Transcript perlindungan dewan komisaris dan direksi terhadap tindak pidana

PEMBERANTASAN KORUPSI DI
INDONESIA & KETERLIBATAN
KORPORASI SBG PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI
OLEH YUNUS HUSEIN
MODUS TPPU
• MEMBELI ASET TUNAI, SPT UANG, EMAS.
• MENGGUNAKAN SPECIAL PURPOSE VEHICLE
COMPANY
• MENGGUNAKAN PERUSAHAAN YG SAH YG
DIMASUKI UANG HASIL KEJAHATAN
• MENGGUNAKAN IDENTITAS PALSU ATAU
IDENTITAS ORG LAIN
• MENYEMBUNYIKAN UANG PADA SAVE HAVEN
COUNTRY
PENGERTIAN KORPORASI
• KUMPULAN ORANG DAN/ATAU KEKAYAAN YG
TERORGANISASI, BAIK MERUPAKAN BADAN
HUKUM MAUPUN BUKAN BADAN HUKUM
• (UU NO. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang & UU No. 31 Tahun 1999 Jo
UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana
Korupsi)
KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA (1)
• KORPORASI EKSIS & MAMPU BERBUAT SALAH
• DIATUR DI LUAR K.U.H.PIDANA
• HANYA UTK TINDAK PIDANA TERTENTU YG
DIATUR DLM UU KHUSUS
• PD AWALNYA DIGUNAKAN BERBAGAI ISTILAH TP
AKHIRNYA MEMAKAI ISTILAH KORPORASI
• ISTILAH TERLIHAT TH 1977 DLM UU
PSIKOTROPIKA, YG DIPENGARUHI ISTILAH DLM
KONSEP KUHP TH 1993
KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA (2)
• SEJUMLAH UU MENGATUR TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI,
• PENGATURAN SANGAT BERAGAM
MENUNJUKKAN POLITIK HUKUM YANG
BELUM JELAS
• DIPERLUKAN PEDOMAN BAGI PENEGAK
HUKUM UNTUK MENGIMPLEMENTASIKAN
UTK LBHMENJAMIN KEPASTIAN HUKUM
KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA (3)
• ISTILAH KORPORASI BIASA DIATUR DLM KETENTUAN
UMUM TP ADA JUGA DIMUAT DLM PENJELASAN PASAL
YBS.
• ADA JUGA UU YG TDK MEMBERIKAN PENGERTIAN
KORPORASI, WALAUPUN ADA PENGATURAN
MENGENAI PEMIDANAAN KORPORASI
• IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI
MASIH MINIM ( Contoh : PT. GIRI JALADHI WANA
(Tipikor), PT Adei Plantation (Sumber Daya Alam) &
PT Dongwoo Environmental Indonesia (Lingkungan
Hidup).
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KORPORASI
1. KORPORASI BERBUAT DAN KORPORASI
BERTANGGUNG JAWAB
• 2. KORPORASI BERBUAT DAN PENGURUS
BERTANGGUNG JAWAB
• 3. PENGURUS BERBUAT &
BERTANGGUNGJAWAB
• 4. KORPORASI DAN PENGURUS SEBAGAI
PELAKU DAN KEDUANYA BERTANGGUNG
JAWAB.
AJARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA
•
•
•
•
•
•
•
DOCTRINE OF IDENTIFICATION
DOCTRINE OF VICARIOUS LIABILITY
DOCTRINE OF STRICT LIABILITY
DOCTRINE OF COMPANY CULTURE
DOCTRINE OF DELEGATION
DOCTRINE OF AGGREGATION
DOKTRIN GABUNGAN
1. TEORI IDENTIFIKASI (DOCTRINE OF
IDENTIFICATION)
• MERUPAKAN PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA LANGSUNG (DIRECT LIABLITY
DOCTRINE)
• PERBUATAN/KESALAHAN PEJABAT SENIOR
DIIDENTIFI SBG PERBUATAN/KSALAHAN
KORPORASI
• DISEBUT JUGA TEORI ALTER EGO ATAU TEORI
ORGAN
PEJABAT SENIOR ?
