Transcript KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) LATAR BELAKANG, KONSEP KEPEMERINTAHA,

KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
(GOOD GOVERNANCE)
LATAR BELAKANG,
KONSEP KEPEMERINTAHA,
KONSEP GOOD GOVERNANCE
JAT JAT
WIRIJADINATA
1
LATAR BELAKANG
1. ADANYA PERKEMBANGAN
INTERAKSI SOSIAL POLITIK
PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
1. ADANYA PERGESERAN SOSPOL
DIMANA PERAN SEKTOR SWASTA DAN LEMBAGA
SWADAYA MASYARAKAT MENINGKAT,
SEBELUMNYA PERAN PEMERINTAH LEBIH DOMINAN
2. KONDISI MAKIN SULIT , KOMPLEKS, DINAMIS,
BERANEKA RAGAM, SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN
KEBUTUHAN MANUSIA
3. KETERBATASAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH
UNTUK MENAKOMODASIKAN KONDISI DIATAS.
4. ADANYA KOLABORASI PEMERINTAH, SWASTA , MASYARAKAT
5. Globalisasi, perkemb iptek, dan liberalisasi  persaingan bebas
kompetensi meningkat
6. . IPTEK merubah manajemen sektor publik & bisnis 
arus informasi menembus batas ruang & waktu
7Demokratisasi, HAM, pelestarian lingkungan hidup
jadi tuntutan dunia yg mendesak
8. Internal Indonesia; krisi multidimensi (situasi politik tak stabil,
ancaman disintegrasi, kepercayaan masyarakat menurun, penegakan
hukum lemah, penanganan KKN lemah, pemulihan ekonomi lambat,
pengangguran dan kemiskinan meningkat, daya saing turun
2.ADANYA DINAMIKA SISTEM
SOSIAL POLITIK
1 Internal Indonesia; krisi multidimensi
(situasi politik tak stabil, ancaman disintegrasi,
kepercayaan masyarakat menurun, penegakan hukum lemah,
penanganan KKN lemah, pemulihan ekonomi lambat,
pengangguran dan kemiskinan meningkat,
daya saing turun.
2. Gerakan mahasiswa  kekuatan reformasi 
ORBA tumbang
3 Multipartai menjelang Pemilu 1999
4. Perlu memahami jenis interaksi sosial-politik;
1)
interferences (gangguan/saling pengaruhi);
2) interplays (keterlibatan); intervensions (campur tangan)
.
.
PERLU STRATEJI BARU
2
KOMPLEKSITAS
SISTEM SOSIAL POLITIK, MELIPUTI:
SELEKSI
DAN
REDUKSI
STRUKTUR
OPERASIONAL
PERLU DICARIKAN ALTERNATIF PEMECAHAN DAN PEMILIHAN YANG
TERBAIK
IMPLIKASINYA TERHADAP
PEMERINTAHAN:
DARI
PENDEKATAN BERAGAM,
BIROKRASI KAKU, HIERARKHIS, OTORITER,
:
MENJADI:
KEPEMERINTAHAN MODEREN YANG:
DINMIS, JARINGAN KOMPLEKS
TETAPI HUBUNGAN SEDERHANA,.,
KEANEKARAGAMAN TINDAKAN
DAN KEBIJAKAN, SESUAI DENGAN
SITUASI DAN KUALITAS INTERAKSI
SOSIAL POLITIK
3
KONSEPSI KEPEMERINTAHAN
GOVERNING
PROSES KOORDINASI,PENGENDALIAN/STEERING, PEMBERIAN
GOVERNMENT
PEMERINTAH
PENGARUH/INFLUENCING DAN PENYEIMBANG SETIAP
CHANGE AGENT AGENT OF DEVELOPMENT,
PEMERINTAHAN NEGARA & PENYELENGGARA
PEMBANGUNAN & PELAYANAN PUBLIK
ANTARA PEMERINTAH, SWASTA DAN MASYARAKAT.
