Transcript 1. - Rakornas STBM

LAPORAN KELOMPOK TEMATIK
KELOMPOK 1: PENGUATAN KELEMBAGAAN
1. Rekomendasi Terkait Penguatan
Kelembagaan Kecamatan dan desa
•
•
(1)
Kelembagaan di tingkat kecamatan (MUSPIKA) dan di tingkat desa (Pemerintahan
Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa-) merupakan institusi yang paling dekat
dengan masyarakat dan mampu mendukung proses-proses konsolidasi pelaksanaan
STBM secara lebih efektif.
– Penguatan kelembagaan di tingkat Kecamtan dan Desa oleh Pokja AMPL provinsi,
Kabupaten/kota, kecamatan, dan desa
– Penguatan kapasitas MUSPIKA / sosialisasi oleh Pokja AMPL Kabupaten/Kota
Program STBM perlu melibatkan institusi-institusi tersebut dan menciptakan peran
yang dapat dilaksanakan secara berkesinambungan.
– Koordinasi reguler kecamatan dan desa oleh Pokja AMPL Kabupaten/kota, camat,
lurah dan kades.
– Advokasi kepada legislatif untuk keberlanjutan peliabatan institusi-institusi
tersebut oleh Pokja AMPL provinsi, Pokja AMPL Kabupaten/kota.
1. Rekomendasi Terkait Penguatan
Kelembagaan Kecamatan dan desa
(2)
• Pelibatan institusi kecamatan dan desa tidak membutuhkan prasyarat yang
rumit, lebih pada keterbukaan dan pemberdayaan untuk mencapai keinginan
atau cita-cita bersama untuk memajukan masyarakat sekitar, melalui perbaikan
sanitasi.
– Pembentukan komitmen institusi kecamatan dan desa dilakukan oleh
Bupati, Pokja Kab/kota,camat, lurah dan kades
– Penyusunan regulasi terkait dengan sinergi berbagai institusi kecamatan
dan desa oleh DPRD, Pokja Kab/kota, camat, lurah dan kades
– Inovasi dan pendekatan lokal untuk pelibatan institusi kecamatan dan desa
oleh Pokja Kab/kota, camat, lurah dan kades
2. Rekomendasi terkait Integrasi Agenda
STBM dalam Implementasi UU Desa
•
(1)
Implementasi UU desa perlu untuk lebih dicermati dan diekplorasi terkait
kemungkinan-kemungkinannya dalam penguatan pelaksanaan STBM di tingkat
desa.
 Kominfo dan Pemda perlu melakukan Komunikasi publik tentang UU desa
melalui berbagai media
 Pemerintah daerah (Prov. Kab/ Kota) perlu membuat regulasi daerah yang
memperjelas UU desa
 Bappeda perlu mengkordinir Rakor tahunan di level prov, kab/kota.ttg STBM
bersama pokja AMPL, BPMPD & Diknas
 Penguatan pendampingan (melalui diklat)  pempusat, pemda, Pokja
2. Rekomendasi terkait Integrasi Agenda STBM
dalam Implementasi UU Desa (2)
• Perlu didorong untuk mengintegrasikan-agenda pelaksanaan STBM di
tingkat desa menjadi bagian dari rencana desa (RPJMDes/RKPDes) dan
anggaran desa (APBDes).
 Membentuk tim khusus STBM untuk pendampingan di level
kabupaten dan desa
 kementrian terkait, pemprov, pemkab dan pemdes melakukan
Penganggaran melalui : APBN, APBD Prov, APBD Kab. Kota , APBDDes
 pemprov, Pemkab, DPRD, pemdes mengalokasikan dana desa untuk
STBM
 Pemprov harus melakukan soisiasasi berjenjang UU desa dikaitkan
dengan Musrenbang des & Kec. (Kades, camat, pemkab, pemprov)
 Sosialisasi STBM di masukan dalam regulasi daerah (pergub, perbub,
Juklak) pemprov. pemkab.
