Transcript Apa itu Good Governace? - DIKLATPIM IV ANGKATAN 54 PPMKP

DASAR-DASAR
KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
SUMARNI TJOKROMIDJOYO
WIDYAISWARA MADYA
PPMKP CIAWI-BOGOR
TIK
Setelah selesai berlatih peserta mampu memahami
dan menjelaskan :
1.
2.
3.
4.
Latar belakang dan perkembangan interaksi sosial politik
antara pemerintah dan masyarakat.
Pengertian dan prinsip-prinsip kepemerintahan sebagai
wujud pergeseran paradigma Pemerintah menjadi
paradigma Kepemerintahan.
Pengertian dan karakteristik GG sebagai paradigma
administrasi publik baru dan berkembang dewasa ini.
Implikasi dan penerapan konsep GG di Indonesia
khususnya di unit kerja peserta.
PENDAHULUAN
– Tuntutan good governance menjadi salah satu isu penting di
Indonesia sejak krisis finansial pd th 1997-1998 yg meluas
menjadi krisis multi dimensi;
– Krisis mendorong arus balik adanya tuntutan reformasi dlm
penyelenggaraan negara termasuk pemerintahannya;
– Penyebab krisis karena buruknya /salah kelola dalam
penyelenggaraan tata pemerintahan (poor governance), a.l. : (1)
dimensi kekuasaan oleh 1 pihak terhadap pihak2 lainnya, shg
pengawasan jadi sulit dilakukan; (2) terjadinya tindakan KKN; (3)
rendahnya kinerja aparatur termasuk dalam pelayanan kpd publik
atau masyarakat di berbagai bidang.
Lanjutan
• Pihak-pihak yg dituntut utk melakukan
reformasi tdk hanya negara saja, tapi juga
dunia usaha (corporate) dan masyarakat luas
(civil society);
• Secara umum tuntutan reformasi berupa
penciptaan good corporate governance di
sektor swasta, good public governance dalam
penyelenggaraan pemerintahan negara, dan
pembentukan good civil society atau
masyarakat luas yg mampu mendukung
terwujudnya good governance
Lanjutan
Dalam governance terdapat 3 pilar yg terlibat:
o Pertama, public governance yg merujuk pada
lembaga pemerintahan, sehingga dapat
diartikan sebagai tata kepemerintahan yg baik
di lembaga-lembaga pemerintahan;
o Kedua, corporate governance yg merujuk pd
dunia usaha, sehingga dapat diartikan sebagai
tata kelola perusahaan yg baik;
o Ketiga, civil society atau masyarakat luas.
GOVERNMENT
• “Pemerintah” yaitu lembaga beserta
aparaturnya yang mempunyai tanggung
jawab untuk mengurus negara dan
menjalankan kehendak rakyat;
GOVERNANCE
• Seluruh rangkaian proses pembuatan
keputusan/kebijakan dan seluruh rangkaian
proses untuk implementasi atau tidak;
• UN Commission on Human Settlements (1996)
menjelaskan governance adalah kumpulan dari
berbagai cara yang diterapkan oleh individu
warga negara dan para lembaga baik
pemerintah maupun swasta dalam menangani
kepentingan-kepentingan umum mereka;
GOVERNANCE
• Mustopadidjaja (2003), Governance sebagai: (1)
kepemerintahan; (2) pengelolaan pemerintahan; (3)
penyelenggaraan pemerintahan; (4) penyelenggaraan
negara; dan (5) administrasi negara;
• Istilah “governance” lebih kompleks karena
melibatkan 3 komponen stakeholders, yakni
pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam posisi yang
sejajar dan saling kontrol;
• Hubungan ketiganya harus dalam posisi yang seimbang
dan saling kontrol (checks and balances), utk
menghindari penguasaan atau “eksploitasi” oleh satu
komponen terhadap komponen yang lainnya;
• Bila salah satu komponen lebih tinggi dari yang lain,
yang terjadi adalah dimensi kekuasaan atas dua
komponen lainnya.