HUBUNGANINTERAKSI SOSIAL POLITIK
PENGERTIAN GOOD
DALAM GG:
GOVERNANCE (WORLD BANK)
A NILAI-NILAI YANGDIJUNJUNG
KEPEMERINTAHAN ADALAH CARA BAGAIMANA KEKUASAAN NEGARA
TINGGI
DIGUNAKAN UNTUK MENGELOLA SUMBERDAYA EKONOMI DAN SOSIAL
GUNA PEMBANGUNAN MASYARAKAT(THE WAY STATE POWER IS USED IN MANAGING
ECONOMIC AND SOCIAL RESOURCES FOR THE DEVELOPMENT OF THE SOCIETY)
GOVERNANCE (UNDP)
B.ASPEK-ASPEK FUNGSIONAL
PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF
DAN EFISIEN DALAM
PENCAPAIAN TUJUAN
PELAKSANAAN KEWENANGAN POLITIK, EKONOMI,DAN ADMINISTRATIF UNTUK MENGELOLA
MASALAH-MASALAH NASIONAL PADA SEMUA INGKATAN
( THE EXERCISE OF POLITICAL,ECONOMIC, ND ADMINISTRATIVE AUTHORITY
TO MANAGE NATION’S AFFAIR AT ALL LEELS)
GOOD
GOVERNANCE
4
KOORDINATIF
DALAM
MENGHADAPI
KOMPLEKSITAS
POLA
PEMERINTAHAN
MENGATUR//MENGENDALIKAN
DALAM
MENGHAFAPI DINAMIKA
MENGATUR, MENGINTEGRASIKAN,
MENCIPTAKAN KETERPADUAN
DALAM
MENGHADAPI KEANEKARAGAMAN
5
“GOOD” dlm GOOD GOVERNANCE
A.
NILAI-NILAI
YANG
DIJUNJUMG
TINGGI
B.
ASPEK-ASPEK FUNGSIONAL
PEMERINTAHAN YANG
EFEKTIF DAN EFISIEN
DALAM PENCAPAIAN
TUJUAN
KEMANDIRIAN
KEINGINAN/
KEHENDAK
RAKYAT
PENINGKATAN
KEMAMPUAN
RAKYAT YANG
BERTUJUAN
NASIONAL
UNTUK:
PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
KEADILAN
SOSIAL
6
ORIENTASI GOOD GOVERNANCE
LEGITIMACY
PENCAPAIAN TUJUAN NASIONAL
MENGACU PADA DEMOKRASI
ACCOUNTABILITY
DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA
DENGAN ELEMEN –ELEMEN SBB.:
SECURING OF
HUMAN RIGHTS
AUTONOMY &
DEVOLUTION OF
POWER
PELAKSANAAN
FUNGSI YANG
EFEKTIF DAN
EFISIEN DALAM
MENCAPAI
TUJUAN
NASIONAL
ASSURANCE OF
CIVIL CONTROL
7
PRINSIP GOVERNANCE MENURUT
WORLD BANK , UNDP
UNDP
WORLD BANK
THE EXERCISE OF:
THE WAY STATE POWER
IN MANAGING ECONOMIC
& SOCIAL RESOURCES
FOR DEVELOPMENT
OF SOCIETY
POLITICAL
ECONOMIC
ADMINISTRATIVE
AUTHORITY
TO MANAGE
NATION’S AFFAIR AT ALL
LEVEL
8
PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE
MENURUT OECF & WORLD BANK
PENYELENGGARAAN
MANAJEMEN
PEMBANGUNAN YANG
SOLID DAN BERTANGGUNG
JAWAB SEJALAN DENGAN:
1
DEMOKRASI
3.
HINDARI SALAH
ALOKASI
DANA INVESTASI
YANG LANGKA
5
MENJALANKAN
DISIPLIN
ANGGARAN
2.
PASAR YANG EFISIEN
4
PENCEGAHAN
KORUPSI SECARA
POLITIK
DAN
ADMINISTRASI
6.
MENCIPTAKAN
LEGAL
& POLITICAL
FRAME WORK
BAGI TUMBUHNYA
AKTIVITAS
KEWIRAUSAHAAN
9
PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE
UNDP
B.
