Transcript Sinang Sukanta BKPM DIY     Menurut David Neeleman (Pendiri dan CEO JetBlue), Inovasi merupakan proses berupaya mencari cara untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik.

Sinang Sukanta
BKPM DIY




Menurut David Neeleman (Pendiri dan CEO JetBlue),
Inovasi merupakan proses berupaya mencari cara untuk melakukan sesuatu
dengan lebih baik daripada sebelumnya.
Menurut Ibrahim (1989),
Inovasi adalah penemuan yang dapat berupa sesuatu ide, barang, kejadian,
metode yang diamati sebagai sesuatu hal yang baru bagi seseorang atau
sekelompok orang (masyarakat).
Menurut Amabile (1996),
Inovasi atau innovation berasal dari kata to innovate yang mempunyai arti
membuat perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru.
Inovasi berarti memperkenalkan suatu gagasan maupun teknologi baru, yang
merupakan perubahan. Inovasi dapat berupa ide, proses dan produk dalam
berbagai bidang.


Memiliki kekhasan / khusus artinya suatu inovasi memiliki ciri
yang khas dalam arti ide, program, tatanan, sistem, termasuk
kemungkinan hasil yang diharapkan.
Memiliki ciri atau unsur kebaruan, dalam arti suatu inovasi harus
memiliki karakteristik sebagai sebuah karya dan buah pemikiran
yang memiliki kadar Orsinalitas dan kebaruan.

Inovasi dilaksanakan secara terencana

Inovasi yang digulirkan memiliki arah yang ingin dicapai, termasuk
arah dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut.
1. Penggantian (substitution)
2. Perubahan (alternation)
3. Penambahan (addition)
4. Penyusunan kembali (restructturing)
5. Penghapusan (elimination)
6. Penguatan (reinforcement)




Potensi berasal dari bahasa Inggris potent yang berarti
keras, kuat. /pōtnt/ ;adjective yang artinya: having great
power, influence, or effect.
Potensi adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan atau
daya baik sudah terwujud atau belum terwujud.
Menurut kamus umum Bahasa Indonesia potensi berarti
kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk
dikembangkan.
Potensi merupakan daya yang dimiliki yang belum terwujud
atau belum dimanfaatkan secara maksimal.



Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian
yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi.
Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk
aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan
dimasa depan.
Investasi disebut juga sebagai penanaman modal.



Luas Wilayah DIY adalah 3.185,80 km2 atau 0,17 % dari luas
Indonesia (1.860.359,67 km2) dan merupakan wilayah dengan
luas terkecil setelah DKI Jakarta. Wilayah di DIY yang terluas
adalah Kabupaten Gunungkidul, yaitu 46,62 % dari luas DIY
sedang yang terkecil adalah Kota Yogyakarta, yaitu 1,02 %.
DIY tidak memiliki kawasan pedalaman maupun kawasan
terpencil.
Letak DIY yang berada di bagian selatan Pulayu jawa
menjadikan DIY berbatasan dengan Samudera Indonesia dan
memiliki 28 pulau di wilayahnya.





Jumlah penduduk yang bekerja di D.I. Yogyakarta pada Februari 2014
mencapai 1,989 juta orang. Sementara jumlah angkatan kerja di D.I
Yogyakarta pada Februari 2014 mencapai 2,033 juta orang.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di D.I Yogyakarta pada Februari
2014 sebesar 71,84 persen.
Sekitar 54,09 persen penduduk yang bekerja pada Februari 2014 berada
pada kegiatan informal.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di D.I Yogyakarta pada Februari
2014 mencapai 2,16 persen. Angka ini lebih rendah dibanding TPT
Nasional sebesar 5,70 persen pada Februari 2014.
Penduduk
DIY pada tahun 2014 yang bekerja di Lapangan Usaha
Perdagangan, Hotel dan Restoran tahun 2014 berjumlah 529.841 orang
(26,6%), industri pengolahan 296.405 orang(14,9%), dan jasa-jasa
412.627 orang (20,7%).



