HUKUM BISNIS PENDAHULUAN

1

Hukum menurut J.C.T. Simorangkir, SH dan Woerjono Sastropranoto, SH

 Adalah “Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang wajib, pelanggaran mana terhadap peraturan – peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu” 2

 Hukum Secara Umum : Keseluruhan Norma yang oleh penguasa negara atau penguasa masy yang berwenang menetapkan hukum dinyatakan atau dianggap sbg peraturan yg mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masy dgn tujuan utk mengadakan suatu tatanan yang dikehendaki oleh penguasa tsb. 3

TUJUAN HUKUM

 Kepastian hukum.

 Keadilan.

 Tata tertib.

 Suasana damai.

 Aman.

 Sejahtera.

 Keadilan sosial.

4

SIFAT HUKUM

MEMAKSA PIDANA PERDATA

5

SUBYEK HUKUM

   Setiap manusia adalah pembawa hak (subyek hukum) dan mampu melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum yang harus diikuti dengan adanya kecakapan hukum (rechsbekwaamheid) dan kewenangan hukum (rechtsbevoedgheid) Orang (Natuurlijke Persoon).

Pasal 1329KUHPerdata.

Manusia pribadi( natuurlijke persoon) mempunyai hak dan kewajiban,tetapi tdk selalu cakap hukum( handelings onbekwaamheid).

(legal entitle) yaitu badan usaha yang berbadan hukum Hukum (Recht Persoon).

Pasal1654 KUHPerdata 6



Tidak Cakap Hukum (1330 KUHPdt)

Orang yg ditaruh dibawah pengampuan ( Ketidakcakapan sungguh sungguh( onbekwaamheid).

curatele ). Feitelijke handelings  Orang yg belum dewasa.Ketidak cakapan menurut hk, wanita yg didalam perkawinan atau berstatus sbg istri(sebelum berlakunya UU no.1 Th.1974 ttg Perkawinan. ( juridische handelings onbekwaamheid ).

 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 31 menjelaskan bahwa, kedudukan istri dan suami adalah sama dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Hanya tugasnya dibagi, suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

7

  BATASAN UMUR BELUM DEWASA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata( Burgerlijk Wetboek )

Pasal 330 Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 47 Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun.



UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 1 angka 26 Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan

belas) tahun

8

   

UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Pasal 1 angka 8 Anak didik pemasyarakatan adalah: a.

Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; b.

Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; c.

Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18

(delapan belas) tahun.

9



UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pasal 1 Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin 

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka 5 Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.



UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

10



UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal 1 ayat (4) Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. 

UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Pasal 4 Warga Negara Indonesia adalah: a–g ...

anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.



UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 1 angka 5 Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

11

 Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat [1] Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

   

SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-7-1977

Mengenai soal dewasa dapat diadakan pembedaan dalam: a.

dewasa politik, misalnya adalah batas umur17 tahun untuk dapat ikut Pemilu; b.

dewasa seksuil, misalnya adalah batas umur18 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru; c.

dewasa hukum. Dewasa hukum dimaksudkan adalah batas umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum.

12

         

KUHP Pasal 45 Umur 16 tahun

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasar- kan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

13

 

Berdasarkan materinya Badan Hukum dibagi atas

1. Badan Hukum Publik (publiekrecht) yaitu badan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan atau aparatnya dengan warga negara yangmenyangkut kepentingan umum/publik, seperti hukum pidana, hukum tatanegara, hukum tata usaha negara, hukum international dan lain sebagainya.Contoh : Negara, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia.

2. Badan Hukum Privat (privaatrecht) yaitu perkumpulan orang yangmengadakan kerja sama (membentuk badan usaha) dan merupakan satukesatuan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Badan Hukum Privat yang bertujuan Provit Oriented (contoh : Perseroan Terbatas) atauNon Material (contoh : Yayasan).Di Indonesia bentuk-bentuk badan usaha (Business organization) beranekaragam dan sebagian besar merupakan peninggalan pemerintah Belanda.

14

BENTUK USAHA BUKAN BADAN HUKUM

 Berdasarkan status pemiliknya, badan usaha dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 1) Perusahaan Swasta adalah perusahaan yang didirikan dan dimilik oleh pihak swasta (Nasional dan Asing).

