Membangun Good Governance di OJK

Sheraton Hotel, Yogyakarta 11 September 2014

Latar Belakang dan Tujuan Latar Belakang

1.

UU No 21 Tahun 2011 tentang OJK mengamanatkan implementasi good governance di OJK untuk memastikan bahwa fungsi pengaturan, pengawasan, penyidikan, dan perlindungan konsumen berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. 2.

OJK wajib memenuhi aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sesuai UU No. 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara.

Tujuan

1.

Memberi pedoman agar penerapan Dewan Komisioner dan pegawai OJK.

Good Governance dapat dilakukan dengan baik oleh 2.

Memformulasikan road map implementasi Good Governance OJK.

FGD Good Governance OJK 2014 2

3

Apa itu Good Governance?

1.

2.

3.

4.

Governance is a process whereby societies or organizations make their important decisions, determine whom they involve in the process and how they render account ( Institute On Governance, 2003) Good Governance is the system by which business corporation are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of the right and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board managers, shareholders and other stakeholders ( Organization for Economic Co-operation and Development OECD, 2004)

Good Governance

adalah penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi, serta yang patuh terhadap peraturan/ketentuan yang ditetapkan (IMF, 2007)

Good Public Governance

(GPG), dapat dimaknai sebagai sistem pengelolaan kewenangan para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung-jawab dan akuntabel. GPG pada dasarnya mengatur pola hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat dan antara penyelenggara negara dan lembaga negara serta antar negara (KNKG, 2008) FGD Good Governance OJK 2014 3

The House Of Good Governance OJK

Governance Outcome

Governance Process

Governance Structure Governance Principles FGD Good Governance OJK 2014 4

KNKG (Good Public Governance )

Demokrasi Transparansi Pertanggungjawaban Budaya Hukum Kewajaran dan Kewajaran

Prinsip Governance OJK OJK

Transparansi Akuntabilitas Pertanggungjawaban Independensi Kewajaran dan Kesetaraan OECD Transparansi Akuntabilitas Pertanggungjawaban Kewajaran ( fairness ).

FGD Good Governance OJK 2014 5

Rancangan Pedoman Good Governance OJK #1

Pendahuluan Profil OJK Kerangka Kerja Tata kelola Organ Tata Kelola Kebijakan/Penerapan GG Assurance OJK Implementasi Pedoman

Rancangan Pedoman Good Governance OJK #2

Keterangan No I.

1.

2.

3.

4.

5.

II.

1.

2.

3.

4.

5.

III.

1.

2.

3.

IV.

1.

Pendahuluan

Komitmen Latar belakang Tujuan Ruang lingkup Istilah

Profil OJK

Status Tugas & fungsi Visi & misi Asas-asas Nilai-nilai

Kerangka Kerja Tata Kelola Isi

Kerangka kerja implementasi Prinsip-prinsip tata kelola Struktur tata kelola

Organ Tata Kelola Organ utama

a. Struktur Dewan Komisioner b. Tugas dan wewenang DK c. Hak d. Pengambilan keputusan e. Rapat Dewan Komisioner f. Pengangkatan dan pemberhentian g. Renumerasi h. Penilaian kinerja UU 21/2011 Pasal 2 UU 21/2011 Pasal 5 & 6 UU 21/2011 Pasal 2 UU 21/2011 Penjelasan IPSIV Kerangka: organ utama, pendukung, & infrastruktur Prinsip TARIF Gambar ‘rumah’ governance UU 21/2011 Pasal 10 UU 21/2011 Pasal 20-21 UU 21/2011 Pasal 24 UU 21/2011 Pasal 11-17

Rancangan Pedoman Good Governance OJK #3

IV.

2.

V.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Organ Tata Kelola Organ pendukung

a. Sekretariat b. Dewan Audit c. Komite d. Internal Audit

Kebijakan/Penerapan GG

Pengaturan, pengawasan dan pemberian sanksi SJK Pendelegasian kewenangan Benturan kepentingan Komunikasi dan informasi Etika Kerja Manajemen SDM Pengadaan barang/jasa Pengelolaan aset Keuangan dan akuntansi Pungutan Rencana kerja dan anggaran Teknologi informasi : IT Governance UU 21/2011 Pasal 26 UU 21/2011 Pasal 26 UU 21/2011 Pasal 26 UU 21/2011 Pasal 25; PDK 1/16/2012; SEDK 1/4/2012 UU 21/2011 Pasal 22-23, KPK UU 21/2011 Pasal 33 kerahasiaan dan keterbukaan informasi PDK 12/2013 PDK 24/2013 PDK 1/13/2012; SEDK 10/2013 UU 21/2011 Pasal 34-36 UU ITE

Rancangan Pedoman Good Governance OJK #4

14.

15.

16.

17.

18.

VI.

V.

13.

1.

2.

3.

4.

VII.

1.

2.

3.

Kebijakan/Penerapan GG

Hubungan dengan stakeholders a. Pegawai b. Sektor Jasa Keuangan c. Pemerintah d. DPR e. Bank Indonesia f. Lembaga Penjamin Simpanan g. Penyedia barang/jasa h. Masyarakat i. Stakeholders lainnya j. FKSSK Tanggungjawab sosial Keselamatan & kesehatan kerja

Whistleblowing

Startegi anti

fraud : LHKPN, gratifikasi

Pengendalian internal

Assurance OJK

Konsep

Assurance

: Three lines of defense Struktur

Assurance

Manajemen risiko Pengendalian kualitas Audit internal External audit Proses

Assurance

: planning, execution, reporting & monitoring

Implementasi Pedoman

Sosialisasi Implementasi Monitoring & evaluasi UU 21/2011 Pasal 28-31 UU 21/2011 Pasal 44-46 PDK 33 Acuan SE BI 13/28.DPNP/2011; Sikencur BPK; KPK PDK 2/06/2013; SEDK 2/06/2013 PDK 3/06/2013; SEDK 3/06/2013 PDK 1/06/2013; SEDK 1/06/2013