KARAKTERISTIK
SALING MEMPERKUAT DAN TIDAK PARSIAL
A.
HUBUNGAN SINEGIS &
KONSTRUKTIF
ANTARA:
1
PARTICIPATION
STATE
4
RESPONSIVENESS
5.
EQUITY
PRIVATE
2.
RULE OF
LAW
3.
TRANSPARANCY
6
CONCENSUS
ORIENTATION
7
EFFECTIVENESS
AND EFFICIENCY
COMMUNITY
9
STRATEGIC
VISION
8
ACCOUNTABILITY
10
TIGA DOMAIN GOOD GOVERNANCE
S TATE
(Pemerintah): Ciptakan
POLITIK & HUKUM
yg kondusif
P
RIVATE
(Swasta): Ciptakan
PEKERJAAN
dan
PENDAPATAN
COMMUNITY
(Masyarakat): Peran
aktif & positip dlm
kegiatan
EKONOMI
POLITIK
SOSIAL
15A
11
THE THREE LEGS OF GOVERNANCE
ECONOMI C
ADMINISTRATIVE
GOVERNMENT
GOVERNMENT
a.
AKTIVITAS
EKON.
SISTEM PROSES
b.
DLM NEGERI
c.
INTERAKSI
KEBIJAKAN
PENYEL. KONOMI
d. IMPLEMENTASI
(EQUITY,
QUALITY,
POVERTY OF
LIFE
POLITICAL GOV
PROSES
PEMBUATAN
KEPUTUSAN
UNTUKFORMULA
12
GOOD GOVERNANCE Aspek Pemerintahan
A.
ADMINISTRATIVE COMPETENCE $ TRANSPARANCY
(PERENCANAAN, IMPLEMENTASI, EFISIENSI,
PENYEDERHANAAN ORGANISASI, IKLIM DISIPLIN,
MODEL ADMINISTRASI, INFORMASI)
C
DESENTRALISASI REGIONAL
& DEKONSENTRASI
DALAM DEPARTEMEN
B
HUKUM KEBIJAKAN
( PERLINDUNGAN KEBEBASAN SOSIAL-POLITIKEKONOMI)
D
CIPTAKAN PASAR YANG KOMPETITIF
(MEKANISME PASAR,
PENINGKATAN PERANAN PENGUSAHA MENENGAH
DAN KECIL SEKTOR SWASTA,
DEREGULASI,
KEMAMPUAN PEMERINTAH MENGELOLA EKONOMI MAKRO)
13
GOOD GOVERNANCE Indikator Keberhasilan
A
SECARA UMIUM
TUJUAN
PEMBANGUNAN
(QUALITY OF LIFE0
TERCAPAI
B.
SECARA KHUSUS : INDONESIA
BERDASARKAN TUJUAN REFORMASI (TAP MPR 8/98)
1
MENGATASI
KRISIS EKONOMI
(STABILITAS
MONETER
TERCAPAI)
2.
TERPENUHINYA
KEDAULATAN
RAKYAT:
A)
.SELURUH
SENDI
KEHIDUPAN
MASYARAKAT
3
PENEGAKAN
HUKUM
DAN HAM
B)
BERBANGSA,
BERNEGARA,
PARTISIPASI
POLITIK
RAKYAT--STABILITAS
POLITIK
4
MELETAKAN
DASAR
KERANGKA
AGENDA
REF.-BANG.
14
Pergeseran
GOVERNMENT ke GOVERNANCE
PERKEMBANGAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN
& PEMBANGUNAN
AKHIR 1960-AN:
TAHUN 1950-AN:
MASA HINDIA BELANDA:
ILMU PEMERINTAH
(SEMUA DIATUR
PEMERINTAH)
ILMU ADMINISTRASI
NEGARA(KEPEMIMPINAN
PADA APARATUR:
PERUMUSAN KEBIJAKAN
KEBUDAYAAN, SDM
APARATUR, KETATALAKSANAAN)
ILMU NEGARA DAN
PEMBANGUNAN
(KETATALAKSANAAN,
AGENT OF CHANGE,
PERENC. PEMBANG.
KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN,
PELAKSANAAN &
PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN
15
Pergeseran
GOVERNMENT ke GOVERNANCE
PERKEMBANGAN MAMNAJEMEN PEMERINTAHAN &
PEMBANGUNAN d. Awal 1980an: Reinventing Government :
1.
CATALYTIC
GOVERNMENT:
STEERING
RATHER THAN
ROWING
2
COMMUNITY OWNED
GOVERNMNT:
EMPOWERING THAN SERVING
4
MISSION DRIVEN GOVERNMENT:
TRANSFORMING RULE-DRIVEN
ORGANIZATION
3.
COMPETITIVE GOVERNMENT:
INJECTING COMPETITION
INTO SERVICES
5.
RESSULT ORIENTED GOVERNMENT
FUNDING OUTCOME, NOT
INPUT
16
Pergeseran
GOVERNMENT ke GOVERNANCE
PERKEMBANGAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN & PEMBANGUNAN
d. AWAL 1980an: REINVENTING GOVERNMENT
6,
6.
CUSTOMER DRIVEN
GOVERNMENT
MEETING THE NEED
OF CUSTOMER, NOT
BUREAUCRACY
7
ENTERPRISING
GOVERNMENT:
EARNING
RATHER THAN S
PENDING
9.
DECENTRALIZED GOVERNMENT
FROM HIERARCHY TO PARTICIPATION
AND TEAM WORK
10
MARKET
ORIENTED
GOVERNMENT
: LEVERAGING
CHANGE
THROUGH
MARKET
8.
ANTICIPATORY
GOVERNMENT:
PREVENTING
RATHER THAN
CURE
17
Pergeseran
GOVERNMENT ke GOVERNANCE
Perkembangan Manajemen Pemerintahan & Pembang
e. Awal 1990an: Banishing Bureaucracy (Five’s C) YANG
TERDIRI ATAS:
1 THE
CORE STRATEGY
KEJELASAN KEGUNAAN
DAN TUJUAN
3. THE
CUSTOMER STRATEGY
PELANGGAN SEBAGAI
PENGENDALI
2. THE
CONSEQUENCES STRATEGY:
KONSEKUENSI KINERJA
4. THE
CONTROLL STRATEGY
KONTROL DARI ATAS
KETENGAH
5. THE
CULTURE STRATEGY
MENDORONG BUDAYA
KEWIRAUSAHAAN
,INOVATIF, KREATIF
18
Pergeseran
GOVERNMENT ke GOVERNANCE
Perkembangan Manajemen Pemerintahan & Pembang
f. Akhir 1990an: Good Governanace
Sejalan perkemb. Demokrasi dan Pasar Bebas 
tumbuh kebersamaan 3 unsur partnership dalam
GOVERNANCE
STATE
COMMUNITY
PRIVATE
SECTOR
19
POSISI INDONESIA
Pembajak Software Microsoft ke- 3 setelah
China dan Vietnam (88% software bajakan)
Terkorup ke-6 di dunia dari 142 negara atau ke2 setelah Myanmar di Asia Tenggara
(International Transfarancy: 2005)
Peringkat 102 Kebebasan Pers (Worldwide
Press Freedom, 2005)
20
POSISI INDONESIA
Indeks Kinerja Foreign Direct Invesment : ranking
138 dari 140 negara (diatas Gabon dan Suriname)
World Invesment Report 2003
Human Development Report 2006 (UNDP): 118 dari
175 negara (dibawah Filipina, China dan Vietnam)
Country Risk : 150 dari 185 negara (dibawah
Afganistan, Burundi, dan Somalia) (Economist
Intelligence Unit, World Market Research Center,
Moodys Investor Service, Standard & Poors
21
BRAND IMAGE
1. Membangun daya tarik bagi pelanggan
2. Memasarkan dan menawarkan produk/layanan
3. Menjual ide dan pelayanan kepada pelanggan melalui