 2) Perusahaan Negara adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Negara dan biasa disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 15

Berdasarkan bentuk hukumnya,Badan

Usaha dapat dibedakan

  1) Badan Usaha yang Bukan Berbadan Hukum adalah perusahaan yang bukan merupakan badan hukum. Contoh : Perusahaan Perorangan dan Perusahaan Persekutuan (Maatschap, Firma, CV).

2) Badan Usaha yang Berbadan Hukum adalah perusahaan yang berbadan hukum. Misalnya Perseroan Terbatas, Koperasi, BUMN (Perum dan Persero)dan badan-badan usaha lain yang dinyatakan sebagai badan hukum sertamemenuhi kriteria badan hukum.

16

Berdasarkan jumlah kepemilikannya, Badan Usaha dibedakan

  1. Perusahaan Perorangan atau Usaha Kepemilikan Tunggal Adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan dan bukan termasuk badan hukum.

2. Perusahaan Persekutuan (Partnership) atau Usaha Kemitraan merupakan kombinasi terorganisir dari dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha sebagai mitra pemilik atau mitra pengelola dan dimiliki oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Pendirian badan usaha ini membutuhkan izin khusus dari instansi pemerintah yang terkait 17

Yang termasuk dalam Badan Usaha persekutuan

    a. Bentuk Perusahaan yang diatur dalam KUHPerdata, yaitu Persekutuan Perdata (Maatschap).

b. Bentuk Perusahaan yang diatur dalam KUHDagang, yaitu Persekutuan Firma(Fa) Pasal 16 s.d. Pasal 35 KUHDagang, dan Persekutuan Komanditer (CV) c. Bentuk Perusahaan yang diatur dalam perundang-undangan khusus, yaitu Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Perusahaan Negara (BUMN).

18

 PERSEKUTUAN PERDATA Diatur dalam Pasal 1618 s.d. 1652 KUHPerdata, Buku III, Bab VIII tentangPerserikatan Perdata (Burgerlijk Maatschap).



Pengertian Persekutuan Perdata Persekutuan sebagai suatu perjanjian dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan (Pasal 1618 KUHPerdata).

19

PERBEDAAN BADAN USAHA YANG BADAN HUKUM DENGAN BUKAN BADAN HUKUM  Perbedaan badan hukum dan bukan hukum terletak pada pemisahaan harta kekayaan. Badan usaha yang berbadan hukum, contohnya adalah Perseroan Terbatas (PT). Pada Perseroan Terbatas (PT), badan usaha PT memiliki harta kekayaan tersendiri. Harta kekayaan PT tersebut terpisah dengan harta kekayaan para pemegang saham PT. Dalam artian jika PT tersebut mengalami kerugian, maka tanggung jawab para pemegang saham tersebut terbatas pada nilai saham yang dimilikinya. Berbeda dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum yang harta kekayaan pendirinya tidak terpisah dengan harta kekayaan badan usaha tersebut. Sehingga jika badan usaha yang tidak berbadan hukum tersebut mengalami kerugian, maka berakibat pada pertanggung jawaban pemilik badan usaha tersebut. Dalam penggantian kerugian badan usaha tersebut, harta kekayaan pemiliknya dapat disita atau diambil hingga pertanggung jawaban kerugian tersebut lunas atau selesai.

20

 Selain perbedaan pada pemisahan harta kekayaan, perbedaan berikutnya juga terletak pada posisi badan usaha sebagai subjek hukum di dalam pengadilan. Badan usaha yang berbadan hukum merupakan subjek hukum yang juga dapat dituntut serta melakukan penuntutan di muka pengadilan atas nama badan usaha. Yang melakukan penuntutan tersebut tentu saja, bukan badan usaha itu sendiri secara langsung, melainkan orang yang dikuasakan untuk melakukan perbuatan hukum tersebut, Hal ini dikarenakan badan hukum merupakan aggregate theory yang berarti kumpulan kumpulan manusia/orang yang terkait dengan badan hukum tersebut. Sementara badan usaha yang tidak berbadan hukum tidak dapat dituntut dan melakukan kumpulan penuntutan di muka pengadilan atas nama badan usaha tersebut. Akan tetapi, di dalam badan usaha yang tidak berbadan hukum yang dituntut di muka pengadilan adalah pendiri dari badan usaha tersebut serta yang melakukan penuntutan di muka pengadilan jug pendiri tersebut yang bertindak atas namanya sendiri.

