Kuliah-Minggu-3.p...
PP No. 10/2010
 Pasal 6 : Perubahan peruntukan kawasan hutan dapat dilakukan (a) secara
parsial; atau (b) untuk wilayah provinsi.
 Pasal 29 : Perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi
dapat dilakukan pada: (a) hutan konservasi; (b) hutan lindung; atau (c) hutan
produksi.
 Pasal 45 : Perubahan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi dapat
dilakukan pada kawasan hutan dengan fungsi pokok : (a) hutan konservasi;
(b) hutan lindung; dan (c) hutan produksi.
 Pasal 31 ayat (5) : Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), usulan perubahan peruntukan kawasan hutan berpotensi
menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan, wajib melaksanakan kajian
lingkungan hidup strategis.
SUMBER: hendriyanar08.student.ipb.ac.id/.../Kuliah-Minggu-3.p...
PP No. 10/2010
Terkait dengan Pasal 19 ayat 1 UU 41/1999 :
 Pasal 48 ayat (1) : Perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak
penting dan cakupan luas serta bernilai strategis merupakan perubahan
peruntukan kawasan hutan yang menimbulkan pengaruh terhadap (a) kondisi
biofisik atau (b) kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
 Pasal 48 ayat (2) : Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi
biofisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perubahan yang
mengakibatkan penurunan atau peningkatan kualitas iklim atau ekosistem
dan/atau tata air.
SUMBER: hendriyanar08.student.ipb.ac.id/.../Kuliah-Minggu-3.p...
UU 32/2009
 UU 32/2009 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup
 PP No. 10/2009 mengadopsi ketentuan dalam UU No. 32/2009
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup  KLHS : Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
 KLHS : kajian pengaruh dari Kebijakan, Rencana, dan Program
(KRP) terhadap lingkungan hidup
 Dapat dilakukan sebelum, bersamaan, atau setelah KRP
disusun.
SUMBER: hendriyanar08.student.ipb.ac.id/.../Kuliah-Minggu-3.p...
Prosedur Perubahan Kawasan Hutan Dalam Rangka Revisi
RTRWP
 Gubernur membuat usulan perubahan peruntukan dan fungsi





kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan
Menteri Kehutanan membentuk Tim Penelitian Terpadu yang terdiri
dari otoritas ilmiah dan perwakilan instansi yang berkompeten.
Hasil Penelitian Terpadu dilaporkan kepada Menteri Kehutanan
melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.
Jika perubahan peruntukan dipandang berdampak penting, memiliki
cakupan luas, serta bernilai strategis, maka perlu persetujuan DPR-RI
(Komisi IV).
Setelah mendapatkan persetujuan DPR-RI, Menteri Kehutanan dapat
menetapkan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.
Perubahan kawasan hutan dituangkan dalam Perda RTRWP.
SUMBER: hendriyanar08.student.ipb.ac.id/.../Kuliah-Minggu-3.p...
ALUR PROSES PERUBAHAN KAWASAN HUTAN
UU 26/2007
Gubernur
Ranperda
RTRW
Tidak ada
Perubahan Kawasan
Ada Perubahan
Kawasan
Persetujuan
Substansi
Kehutanan
Tim Terpadu
UU 41/1999
Menteri
Kehutanan
Menteri
Kehutanan
Persetujuan
DPR RI
Hasil Penelitian
Terpadu
SUMBER: hendriyanar08.student.ipb.ac.id/.../Kuliah-Minggu-3.p...
PERUBAHAN PERUNTUKAN YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN DPR
Perubahan
Fungsi
Analisis
Tim Terpadu
Perubahan
Peruntukan
Berdampak penting,
bernilai strategis,
dan cakupan luas
Keputusan
Menteri
Kehutanan
NO
YES
Persetujuan DPR
RI
SUMBER: hendriyanar08.student.ipb.ac.id/.../Kuliah-Minggu-3.p...
PEMBENTUKAN WILAYAH
PENGELOLAAN AN HUTAN
SUMBER: hendriyanar08.student.ipb.ac.id/.../Kuliah-Minggu-3.p...
19
LANDASAN HUKUM