3. Rekomendasi Terkait Maksimalisasi Penggunaan dan
Pemanfaatan Sistem Monev STBM
1. Instrument ini dikembangkan berdasarkan mekanisme pengumpulan data
yang sebelumnya telah ada, sehingga tidak membutuhkan perubahan
besar untuk melaksanakannya.
Perlu adanya Sosialisasi, pelatihan/refresh CLTS bagi petugas sanitasi
dan Update data pemicuan secara berkelanjutan sebagai acuan monev
STBM oleh Tim Pemicuan CLTS tingkat kabupaten, kecamatan dan
desa.
2. Implementasi sistem M&E STBM mempermudah proses perencanaan dan
pelaksanaan program-program sanitasi di semua tingkatan.
Perlu dilakukan pelatihan monev ditingkat provinsi dan
kabupaten/kota kepada petugas Sanitasi Dinas Kesehatan Provinsi dan
Kabupaten/Kota sampai sanitarian Puskesmas
3. Dengan memanfaatkan system ini sebagai instrument tunggal dalam
mekanisme pengumpulan data, komparasi antar wilayah dan petugas
mudah dilakukan.
• Dilakukan sosialisasi dan evaluasi terkait monev berbasis website
kepada Semua lintas sektor dan lintas program terkait.
• Peningkatan kapasitas sanitarian dan pemberian Reward kepada
Petugas Sanitasi
4. Perlu dikembangkan data sharing dari sistem yang ada untuk dapat
dimanfaatkan berbagai kepentingan lainnya.
Melakukan pertemuan rutin dalam rangka update informasi data dan
feedback hasil analisis data monev dalam forum pertemuan Pokja
AMPL / Sanitasi yang melibatkan Semua lintas sektor, lintas program
dan mitra terkait.
4. Rekomendasi terkait Pengembangan SDM
STBM Lintas Sektor dengan Beragam Model (1)
 Program-program pengembangan kapasitas melalui Pendidikan formal
(akademis) dan Pelatihan (klasikal maupun Jarak Jauh) diharapkan mampu
mencukupi kebutuhan terhadap sumberdaya secara kuantitas, kualitas,
dan sebaran.
 Poltekes harus memiliki data sanitasi, untuk menjadi bekal
pemahaman mahasiswa dalam PBL dan mendukung pendidikan di
poltekes. ( Kepada Poltekes Prov )
 Formasi sanitarian di buka sesuai Ratio kebutuhan tenaga sanitarian. (
kepada daerah )
 Perlu menyusun Pedoman Praktek Belajar Lapangan ( PBL ) dalam
melaksanakan STBM di Masyarakat.(Kepada Pusat )
 Frekuensi PBL terkait pelaksanaan STBM perlu di tingkatkan ( Kepada
Pusat )
4. Rekomendasi terkait Pengembangan SDM
STBM Lintas Sektor dengan Beragam Model (2)
 PJJ adalah pintu masuk dalam membangun pemahaman konsep dasar
STBM yang bisa diakses oleh pelaku yang lebih luas.
 Pengembangan Kapasitas STBM masuk ke dalam kurikulum dan wajib
di sebarkluaskan dan di adopsi tidak hanya di poltekes tetapi di
Perguruan Tinggi Lain nya. (Kepada Poltekes Pusat )
 Pelatihan Jarak Jauh ( PJJ ) wajid di sosialisasikan dan di aplikasikan di
semua poltekes dan PT lain. Dan adanya bertanggungjawab untuk
tindak lanjut PJJ.( kepada Pusat dan Prov )
 Peningkatan kapasitas dan pemberian insentif terlembaga bagi sanitarian
dalam melaksanakan STBM dapat menguatkan implementasi tupoksinya.
 Dibentuk Jabfung sanitarian dan di sosialisasikan permen PAN tentang
jabfung ( insentif )sanitarian kepada Pemprov dan pemkab. ( Kepada
Daerah