21

Bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum

     Usaha Dagang (UD) atau kadang juga dikenal dengan istilah PD (Perusahaan Dagang) Persekutuan Perdata ( Pasal 1618-1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Maatschap ) yang diatur dalam Firma/Fa (Vennootschap Onder Firma), yang diatur dalam Pasal 16-35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Persekutuan Komanditer/CV (Comanditaire Vennootschhap), yang diatur dalam Pasal 19 KUHD.

Perkumpulan yang tidak berbadan hukum, yang diatur dalam Pasal 1653-1665 KUHPer.

22

         

Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum

(1) Perseroan Terbatas (“PT”) Memiliki ketentuan minimal modal dasar, dalam UU 40/2007 minimum modal dasar PT yaitu Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Minimal 25% dari modal dasar telah disetorkan ke dalam PT; Pemegang Saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya; Berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu diwajibkan agar suatu badan usaha berbentuk PT.

(2) Yayasan Bergerak di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota; Kekayaan Yayasan dipisahkan dengan kekayaan pendiri yayasan.

(3) Koperasi Beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan.

Sifat keanggotaan koperasi yaitu anggota koperasi dan koperasi.

terbuka sukarela bahwa tidak ada paksaan untuk menjadi bahwa tidak ada pengecualian untuk menjadi anggota 23 

Dasar Hukum Bentuk Perusahaan

 Perusahaan Swasta : Firma dan CV diatur dalam KUHD  PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007  Koperasi diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1992  Yayasan diatur dalam UU Nomor 16Tahun 2001  ¨  .

24

Dasar Hukum Bentuk Perusahaan

 Bentuk Perusahaan Negara (UU No. 9Tahun 1969) : 1.Perusahaan Umum (Perum) diatur dalam PP pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960  2.Perusahaan Perseroan (Persero) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 25

OBYEK HUKUM

pasal 499-511 KUH perdata Segala sesuatu yg berguna bagi subyek hukum dan yg dapat menjadi obyek perhubungan/perikatan BERSIFAT KEBENDAAN Berupa benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan.

1.Benda Tetap (Tak Bergerak): - bertubuh : Tanah, Kapal, Gedung, dll. - tak bertubuh : Hak Tanggungan (Hipotek).

2.Benda Bergerak : - bertubuh : Mobil,Alat Kantor, dll.

- tak bertubuh : Piutang,HKI,dll .

BERSIFAT TIDAK KEBENDAAN Benda yang dirasakan oleh panca indera saja (tidak dapat dilihat) dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan, Contoh : merk perusahaan, paten, dan ciptaan musik / lagu.

26

PERBUATAN HUKUM

 Segala perbuatan manusia yg sengaja dilakukan oleh seseorang utk menimbulkan hak dan kewajiban.

27

SUMBER HUKUM

1.

2.

3.

4.

5.

Undang-undang.

Kebiasaan.

Yurisprudensi.

Traktat.

Pendapat Sarjana Hukum.

28

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

.

  Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tsb, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut : 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) 3) Ketetapan MPR; UU/Perppu; 4) Peraturan Pemerintah ( PP ) 4) Peraturan Presiden; 5) 6) Peraturan Daerah Provinsi; Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

 29

   

Definisi :

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang undangan.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar (konstitusi) yang tertulis yang merupakan peraturan negara tertinggi dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan nasional.

Ketetapan MPR merupakan putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR, yang terdiri dari 2 (dua) macam yaitu : Ketetapan yaitu putusan MPR yang mengikat baik ke dalam atau keluar majelis, Keputusan yaitu putusan MPR yang mengikat ke dalam majelis saja.

Undang-Undang (UU) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Persetujuan bersama Presiden.

30

     Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan : Perppu diajukan ke DPR dalam persidangan berikut; DPR dapat menerima/menolak Perppu tanpa melakukan perubahan; Bila disetujui oleh DPR, Perrpu ditetapkan menjadi Undang-Undang; Bila ditolak oleh DPR, Perppu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah (PP) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Peraturan Presiden (Perpres) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota.

31

BEBERAPA ASPEK HUKUM DI INDONESIA

 1. Aspek yuridis  2. Aspek Ekonomis  3. Aspek Politis  4. Aspek Sosiologis  5. Aspek Historis  6. Aspek Cultural/kebiasaan  7. Aspek Agama/Kepercayaan.  8. Aspek Phylosofis.