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan
Kehutanan

PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan

PP No. 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas PP
No. 6 Tahun 2007
SUMBER: hendriyanar08.student.ipb.ac.id/.../Kuliah-Minggu-3.p...
20
Pengurusan & Pengelolaan Hutan
PENGURUSAN HUTAN
1. Perencanaan
kehutanan
2.
Pengelolaan hutan
PENGELOLAAN HUTAN
1. Tata hutan dan
penyusunan rencana
pengelolaan hutan
3.
Litbang, Diklat,
Penyuluhan
2.
Pemanfaatan hutan
3.
4.
Pengawasan
Penggunaan kawasan
hutan
4.
Rehabilitasi dan
reklamasi hutan
5.
Perlindungan hutan dan
konservasi alam
SUMBER: hendriyanar08.student.ipb.ac.id/.../Kuliah-Minggu-3.p...
21
PEMBENTUKAN
WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN
Wilayah Pengelolaan Hutan :

Tingkat Provinsi

Tingkat Kabupaten/Kota

Tingkat Unit Pengelolaan Hutan  Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH)
 KPH : wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok
dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien
dan lestari.
 Idealnya, seluruh kawasan hutan terbagi habis dalam
KPH
SUMBER: hendriyanar08.student.ipb.ac.id/.../Kuliah-Minggu-3.p...
22
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
PP No. 6/2007
 KPH : wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan
peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan
lestari.
 KPH menurut fungsi utamanya :
a. KPH Konservasi (KPHK)
b. KPH Lindung (KPHL)
c. KPH Produksi (KPHP)
 Dalam satu KPH dapat terdiri dari lebih satu fungsi hutan,
penamaannya tergantung fungsi yg dominan.
SUMBER: hendriyanar08.student.ipb.ac.id/.../Kuliah-Minggu-3.p...
23
KPH ?
(Penjelasan Pasal 17 UU No 41 Th 1999)
Kesatuan Pengelolaan Hutan terkecil yang dapat dikelola
secara efisien dan lestari
Kesatuan
Unit / Sistem
Pengelolaan
5 Kegiatan
Terkecil
Luas sesuai tujuan organisasi
Efisien
Input/Output (Rasio Finansial :
IRR dsb.), cost effectiveness
Lestari
Standing Stock Tegakan baik
SUMBER: hendriyanar08.student.ipb.ac.id/.../Kuliah-Minggu-3.p...
24
Gambaran Spasial Wilayah Kelola KPH
Konservasi
Kemitraan
IUPHHK HA
CA
Tambang
Wil Ttt
Penggunaan
HL
IUPK
HTR
HL
Pemanfaatan
- IUPK
- IUPJL
- IUPHHK
- IUPHHBK
- IPHHK
- IPHHBK
IUPHHK HTI
HKm
HTR
HTR
Gerhan
HKm
HKm
Kemitraan
HTR
Pemberdayaan:
- Hutan Desa
Rehabilitasi
- HKm
- Kemitraan
SUMBER: hendriyanar08.student.ipb.ac.id/.../Kuliah-Minggu-3.p...
25
Kewenangan Pengelolaan KPH
 Penjelasan Ps 21 UU 41 Th 1999 dan PP 6/2007
Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan
Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah, yang dalam
kondisi tertentu dapat dilimpahkan kepada BUMN
SUMBER: hendriyanar08.student.ipb.ac.id/.../Kuliah-Minggu-3.p...
26
Prakondisi Pembangunan KPH
(PP 44 Th 2004)
1. Pembentukan unit wilayah pengelolaan hutan (KPH)
(Pasal 29, 30,dan 31)  Rancang Bangun KPH
2. Pembentukan institusi/kelembagaan pengelola KPH
(Pasal 32)  Organisasi dan Regulasi KPH
3. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan
pada KPH (Pasal 37)  Penataan Areal Kerja dan
Perencanaan Pengelolaan Hutan KPH