GOVERNANCE (WORLD BANK)
KEPEMERINTAHAN ADALAH
CARA BAGAIMANA KEKUASAAN NEGARA DIGUNAKAN UNTUK
MENGELOLA SUMBERDAYA EKONOMI DAN SOSIAL GUNA PEMBANGUNAN MASYARAKAT
GOVERNANCE (UNDP)
PELAKSANAAN KEWENANGAN POLITIK, EKONOMI DAN ADMINIS
TRATIF UNTUK MENGELOLA MASALAH-MASALAH NASIONAL PADA SEMUA TINGKATAN
GOOD PUBLIC GOVERNANCE
• Mengandung makna tata kepemerintahan yang baik,
pengelolaan pemerintahan yang baik, dapat pula sebagai
penyelenggaraan pemerintahan yang baik,
penyelenggaraan negara yang baik atau administrasi
negara yang baik;
• Merupakan konsep tentang penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih, demokratis, efektif, juga
merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola
hubungan antara pemerintah, dunia usaha, dan
masyarakat.
GOOD PUBLIC GOVERNANCE
• Penerapan prinsip transparansi, partisipasi dan
akuntabilitas diakui sebagai landasan arah bagi
terwujudnya tata kepemerintahan yang baik secara
umum
• Merupakan gagasan dan nilai untuk mengatur pola
hubungan antara pemerintah, dunia usaha dan
masyarakat.
MENGAPA INDONESIA BELUM MAMPU
WEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE
12
AWAS !!!
Negara-negara ini akan sulit untuk maju
(Dadang Solichin,2007)
1. Pernah dijajah bangsa lain (Taylor dan Hudson
2.
3.
4.
5.
1972, Bertocchi,1996, Mauro 1997, Todaro,
2002).
Memiliki banyak etnis (Shleifer dan Vishny 1993,
Mauro 1994, Todaro,2002)
Yang memiliki SDA yang melimpah (Warner
2001, Hodler,2004)
Yang tengah mengalami masa transisi dari
pemerintahan otoriter kepada demokrasi dan
ekonomi pasar (Patrick Glynn Stephen J Kobrin
dan Moizes Naim 1999).
Yang berlokasi disekitar garis khatulistiwa
(Todaro,2002).
“ Perkembangan interaksi sosial politik antara
pemerintah dan masyarakat “
1. Adanya pergeseran SOSPOL dimana peran swasta dan
LSM meningkat, sebelumnya peran pemerintah lebih
dominan.
2. Kondisi makin sulit, kompleks, dinamis, beraneka ragam,
sesuai perkembangan kebutuhan manusia.
3. Keterbatasan kapasitas aparatur pemerintah mengakomodasikan kondisi diatas.
Lanjutan :
4.
Adanya kolaborasi antara Pemerintah, Swasta,
Masyarakat.
5.
Globalisasi, perkemb iptek, dan liberalisasi  persaingan
bebas kompetensi meningkat
6.
IPTEK merubah manajemen sektor publik & bisnis 
arus informasi menembus batas ruang & waktu
7.
Demokratisasi, HAM, pelestarian lingkungan hidup jadi
tuntutan dunia yg mendesak
Internal Indonesia;
1. Krisis multidimensi (situasi politik tak stabil, ancaman
disintegrasi, kepercayaan masyarakat menurun, penegakan
hukum lemah, penanganan KKN lemah, pemulihan ekonomi
lambat, pengangguran dan kemiskinan meningkat, daya
saing turun.
2. Gerakan mahasiswa  kekuatan reformasi  ORBA
tumbang
3 Multipartai menjelang Pemilu 1999
4. Perlu memahami jenis interaksi sosial-politik; a)interferences
(gangguan/saling pengaruhi); b) interplays (keterlibatan);
intervensions (campur tangan).