• ARTI SEMPIT (INGGRIS): HANYA PERBUATAN
EJABAT SENIOR YG DPT
DIPERTANGGUNGJAWABKAN KPD KORPORASI
• ARTI LUAS (AMERIKA): TDK HANYA PJABAT
SENIOR TTP JUGA PEJABAT DI BAWAHNYA
• UMUMNYA: ORG YG MENGENDALIKAN
PERUSAHAAN,BAIK SENDIRI MAUOUN
BERSAMA2, YAITU “PARA DIREKTR DAN
MANAJER”
2.DOKTRIN PERTANGGNGJWBN PID
PENGGANTI (VICARIOUS LIABILITY)
• BERTOLAK DARI DOKTRIN “RESPONDEAT
SUPERIOR, YG BERARTI “A MASTER IS LIABLE
IN CERTAIN CASES FOR THE WRONGFUL ACTS
OF HIS SERVANT, AND A PRINCIPAL FOR THOSE
OF HIS AGENT”
• BERTOLAK DARI “EMPLOYMENT PRINCIPLE”,
BHW MAJIKAN ADALAH PENANGGUNGJAWAB
UTAMA DARI PERBUATAN KARYAWAN
• DIKENAL DG “THE AGENCY PRINCIPLE”
3. DOCTRINE OF STRICT LIABILITY
• KORPORASI MElAGGAR UU
• COMPANIES OFENCE/SITUATIONAL OFFENCE/
STRICT LIABILITY OFFENCE.
• MISALNYA KORPORASI MENJALANKAN USAHA
TANPA IZIN.
4.COMPANY CULTURE THEORY
• KORPORASI DPT DIPERTANGGUNGJAWABKAN
DILIHAT DR PROSEDUR, SISTEM BEKERJA DAN
BUDAYANYA.
• SERIG DISEBUT JUGA DG TEORI SYSTEM ATAU
MODEL ORGANISASI
• KESALAHAN KORPORASI DIDASARKAN PD
STRUKTUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN
INTERNAL
• CONTOH PASAL 12.3 KUH PIDANA AUSTRALIA
5. DOCRINE OF DELEGATION
• MERUPAKAN SALAH SATU DASAR PEMBENAR
UTK MEMBEBANKAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YG
DILAKUKAN OLEH PEGAWAI KPD KORPORASI.
• ALASANNYA ADALAH KRN ADANYA
PENDELEGASIAN WEWENANG DR SESEORANG
KPD ORG LAIN UTK MELAKSANAKAN
KEWENANGAN YG DIMILIKINYA
6. DOCTRINE OF AGGREGATION
• AGGREGASI/KOMBINASI KESALAHAN
SEJUMLAH ORG DIATRIBUTKAN KPD
KORPORASI, SHG KORPORASI DAPAT DIBEBANI
PERTANGGUNGJAWABAN
7. DOCTRIN GABUNGAN (1)
• DIPENUHINYA UNSUR2 DAN SYARAT2 UTK
DAPAT MEMBEBANKAN
PERTANGGUNGJAWABANNYA KEPADA
KORPORASI , YAITU
• A. DILAKUKAN ATAU DIPINDAHKAN OLEH
PERSONIL KORPORASI YG MEMILIKI POSISI
SBG DIRECTING MIND KORPORASI
• B. DILAKUKAN DLM RANGKA PEMENUHAN
MAKSUD DAN TUJUAN KORPORASI
DOKTRIN GABUNGAN (2)
• C. TINDAK PIDANA DILAKUKAN PELAKU ATAU
ATAS PERINTAH PEMBERI PRINTAH DLM
RANGKA TUGASNYA DLM KORPORASI