32

 Aspek yuridis : bahwa yang mempunyai kewenangan membuat peraturan dan tata cara membuatnya adalah badanbadan yang resmi, seperti DPR, DPRD, Pemerintah. Apabila yang membuat dan tata cara membuat peraturan tersebut tidak benar (ilegal), maka peraturan tersebut akan menjadi cacat. Karena yang membuat bukanlah badan yang berwenang.

33

 Aspek Ekonomis :  Merupakan gambaran apakah peraturan tersebut mempunyai nilai ekonomis, dalam arti tidak merugikan masyarakat luas seperti peraturan peraturan yang bersifat birokrasi sehingga menimbulkan ekonomi tinggi akibat peraturan tersebut.

34

 Aspek Politis : Dalam pembuatan peraturan tersebut sudahkan melihat dari beberapa sudut pandang politis, jangan sampai peraturan yang dibuat hanyalah untuk membuat sekelompok golongan mendapatkan keuntungan, sedangkan golongan/kelompok lain mendapat kesulitan/kerugian seperti Peraturan tentang Tata Niaga Cengkeh, Kepres 35

SISTEM HUKUM DUNIA

 Civil Law (kontinental) yang dianut oleh negara-negara eropah kontinental seperti Jerman, Perancis, belanda. Dalam sistem hukum Civil Law ini kekurangannya adalah tidak cepat mengikuti perkembangan keadaan.

36

 Common Law (anglo Saxon) yang dianut oleh negara-negara yang mempergunakan bahasa inggris sebagai bahasa sehari-hari seperti Inggris, Amerika, Kanada. Dalam sistem Common Law ini sangat memperhatikan perkembangan keadaan, kekurangannya adalah membahas persoalan yang perlu saja (tidak konprehensif).

37

 Islamic Law : dianut oleh negara –negara Timur tengah  Natural Law, merupakan hukum adat/kebiasaan seperti konsilasi, mediasi, arbitrasi yang berasal dari negara yang sangat menghargai hukum adat negaranya seperti Jepang , China . 38

COMMON LAW/ANGLO SAXON

SISTEM PERATURAN  Didominasi oleh hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan melalui putusan hakim  Tidak ada pemisahan yang tegas dan jelas antara hukum publik dan privat 39

   SISTEM PERADILAN Menggunakan juri yang memeriksa fakta kasusnya menetapkan kesalahan dan hakim hanya menerapkan hukum dan menjatuhkan putusan Hakim terikat pada putusan hakim sebelumnya dalam perkara yang sejenis melalui asas The Binding of precedent ( putusan hakim yang sebelumnya mengikat hakim-hakim lain dalam perkara yang sama).

Adversary system :pandangan bahwa didalam pemeriksaan peradilan selalu ada dua pihak yang saling bertentangan baik perkara perdata atau pidana 40

CIVIL LAW/EROPA KONT

 SISTEM PERATURAN  Hukum tertulis (kodifikasi)  Ada pemisahan secara tegas dan jelas antara hukum publik dengan hukum privat 41

SISTEM PERADILAN  Tidak menggunakan juri sehingga tanggung jawab hakim adalah memeriksa kasus, menentukan kesalahan, serta menerapkan hukumnya sekaligus menjatuhkan putusan.

 Hakim tidak terikat dan tidak wajib mengikuti putusan hakim sebelumnya ( Asas Bebas ) 42

 Hanya dalam perkara perdata yang melihat adanya dua belah pihak yang bertentangan (penggugat dan tergugat)dan perkara pidana keberadaan terdakwa bukan sebagai pihak penentang 43

NATURAL LAW

 Thomas Aquinas mengatakan Hukum Alam (

Natural Law

) itu adalah mengerjakan yang baik dan menghindarkan yang buruk. Grotius menyatakan bahwa hukum dari alam (

the law of nature

) menunjukkan alasan-alasan yang baik dan tindakan-tindakan di dalamnya memiliki kualitas moral.

44

Hukum Islam (Islamic Law)

 Merupakan perintah-perintah suci dari Allah SWT yang mengatur seluruh aspek kehidupan setiap Muslim, dan meliputi materi-materi-materi hukum secara murni serta materi-materi spiritual keagamaan.

