Transcript GOOD CORPORATE GOVERNANCE Kelompok : Manuella Suliman dan Riswono

GOOD CORPORATE
GOVERNANCE
Kelompok : Manuella Suliman dan
Riswono
Corporate Governance
Tata kelola perusahaan
adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan,
dan institusi yang mempengaruhi pengarahan,
pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau
korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup
hubungan antara para pemangku kepentingan
(stakeholder) yang terlibat serta tujuan pengelolaan
perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola
perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan
dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk
karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain,
regulator, lingkungan, serta masyarakat luas.
Salah satu topik utama dalam tata kelola
perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas
dan tanggung jawab mandat, khususnya implementasi
pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku
yang baik dan melindungi kepentingan pemegang
saham. Fokus utama lain adalah efisiensi ekonomi yang
menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus
ditujukan untuk mengoptimalisasi hasil ekonomi, dengan
penekanan kuat pada kesejahteraan para pemegang
saham, pemangku kepentingan menuntuk perhatian dan
akuntabilitas lebih terhadap pihak-pihak lain selain
pemegang saham, misalnya karyawan atau lingkungan.
Perhatian terhadap praktik tata kelola
perusahaan di perusahaan modern telah
meningkat akhir-akhir ini, terutama sejak
keruntuhan perusahaan-perusahaan besar AS
seperti Enron Corporation dan Worldcom.
Di Indonesia, perhatian pemerintah terhadap
masalah ini diwujudkan dengan didirikannya
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)
pada akhir tahun 2004.
Membangun Tatakelola Perusahaan Menurut PrinsipPrinsip GCG
Sistem tatakelola organisasi perusahaan
yang baik ini menuntut dibangunnya dan
dijalankannya prinsip-prinsip tata kelola
perusahaan
(GCG)
dalam
proses
manajerial perusahaan. Dengan mengenal
prinsip-prinsip yang berlaku secara
universal ini diharapkan perusahaan dapat
hidup
secara
berkelanjutan
dan
memberikan
manfaat
bagi
para
stakeholdernya.
Prinsip-Prinsip GCG
•
•
•
•
•
Akuntabilitas (Accountability)
Pertanggungan – Jawab (Responsibility)
Keterbukaan (Transparancy)
Kewajaran (Fairness)
Kemandirian (Independency)
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP-RI)
Tim GCG BPKP mendefinisikan GCG dari
segi soft definition yang mudah
dicerna, sekalipun orang awam, yaitu :
"KOMITMEN, ATURAN MAIN, SERTA
PRAKTIK PENYELENGGARAAN BISNIS
SECARA SEHAT DAN BERETIKA"
PERAN BPKP DALAM PENGEMBANGAN GCG
• Sesuai surat Nomor: S-359/MK.05/2001 tanggal 21 Juni 2001
tentang Pengkajian Sistem Manajemen BUMN dengan prinsipprinsip good corporate governance, Menteri Keuangan meminta
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk
melakukan kajian dan pengembangan sistem manajemen Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengacu pada prinsip Good
Corporate Governance (GCG). Selanjutnya, BPKP telah membentuk
Tim Good Corporate Governance dengan Surat Keputusan Kepala
BPKP Nomor KEP-06.02.00-316/K/2000 yang diperbaharui dengan
KEP-06.02.00-268/K/2001.
• Tim GCG tersebut mempunyai tugas :
"MERUMUSKAN PRINSIP-PRINSIP PEDOMAN EVALUASI,
IMPLEMENTASI DAN SOSIALISASI PENERAPAN GCG, SERTA
MEMBERIKAN MASUKAN KEPADA PEMERINTAH DALAM
MENGEMBANGKAN SISTEM PELAPORAN KINERJA DALAM
RANGKA PENERAPAN GCG PADA BUMN/BUMD DAN BADAN
USAHA LAINNYA (BUL)"
PRODUK BPKP DALAM PENGUKURAN DAN
PENGEMBANGAN CGG
•
•
•
•
Modul Pengenalan GCG
Pedoman Evaluasi GCG
Pedoman Asistensi GCG
Pedoman/Referensi Lain :
1. Kamus Scorecard GCG BPKP
2. Frequently Asked Question Good
Corporate Governance
Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK RI)
Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga
pilar yang saling berhubungan, yaitu
negara
dan
perangkatnya
sebagai
regulator, dunia usaha sebagai pelaku
pasar, dan masyarakat sebagai pengguna
produk dan jasa dunia usaha.
Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masingmasing pilar adalah :
• Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan
perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang
sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan
perundang-undangan dan penegakan hukum secara
konsisten (consistent law enforcement)
• Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG
sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.
• Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia
usaha serta pihak yang terkena dampak dari
keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan
melakukan kontrol sosial (social control) secara obyektif
dan bertanggung jawab.
Peraturan INTERNATIONAL tentang GCG :
• UNCAC pasal 12, 21, 22,
• SOX Act
• POBO (Prevention of Bribery
Ordinance)
Peraturan Nasional Negara Indonesia tentang GCG terangkum dalam
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KUMPULAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, EDISI
PERTAMA 2006
UNITED
NATIONS
CONVENTION
AGAINST
CORRUPTION,
2003
(KONVENSI
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSAMENENTANG KORUPSI, 2003)
UU RI NOMOR 7 TAHUN 2006, TENTANG PENGESAHAN UNITED NATION CONVENTION
AGAINST CORRUPTION 2003.
UU RI NOMOR 30 TAHUN 2002, TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI,
PENJELASAN UU RI NOMOR 30 TAHUN 2002, TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
UU RI NOMOR 31 TAHUN 1999, TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
UU RI NOMOR 20 TAHUN 2001, TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
UU RI NOMOR 28 TAHUN 1999, TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN
BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
PENJELASAN UU RI NOMOR 28 TAHUN 1999, TENTANG PENYELENGGARA NEGARA
YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
Yang Diterbitkan oleh:
DIREKTORAT PEMBINAAN
PEMBERANTASAN KORUPSI
KERJA
ANTAR
KOMISI
DAN
INSTANSI
KOMISI
ETIKA BISNIS & PEDOMAN PERILAKU
Untuk mencapai keberhasilan dalam
jangka panjang, pelaksanaan GCG perlu
dilandasi oleh integritas yang tinggi. Oleh
karena itu, diperlukan pedoman perilaku
(code of conduct) yang dapat menjadi
acuan bagi organ perusahaan dan semua
karyawan dalam menerapkan nilai-nilai
(values) dan etika bisnis sehingga menjadi
bagian dari budaya perusahaan.
Prinsip dasar yang harus dimiliki oleh perusahaan adalah:
• Setiap perusahaan harus memiliki nilai-nilai perusahaan
(corporate values) yang menggambarkan sikap moral
perusahaan dalam pelaksanaan usahanya.
• Untuk dapat merealisasikan sikap moral dalam
pelaksanaan usahanya, perusahaan harus memiliki
rumusan etika bisnis yang disepakati oleh organ
perusahaan dan semua karyawan. Pelaksanaan etika
bisnis yang berkesinambungan akan membentuk
budaya perusahaan yang merupakan manifestasi dari
nilai-nilai perusahaan.
• Nilai-nilai dan rumusan etika bisnis perusahaan perlu
dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman
perilaku agar dapat dipahami dan diterapkan.
Pedoman Pokok Pelaksanaan :
A. Nilai-nilai Perusahaan
1. Nilai-nilai perusahaan merupakan landasan moral
dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Oleh karena
itu, sebelum merumuskan nilai-nilai perusahaan, perlu
dirumuskan visi dan misi perusahaan.
2. Walaupun nilai-nilai perusahaan pada dasarnya
universal, namun dalam merumuskannya perlu
disesuaikan dengan sektor usaha serta karakter dan
letak geografis dari masing-masing perusahaan.
3. Nilai-nilai perusahaan yang universal antara lain
adalah terpercaya, adil dan jujur.