• D. DILAKUKAN DG MAKSUD MEMBERIKAN
MANFAAT BAGI KORPORASI
• E. PELAKU ATAU PEMBERI PERINTAH TDK
MEMLIKI ALASAN PEMBENAR ATAU PEMAAF
UTK DIBEBASKAN DARI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
BENTUK PIDANA TERHADAP
KORPORASI (UU 8/2010)
PIDANA POKOK
• DENDA PIDANA
PIDANA TAMBAHAN
• PENGUMUMAN PUTUSAN
• PEMBEKUAN KEGIATAN
• PENCABUTAN IZIN USAHA
• PEMBUBARAN DAN/ATAU
• PELARANGAN KORPORASI
• PERAMPASAN ASET
KORPORASI
• PENGAMBILALIHAN
KORPORASI OLEH NEGARA
UU YG MENYATAKAN HANYA
PENGURUS YG BERTG JAWAB (1)
• UU NO. 1/1951 (UU KERJA)
• UU N0. 2/1951 (UU KECELAKAAN)
• UU NO. 3/1951 (UU PENGAWASAN
PERBURUHAN)
• UU NO. 12/1951 (UU PEMBUKAAN APOTEK)
• UU NO.22/1957 (UU PEYELESAIAN PERBURUHAN)
• UU NO. 3/1958 (PENEMPATAN TENAGA ASING)
UU YG MENYATAKAN PENGURUS
BERTG JAWAB (2)
• UU NO3/1989 TTG TELEKOMUNIKASI
• UU NO. 7/1981 (UU WAJIB LAPOR
KETENAGAKERJAAN)
• UU NO. 2/1981 TTG METROLOGI LEGAL
• UU NO. 3/1982 TTG WAJIB LAPOR
PERUSAHAAN
• UU NO. 7 TH 1992 TTG PERBANKAN
SEBAGAIMANA DIUBAH DG UU NO.10/1998
BEBERAPA CONTOH PENGATURAN
• DALAM UU MINERBA, UU KEHUTANAN, UU
LINGKUNGAN HIDUP, UU TATA RUANG, UU
TIPIKOR, UU TPPU, DAN UU KEPABEANAN
PENGATURAN DALAM UU TPPU
NO 8/2010 (1)
• PASAL: 6, 7, 8, DAN 9
• SUBYEK: KORPORASI DAN ATAU PERSONIL
PENGENDALI KORPORASI
• ACTUS REUS: DIRUMUSKAN FORMAL
• KESALAHAN: DOLUS DAN CULPA
• SANKSI: DENDA RP. 100 MILIAR
• HUKUMAN TAMBAHAN ADA 6
• ADA PENGGANTI DENDA YG TDK DIBAYAR
• PENGATURAN PALING LENGKAP
PENGATURAN DLM UU TPPU
NO. 8/2010 (2)
PERSYARATAN IMPLEMENTASI:
• 1) DILAKUKAN ATAU DIPERINTAHKAN
PERSONIL PENGENDALI KORPORASI,
• 2)DILAKUKAN UTK PEMENUHAN TUJUAN
KORPORASI,
• 3)SESUAI DG TUGAS DAN FUNGSI PELAKU
ATAU PEMBERI PERINTAH,
• 4)DILAKUKAN DENGAN MEMBERI MANFAAT
KEPADA KORPORASI
PENGATURAN DLM UU TIPIKOR UU NO
31/99 JO NO. 20/2001
•
•
•
•
•
PASAL: 20
SUBYEK: KORPORASI DAN/PENGURUSNYA
KESALAHAN: SENGAJA/DOLUS
ACTUS REUS: DIRUMUSKAN FORMAL DAN MATERIEL
KORPORASI BISA TERKENA PSL A.L. 2, 3 (MERUGIKAN
KEUANGAN NEG DAN 5 (MENYUAP). HAL INI DIATUR JUGA
DLM PSL 15 UNCAC.