BRANDING
4. Memberi jalan bagi semua pihak untuk mendapatkan
pengakuan dan reputasi melalui proceived value dari
pelanggan
5. Brand adalah aset stratejik
22
BRAND IMAGE
NEGARA YANG BERHASIL MEMBANGUN BRAND
IMAGE (CITRA DIRI)
1. Jerman : Bidang precision engineering
2. Jepang : Produsen elektronik rumah tangga
3. Singapura : Pemerintah yang sangat probisnis
4. Thailand : Produsen buah-buahan
5. China: Produk murah
6. USA : Polisi dunia
23
7. Indonesia?? KULI,TKW
//
KORUP PEMBAJAK MISKIN
24
PERUBAHAN DUNIA
1. DYNAMIC
2. TURBULENT
PRAHALAD:
IF YOU DON’T LEARN, YOU DON’T CHANGE
IF YOU DON’T CHANGE, YOU DIE
LEARN OR DIE
25
PERKEMBANGAN LOKAL DAN INTERNASIONAL
1. PEMERINTAHAN MULTI-PARTAI
2. DESENTRALISASI PEMERINTAHAN
3. PERUBAHAN PARADIGMA KEPEMERINTAHAN
YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)
4. PERGESERAN POWER (DARI POSISI KE
KOMPETENSI)
5. GLOBALISASI DAN ADOPSI TEKNOLOGI
INFORMASI
6. EVOLUSI PERKEMBANGAN ORGANISASI
26
PERSAINGAN: PEREBUTAN
PANGSA PASAR
PANGSA PELUANG
KEGAGALAN ORGANISASI BERSAING
1. GAGAL KELUAR DARI KUNGKUNGAN MASA
LALU
sulit meninggalkan paradigma lama dalam
menyiasati strateji organisasi saat ini
2. GAGAL MEMPREDIKSI MASA DEPAN
gagal mengembangkan proses pembelajaran
kolektif untuk mengintegrasikan kompetensi inti
sebagai bagian dalam menciptakan masa depan
27
PROFESINALISME SDM
CIRI-CIRI:
• MEMILIKI WAWASAN YANG LUAS DAN
DAPAT MEMANDANG MASA DEPAN
• MEMILIKI KOMPETENSI DI BIDANGNYA
• MEMILIKI JIWA KOMPETISI/BERSAING
SECARA JUJUR DAN SPORTIF
• MENJUNJUNG TINGGI ETIKA PROFESI
• SINERGI INTELLIGENT-EMOSIONALSPIRITUAL QUOTIENT
28
KEUNGGULAN BERSAING SUATU PRODUK
1. KETEPATAN WAKTU DAN PEMANFAATAN
TEKNOLOGI (TIMING AND KNOW HOW)
2. BIAYA DAN KUALITAS (COST AND
QUALITY)
3. KEKUATAN ORGANISASI UNTUK
MENGHALANGI PESAING (STRONG HOLDS)
4. KEKUATAN MODAL (DEEP POKETS)
29
KEUNGGULAN BERSAING PELAYANAN
1. KUALITAS PELAYANAN
2. KETEPATAN WAKTU
3. KERAMAHAN DALAM PELAYANAN
4. PEMANFAATAN TEKNOLOGI
5. TRANSPARAN (BIAYA; PROSEDUR)
30
TRANSFORMASI MANAJEMEN
VISI
APA YANG INGIN
DICAPAI?
KOMPETENSI
BAGAIMANA
MENINGKATKANNYA ?
MISI
BAGAIMANA
MENCAPAI
VISI ?
BAGAIMANA
MAMPU
BERKOMPTISI ?
PERUBAHAN
BAGAIMANA
MENGATASINYA ?
KINERJA:
BAGAIMANA HASIL, MANFAAT, DAMPAK YANG DIHARAPKAN
DAPAT TERWUJUD ?
31
DIMENSI DASAR KUALITAS PELAYANAN JASA
RESPONSIVENESS
KESEDIAAN MEMBANTU
PELANGGAN DAN
MELAYANI TEPAT WAKTU
RELIABILITY
KEMAMPUAN MENYEDIAKAN/
MELAKUKAN PELAAYANAN
SECARA HANDAL
ASSURANCE
JAMINAN , KEPERCAYAAN, MEYAKINKAN,
KEMAMPUAN, KEAMANAN KERAMAHAN,
PROFESIONALISME, PEMBERI LAYANAN.