B. Etika Bisnis
1. Etika bisnis adalah acuan bagi perusahaan
dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk
dalam
berinteraksi
dengan
pemangku
kepentingan (stakeholders) .
2. Penerapan nilai-nilai perusahaan dan etika
bisnis secara berkesinambungan mendukung
terciptanya budaya perusahaan.
3. Setiap perusahaan harus memiliki rumusan
etika bisnis yang disepakati bersama dan
dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku.
C. Pedoman Perilaku
Fungsi Pedoman Perilaku :
1. Pedoman perilaku merupakan penjabaran
nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis dalam
melaksanakan
usaha
sehingga
menjadi
panduan bagi organ perusahaan dan semua
karyawan perusahaan;
2. Pedoman perilaku mencakup panduan
tentang benturan kepentingan, pemberian dan
penerimaan hadiah dan donasi, kepatuhan
terhadap peraturan, kerahasiaan informasi, dan
pelaporan terhadap perilaku yang tidak etis.
KODE ETIK
I. PERNYATAAN ETIKA BISNIS
A.
Pernyataan Kebijakan
B.
Tujuan Pernyataan etika Bisnis
C.
Ruang Lingkup dan Penerapan
II. DASAR KEBIJAKAN ETIKA BISNIS
A. Kebijakan Etika
B. Kebijakan Konflik Kepentingan
C. Kebijakan Pemberian dan Hiburan
D. Kebijakan Keamanan
E. Kebijakan Lingkungan
F.
Kebijakan Hubungan Pengguna dan Kualitas Produk
G. Kebijakan Persamaan Kesempatan Pegawai
III. KEPATUHAN
IV. LAPORAN & KOMUNIKASI TERBUKA
Implementasi Good Corporate Governance di
Sektor Swasta, BUMN dan BUMD
-- KPK --
Corporate
governance
adalah
seperangkat tata hubungan diantara
manajemen, direksi, dewan komisaris,
pemegang saham dan para pemangku
kepentingan/stakeholders lainnya yang
mengatur dan mengarahkan kegiatan
perusahaan (OECD, 2004)
Good Corporate Governance (GCG)
diperlukan untuk menjaga kelangsungan
hidup perusahaan melalui pengelolaan
yang didasarkan pada asas transparansi,
akuntabilitas, responsibilitas, independensi
serta kewajaran dan kesetaraan.
Analisis implementasi GCG dilakukan
dengan
mengukur
implementasi
berdasarkan prinsip-prinsip GCG yaitu
transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,
independensi,
dan
fairness,
serta
berdasarkan kerangka kerja GCG yaitu
compliance,
conformance,
dan
performance. Selain itu, secara khusus
dilihat aspek code of conduct, pencegahan
korupsi dan disclosure.
Sebuah perusahaan wajib memiliki Komite
Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi,
Komite Manajemen Resiko, Komite
Asuransi, Komite Kepatuhan, Komite
Eksekutif, dan Komite GCG.
Lembaga-lembaga
yang
berfungsi
mengawasi dan membina seperti Bank
Indonesia, Menneg BUMN dan Bapepam
LK agar lebih proaktif dalam mengawasi
implementasi GCG terutama berkaitan
dengan potensi terjadinya benturan
kepentingan. Selain itu, perlu diterbitkan
peraturan
yang
dapat
memaksa
perusahaan swasta yang belum terbuka
dan BUMD untuk menerapkan GCG.
Implementasi Good Goverment dan Clean
Goverment pada institusi pemerintah
terutama
yang
berkaitan
dengan
pelayanan publik seperti Ditjen Pajak, Bea
Cukai, Imigrasi, BPN, Institusi yang
mengeluarkan perizinan, dan institusi
penegak hukum.
