SUMBER HUKUM ACARA

PERDATA

M.Hamidi Masykur

LOGO

SUMBER HUKUM ACARA PERDATA a. Zaman Kolonial

1.

Reglement op de Buergerlijke rechtsvordering (Rv) Adalah hukum acara perdata bagi golongan orang Eropa di masa Belanda yang digunakan dulu di lembaga peradilan Raad van Justitie, Residentiegerecht, dan Hoogerechtshof.

2. Reglement Indonesia (IR) Adalah hukum acara perdata yang digunakan bagi golongan orang Indonesia, digunakan di lembaga peradilan Landraad dan mulai berlaku tanggal 1 Mei 1848. IR tidak digunakan lagi dalam praktik peradilan perdata saat ini.

3. Herziene Indonesish Reglement (HIR) Adalah reglemen Indonesia yang diperbaharui sejak tahun 1941. Isi dari HIR adalah hukum acara perdata dan hukum acara pidana, juga peradilan-peradilan kabupaten (

regenschapsgerecht

), pengadilan distrik (

districtsgerecht

), dan pengadilan negeri yang bersifat tidak formalistis. HIR masih menjadi acuan hukum acara perdata hingga saat ini.

LOGO

5. Rechtsreglement Buitengewesten (RBG) Adalah diberlakukan untuk daerah-daerah di luar jawa dan Madura.

6. RO (Reglement op de Rechterlijke Organisatie in Het Beleid der Justitie in Indonesie) Adalah reglemen tentang organisasi kehakiman. RO merupakan acuan dalam kebijakan organisasi kehakiman, namun saat ini jarang digunakan dalam praktik, kecuali dipakai sebagai acuan internal kehakiman.

7. B.W (Burgerlijk Wetboek) terutama Buku ke IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa yang masih berlaku hingga kini.

8. WvK (Wetboek van Koophandel) Adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang sudah jarang ditemukan sebagai acuan sumber hukum acara perdata.

www.themegallery.com

LOGO

SUMBER HUKUM ACARA PERDATA b.Zaman Jepang

Berlaku HIR, RBG, dan beberapa bagian dari Rv yang masih menjadi acuan hukum perdata hingga saat ini.

LOGO

c. Zaman Republik Indonesia

Melalui Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 jo. Peraturan Presiden No. 2 tanggal 10 Oktober 1945 jo. UU Darurat No. 1/1951, yang berlaku adalah: 1.

HIR 2.

3.

4.

5.

RBG UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 6.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

www.themegallery.com

LOGO

7.

8.

9.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

10.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer 11.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 12.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku ke IV tentang Pembuktian dan Kedaluawarsa 13.

Yurisprudensi 14.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 15.

Hukum Adat 16.

Doktrin 17.

Perjanjian Internasional www.themegallery.com

Add your company slogan

www.themegallery.com