TANGIBLE
EMPATHY
PENAMPILAN FISIK, PERLENGKAPAN
PERSONIL, ALAT KOMUNIKASI DSB,
MEMBERIKAN PERHATIAN
PENUH KEPADA PELANGGAN
32
REENGINEERING CORPORATION
DAHULU:
PASAR MILIK
PRODUSEN
PRODUK SEPERTI APAPUN
AKAN TERSERAP,
PELANGGAN TIDAK
MEMILIKI ALTERNATIF LAIN
SEKARANG
ADA 3 KEKUATAN:
CHANGE
CUSTOMERS
COMPETITION
PRODUSEN HARUS MEMPERHATIKAN
PERMINTAAN
33
REENGINEERING BIROKRASI
DAHULU:
PELAYANAN MILIK
BIROKRASI
PELAYANAN SEPERTI APAPUN
DITERIMA,
PELANGGAN TIDAK
MEMILIKI KEKUATAN
SEKARANG
ADA 3 KEKUATAN:
CHANGE
CUSTOMERS
COMPETITION
BIROKRASI HARUS MEMPERHATIKAN
KEPUASAN PELANGGAN
34
EKSPEKTASI PELANGGAN
LAYANAN
YANG
DIHARAPKAN
PELANGGAN
TINGKATLAYANAN
YANG
DIBUTUHKAN
UNTUK
ME`MENUHI EKSPEKTASI
PELANGGAN
PENILAIAN
PELANGGAN
TERHADAP
LAYANAN
YANG
DIBERIKAN
35
BUDAYA ORGANISASI
SEBAGAI MEKANISME DINAMIS YANG
MENGARAHKAN SELURUH ANGGOTA
ORGANISASI DALAM MEMBANGUN
MASA DEPAN YANG MENJANJIKAN
A.L.:
MEMBANGUN
VISI
BERPENAMPILAN
MENYELESAIKAN
MASAALAH
BERSIKAP
MENGAMBIL
KEPUTUSAN
36
REKAYASA BUDAYA ORGANISASI
SEBAGAI BAGIAN STRATEJI
ORGANISASI
UNTUK MERAIH TUJUAN
BUDAYA
ORGANISASI
STRATEJI ORGANISASI
MENCAPAI
TUJUAN
TERKAIT ERAT DENGAN STRUKTUR
DAN STRATEJI ORGANISASI
AGAR DICAPAI HASIL MAKSIMAL
STRUKTUR ORGANISASI
YANG MENDUKUNG
PENCAPAIAN
ORGANISASI
KULTUR
TINDAKAN YANG BENAR
UNTUK MENCAPAI
TUJUAN
37
SIKAP DAN PERILAKU DALAM
MEMBANGUN BUDAYA ORGANISASI
1. MENUMBUHKAN:
-
BUDAYA KUALITAS
-
-DAN KESADARAN BIAYA
-
-SERTA KETEPATAN WAKTU
2. MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN PELANGGAN
3. MENINGKATKAN KEMAMPUAN SDM
4. MEMUPUK KEPEDULIAN LINGKUNGAN SEKITAR
38
BUDAYA ORGANISASI
AKUNTABILITAS
1. MENGGAMBARKAN PRESYASI KERJA
ORTGANISASI
2. SEBAGAI BAGIAN PERTANGGUNGJAWABAN BAIK
KEDALAM MAUPUN KELUAR
3. DIBUTUHKAN UNTUK PENILAIAN DAN
AKREDITASI OLEH MASYARAKAT
4. SEBAGAI BASIS KOMPETENSIDALAM MERAIH
PELUANG (LOKAL, RAEGIONAL, DAN
INTERNASIONAL)
39
AKUNTABILITAS
PENGUKURAN KINERJA
1. PERENCANAAN STRATEJIK
2. MENETAPKAN INDIKATOR KINERJA
3. PENGEMBANGAN SISTEM
PENGUMPULAN DATA
4. PENYEMPURNAAN TINGKAT
KEBERHASILAN KINERJA
5. PENGINTEGRASIAN DENGAN PROSES
MANAJEMEN
40
ORGANISASI BERKINERJA TINGGI
PERSYARATAN
- TETAPKAN KEBIJAKAN UNTUK MEMUASKAN
STAKEHOLDERS (PELANGGAN, KARYAWAN,
PEMASOH, DISTRIBUTOR, DAN PEMEGANG SAHAM)
- SEMPURNAKAN PROSES BISNIS INTI (CORE BISNIS)
- ATUR KETERSEDIAAN SUMBERDAYA YANG PALING
MENGUNTUNGKAN
- ATUR ORGANISASI /PERUSAHAAN BAIK DARI SEGI
STRUKTUR, KEBIJAKAN, DAN BUDAYANYA.