PERLU STRATEGI BARU
Sebagai warga dunia, Indonesia tidak dapat menghindar dari
perubahan yang bersifat global. Tuntutan penegakan
demokrasi, HAM serta pelestarian lingkungan menjadi sangat
kuat,
Harapan masyarakat adanya tata kepemerintahan yang baik
dalam pemerintahan dan pembangunan tidak dapat dielakkan
lagi.
Tidak ditegakkannya GG akan terlihat dari kinerja yang rendah,
tidak adanya transparansi dan akuntabilitas, korupsi yang
merajalela serta tidak terciptanya kepastian hukum.
BENTUK PENYALAHGUNAAN
YANG BANYAK TERJADI
Sebab terjadinya KKN pada
proses pengadaan pemerintah
akibat dari terjadinya 10 Tindak Korupsi (PBB)
Salah satu akibat kebocoran bagi
Masyarakat & Pembangunan
Keppres 18/2000
sudah ada…tetapi,
Prakteknya ini yang
sering terjadi !
Lanjutan :
• Tingginya perilaku menyimpang di lingkungan aparatur
(pusat / daerah), akibat :
- lemahnya penerapan fungsi manajemen secara
konsisten & bertanggungjawab,
- rendahnya disiplin dan kinerja SDM aparatur, dan
lemahnya fungsi pengawasan thd kinerja,
- sistem karier berdasarkan prestasi kerja juga belum
sepenuhnya diterapkan,
- gaji belum memadai untuk hidup layak,
- dan lemahnya sistem pertanggungjawaban publik
berakibat rendahnya kualitas pembangunan.
• Permasalahan ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama
lain.
Visi Indonesia 2025
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU,
ADIL DAN MAKMUR
Mandiri
Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan
bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan
sendiri.
Maju
Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan
sistem dan kelembagaan politik dan hukum.
Adil
Tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu,
gender, maupun wilayah.
Makmur
Diukur dari tingkat pemenuhan seluruh kebutuhan hidup
Paradigma Baru Pemerintahan
1. Hubungan antara pemerintah dgn masyarakat
bersifat sangat dinamis, bergerak seperti
pendulum antara kutub sangat berkuasa ke kutub
yang sangat lemah.
2. Fungsi utama pemerintah adalah melayani
masyarakat.
3. Dalam perjalanan waktu, pemerintah menjadi
sangat berkuasa dan ‘menelan’ masyarakat (studi
kasus sebelum abad 19 : pemerintahan
kolonialisme /monarkhi absolut).
Lanjutan
4. Munculnya paham demokrasi (pemerintahan dari, oleh
dan untuk rakyat) pada awal abad 20, masyarakat
menuntut hak untuk lebih banyak memegang peran
dalam pembuatan kebijakan publik, walaupun banyak
menemui hambatan.
5. Hambatan – hambatan pelaksanaan proses demokrasi :
Pimpinan politik & pemerintah yang dipilih rakyat
seringkali menyalahgunakan kepercayaan, sehingga
menimbulkan ketidakpercayaan (distrust). Menurut
Fukuyama, untuk membangun bangsa diperlukan
kondisi “high trust”.
KONSEPSI GOOD GOVERNANCE
• Pemerintahan dibentuk dgn maksud utk membangun
peradaban dan utk menjaga suatu sistem ketertiban
sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan secara
wajar;
• Dalam perkembangannya, pemerintahan mengalami
transformasi paradigma yg kesemuanya dimaksudkan
utk membangun peradaban suatu bangsa;
Lanjutan
• Transformasi paradigma pemerintahan meliputi a.l.:
perubahan paradigma manajemen pemerintahan dari yg
serba negara ke orientasi pasar (market or public
interest), perubahan paradigma dari pemerintahan yg
kuat, besar dan otoritarian ke orientasi small and less
government, egalitarian dan demokratis, dan perubahan
paradigma sistem pemerintahan dari yg sentralistis ke
desentralistis pengelolaan pemerintahan;
• Perkembangan paradigma pemerintahan memasuki
paradigma tata kepemerintahan yg baik, utk dpt
memahaminya dgn segala dimensinya.
