Transcript MENGENAL HIMPUNAN PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL INDONESIA

MENGENAL
HIMPUNAN PENGUSAHA MIKRO
DAN KECIL INDONESIA
( HIPMIKINDO )
Oleh
Drs. H. MAZ PANDJAITAN, M.Si
Ketua Umum
Jakarta
I. LANDASAN HUKUM
1. Undang-undang No. 8 tahun 1985 tentang
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Organisasi
Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 1986
tentang Pelaksanaan UU No. 8 tahun 1985
Permendagri No. 5 tahun 1986
Instruksi Mendagri No. 8 tahun 1990
UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM
Akta Notaris No. 06 tanggal 10 September 2008
Notaris : ANDI GUSTAR, SH di Jakarta
AD/ART HIPMIKINDO tgl 27 Agustus 2008
II. LEGALITAS
Nama Organisasi dan Kedudukan :
HIMPUNAN PENGUSAHA MIKRO, DAN KECIL INDONESIA
( HIPMIKINDO )
Berdiri
Notaris
Nomor
NPWP
Alamat
:
:
:
:
:
Hari Jum’at, 08 Agustus 2008
ANDI GUSTAR, SH
06 tanggal 10 September 2008
02.882.037.0-072.000
Mal UKM SME’s Co Center Lt.3A
Jl. KH. Mas Mansyur
Telp/Fax. 021-30104422 – 021-91277882
Email: [email protected]
Bank : BRI
No.Rek : 0420-01-000007-30-7
III. VISI DAN MISI
1. V ISI
Terwujudnya pengusaha mikro dan
kecil yang:
- Jujur
- Mandiri
- Sejahtera
- Adil dan Produktif
- Memiliki Jiwa Kebangsaan
- Membangun daya saing
2. Misi
*
*
*
*
Memperkuat pasar usaha mikro dan kecil
Mengoptimalkan jejaring dan kemitraan
lintas sektoral, regional maupun
internasional
Mengakselerasi pengembangan usaha mikro
dan kecil ke semua wilayah
Meningkatkan kompetensi keterampilan dan
produktifitas serta memberikan
perlindungan usaha dan advokasi sehingga
terwujudnya peluang kerja / penyerapan
tenaga kerja
IV. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud diadakannya Hipmikindo:
- Menghimpun seluruh potensi
usaha mikro dan kecil
- Sebagai wadah bersama guna
memperjuangkan pengembangan
usaha melalui berbagai program
- Upaya mencapai kemandirian dan
kesejahteraan
2. Tujuan
*
*
*
Menumbuhkan dan mengembangkan serta
mewadahi pengusaha mikor/kecil
Meningkatkan kemandirian, kebersamaan,
kekeluargaan, kewirausahaan pengusaha
mikro dan kecil
Meningkatkan peran pengusaha mikro dan
kecil dalam pembangunan daerah yang
dapat
meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi dan terciptanya lapangan kerja
guna
mewujudkan
pemerataan
pendapatan dan terbebas dari kemiskinan,
kebodohan dan kemelaratan.
V. SIFAT, FUNGSI DAN PERAN
1. HIPMIKINDO sebagai
wadah
berhimpunnya masyarakat
dunia usaha mikro dan
kecil dalam ikut berperan
aktif dengan pemerintah
dan pemerintah daerah
untuk menumbuhkan iklim
usaha, memfasilitasi akses
permodalan
dan
berbankan dan lembaga
non Bank.
2. HIPMIKINDO sebagai mitra pemerintah
pusat maupun pemerintah
daerah
dapat
mengusahakan
agar
terjalin hubungan yang
saling
menguntungkan
dalam
pelaksanaan
transaksi antara usaha
mikro kecil dan menengah
maupun usaha besar
3. HIPMIKINDO
Membantu
pemerintah
membentuk struktur pasar
yang
akan
menjamin
tumbuhnya persaingan usaha
yang
sehat,
termasuk
membantu
mengawasi/
mencegah
terjadinya
penguasaan pasar oleh orang
perseorangan atau kelompok
tertentu
yang
merugikan
anggota Hipmikindo
VI. KEANGGOTAAN
ANGGOTA HIPMIKINDO
• Pengusaha perorangan dan/atau Badan
Usaha perseorangan yang memenuhi
kriteria usaha mikro, yang memiliki
kekayaan bersih Rp. 50 juta tidak
termasuk tanah dan bangunan dan
memiliki hasil penjualan tahunan paling
banyak Rp. 300 juta.