41
PRINSIP PEMERINTAHAN/ORGANISASI MODERN
-
MASYARAKAT
MODEREN
PELAKSANAAN KEPUTUSAN
DIDESENTRALISAIKAN
KEPUTUSAN
DIDISKUSIKAN
PEMERINTAHAN/
ORGANISASI
PROSES
INTERAKSI
SOSIAL
PERSOALAN
PEMERINTAHAN/
ORGANISASI
EKUILIBRIUM
KEPENTINGAN
ANTARA:
ELEMEN MASYARAKAT/
ANGGOTA ORGANISASI
MASYARAKAT/
ANGGOTA DENGAN
PEMERINTAH/
ORGAN
42
KOMITMEN DAN KONSISTENSI
KOMITMEN
KEADILAN
DAN
KESEJAHTERAAN
VISI DAN MISI
PENEGAKAN
ATURAN/
HUKUM
KOMITMEN
KONSISTENSI
AKUNTABILITAS
43
ASPEK PENGHAMBAT KOMPETISI
KOMPETISI INTERNAL BEDA AWAL START
KEGEMARAN MULAI DARI “PERBEDAAN” (PERSAMAAN?)
TIDAK MEMILIKI MODAL & TEKNOLOGI
FUNGSI PEMERINTAHAN/ORGANISASI BELUM OPTIMAL
POLITIK DIANGGAP IDENTIK DENGAN KOLEKSI
KEKUASAAN,
PADAHAL SEHARUSNYA KEKUASAAN DIMANFAATKAN
UNTUK KEBAIKAN PUBLIK
KOMPETISI DIANGGAP MENYAPU BERSIH LAWAN-LAWAN l
44
KEGAGALAN KOMPETISI
ORANG YANG BERPIKIR
TETAPI
TIDAK PERNAH BERBUAT
ORANG YANG BERBUAT
TETAPI
TIDAK PERNAH BERPIKIR
45
PERBEDAAN
ORANG SUKSES VS ORANG GAGAL
BAGAI MEMBACA BUKU
ORANGA SUKSES
MEMBACA BUKU
SETIAP HALAMAN TANPA BERHENTI
MAKA DITEMUKAN YANG DI CARINYA
ORANG GAGAL
BERHENTI MEMBACA BUKU
PADA LEMBARAN BERIKUTNYA
SEBELUM DITEMUKAN YANG DICARINYA
46
ORANG GAGAL
(THOMAS EDISON)
KEBANYAKAN ORANG GAGAL
ADALAH ORANG YANG TIDAK MENYADARI
BETAPA DEKATNYA MEREKA
KE TITIK SUKSES
SAAT MEREKA
MEMUTUSKAN UNTUK MENYERAH
47
SUKSES
VISI / CITA-CITA (+ DO’A)
+
ACTION
48
KEGAGALAN
VISI / CITA-CITA (+ DO’A) tanpa ACTION
Atau
ACTION tanpa VISI / CITI-CITA (+DO’A)
49
SUKSES ORGANISASI
SUKSES
AKUNTABILITAS
KOMPETENSI
KOMPETISI
RENSTRA
50
51
52
53
54