Menurut World Bank, Governance diartikan
sebagai ‘the way state power is used in managing
economic and social resources for development
society’. Dengan demikian, governance adalah
cara, yaitu cara bagaimana kekuasaan negara
digunakan untuk mengelola sumberdaya2 ekonomi
dan sosial guna pembangunan masyarakat.
UNDP, mengartikan governance sebagai ‘the
exercise of political,economic, and administrative
authority to manage a nation’s affair at all
levels’. Kata governance, diartikan sbg
penggunaan/ pelaksanaan, yakni penggunaan
kewenangan politik, ekonomi dan administratif
untuk mengelola masalah2 nasional pada semua
tingkatan.
Governance memiliki 3 domain :
1. Negara/pemerintahan :
Sebagai pembuat kebijakan, pengendali &
pengawas
2. Swasta/Dunia usaha :
Sebagai penggerak aktivitas bidang ekonomi
3. Masyarakat :
Sebagai subyek dan obyek dari sektor
pemerintah dan swasta.
a. Pegawai Negeri Sipil
b. Anggota Tentara
Nasional Indonesia
c. Anggota Kepolisian
Negara Republik
Indonesia
Mencakup
media, instansi
non pemerintah
Mencakup masyarakat
sipil
Governance didukung oleh 3 elemen :
1. Politik
Proses pembuatan keputusan utk formulasi kebijakan
publik, yang dilakukan oleh birokrasi & bersama dengan
politisi.
2. Ekonomi
Proses pembuatan keputusan utk memfasilitasi aktivitas
ekonomi di dalam negeri & interaksi diantara
penyelenggara ekonomi.
3. Administrasi
Implementasi proses kebijakan yang telah diputuskan
oleh institusi politik.
Perbandingan Istilah Government dengan Governance
NO
UNSUR
PERBANDINGAN
GOVERNMENT
GOVERNANCE
1.
Pengertian
Dapat berarti badan/ Lembaga/ fungsi yg dijalankan oleh
suatu organ tertinggi dlm
suatu negara
Dapat berarti cara penggunaan
atau pelaksanaan
2.
Sifat Hubungan
Hirarkhis, dlm arti yg
memerintah berada di
atas,sedangkan warga negara
yg diperintah ada di bawah
Heterarkhis, dlm arti ada
kesetaraan kedudukan dan
hanya berbeda dlm fungsi
3.
Komponen Yang
Terlibat
Sebagai subjek hanya ada
satu yaitu institut pemerintah
Ada tiga komponen yg terlibat :
1. Sektor publik
2. Sektor swasta
3. Sektor masyarakat
4.
Pemegang Peran
Dominan
Sektor pemerintah
Semua memegang peran sesuai
dgn fungsinya masing-masing
5
Efek Yang Diharapkan
Kepatuhan warga negara
Partisipasi warga negara
6.
Hasil Akhir Yang
Diharapkan
Pencapaian tujuan negara
melalui kepatuhan warga
negara
Pencapaian tujuan negara dan
tujuan masyarakat mll
partisipasi sbg warga negara
maupun sebagai warga
masyarakat
GOOD GOVERNANCE ?
¤ Suatu proses interaksi antara pemerintah, dunia usaha
swasta, dan masyarakat yang bersendikan transparansi,
akuntabilitas, partisipatif dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol
Kontrol
Dunia Usaha
Masyarakat
Pemerintah
swasta
Nilai
Redistribusi
Pertumbuhan
Melalui pelayanan
Pasar
¤ Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka governance
akan good.