SUMBER: hendriyanar08.student.ipb.ac.id/.../Kuliah-Minggu-3.p...
27
Hirarki Wilayah Pengelolaan
Wilayah
Pengelolaan
Provinsi
Pengurusan
Wilayah
Pengelolaan
Kabupaten
Unit
Pengelolaan
Pengelolaan
1. Perencanaan
Kehutanan
2. Pengelolaan
3. Litbang, Diklat
Luh
4. Pengawasan
1.
2.
3.
4.
5.
Tata hutan & RP
Pemanfaatan
Penggunaan
Rehabilitasi
Perlindungan &
Konservasi
POAC
Institusi
pengelola
IUPHHK &
Ijin Lain
SUMBER: hendriyanar08.student.ipb.ac.id/.../Kuliah-Minggu-3.p...
28
Pengertian dan Posisi KPH, serta Pelimpahan Wewenang
Pengelolaan :
 Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disingkat KPH, adalah wilayah
pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat
dikelola secara efisien dan lestari.
 Kepala KPH adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung
jawab pengelolaan hutan di dalam wilayah yang dikelolanya.
 Seluruh kawasan hutan terbagi dalam KPH, yang menjadi bagian dari
penguatan sistem pengurusan hutan nasional, pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota.
 Pemerintah dapat melimpahkan penyelenggaraan pengelolaan hutan
kepada BUMN bidang kehutanan.
 Direksi BUMN yang mendapat pelimpahan membentuk organisasi KPH dan
menunjuk kepala KPH.
 Penyelenggaran pengelolaan hutan oleh BUMN, tidak termasuk
kewenangan Publik.
SUMBER: hendriyanar08.student.ipb.ac.id/.../Kuliah-Minggu-3.p...
29
Tupoksi Organisasi KPH
Pasal 9 PP No. 6/2007
 Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi : tata hutan dan
penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan,
penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, dan
perlindungan hutan dan konservasi alam;
 Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan
kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan;
 Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta
pengendalian;
 Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan
pengelolaan hutan di wilayahnya;
 Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan
pengelolaan hutan.
SUMBER: hendriyanar08.student.ipb.ac.id/.../Kuliah-Minggu-3.p...
30
Kewenangan Publik KPH
Penjelasan Pasal 4 ayat 3 PP 6/2007
 Penunjukan dan penetapan kawasan hutan;
 Pengukuhan kawasan hutan;
 Pinjam pakai kawasan hutan;
 Tukar menukar kawasan hutan;
 Perubahan status dan fungsi kawasan hutan;
 Proses dan pembuatan berita acara tukar menukar, pinjam
pakai kawasan hutan;
 Pemberian izin pemanfaatan hutan kepada pihak ketiga atas
pengelolaan hutan yang ada di wilayah kerjanya;
 Kegiatan yang berkaitan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Kehutanan.
SUMBER: hendriyanar08.student.ipb.ac.id/.../Kuliah-Minggu-3.p...
31
Kasus di Perum Perhutani
 KPH di Perum Perhutani  Kesatuan Pemangkuan Hutan
(unit penguasaan kawasan, bukan unit pengelolaan hutan
spt yang dimaksud pada PP 6/2007).
 Kesatuan Pengelolaan Hutan menurut pengertian PP
6/2007 ada pada posisi Unit.
 Jabatan ADM/KKPH :
ADM  pelaksana kegiatan pemanfaatan hutan.
KKPH  pelaksana kegiatan perlindungan dan
pengamanan kawasan hutan, serta konservasi alam.
SUMBER: hendriyanar08.student.ipb.ac.id/.../Kuliah-Minggu-3.p...
32