Garis kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada September
2014 sebesar Rp 321.056,- per kapita per bulan. Garis ini lebih
tinggi dari Nasional yang hanya Rp. 271.626,-. Peran komoditi
makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan
peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang,
pendidikan, dan kesehatan).
Jumlah penduduk miskin, yaitu penduduk yang konsumsinya berada
di bawah garis kemiskinan, pada September 2014 di Daerah
Istimewa Yogyakarta terdapat 532,59 ribu orang.
Tingkat kemiskinan yaitu persentase penduduk miskin dari seluruh
penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta pada September 2014
sebesar 14,55 persen, atau lebih tinggi dari rata-rata nasional
11.37%


Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang diukur dari
nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga
berlaku tahun 2014 mencapai Rp.93,45 trilyun, sehingga PDRB
perkapita tercatat sebesar Rp.25,69 juta atau setara dengan US$
2.176
Perekonomian DIY tahun 2014 (c-to-c) tumbuh 5,2 persen dan
sedikit melambat dibandingkan dengan tahun 2013 yang tumbuh
5,5 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh
peningkatan nilai tambah pada semua lapangan usaha selain
pertanian, kehutanan dan perikanan. Dari sisi pengeluaran,
pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan komponen
konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto.
(Sesuai dengan Pergub Nomer 8 Tahun 2014, Pasal 1 Huruf D)
1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan dan Hasil Bumi, Infrastruktur,
Energi, Kebudayaan dan Pariwisata, Pendidikan, dan Ekonomi
Kreatif;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green
Investment);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi
(UMKMK);
6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal;
dan
7. Promosi Penanaman Modal.
Sektor
Jabaran
1.
Pangan dan hasil bumi
1. Perbenihan (seed centre)
2. Pengolahan hasil pertanian, peternakan,
perkebunan, kehutanan, dan perikanan.
2.
Infrastruktur
1.
2.
3.
4.
3.
Energi
1. Energi alternatif
2. Pasokan energi untuk mendukung investasi di DIY.
4.
Kebudayaan dan
Pariwisata
1. Daya Tarik Wisata baru
2. Daya Tarik Wisata yang berbasis budaya
3. Peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata yang
telah ada.
Bandara baru dan fasilitas pendukungnya.
Kawasan Pelabuhan Laut
Kawasan Industri.
Kawasan pengembangan pariwisata.
Sektor
Jabatan
5.
Pendidikan
Industri/fasilitas pendukung pengembangan pendidikan
6.
Ekonomi Kreatif
1. Industri kreatif kerajinan
2. Industri berbasis teknologi informasi
3. Industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang
meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Implementasi RUPM: RUPM harus diterjemahkan ke dalam Renstra SKPD,
termasuk dan khususnya: PU, BPN dan Tata Ruang, Perhubungan
Sinkronisasi dan Sinergi RUPM DIY dengan RUPM Kabupaten/Kota
Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) harus segera diwujudkan dalam
kelembagaan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang menerima
pendelegasian dan pelimpahan wewenang perizinan dari instansi teknis
maupun dari PTSP Nasional dan Provinsi (Perpres no. 97 Tahun 2014).
Koordinasi realisasi penanaman modal: dilaksanakan oleh BKPM dan
Bappeda.
Koordinasi promosi penanaman modal: dilaksanakan oleh BKPM,
berkoordinasi dengan Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Kabupaten/Kota.
Fasilitasi (insentif dan kemudahan): Perda Pemberian Insentif dan
Pemberian Kemudahan, dengan evaluasi pemberian insentif dan
pemberian kemudahan.
Kawasan
Kulon Progo
Lokomotif Investasi
•
•
•
•
Bandara baru
Pelabuhan Tanjung Adikarto
Pabrik Pengolahan Pasir Besi
Kawasan Peruntukan Industri
Gunung Kidul
Pariwisata di Kawasan Pantai dan Gua
(DTW dan fasilitas pendukungnya,
termasuk aksesibilitas)
Bantul
•
•
Bantul Kota Mandiri
Kawasan Peruntukan Industri
(Sedayu dan Pajangan)
Strategi
•
•
Realisasi/percepatan
pembangunan
infrastruktur besar.
Peningkatan Status KPI
(Sentolo) menjadi
Kawasan Industri.
•
Masterplan
pengembangan kawasan
pantai dan gua
•
Peningkatan Status KPI
menjadi Kawasan Industri
(Masterplan, FS, DED
untuk BKM dan KPI (KPI
Sedayu, KPI di dalam
BKM, dan Rencana KPI
Pajangan).