Pilar-pilar Good governance
1. Pemerintah
• Komitmen menciptakan kondisi politik, ekonomi dan
sosial yang stabil
• Membuat kebijakan yang efektif, berkeadilan dan
transparans
• Menyediakan public service yang efektif dan accountable
• Menegakkan HAM
• Melindungi lingkungan hidup
• Mengurus standar kesehatan, pendidikan dan keselamatan
publik
2. Sektor Swasta
•
•
•
•
•
•
•
Menjalankan usaha secara sehat
Menciptakan lapangan kerja
Menyediakan insentif bagi karyawan
Meningkatkan standar hidup masyarakat
Memelihara lingkungan hidup
Mentaati peraturan
Transfer ilmu pengetahuan dan tehnologi kepada
masyarakat
• Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM
3. Masyarakat Madani
• Menjaga hak-hak rakyat agar terjamin
• Mempengaruhi kebijakan publik melalui partisipasi aktif
rakyat, baik secara perorangan maupun kelembagaan
• Mengawasi jalannya kebijakan pemerintah melalui
lembaga pemantau independen
• Menciptakan budaya anti korupsi di kalangan masyarakat
• Mengembangkan SDM
• Memperjuangkan Kebebasan pers
• Menyalurkan aspirasi politik secara benar melalui
organisasi atau partai
Ciri – ciri Tata Pemerintahan yang Baik :
1. Mengikutsertakan semua;
2. Transparan dan bertanggung jawab;
3. Efektif dan adil;
4. Menjamin adanya supremasi hukum;
5. Menjamin bahwa prioritas2 politik, sosial dan
ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat;
6. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin & lemah
dlm proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber
daya pembangunan.
KONDISI SUBYEKTIF YANG HARUS DAPAT
DIMUNCULKAN DALAM DIRI SETIAP AKTOR YANG
TERLIBAT DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KONSEP
KEPEMERINTAHAN
• Derajat tertentu dalam sikap saling mempercayai /
saling memahami (mutual trust/ understanding)
• Kesiapan untuk memikul tanggung jawab bersama
• Derajat tertentu keterlibatan politik dan dukungan
sosial masyarakat
KOORDINATIF
DALAM
MENGHADAPI
KOMPLEKSITAS
POLA
PEMERINTAHAN
MENGATUR//MENGENDALIKAN
DALAM
MENGHADAPI DINAMIKA
MENGATUR, MENGINTEGRASIKAN,
MENCIPTAKAN KETERPADUAN
DALAM
MENGHADAPI KEANEKARAGAMAN
“GOOD” dlm GOOD GOVERNANCE
A.
NILAI-NILAI
YANG
DIJUNJUMG
TINGGI
B.
ASPEK-ASPEK FUNGSIONAL
PEMERINTAHAN YANG
EFEKTIF DAN EFISIEN
DALAM PENCAPAIAN
TUJUAN
KEMANDIRIAN
KEINGINAN/
KEHENDAK
RAKYAT
PENINGKATAN
KEMAMPUAN
RAKYAT YANG
BERTUJUAN
NASIONAL
UNTUK:
PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
KEADILAN
SOSIAL
ORIENTASI GOOD GOVERNANCE
LEGITIMACY
PENCAPAIAN TUJUAN NASIONAL
MENGACU PADA DEMOKRASI
ACCOUNTABILITY
DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA
DENGAN ELEMEN –ELEMEN SBB.:
SECURING OF
HUMAN RIGHTS
AUTONOMY &
DEVOLUTION OF
POWER
PELAKSANAAN
FUNGSI YANG
EFEKTIF DAN
EFISIEN DALAM
MENCAPAI
TUJUAN
NASIONAL
ASSURANCE OF
CIVIL CONTROL
Bagaimana dengan good governance?