• SANKSI: PIDANA POKOK DENDA MAKSIMUM DAN
PEMBERATAN 1/3
• KRITERIA PENERAPAN:DILAKUKAN ORG BAIK
BERDASARKAN HUB KERJA ATAU HUB LAIN, DAN
BERTINDAK DLM LINGKUNGAN KORPRASI
KASUS GIRI JALADHI WANA (2009) (1)
• TDK MEMENUHI KEWAJIBAN MEMBAYAR
RETRIBUSI, PENGELOLAAN PASAR DAN ANA
LAINNYA & MEMBANGUN KIOS MELEBIHI
JUMLAH YG DITENDERKAN
• TERHUKUM : DUA ORG PEMBERI PERINTAH,
YAITU 2 ORG DIREKSI: St WIDAGDO BIN SURAJI
SASTRO DIWIRYJO DAN BONAFACIOUS TJIPTOMO
SUBEKTI MELNGGAR PSL 3 JO 18 UU NO. 31/99
• PT GJW MELANGGAR PSL 2 JO 18 UU NO.31/99
KASUS GJW (2)
• DIPAKAI TEORI GABUNGAN
• TDKW ST WIDAGDO DIHUKUM 6 TAHUN DAN
MEMBAYAR UANG PENGGANTI
• TERDKWA BONIFACIUS T.S DIHUKUM 5 TAHUN
DAN DENDA RP.150. JUTA
• PT GJW DIKENAKAN DENDA PIDANA
RP1.317.782.129 DAN PENUTUPAN SELAMA 6
BULAN.
KASUS PT DONGWOO
ENVIRONMENTAL INDONESIA (PT DEI)
(1)
• PT DEI MEMBUANG SLUDGE (HSL
PENGOLAHAN LIMBAH) DI CIKARANG UTARA,
BEKASI TDK SESUAI PROSEDUR
• PELAKU:
• 1. PELAKU LAPANGAN : AWING DAN DEDY
PERMANA, DIHUKUM 2 TAHUN DAN DENDA
RP.10 JUTA
• 2. PENGURUS KORPORASI: KIM BYUNG SEOP
(DIREKTUR) DAN KIM YOUNG WOO (PRESDIR)
KASUS PT D.E.I. (2)
• PENGURUS (PRESIDR DAN DIR) DIHUKUM ENAM
BULAN PENJARA DAN DENDA RP.100 JUTA
SUBSIDAIR 3 BULAN KURUNGAN.
• PT D.E.I. MELAKUKAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN DIDENDA RP.650 JUTA. ,
PERAMPASAN KEUNTUNGAN DAN PENUTUPAN
PT D..E.I.
• SEMUANYA DITUNTUT BERDASARKAN UU NO. 23
TAHUN 1997 TENTANG LINGKUNGAN HIDUP.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI
DAN KOMISARIS
• LAKUKAN TUGAS SESUAI ATURAN
• BUSINESS JUDGEMENT RULE SESUAI DG PASAL
97, 114 DAN 115 UU TENTANG PT.
• LAKUKAN BISNIS DG PRINSIP GOVERNANCE
TERUTAMA BERSIH, TRANSPARAN DAN PEDULI,
JANGAN MENYUAP DLL.
• BERSIKAP KOPERATIF DENGAN REGULATOR DAN
PENEGAK HUKUM
• ADANYA WHISTLE BLOWING YG EFFEKTIF
PENGATURAN DLM UU PT (1)
• DIREKSI TDK DPT DIPERTANGGUNGJAWABKAN
ATAS KERUGIAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA
AYAT (3) APABILA DAPAT MEMBUKTIKAN:
• A. KERUGIAN TERSEBUT BUKAN KARENA
KESALAHAN ATAU KELALAIANNYA;
• B, TELAH MELAKUKAN PENGURUSAN DG ITIKAD
BAIK & KEHATI-HATIAN UNTUK KEPENTINGAN &
SESUAI DENGAN MAKSUD & TUJUAN PERSEROAN
• (PS. 9 AYAT 4)
UU PERSEROAN TERBATAS (2)
• C. TIDAK MEMPUNYAI BENTURAN
KEPENTINGAN BAIK LANGSUNG MAUPUN
TIDAK LANGSUNG ATAS TINDAKAN
PENGURUSAN YANG MENGAKIBATKAN
KERUGIAN; DAN
• D. TELAH MENGAMBIL TINDAKAN UNTUK
MENCEGAH TIMBUL ATAU BERLANJUTNYA
KERUGIAN TERSEBUT. (PS 97 (5))
PENUTUP
TERIMA KASIH
ADA PERTANYAAN ?
EMAIL: [email protected]/
[email protected]
TWITTER: @YUNUSHUSEIN