Akselerasi investasi bisa dilakukan jika ada pusat
pertumbuhan baru.
Bentuk pusat pertumbuhan untuk
DIY:
Kawasan
A. KAWASAN KALIURANG-MERAPI dskt
A
B. KAWASAN PRAMBANAN
– RATU BOKO dskt
Industri
dan Kawasan Pengembangan
Pariwisata.
K
C. KAWASAN PERKOTAAN-MALIOBORO dskt
B
E
D
F
C
J
I
G
H
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
KAWASAN KASONGAN-TEMBI dskt
KAWASAN GLAGAH-TRISIK dskt
KAWASAN PARANGTRITIS-DEPOK dskt
KAWASAN BARON-SUNDAK dskt
KAWASAN SIUNG-WEDIOMBO-SADENG dskt
KAWASAN KARST WONOSARI dskt
KAWASAN BOBUNG-PUTAT dskt
KAWASAN SERMO-MENOREH-SUROLOYO dskt
Ada tiga kawasan Industri yang
sedang dikembangkan oleh Pemda
DIY, yaitu:
1. Kecamatan Piyungan, Kab. Bantul
2. Kecamatan Sedayu, Kab. Bantul
3. Kecamatan Sentolo, Kab.
Kulonprogo.
Pemerintah telah membangun fasilitas
pendukung mulai dari fasilitas
infrastruktur seperti jalan, jembatan,
penyediaan air bersih, listrik hingga
jaringan komunikasi yang memadai.
1.
Menerapkan kebijakan “karpet merah” bagi investor (perusahaan kawasan
industri dan perusahaan industri), melalui :



Percepatan realisasi pembangunan infrastruktur yang mendukung
kemudahan arus logistik industri (Pelabuhan, bandara, JJLS, JOR, jalur kereta
api)
Memberikan pelayanan lebih berupa penyediaan dokumen perencanaan (
FS, Masterplan, DED, AMDAL), fasilitasi (pengurusan perijinan, keringanan
pajak) dan kemudahan (informasi dan konsultansi investasi) bagi investor
Memberikan porsi dukungan yang lebih besar untuk prioritas pengembangan
Infrastruktur pendukung yang mempermudah akses ke lokasi / kawasan
program strategis Pemda maupun untuk percepatan pembangunan
infrastruktur di dalam kawasan
2.
Mengoptimalkan event promosi investasi untuk mempromosikan peluang
berinvestasi bidang pengelolaan kawasan industri dan melakukan komunikasi
yang intens dengan Perusahaan industri yang potensial (terutama yang dapat
menjadi icon/daya tarik bagi industri lain di Kawasan ) yakni investor
perusahaan industri yang memiliki prospek dan sustainabilitas tinggi,
utamanya yang mengaplikasikan teknologi tinggi untuk masuk dan
berkembang di DIY)
3.
Melakukan langkah-langkah untuk Pengendalian harga tanah di lokasi program
strategis Pemda
4.
Melakukan Pengendalian kenaikan UMR DIY
5.
Membangun komitmen dengan Pemerintah Pusat dalam rangka memperoleh
dukungan kebijakan dan dana dalam rangka percepatan penyelesaian realisasi
dan Pengembangan program strategis Pemda
Fokus Penanaman Modal dan Keterkaitannya dengan SKPD
PTSP (Badan
Penanaman Modal
dan Perizinan
Terpadu)
Bappeda
Pertanian,
Perkebuna
n,
Perikanan
Pangan
PU & ESDM
Infrastrukt
ur
Energi
Kebudayaa
n dan
Pariwisata
Fokus
Penanama
n Modal
Pendidikan
Kebudaya
an dan
Pariwisata
Pendidik
an
Indagkop
Ekonom
i Kreatif
Badan
Pertanahan
Institusi
Lingkunga
n Hidup
Perhubung
an
Kebijakan
Indikasi Program
Sektor terkait
1.
Memperbaiki iklim penanaman
modal.
PTSP
Skema Hubungan Industrial
Ketersediaan Tanah
Semua dinas teknis
terkait
Disperindagkop
BPN & Tata Ruang
2.
Mendorong pesebaran
penanaman modal.
Wilayah dengan tingkat kemiskinan
terbesar
Wilayah Prioritas Investasi
Bappeda
BKPM
3.
Mengembangkan fokus
pengembangan penanaman modal
(pangan dan hasil bumi,
infrastruktur, energi, kebudayaan,
pariwisata, pendidikan, dan
ekonomi kreatif).
Pangan dan hasil bumi Infrastruktur
Energi
Kebudayaan dan Pariwisata
Industri Pendidikan
Ekonomi Kreatif
Pertanian,
Perikanan,
Peternakan
Kehutanan
Pariwisata
Dinas Pendidikan
Disperindagkop
4.
Mengembangkan penanaman
modal yang berwawasan
lingkungan (green investment).
Pedoman Investasi berwawasan
Lingkungan
Reward & Punishment
BLH
5.
Meningkatkan pemberdayaan
UMKMK
Strategi aliansi strategis
Strategi naik kelas
Disperindagkop
6.
Meningkatkan pemberian
fasilitas, kemudahan, dan/atau
insentif.
Pemberian fasilitas, kemudahan,
dan/atau insentif
Gubernur, Bupati,
Walikota, BKPM,
Perizinan
7.
Meningkatkan promosi
penanaman modal.
Citra positif DIY
Promosi yang sinergis dan well-
Kabupaten/Kota,
BKPM
Nilai investasi di DIY pada tahun 2014 mengalami kenaikan
sebesar 18,05 % apabila dibandingkan dengan nilai Investasi
tahun 2013, dengan nilai pertumbuhan dalam rupiah adalah Rp
1.456.630.000.000,- yang terdiri dari:
 PMDN sebesar Rp 3.568.546.291.755, PMA sebesar Rp 5.955.853.842.883,-.
Adapun Perusahaan yang merealisasikan investasinya (aktif)
sejumlah 224 perusahaan (119 PMA dan 105 PMDN) dengan
serapan tenaga kerja sebanyak 44.145 TKI dan 189 TKA
Investasi PMA
Tahun
Investasi PMDN (Rp)
PMA+PMDN (Rp)
Pertumhuhan (Rp)
Pertumbh
(%)
Total (Rp)
1.882.514.536.845
2.508.131.163.857
4.390.645.700.702
2010
1.960.638.890.124
2.612.218.607.157
4.572.857.497.281
182.211.796.579
2011
2.313.141.695.784
4.110.436.324.224
6.423.578.020.008
1.842.605.192.764
40,22
2012
2.805.944.605.930
4.250.121.535.829
7.056.066.141.759
632.488.121.751
9,85
2013
2.864.654.491.755
5.203.115.642.883
8.067.770.134.638
1.011.703.992.879
14,338
2014
3.568.546.291.755
1.456.630.000.000
18,05
2009
5.955.853.842.883
9.542.400.134.638
168.757.500.000
3,99
4,15
Tahun
Target Kinerja (Rp)
(Sesuai RPJMD)
Realisasi (Rp)
Pencapaian (%)
2013
7.809.763.000.000
8.067.770.134.638
103.30 %
2014
8.946.874.000.000
9.542.400.134.638
106.66 %
2015
10.467.183.000.000
2016
12.274.836.000.000
Realisasi investasi (PMA/PMDN) s/d tahun 2014 sebesar
Rp 9.524.400.134.638 dengan menyerap Tenaga Kerja
sebanyak 44.145 orang TKI dan 189 TKA dengan jumlah
perusahaan 225 dengan rincian 119 PMA dan 106 PMDN
s/d 2014UMKM s/d Penyerapan
Tenaga sebesar
Jumlah
Realisasi
Realisasi omset
tahun 2014
Rp
Kerja
Perusahaan
2.687.287.870
dengan menyerap tenaga kerja
Realisasi
Investasi764.256
Rp 9.524.400.134.638,44.145 orang TKI
119 PMA
sebanyak
orang