Perlu adanya sosialisasi yang intensif
tentang
pedoman
umum
GCG,
penyusunan code of conduct, kaitan GCG
dengan pencegahan korupsi, dan best
practices dalam penerapan GCG melalui
berbagai media
Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance
(KNKCG)
Komite Nasional Kebijakan Corporate
Governance (KNKCG) dibentuk
berdasarkan Keputusan Menko Ekuin
Nomor: KEP/31/M.EKUIN/08/1999
KNKG pengganti KNKCG
Pemerintah dengan Keputusan Menko
Bidang
Perekonomian
Nomor:
KEP/49/M.EKON/11/2004
telah
menyetujui pembentukan Komite Nasional
Kebijakan Governance (KNKG) yang
terdiri dari Sub-Komite Publik dan SubKomite Korporasi.
Pedoman Sektoral (pedoman pokok pelaksanaan GCG)
yang diterbitkan oleh KNKG :
• Bab I - PENCIPTAAN SITUASI KONDUSIF UNTUK
MELAKSANAKAN
GOOD
CORPORATE
GOVERNANCE
• Bab II - ASAS GOOD CORPORATE GOVERNANCE
• Bab III - ETIKA BISNIS DAN PEDOMAN PERILAKU
• BAB IV - ORGAN PERUSAHAAN
• BAB V - PEMEGANG SAHAM
• BAB VI - PEMANGKU KEPENTINGAN
• BAB VII - PERNYATAAN TENTANG PENERAPAN
PEDOMAN GCG
• BAB VIII - PEDOMAN PRAKTIS PENERAPAN GCG
PERKEMBANGAN GCG DI INDONESIA
Peringkat Corruption Perception Index (CPI) atau Indek Persepsi
Korupsi (IPK) Indonesia Diantara Negara-negara ASEAN tahun
2008 :
Corruption Perceptions Index 2009 :
Indonesia (CPI 2009 Score : 2,8 / Convidence Range :
2,4-3,2) still has a long way to go to eradicate corruption
but the recent tough approach by the Corruption
Eradication Commission (KPK) is encouraging. The KPK
has reported a 100 per cent conviction rate for corruption
cases involving some of the country's highest-ranking
officials. A crucial task for the new administration is to
continue support of the KPK. Local anti-corruption
advocate must ensure that this agency is not weakened”.
Source
transparency
international
2009,
http://www.transparency.org
Parameter Implementasi GCG :
• Compliance (kepatuhan) yaitu sejauh mana perusahaan
telah mematuhi aturan-aturan yang ada dalam
memenuhi prinsip-prinsip GCG;
• Conformance (kesesuaian dan kelengkapan) yaitu
sejauh mana perusahaan telah berperilaku sesuai
dengan berbagai aspek yang menjadi prinsip GCG dan
kelengkapan perangkat dalam memenuhi kebutuhan
implementasi GCG
• Performance (unjuk kerja) yaitu sejauh mana
perusahaan telah menampilkan bukti (evidence) yang
menunjukkan bahwa perusahaan telah mendapatkan
manfaat yang nyata dari perapan prinsip GCG di dalam
perusahaan.
Tentang Transparency International
Transparency International (TI), merupakan
sebuah organisasi kemasyarakatan yang
memfokuskan diri melawan korupsi dengan
menyertakan seluruh masyarakat ke dalam
sebuah koalisi internasional yang kuat dalam
rangka membasmi efek buruk dari korupsi yang
berimbas kepada kaum lelaki, perempuan dan
anak-anak di seluruh dunia. Misi utama dari TI
adalah untuk menciptakan sebuah lingkungan
yang bersih dari praktik korupsi.
Transparency International berpusat di Berlin,
Jerman dan mempunyai cabang di 99 negara.
ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT
OECD Principles of Corporate Governance :
• THE RIGHTS OF SHAREHOLDERS
• THE EQUITABLE TREATMENT OF SHAREHOLDERS
• THE ROLE OF STAKEHOLDERS IN CORPORATE
GOVERNANCE
• DISCLOSURE AND TRANSPARENCY
• THE RESPONSIBILITIES OF THE BOARD
Implementasi GCG pada Perusahaan Manufaktur /Jasa berdasarkan prinsip
moral dan etika pada struktur organisasi (hardware) dan berdasarkan moral,
etika visi dan misi (software).
