Peran OJK - Ikatan Bankir Indonesia
Download
Report
Transcript Peran OJK - Ikatan Bankir Indonesia
PENGAWASAN OPERASIONAL PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
AGENDA
1
Latar Belakang Pembentuan Otoritas Jasa Keuangan
2
Tujuan Otoritas Jasa Keuangan
3
Tugas Otoritas Jasa Keuangan
4
Wewenang Otoritas Jasa Keuangan
5
Operasionalisasi Wewenang OJK di Sektor Perbankan
6
Strategi & Prinsip Dasar Pengalihan Tugas Pengawasan Bank dari BI
ke OJK
7
Tantangan Ke Depan
2
2
Latar Belakang
Pembentukan OJK
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 mengamanatkan
dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3
Tujuan OJK
Tujuan OJK (Psl 4 UU No.21 Tahun 2011):
4
Tugas OJK
Tugas OJK (Psl 6 UU No.21 tahun 2011):
P
E
N
G
A
T
U
R
A
N
PERBANKAN
PASAR MODAL
PERASURANSIAN,
DANA PENSIUN,
LEMBAGA
PEMBIYAAN, &
LEMBAGA JASA
KEUANGAN
LAINNYA
P
E
N
G
A
W
A
S
A
N
5
Wewenang OJK
Wewenang Pengaturan
Wewenang Pengawasan
• Menetapkan peraturan pelaksanaan UU OJK;
• Menetapkan peraturan perundang-undangan
di sektor jasa keuangan;
• Menetapkan peraturan mengenai
pengawasan;
• Menetapkan peraturan mengenai tata cara
penetapan perintah tertulis
• Menetapkan peraturan mengenai tata cara
penetapan pengelolaan statuter pada
Lembaga Jasa Keuangan
• Menetapkan peraturan mengenai sanksi
• Melakukan (Pasal
pengawasan,
9 UU No 21 tentangpemeriksaan,
OJK)
penyidikan, perlindungan Konsumen, dan
tindakan lain terhadap lembaga jasa
keuangan, pelaku, dan/atau penunjang
kegiatan jasa keuangan.
• Memberikan perintah tertulis kepada
Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak
tertentu.
• Melakukan penunjukan dan penggunaan
pengelola statuter
• Menetapkan Sanksi Administratif
• Memberikan dan/atau mencabut izin usaha,
izin perseorangan, efektifnya pernyataan
pendaftaran,
surat
tanda
terdaftar,
persetujuan melakukan keigatan usaha,
pengesahan, persetujuan atau penetapan
pembubaran, dan penetapan lain
Operasionalisasi Wewenang
Pengaturan &Pengawasan Perbankan
Holistic
Individual + System
Risk-based &
Forward Looking
Risk-based
Supervision + Risk
Management
Balance
(Regulation +
Professional
Judgment)
7
Operasionalisasi Wewenang
- Antar Sektor Keuangan
PERBANKAN
SEKURITAS
Interaksi
IKNB
Interaksi
Memahami interaksi antara sektor keuangan untuk memahami bentuk & transmisi risiko
antar masing-masing sektor Potensi Risiko Contagion
Memastikan buffer di sistem keuangan memadai untuk mengantisipasi disrupsi di sektor
keuangan
Meminimalisir regulatory dan supervisory gap antar sektor
8
Strategi Persiapan Pengalihan Tugas
Pengawasan Bank Dari BI ke OJK
• Pembentukan Tim Transisi di OJK dan Task Force OJK di BI
• OJK & BI menyusun struktur organisasi sektor perbankan yg
akan diterapkan di OJK pada awal pengalihan (termasuk
didaerah)
• Penyesuaian Struktur Organisasi Sektor Pengawasan di BI
• Implementasi Mirrorring BI – OJK
• Monitoring Efektifitas Struktur Baru
• Strategi Implementasi Pengalihan fungsi Pengawasan dengan
mempertimbangkan
Efisiensi & Efektifitas Pemanfaatan Sistem Teknologi Informas
Pengembangan Sistem Informasi Yang Terintegrasi
Tidak Menambah Beban Baru/Tambahan Bagi Lembaga Jasa Keuangan
• Ojk & BI Mematangkan Strategi Pemenuhan SDM
9
Tahapan Pengalihan Tugas
Dari BI ke OJK
10
Implementasi Pengaturan dan
Pengawasan Bank di OJK – Prinsip Dasar
I.
Bidang Pengaturan
Seluruh Peraturan Bank Indonesia secara otomatis tetap
berlaku pada awal masa beralihnya fungsi pengawasan ke
OJK.
Sedapat mungkin pada tahap awal, perubahan peraturan
diminimalisir, namun efektifitas dari Peraturan yang berlaku
akan terus dievaluasi
Dilakukan program harmonisasi peraturan antar sekor
keuangan
Mengikuti prinsip rule making rules dalam penyusunan
peraturan
11
Implementasi Pengaturan dan
Pengawasan Bank di OJK – Prinsip Dasar
II.
BIDANG PENGAWASAN
Pola konsolidasi Pengawasan tetap mengikuti pendekatan yang
ada (downstream) namun akan dikembangkan pola pengawasan
terintegrasi dengan mengacu pada international best practices.
Dalam konteks diatas maka perlu dipastikan ketersediaan data
yang lebih lengkap, akurat, dan up to date, dengan dukungan
infrastruktur TSI yang efektif dan efisien.
Capacity Building SDM terus dilanjutkan
Pola komunkasi yang lebih terbuka dengan industri jasa keuangan
dan stakeholders lainnya
Melanjutkan kesinambungan kerjasama dan koordinasi dengan
otoritas/lembaga lain, baik didalam maupun di luar negeri
Mengoptimalkan wewenang penyidikan guna memastikan
penegakan hukum di sektor jasa keuangan
12
Tantangan Kedepan
Dalam Pengawasan Sektor Keuangan
• Aspek pengawasan akan
semakin
kompleks,
mencakup aspek microprudential
yang
mengedepankan
faktor
kesehatan
institusi
keuangan secara spesifik
(soundness of financial
institutions) dan aspek
macroprudential
yaitu
aspek
pengawasan
stabilitas
sistem
keuangan.
• Pola
koordinasi
antar
lembaga perlu disusun
sehingga
dapat
diminimalisir overlap antar
institusi
dan
loophole
pengaturan
dan
pengawasan
13
14