45

 Seperangkat aturan yang ditetapkan secara langsung dan tegas oleh Allah atau ditetapkan pokok-pokoknya untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam semesta. 46

 Hukum islam sebagai kesuluruhan perintah Allah SWT yang wajib dituruti oleh setiap muslim bertujuan membentuk menusia menjadi tertib,aman dan selamat.

47

Sumber hukum islam

 Al-quran  As-Sunnah atau Al-Hadits  Akal pikiran manusia (mempunyai syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Al-qur’an , dalam sunnah nabi dan merumuskannya kembali menjadi garis garis hukum yang dapat diterapkan pada suatu kasus tertentu) 48

NORMA HUKUM DI INDONESIA

    HTN (pelajaran tentang hubungan kompetensi yaitu :jabatan-jabatan yang ada dalam susunan suatu Negara,siapakah yang mengadakan jabatan itu,dengan cara apa jabatan itu ditempati oleh pejabat, fungsi2 jabatan, kekuasaan hukum jabatan, hub antar msng2 jabatan, dan alam batas-batas manakah oran negara dapat melaksanakan tugasnya ) HAN (mempelajari sifat ,bentuk dan akibat yang timbul karena perbuatan hukum istimewa yang dilakukan pejabat dalam menjalankan tugasnya).

HK.PIDANA.

HK.PERDATA : 1. HK.Perorangan (Personal Recht).

2. Hk.Keluarga (Familier Recht).

- Hk.Perkawinan.

- Hk.Keluarga.

3. Hk.Waris.

4. Hk.Harta Kekayaan (Vermogen Recht).

- Hk. Kebendaan (Zaken Recht).

- Hk.Perikatan. ( Verbentenissen Recht) *HTN : Hukum Tata Negara *HAN : Hukum Administrasi Negara 49

Pembagian Hukum

Menurut bentuknya : Hukum tertulis.

Hukum tak tertulis ( Hk Kebiasaan) Menurut waktu berlakunya: Ius Contstitutum(Hk Positif).

Ius Constituendum.

Ius Naturale /Hukum Asasi ( Hukum alam ).

Menurut isinya: Hukum Privat Hukum Publik : HTN,HAN,HI,Hk.Pajak,Hk.Perburuan,Hk.Pidana dll 50

Pengertian Hk Privat (Hk Sipil)

Hk Sipil dlm arti luas : meliputi hk perdata dan hk dagang.

Hk Sipil dlm arti sempit :Meliputi hk perdata saja.

51

Hk Perdata( Burgerlijk Recht)

   Buku I : Perihal Orang (

memuat hk perorangan dan hk kekeluargaan.

Van Personen),yg

Buku II : Perihal Benda ( memuat hk benda( waris(

Erfrecht

).

Van Zaken

) yg

Zakenrecht

) dan hk Buku III: Perihal

Perikatan(Van Verbintennisen

) yg memuat hk harta kekayaan (

Vermogenrecht

)  Buku IV: Perihal Pembuktian dan daluwarsa (

Van Bewijs en Verjaring)

52



Daluwarsa

ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Seseorang tidak boleh melepaskan daluwarsa sebelum tiba waktunya tetapi boleh melepaskan suatu daluwarsa yang telah diperolehnya.

 53

Hk Dagang(

Handelsrecht

)

 Buku I : Perihal perdagangan pd umumnya.

 Buku II : Perihal hk laut(Hk Maritim).

54

Hubungan KUHPdt(BW) dg KHUD(WvK)



Lex specialis derogat lex generalis

hukum yg bersifat umum.

yaitu hukum yg bersifat khusus mengalahkan 55

Hukum Perdata

 Hk yg mengatur hub hk antara perseorangan atau badan hk yg satu dg yg lain dlm segala usahanya utk memenuhi kebutuhanya yg diselenggarakan sesuai dg hematnya sendiri.

56

Hk Perikatan

 Suatu hub hk yg terletak dlm bidang hk harta kekayaan antara dua pihak yg masing masing berdiri sendiri yg menyebabkan pihak yg satu thd pihak yg lain berhak atas suatu prestasi,prestasi mana adl menjadi kewajiban pihak terakhir thd pihak I.

57

Hk Dagang

 Hk yg mengatur tingkah laku manusia yg turut melakukan perdagangan dlm usahanya memperoleh keuntungan.

Atau  Hk yg mengatur hub hk antara manusia2 dan badan hk satu sama lainnya dlm lapangan perdagangan. 58