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Birokrasi harus bekerja
dengan prinsip-2:
Akuntabilitas
Transparansi
Keterbukaan
Peduli pada stakeholder
Kesetaraan
Efektivitas dan efisiensi
Visi Strategis
Dasar hukum Good Governance di Indonesia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Keputusan Menpan no 81/Kep/M.Pan/7/1993 tentang pedoman
umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Instruksi Presiden RI tahun 1995 tanggal 6 Maret 1995 tentang
Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur kepada
Masyarakat
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 25 tahun 1998 tentang Pelayanan
Perijinan satu atap di daerah.
Keputusan Menko Was Bang Pan No 56/MK/WASPAN/6/98 tanggal
1 Juni 1998 tentang Langkah Nyata Memperbaiki Pelayanan
Masyarakat Sesuai dengan Aspirasi Reformasi
UU no 25 tahun 2000 tentang Propenas yang mempertegas
bahwa pelayanan publik sbg salah satu program nasional yang harus
dilaksanakan tahun 2000-2004
UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Partisipasi masyarakat
Tegaknya supremasi hukum
Transparansi
PRINSIP – PRINSIP
GOOD GOVERNANCE
Keadilan
Efektifitas & efisiensi
Visi Strategis
Saling Keterkaitan
LEGITIMASI dari pemerintahan ( menyangkut tingkat
derajat demokratisasi)
AKUNTABILITAS dari elemen-elemen politik &
pejabat pemerintahan (menyangkut pula kebebasan
media, transparansi dalam pembuatan/ pengambilan
keputusan, mekanisme akuntabilitas.
KOMPETENSI pemerintah dalam memformulasikan
kebijakan dan memberikan pelayanan.
PENGHORMATAN terhadap HAM & hukum yang
berlaku (Hak-hak individu & kelompok, keamanan,
kerangka hukum untuk aktifitas sosial dan ekonomi,
partisipasi.
CIRI-CIRI KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
PROFESIONALITAS
AKUNTABILITAS
TRANSPARANSI
PELAYANAN PRIMA
DEMOKRASI
EFISIENSI
EFEKTIFITAS
SUPREMASI HUKUM
Dasar Hukum : Peraturan Pemerintah No 101 tahun 2000.
UNSUR UTAMA ADMINISTRASI PUBLIK YANG
BERCIRIKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
Akuntabilitas
UNSUR UTAMA
ADMINISTRASI PUBLIK
Transparansi
Keterbukaan
Aturan Hukum
ASPEK
GOOD
GOVERNANCE
HUKUM/ KEBIJAKAN
Ditujukan pada per
lindungan kebebas
an sosial, politik
dan ekonomi
ADMINISTRATIVE
COMPUTANCE &
TRANSPARANCY
Kemampuan mem –
buat perencanaan &
melakukan implemen
tasi scr efisien
DESENTRALISASI
Desentralisasi regional & dekonsentrasi
didalam departemen
PENCIPTAAN PASAR YG KOMPETITIF
Penyempurnaan me
kanisme pasar &
kontrol thd makro
ekonomi
UNDP mengemukakan prinsip 2 yg harus dianut dan
dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan
kepemerintahan yang baik :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Partisipasi
Aturan hukum
Transparan
Daya tanggap
Orientasi konsensus
Berkeadilan
Efektif & efisiensi
Akuntabilitas
Bervisi strategis
10.Saling keterkaitan
: miliki hak suara yg sama.
: aturan hukum yg berkeadilan.
: dibangun dlm kerangka keterbukaan
: diarahkan pd upaya melayani
: kesepakatan bersama
: kesempatan yang sama
: sesuai dengan kebutuhan
: miliki pertanggung jawaban pd masy
: perspektif yg luas dlm penyelenggaraan governance
: Koordinasi (tak brdiri sendiri)
KEPASTIAN HUKUM
TERTIB PENYELENGGARA NEGARA
KEPENTINGAN UMUM
KETERBUKAAN
PROPORSIONALITAS
PROFESIONALITAS
AKUNTABILITAS
14 INDIKATOR KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
(Hasil kajian Bappenas,2006)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Wawasan Kedepan
Keterbukaan dan Transparansi
Partisipasi Masyarakat
Tanggung Gugat
Supremasi Hukum
Demokrasi.