Implementasi Good Corporate Governance (GCG) di PT Petrokimia Gresik tercermin
dalam Wujud Komitmen, sbb :
• • Anggaran Dasar Perusahaan
• • Board Policy Manual (BPM)
• • Corporate Policy Manual (CPM)
• • Pedoman Perilaku Bisnis (PPB)
• • Pedoman Manajemen Risiko (PMR)
• • Sistem Manajemen
• • State of Corporate Intent (SCI)
• • Contract Management (KPI)
• • Internal Audit Charter (IAC)
• • Coommittee Audit Charter (CAC)
• • Risk Based Audit
• • RJP, RKAP, SK. M. BUMN No. 100/MBU/2002
• • Hubungan Anak Perusahaan, Anggota Holding
• • Corporate Social Responsibility (CSR)
• • Peraturan & Perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan GCG
SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 9/12/DPNP PERIHAL
PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM
Pokok-pokok penjelasan dalam SE-BI ini :
• Memperjelas
difinisi
independen
atau
independensi bagi Komisaris Independen dan
Pihak Independen termasuk Presiden Direktur.
• Memperjelas tata cara melakukan self
assessment pelaksanaan Good Corporate
Governance (GCG).
• Memperjelas aspek-aspek yang perlu diungkap
dalam Laporan Pelaksanaan GCG.
cara Bank melakukan self assessmnet pelaksanaan Good Corporate
Governance (GCG)
Self assessment GCG dilakukan dengan mengisi Kertas
Kerja Self Assessment GCG yang telah ditetapkan, yang
meliputi 11 (sebelas) Faktor Penilaian, dengan cara :
a. Menetapkan Nilai Peringkat per Faktor, dengan
melakukan Analisis Self Assessment dengan cara
membandingkan Tujuan dan Kriteria/Indikator yang telah
ditetapkan dengan kondisi Bank yang sebenarnya.
b. Menetapkan Nilai Komposit hasil self assessment ,
dengan
cara
membobot
seluruh
Faktor,
menjumlahkannya dan selanjutnya memberikan Predikat
Kompositnya.
penulisan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance dalam
Laporan Tahunan Bank
Laporan Pelaksanaan GCG dapat menjadi
Bab tersendiri dalam Laporan Tahunan
Bank atau disajikan terpisah dari Laporan
Tahunan
Bank
yang
disampaikan
bersamasama dengan Laporan Tahunan
Bank
Bagaimana perlakuan terhadap hasil pelaksanaan self assessment
GCG Bank yang berbeda dengan hasil pemeriksaan/pengawasan Bank
Indonesia
• Apabila hasil pelaksanaan self assessment GCG
Bank menunjukkan perbedaan yang material
yakni mengakibatkan hasil Predikat Komposit
yang berbeda, maka Bank wajib menyampaikan
revisi hasil pelaksanaan self assessment GCG
Bank tersebut secara lengkap kepada Bank
Indonesia.
• Revisi hasil self assessment pelaksanaan GCG
Bank tersebut, harus dipublikasikan dalam
Laporan Keuangan Publikasi Bank pada periode
terdekat, meliputi Nilai 5 Komposit dan
Predikatnya.
Beberapa Contoh Software aplikasi untuk penerapan Good Corporate
Governance :

•
•
•
•
Microsoft SAM (Software Asset Management)
Corporate Governance Software/Board Management Software
Boardvantage corporate governance software
Compliance360 web-based corporate governance software
Protiviti's Governance Portal, etc
Catatan :
Corporate Politics :
Politik organisasional Adalah penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi pengambil
keputusan dalam organisasi atau pada perilaku anggota-anggotanya yang bersifat
mementingkan diri sendiri dan secara organisasional tidak bersangsi.
Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perilaku politik yakni :
A. Faktor indifidu
B. Faktor organisasi
– Realokasi sumber daya
– Keputusan promosi
– Tingkat kepercayaan rendah
– Ambiguitas peran
– Sistem evaluasi kinerja tidak jelas
– Praktik-praktik imbalan zero-sum
– Pengambilan keputusan yang demokratis
– Tekanan kinerja tinggi
– Para manajer yang egois
STRUKTUR ORGANISASI
Pengertian
• Robbins (2003: 176). Struktur organisasi menetapkan cara tugas
pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara
formal.