• Pengusaha perorangan dan/atau Badan
Usaha perorangan yang memiliki kekayaan
bersih lebih dari Rp. 50 juta s/d paling
banyak Rp. 500 juta tak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha, atau
memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari
Rp. 300 juta s/d paling banyak Rp. 2.5
milyar (dua milyar lima ratus juta)
1. PEMBERDAYAN USAHA
2. PENUMBUHAN IKLIM USAHA
3. PENGEMBANGAN USAHA
4. PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN
5. KEMITRAAN
6. KONSULTANSI
7. ADVOKASI
8. PEMBENTUKAN LEMBAGA KOPERASI SIMPAN
PINJAM PRIMER MAUPUN SEKUNDER
VIII. PROGRAM UTAMA (PRIORITAS)
JANGKA PENDEK/MENENGAH
1.
Pendirian kepengurusan DPD Hipmikindo 33 Provinsi Sel Indonesia oleh DPP
2.
Pendirian Kepengurusan DPC Hipmikindo 660 Kabupaten / kota Sel. Indonesia
Oleh Pengurus DPD Provinsi
3.
Pendirian Koperasi Jasa Keuangan GLOBAL SME’s paralel dengan pendirian DPC
kota/kabupaten
4.
Bagi DPD dan DPC yang telah memperoleh surat keputusan agar segera
mendaftarkan organisasi Hipmikindo ke Kesbang Provinsi atau Kabupaten/Kota
5.
Pembentukan/Pendirian Lembaga-lembaga Yang Dibutuhkan Antara Lain : Lembaga Pengelolaan Zakat Infaq Sodaqoh.
- Lembaga Batuan Hukum
- Lembaga Pemberdayaan Perempuan
- Lembaga Diklat Profesi
- Pembentukan Barisan Muda HIPMIKINDO
- Lembaga Pendidikan Yang Dibutuhkan
1. TELAH TERBENTUKNYA DPD DI 20 PROVINSI DAN 25
DPC KABUPATEN/ KOTA SE - INDONESIA
2. KERJASAMA HIPMIKINDO DENGAN UKM CENTER FEUI
- Lomba Tokoh Pembina UKM Terbaik Tahun 2009
- Festival Pasar Terjadwal Kota dan Desa Tahun 2009
- Inspiring Entrepeneurship Award Tahun 2009
- Konferensi Nasional UMKM Tahun 2009
3. KERJASAMA HIPMIKINDO
DENGAN LEMBAGA
SERTIFIKASI PROFESI KOPERASI JASA KEUANGAN
(LSP-KJK) DENGAN MEMBENTUK LEMBAGA DIKLAT
PROFESI (Sudah Melaksanakan MOU)
4. KERJASAMA HIMIKINDO DENGAN PT. JAMSOSTEK
(Persero) DALAM RANGKA DIKLAT BAGI PENGURUS
DPP, DPD dan DPC 6 WILAYAH DI JAKARTA
5. KERJASAMA HIPMIKINDO DENGAN RADIO 103.4 FM SETIAP
HARI SELASA YANG DIPANDU OLEH KETUA BIDANG HUKUM
DAN ADVOKASI HIPMIKINDO (DR. SYAHNAN PHALIPI)
6. PEMBENTUKAN KOPERASI JASA KEUANGAN GLOBAL SME’S
DI TIAP DPC SEBANYAK 20 UNIT.
7. KERJASAMA HIPMIKINDO DENGAN UNICORE DALAM
PENDIDIKAN KETRAMPILAN JARINGAN USAHA BAGI USAHA
MIKRO KECIL UNTUK MENUMBUHKAN WIRAUSAHA BARU
8. RAPAT KERJA DPD HIPMIKINDO PROVINSI JAWA TIMUR PADA
TANGGAL 23 JUNI 2009 DI SURABAYA
1. PEMBUATAN MAJALAH UMUM HIPMIKINDO DENGAN
NAMA “GLOBAL SM’Es”
2. PENDIRIAN
LEMBAGA
BANTUAN
HUKUM
“ LBH HIPMIKINDO ”
3. PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KEJA DALAM 4
PROGRAM : JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN,
JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN,
JAMINAN HARI TUA DAN REALISASI PROGRAM CSR
(Corporate Social Responsibility) PT. JAMSOSTEK KANWIL III
DKI JAKARTA DAN HIPMIKINDO
4. PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGELOLAAN ZAKAT INFAQ
SODAQOH
5. PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
6. PEMBENTUKAN ANGKATAN MUDA HIPMIKINDO
SEKIAN
TERIMA KASIH
Selamat Bergabung & BERJUANG …