Profesionalisme dan Kompetensi
Daya tanggap.
Keefisienan dan Keefektifan
Desentralisasi
Kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat
Komitmen pada pengurangan kesenjangan
Komitmen pada lingkungan hidup
Komitmen pada pasar yang fair.
DIAGRAM : EMPAT BELAS (14) PRINSIP TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
P P
P
P
P P
P P
P P
P P
P P
P P
P P
P P
P P
P P
P P
P P
ga
t
pr e
ma
si H
uk
um
De
mo
Pro
kra
si
fes
i on
alis
me
&K
om
pe
Da
ten
ya
si
Ta
ng
Ke
g
ap
efis
i en
an
&K
ee
fek
De
tifa
s
n
Ke
en
tra
mit
l
raa
isa
si
n
S w den
g
as
Ko
t a an D
mit
& M un
me
as i a U
np
ya
rak sah
ad
a
a
at
K
Pe
Ko
es
en
n
mit
gu
ja
me
r
n p ngan anga
ad
n
a
Ko
Hid Ling
mit
kun
u
me
ga
np p
n
ad
aP
F a a sa
ir
ry
an
g
Gu
ng
Keluaran
Su
Ta
ng
gu
asy
ar a
ka
t
as
iM
Pa
rtis
ip
nd
aa
uk
ter
b
Ke
Wa
w
asa
nk
an
eD
Tra
ns
ep
a
n
pa
ran
si
Diagram Empat Belas Prinsip Tata Kepemerintahan yang Baik untuk Sektor Publik
P P P P
P P P P
P P P P
P P P
P
P P
P P
P
P P P
P P P P
P P P P
P P P P
P P P P
P P P P
P P P P
P P P P
P P P P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P P
P P P
P P P P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Keberhasilan
Tanpa Arah
Kesalahpahaman
Kurangnya Akomodasi
Penyalahgunaan Wewenang
Ketidakpastian
Rendahnya rasa memiliki
Kualitas rendah
Lamban
Pemborosan
Tidak Proporsional
Rapuh
Ketimpangan
Tidak berkelanjutan
Daya saing rendah
19/21
TUGAS KELOMPOK
 Langkah-langkah apa saja yang perlu saudara lakukan
selaku pejabat eselon IV untuk mendukung terwujudnya
good governance di Instansi saudara berdasarkan atas Azasazas Umum Penyelenggara Negara/ Pemerintahan.
 Kaitkan dengan fungsi saudara selaku aparatur yaitu
sebagai :
1. Pelayanan (Service), internal dan eksternal.
2. Pemberdayaan masyarakat (Empowerment).
3. Pembangunan fisik (Development).
PERMASALAHAN MEWUJUDKAN
KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
1. Prinsip2 GG tdk mendapatkan perhatian sbgm mestinya dr
penyelenggara neg, baik di legislatif,eksekutif maupun
yudikatif, di pusat/daerah.
2. KKN sudah merambah ke semua sektor penyelenggaraan
neg & tdk/blm diselesaikan sbgm mestinya, bahkan masih
berlanjut terus.
3. Kerugian negara sbg akibat korupsi juga tdk/blm dapat
terselesaikan sbgmn mestinya
4. Berfikir parsial, linier, sukuisme, kedaerahan dsb sulit
dirubah menjadi berfikir sistem
5. Kurangnya teladan pimpinan di berbagai jenis & tingkatan
55
6. Penegakan hukum di semua sektor tdk terlaksana sbgm mestinya
7. Kepercayaan sebagian masy kpd pemerintah semakin rendah
8. Moral/ etika sbgn aparat/angg legislatif, eksekutif & yudikatif,
swasta & masy di pusat/daerah tdk kondusif dlm mewujudkan
GG di bidangnya masing2.
