Transcript Lokakarya Konas Difabel

KEMENTERIAN SOSIAL RI
DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN KECACATAN
2013
IMPLEMENTASI DAN HARMONISASI
KEBIJAKAN REHABILITASI SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS
PASCA RATIFIKASI KONVENSI HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS
KONSEKUENSI RATIFIKASI KONVENSI
1. Pergeseran Paradigma Penanganan Disabilitas
1.Medical
Model
2.Charity
3.Perlindungan
4.Center Based
5.Insidental (by
case)
6.Sektoral
7.Reaktif
1. Social Model
2. Pemenuhan Hak
3. Rehabilitasi ,
Pemberdayaan,
Perlidungan
4. Community Based
5. Integrasi & Holistik
6. Lintas Sektor, Lintas
Program, Lintas
Profesi, Lintas
Disiplin Ilmu
7. Antisipatif dan
Partisipati
Implemen
tasi Hak
DISABILITY
INCLUSION ->
PENCAPAIAN
KESEJAHTERAAN
2. Pergeseran Pengertian Kecacatan ->Disabilitas
• Diskriminasi
berdasarkan Disabilitas
Setiap orang yg
mempunyai kelainan
fisik dan atau mental,
yg dapat
mengganggu atau
merupakan rintangan
& hambatan baginya
untuk melakukan
kegiatan secara
selayaknya, yg terdiri
dari cacat fisik,
mental, fisik dan
mental
31 Pasal
CRPD :
Penyandangdisabilitas
mencakup mereka
yang memiliki
keterbatasan fisik,
mental, intelektual,
atau sensorik dalam
jangka waktu lama
berinteraksi dengan
berbagai hambatan
yang dapat
menyulitkan
partisipasi penuh dan
efektif dalam
masyarakat atas dasar
kesetaraan dengan
yang lainnya
• Reasonable
Accomodation
(Akomodasi yang
beralasan )
Key Word CRPD
toward disability
inclusion
Pasal 1 UU No. 4
tahun 1997 ttg
Penyandang Cacat:
ICF
(INTERNATIONAL
CLASSIFICATION OF
FUNCTIONING,
DISABILITY AND
HEALTH )
Kecacatan
diklasifikasikan
mengacu pada
perspektif tubuh,
perspektif individu,
dan perspektif sosial
yang dibagi pada
dua aspek dasar :
struktur dan fungsi
tubuh dan aspek
aktivitas dan
partisipasi
50 Pasal
• Universal Desain
• Full Participation
(Partisipasi Penuh )
• Equal Opportunity
(Kesetaraan
Kesempatan )
• Aksesibilitas
• Penghormatan
kapasitas yang terus
berkembang
• Kesetaraan Gender
3. TANTANGAN HARMONISASI PERATURAN, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM
UPAYA PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS LINTAS SEKTOR
Mengacu Pasal 5 s/d 30 UU No. 19 Tahun 2011
(5) Kesetaraan dan nondiskriminasi;
(18) Kebebasan bergerak dan kebangsaan;
(6) Perempuan Penyandang Cacat; (PPA)
(7) Anak-anak Penyandang Cacat; (KEMENSOS)
(19) Hidup mandiri dan keterlibatan dalam
masyarakat;
(8) Peningkatan kesadaran; (KOMINFO)
(20) Mobilitas personal;
(9) Aksesibilitas; (PU, PERHUBUNGAN,
PARIWISATA, DLL)
(21) Kebebasan berekspresi dan berpendapat
serta akses terhadap informasi;
(10) Hak hidup;
(22) Penghormatan terhadap privasi;
(11) Situasi-situasi beresiko dan darurat
kemanusiaan; (KEMENSOS, BNPB)
(23) Penghormatan terhadap rumah dan keluarga;
(12) Pengakuan yang setara di hadapan hukum;
(HUKHAM)
(25) Kesehatan;
(13) Akses atas peradilan; (HUKHAM)
(27) Pekerjaan;
(14) Kebebasan dan keamanan seseorang;
(HUKHAM)
(28) Standar kehidupan yang layak dan jaminan
sosial;
(15) Kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan
atau penghukuman yang kejam, tidak
manusiawi atau merendahkan martabat;
(HUKHAM)
(29) Partisipasi dalam kehidupan politik dan publik;
(16) Kebebasan dari eksploitasi, kekerasan dan
penganiayaan; (HUKHAM)
(24) Pendidikan;
(26) Habilitasi dan rehabilitasi;
(30) Partisipasi dalam kehidupan budaya,
rekreasi, waktu luang dan olah raga
Koordinasi Lintas Sektor,
Orsos Disabilitas, PD, &
(17) Perlindungan terhadap integritas seseorang;
Masyarakat
(HUKHAM)
DISABILITY
INCLUSION
4. TANTANGAN IMPLEMENTASI CRPD MENUJU DISABILITY INCLUSION
•
Perubahan UU No. 4 tahun 1997 ttg Paca
• Harmonisasi Peraturan Perundangundangan, kebijakan, dan praktek-praktek
yang mendiskriminasi PD menyangkut al :
ttg perempuan, ADK, Kominfo,
Aksesibilitas, Situasi Darurat, Peradilan,
Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan, Politik,
dll
Pelibatan
Penyandang
Disabilitas
dalam Proses
Implementasi
(nothing
about us
without us)
•
•
Penyusunan RAN Penyandang Disabilitas
2014 – 2022 mengacu pada agenda
APDDP Incheon Strategy berdasarkan
dengan pembagian Tugas masing-masing
K/L dengan pelibatan Orsos PD.