• Gibson et al. (2006: 7). Struktur organisasi adalah cetak biru yang
mengindikasikan bagaimana orang dan pekerjaan dikelompokkan
bersama dalam suatu organisasi. Struktur digambarkan oleh suatu
bagan organisasi.
• Robbins dan Judge (2007: 478)
Struktur organisasi didefinisikan bagaimana tugas pekerjaan
dipisahkan secara formal.
• McShane dan Glinow (2006: 233)
Struktur organisasi merujuk pada pembagian karyawan dan pola
koordinasi, komunikasi, aliran kerja, dan kekuasan formal yang
langsung pada aktivitas organisasi.
Elemen struktur organisasi :
Robbins (2003)
• Rentang kendali
• Sentralisasi dan desentralisasi
• Formalisasi
• Departementalisasi
• Spesialisasi pekerjaan
• Rantai komando
McShane & Glinow (2006)
• Rentang kendali
• Sentralisasi dan desentralisasi
• Formalisasi
• Departementalisasi
TIPE/DESAIN ORGANISASI :
Robbins (2003)
Desain org yg lazim:
• Sederhana
• Birokrasi
• Matrik
Pilihan desain baru:
• Struktur tim
• Organisasi virtual
• Org tanpa tapal batas
McShane & Glinow (2006), Tipe departementalisasi murni:
• Struktur sederhana
• Struktur fungsional
• Struktur divisional
• Struktur matrik
• Struktur tim
Power
Power merupakan sesuatu yang penting di
lingkup
manajerial.
Power
adalah
kemampuan
menyuruh
orang
lain
melakukan apa yang kita ingin untuk
mereka lakukan. Power berbeda dengan
pengaruh (influence). Pengaruh adalah
suatu respon yang berupa tindakan atas
digunakannya power.
Perbedaan antara kepemimpinan dengan
kekuasaan yakni terkait dengan kesesuaian
tujuan.
Kekuasaan
tidak
mensyaratkan
kesesuaian tujuan hanya ketergantugan,
sebaliknya
kepemimpinan
mensyaratkan
keserasian antara tujuan pemimpin dan mereka
yang dipimpin. Perbedaan kedua berkaitan
dengan arah pengaruh. Kepemimpinan berfokus
pada pengaruh kebawah kepada para pengikut.
Kepemimpinan
meminimalkan
pola-pola
pengaruh kesamping dan keatas kekuasaan
tidak demikian.
Empowerment adalah proses melalui
mana para manajer membantu pihak lain
mendapatkan dan menggunakan power
yang
diperlukan
untuk
membuat
keputusan yang mempengaruhi mereka
sendiri dan kerja mereka.
• Struktur organisasi adalah bagaimana organisasi membagi tugas
dan pekerjaan serta bagaimana mengkoordinasikannya. Ada enam
elemen struktur organisasi yaitu: spesialisasi pekerjaan,
departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi
dan desentralisasi, serta formalisasi. Tipe struktur atau desain
organisasi yang dikenal adalah struktur sederhana, fungsional,
divisional, matrik, tim, birokrasi, organissi virtual, dan organisasi
tanpa tapal batas. Perbedaan struktur/desain organisasi antara
organisasi yang satu dengan yang lain dipengaruhi oleh faktor
lingkungan, ukuran organisasi, teknologi, dan strategi organisasi.
• Budaya organisasi merupakan serangkaian praktik organisasi yang
dapat dilihat sebagai karakteristik yang sifatnya spesifik dan relatif
konstan jika dibandingkan dengan sifat organisasi lain. Ada tujuh
karakteristik primer dari budaya organisasi: inovasi dan
pengambilan risiko, perhatian terhadap detail, orientasi hasil,
orientasi orang, orientasi tim, keagresifan, dan kemantapan.