9. Realitas pelayanan kpd masy, jangankan maksimal/prima,
minimalpun banyak yg belum dirasakan masy, baik di bidang
kesehatan, pendidikan, perijinan dsb.
56
PENERAPAN GOOD GOVERNANCE
• Salah satu upaya utk mewujudkan pelaksanaan good
governance adalah reformasi birokrasi;
• Birokrasi sebagai organisasi formal memiliki kedudukan
dan cara kerja yang terikat dgn peraturan, memiliki
kompetensi sesuai jabatan dan pekerjaan, memiliki
semangat pelayanan publik, pemisahan yang tegas antara
milik organisasi dan individu, serta sumber daya organisasi
yang tidak bebas dari pengawasan eksternal;
• Upaya mewujudkan good governance hanya dapat dilakukan
apabila terjadi keseimbangan peran ketiga pilar, yaitu
pemerintah, dunia usaha (swsta), masyarakat;
• Pemerintah memainkan peran menjalankan dan
menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif
bagi unsur-unsur governance; Dunia usaha swasta dalam
penciptaan lapangan kerja dan pendapatan; Masyarakat
berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi, dan
politik.
SASARAN AGENDA PENCIPTAAN
GOOD GOVERNANCE
1. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di
birokrasi, mulai dari jajaran pejabat paling atas;
2. Terciptanya sistem kelembagaan dan
ketatalaksanaan pemerintahan yang efisien,
efektif, profesional, transparan, dan akuntabel;
3. Terhapusnya peraturan dan praktik yang bersifat
diskriminatif terhadap WN;
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
pengambilan kebijakan publik;
5. Terjaminnya konsistensi seluruh paraturan pusat
dan daerah.
KESIMPULAN :
1. GG ADALAH KONSEP, JUGA TEORI KARENA MEMILIKI
ASAS/PRINSIP2 (RAMBU2) YANG HARUS TERPENUHI.
2. GG BUKAN INPUT DAN PROCESS
3. GG ADALAH OUTPUT, TOLOK UKURNYA :
> PELAYANAN YG PRIMA (EFISIEN, EFEKTIF DAN
PRODUKTIF);
> PEM YG ANTI KKN (NOT CORRUPTIVE BEHAVIOR);
> PEM YG PUNYA KODE ETIK
4. OUTCOMES GG ADALAH PEM YANG AMANAH DAN DIPERCAYA
WARGA MASYARAKAT.
Note : UKURAN KEBERHASILAN PEMERINTAH : PENINGKATAN HDI,
YG T/D. 3 VARIABLES: TKT PENDAPATA PERKAPITA, TKT
PENDIDIKAN DAN TKT KESEHATAN MASY.
KUNCI SUKSES REFORMASI
BIROKRASI
1.
2.
3.
4.
5.
POLITICAL WILL ATAU KOMITMEN YG KUAT DITINGKAT PIMPINAN
FORMULASIKAN STRATEGI YG PAS UNTUK MASING-MASING SEKTOR.
ACTION PLAN YANG JELAS DAN TERUKUR
TERSEDIANYA 3M (MAN, MONEY AND MATERIAL) YANG MEMADAI
MELAKUKAN DEREGULASI PERAT YG BERAKIBAT HIGH COST ECONOMY
DAN PERAT2 YG BERPELUANG TERJADINYA KKN DAN MENGHALANGI
INVESTASI.
6. LAKUKAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SECARA BERKALA.
PEMERINTAHAN YG BAIK (GG) ADALAH:
1. PEM YG MENEPATI JANJINYA;
2. PEM YG AMANAH ATAU DIPERCAYA RAKYAT
3. PEM YG BERTANGGUNG JAWAB ATAS SEGALA PERBUATAN
DAN TINDAKANNYA KEPADA PUBLIKNYA DAN KEPADA
TUHAN YME.