Terminologi Prinsip Governance OJK

Pengambilan Keputusan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif

Kewajaran/ Kesetaraan

Pengelolaan OJK bebas dari kepentingan politik, pribadi dan pihak lain

Independensi

Mengungkapkan informasi yang relevan dan material dalam pengambilan keputusan dan dapat diakses publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Transparansi Pertanggung jawaban Akuntabilitas

kesesuaian pengelolaan OJK dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku Kejelasan pelaksanaan wewenang, fungsi dan tugas Dewan Komisioner dan/atau antar DK dengan organ pendukungnya FGD Good Governance OJK 2014 10

Struktur Organisasi OJK

Struktur Organisasi OJK (One Tier) Organ Utama Jenis Lain (Two Tier) Organ Utama

Dewan Komisioner RUPS Dewan Komisaris Direksi Sekretariat Organ Pendukung Dewan Audit Komite-komite Komite komite Komisiaris Komite komite Direksi Organ Pendukung Sekretariat External Audit Internal Audit Manajemen Resiko OJK memiliki struktur dengan prinsip “

checks and balances ”.

Hal ini diwujudkan dengan melakukan pemisahan yang jelas antara fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisioner melalui pembagian tugas yang jelas demi pencapaian tujuan OJK Tugas anggota Dewan Komisioner meliputi bidang tugas terkait kode etik, pengawasan internal melalui mekanisme dewan audit, edukasi dan perlindungan konsumen, serta fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan untuk sektor Perbankan, Pasar Modal,

Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan

Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. 11 FGD Good Governance OJK 2014

Struktur Good Governance OJK

Structure Governance

Organ Utama OJK Dewan Komisioner Peraturan, Keputusan, dan Kebijakan OJK/DK Organ Pendukung OJK Sekretariat Dewan Audit Komite-komite Pelaporan & Komunikasi Infrastructure Information management System Tugas &Fungsi Organisasi, SOP Kode Etik Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, Dewan Komisioner membentuk organ pendukung yang mencakup sekretariat, Dewan Audit, Komite Etik, dan organ lainnya sesuai dengan kebutuhan. Organ pendukung yang dibentuk oleh Dewan Komisioner diketuai atau dikoordinasikan oleh salah seorang anggota Dewan Komisioner berdasarkan rapat Dewan Komisioner FGD Good Governance OJK 2014 12

Fungsi dan Wewenang OJK

1.

OJK mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, penegakan hukum (sanksi). Tugas dan wewenang tersebut dapat berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang 2.

Produk pengaturan OJK melalui: Rule making Rule , diantaranya melalui masukan dan tanggapan dari pihak sektor jasa keuangan 3.

Pengawasan dan penegakan hukum : terdapat Standar Operating Procedure & Service Level Agreement 13 FGD Good Governance OJK 2014

Pertanggungjawaban Terhadap Industri

UU Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 34 Sumber Dana OJK PP Nomor 11 Tahun 2014 & POJK Nomor 3/POJK.02/2014 APBN Sumber Dana OJK Pertanggungjawaban OJK

DPR, BPK dan Media Pungutan Industri

Manfaat :  Edukasi untuk meningkatkan   literasi keuangan masyarakat Pelayanan yang lebih baik Pengaturan dan pengawasan lebih baik sehingga sektor jasa keuangan bisa tumbuh lebih bagus dan kuat

Industri

???

14 FGD Good Governance OJK 2014

Poin Diskusi

    Konsep Prinsip Good Governance OJK Berdasarkan best practices prinsip-prinsip Good Governance pada lembaga negara/organisasi publik, apakah prinsip GG OJK tersebut telah memadai? Prinsip apa yang seharusnya ditambahkan/dikurangi OJK sebagai organisasi publik yang mengacu pada Good Public Governance?

Konsep/Rancangan Pedoman Good Governance OJK Berdasarkan best practices Good Governance, apakah isi pedoman Good Governance OJK telah memadai? Hal apa yang perlu ditambahkan/dikurangi OJK sebagai organisasi publik yang mengacu pada Good Public Governance?

Konsep Organ Utama pada Struktur Organisasi di OJK Berdasarkan best practices Good Governance pada lembaga negara/organisasi publik, konsep organ utama dan organ pendukung OJK apakah telah memadai?

Tools evaluasi implementasi Good Governance pada lembaga negara/organisasi publik: Berdasarkan best practices Good Governance, tools apa saja yang dapat digunakan untuk mengevaluasi implementasi Good Public Governance di OJK?

15 FGD Good Governance OJK 2014

Referensi

• • • • • • • • • BEI. 2011. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) Versi 1.0. Jakarta.

Deloitte. 2013.

Developing an Effective Governance Operating Model A Guide For Financial Service Boards And Management Teams.

Deloitte. United States.

FRC. 2012. The UK Corporate Governance Code. The Financial Reporting Council Limited. London.

G. John, B. Amos and T. Plumptre. 2003. Principles for Good Governance in The 21 Policy Brief No.15. Institute On Governance.

st

Century . IFAC & CIPFA. 2014. International Framework: Good Governance in The Public Sector. KNKG. 2008.

Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia.

Governance. Jakarta.

Komite Nasional Kebijakan OECD. 2004.

OECD Principles of Corporate Governance.

OECD Publication. France.

PGN. 2012.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik . Jakarta.

Republik Indonesia. 2011. Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Jakarta.

16 FGD Good Governance OJK 2014

Terima Kasih

….