•
•
• Penyusunan
Peraturan Daerah
tentang Upaya
Pemenuhan Hak-hak
Penyandang
Disabilitas
•
Optimalisasi Tim UPKS dan POKJA UPKS
PACA
Pengembangan Nota Kesepahaman
Pelaksanaan Pemenuhan Hak PD antar
Sektor terkait
Pembentukan dan
Optomalisasi Tim
UPKS dan POKJA
UPKS Daerah
•
Perencanaan dan Penganggaran Berpihak
pada PD
•
Penyusunan Rencana
Aksi Daerah (RAD)
•
Perencanaan dan
Penganggaran
Berpihak pada PD >
Anggaran Daerah
Prioritas Pemenuhan
Hak
TUGAS KEMENTERIAN SOSIAL DALAM UPAYA
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS PASCA RATIFIKASI KONVENSI
TUGAS SEBAGAI LEADING SEKTOR
1. Pelaksanaan Implementasi UU No. 19 /
2011
2. Melaksanakan Tugas Koordinasi Tim UPKS
PACA melalui Forum Komunikasi per
triwulan
3. Melakukan koordinasi pelaksanaan
agenda RAN 2004-2013.
4. Melakukan Koordinasi Evaluasi RAN 20042013
5. Melakukan Koordinasi penyusunan RAN
2014-2022
6. Inisiasi Peraturan Daerah ttg Disabilitas
7. Koordinasi Penyusunan RAD.
8. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi
Pelaksanaan Konvesi Hak2 Penyandang
Disabilitas UN ESCAP melalui pertemuan
pada forum-forum ASEAN
9. Melakukan Koordinasi Pelaporan
Perkembangan Pelaksanaan Konvensi
Hak2 Penyandang Disabilitas kepada PBB
TUGAS PELAKSANA TEKNIS PROGRAM REHSOS
PENYANDANG DISABILITAS
1. Sosialisasi UU No. 19/2011
2. Penyusunan Undang-undang ttg Hak
Penyandang Disabilitas (baru)
3. Penyusunan RAN 2014– 2022
4. Penyediaan Statistik Disabilitas
5. Koordinasi Pelatihan & Penempatan Kerja &
Kewirausahaan dgn Pelibatan Dunia Usaha
(CSR)
6. Pengarusutamaan Disabilitas Dalam
Pembangunan Nasional melalui
Penganggaran Responsif Penyandang
Disabilitas
7. Pengembangan aksesibilitas lingk fisik,
transportasi umum, pengetahuan, informasi
& komunikasi
8. Pengembangan Sistem Asistensi Sosial
9. Pembinaan & Pengembangan Orsos & LKS
Penyandang Disabilitas
10. Pengembangan sistem pengurangan resiko
bencana bagi Penyandang Disabilitas
11. Kerjasama Internasional
PROGRAM REHSOS PENYANDANG DISABILITAS
 UU No 19
tahun 2011
tentang
pengesahan
konvensi
mengenai hakhak PD
 INCHEON
STRATEGY
(Agenda Aksi
Lanjutan/Road
Map – APDDP
III, 2013 –
2021).
1. Program
Rehabsos Netra
dan Rungu
Wicara
2. Program
Rehabsos Tubuh
dan BPP Kronis
3. Program
Rehabsos Mental
dan Intelektual
1. Program
Asistensi Sosial
2. Program
Kelembagaan
dan Advokasi
Sosial
Panti
Luar Panti
(Berbasis
Masyarakat)
Bantuan
Langsung
1. NSPK
2. Pengembangan
Program Rehsos
ODK
a. Penganggaran
berbasis PD,
b.Harmonisasi
UU/Perda
c. Memperluas
kerjasama lintas
sektor melalui
MoU
d.Pengembangan
model
pemberdayaan
keluarga/
masyarakat
e. Pemberdayaan
institusi lokal
f. Penguatan
peran
pendamping
a. Penjangkauan
b. Community
Centre
c. Penguatan
Orang Tua
d. Aksesibilitas
e. Advokasi
f. Capacity
Building
petugas dan
pendamping
GAGASAN PENGEMBANGAN KONSEP DAN MODEL REHABILITASI SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS MENUJU DISABILITY INCLUSION
Bidang Landasan Konseptual
Pelayanan Disabilitas
1. Keberpihakan Pemimpin
2. Etika disabilitas.
3. Pendekatan berpusat pada
orang dan dukungan aktif
dalam rehabilitasi
4. Perspektif Family
5. Membangun pemahaman &
partisipasi masyarakat yg
kreatif, kritis, kepedulian,
dan kolaborasi (4K)
6. Peningkatan peran
masyarakat.
7. Manajemen kasus Kecacatan
Bidang Penelitian dan Evaluasi
Program Disabilitas
1.
Penelitian Disabilitas
2.
Evaluasi pelayanan
Bidang Model Pelayanan
Disabilitas
1. Alat tambahan/bantu
komunikasi.
2. Manajemen Epilepsy
3. Manajemen Cedera otak
4. Pertolongan pertama
kesehatan mental
5. Dukungan orang dengan
autisme
6. Pembelaan diri PD
7. Ketenagakerjaan dan
layanan dukungan
tambahan dari masy.
8. Integrasi dalam
kehidupan masyarakat.
9. Penyesuaian hidup
dalam keterbatasan.
10.Musik, kreativitas and
partisipasi.
Rehsos
PD
Perluasan Fungsi LKS
DAN PROGAM
BERBASIS
MASYARAKAT
1. Pelayanan dan
Rehabiltasi Sosial
2. Pengembangan
dan penelitian
3. Pusat data &
Informasi
4. Sistem rujukan
5. Dukungan
keluarga
6. Sistem jaringan
7. Modal sosial
8. Sistem sumber
Mewujudkan kebijakan sesuai kebutuhan nyata
Bekerja bersama Penyandang Disabilitas
[email protected] 082111300911