Transcript Puskesmas di Era Desentralisasi

Puskesmas di Era Desentralisasi
Batasan
 Puskesmas adalah unit pelaksana
pembangunan kesehatan di wilayah
kecamatan
UPTD PUSKESMAS
KRITERIA :
1. Tidak melaksanakan
perizinan.
fungsi
pengaturan,
pembinaan
&
2. Mempunyai misi/tugas pokok yang jelas & tidak berduplikasi
atau tumpang tindih dengan unit organisasi lainnya.
3. Faktor-faktor pendukung yaitu : manajemen, SDM, anggaran
dan sarana/prasarana kerja.
4. Memiliki rencana, program dan kegiatan pengembangan yang
berkelanjutan.
Puskesmas
(menurut Triyono Budi Sasongko, M.Si, bupati
Purbalingga 2001-2010)
 Pusat Kesehatan Masyarakat
 Pusat Kesehatan Perorangan
 Pusat Pendidikan Kesehatan
VISI PUSKESMAS BOJONGSARI
 Tercapainya Kesehatan Masyarakat
Yang Optimal Guna Mendukung
Kesejahteraan Masyarakat
VISI PUSKESMAS PADAMARA
Puskesmas Padamara bertekat menjadi pilihan
utama pelayanan kesehatan masyarakat
Padamara dan sekitarnya.
Misi
 Menggerakkan
pembangunan
berwawasan kesehatan
 Memberdayakan masyarakat dan
keluarga
dalam
pembangunan
kesehatan
 Memberikan pelayanan kesehatan
tingkat pertama yang bermutu
MISI PUSKESMAS PADAMARA
 Menjadi puskesmas yang profesional dengan
pelayanan unggul yang berorientasi kepada
kepuasan konsumen dengan menerapkan
manajemen mutu ISO 9001 : 2008 dengan
Personil yang Kompeten Penuh Kesadaran
dan Motivasi Untuk Mencapai Pelayanan
bermutu Menyeluruh dan Terintegrasi sesuai
dengan Standar Nasional.
MOTO “KAMI ADA UNTUK MELAYANI ANDA”
MISI PUSKESMAS BOJONGSARI
 MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN
KEPADA MASYARAKAT SECARA OPTIMAL
DAN PROFESIONAL MELIPUTI PROMOSI,
PENCEGAHAN, PENGOBATAN DAN
PEMULIHAN
MOTO PUSKESMAS BOJONGSARI
 KESEHATAN ANDA TUJUAN KAMI
Foto Kesepakatan ISO 9001 : 2008
DI PUSKESMAS PADAMARA
PERUBAHAN PARADIGMA
PUSKES
MAS
Oleh
DKK
diberikan
kewenangan kemandirian
utk melaksanakan tugastugas
operasional
kesehatan diwilayahnya
Bangkes
KEWENANGAN KEMANDIRIAN PUSKESMAS
1. MENYELENGGARAKAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN DI WILAYAHNYA.
&
EVALUASI
2. MENCARI, MENGGALI & MENGELOLA SUMBER PEMBIAYAAN DARI
PEMERINTAH, MASYARAKAT, SWASTA & SUMBER LAIN DENGAN
SEPENGETAHUAN KA. DKK SERTA DIPERTANGGUNG JAWABKAN UNTUK
PEMBANGUNAN KESEHATAN DI WILAYAHNYA.
3. MENGANGKAT TENAGA HONORER, MUTASI TENAGA & PENDAYAGUNAAN
NAKES DI WILAYAHNYA DENGAN SEPENGETAHUAN KA. DKK
4. MELENGKAPI SARANA & PRASARANA TERMASUK ALAT MEDIS DAN NON
MEDIS YANG DIBUTUHKAN
KEWENANGAN KEMANDIRIAN DARI
ANGGARAN DAN PENDAPATAN
 DPA,
AWAL TAHUN DAN PERUBAHAN
ANGGARAN DI PERTENGAHAN TAHUN
 BOK, DARI PUSAT, DENGAN MEMBUAT
POA DIAJUKAN KE DKK DIVERIFIKASI.
 JAMPERSAL
 JAMKESDA
Tanggung Jawab
 Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota
 Masyarakat setempat melalui BPP
AZAS PUSKESMAS
1. AZAS PERTANGGUNG – JAWABAN WILAYAH
Bila terjadi masalah kesehatan di wilayah kerja maka Puskesmas
bertangung jawab untuk mencari solusi.
2. AZAS PERAN SERTA MASYARAKAT
- Mayarakat sebagai subyek pembangunan
- Puskesmas bukan hanya bekerja untuk masyarakat tetapi bekerja sama
dengan masyarakat
- Perlu dibentuk BPKM (Badan Peduli Kesehatan Masyarakat) atau BPP
(Badan Penyantun Puskesmas) sebagai mitra di wilyah kerja puskesmas.
3.
AZAS KETERPADUAN
- Koordinasi lintas program dan lintas sektor
- Problem solving chain
4.
AZAS RUJUKAN
RANTAI PROBLEM SOLVING
IDENTIFIKASI MASALAH
& PENYEBABNYA
PEMANTAUAN
& EVALUASI
MERUMUSKAN
ALTERNATIF PEMECAHAN
MENETAPKAN & MELAKS
PEMECAHAN MASALAH
Sistem Pembiayaan
 Pra upaya model JAMKESDA
KABUPATEN
 Umum; Jamkesmas
 Jenis pembiayaan : public goods
dan private goods
FUNGSI PUSKESMAS DI ERA DESENTRALISASI
1. MENGGERAKKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN
KESEHATAN
2. MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT & KELUARGA
3. MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
HOLISTIK, KOMPREHENSIF,
TERPADU & BERKESINAMBUNGAN
Prog Kesehatan Dasar
Prog Kes Pengembangan
PROGRAM KESEHATAN DASAR
“BASIC SIX” :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Promosi Kesehatan
Kesehatan Lingkungan
KIA termasuk KB
Perbaikan Gizi
P2M
Pengobatan
Program kes
pengembangan
Sesuai Kondisi wilayah Puskesmas
(urban/rural, industri/agribisnis, wisata,
dll)
Tata Kerja Puskesmas
 Kepala Puskesmas
 Wakil Kepala
 Unit Tata Usaha
 Unit Fungsional
 Unit Program