(PMA/PMDN)
Realisasi Omset
UMKM
Rp 2.687.287.870,-
189 orang TKA
106 PMDN
764.256 orang
136.844 UMKM







Bagaimana memetakan potensi daerah?
Bagaimana agar investor datang di daerah ?
Bagaimana mempertahankan investor yang sudah berada di
DIY ?
Bagaimana pemerataan dan Percepatan Investasi di DIY
Bagaimana agar investasi yang telah disetujui (SP) dapat
direalisasikan dan berkembang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengaruh MEA terhadap iklim investasi DIY







Sebaran investasi yang masih belum merata
Belum didukung oleh infrastruktur pendukung (Pelabuhan, bandara, JJLS,
JOR, jalur kereta api) yang memudahkan bagi investor untuk arus masuk
dan keluar logistik industri (bahan baku, hasil produksi), mengakibatkan
ongkos produksi dan distribusi yang tinggi
Belum tersedianya fasilitas jalan akses keluar dan masuk ke kawasan
Industri
Harga tanah di yang relatif tinggi
Masih panjangnya mekanisme perijinan
Bentuk dan atau nilai pemberian insentif dalam Perda N0. 4 Tahun 2013
tidak menarik bagi investor
Belum semua investor mengetahui adanya pemberian insentif dan
kemudahan penanaman modal
 Melakukan penyiapan potensi baik kajian maupun
infrastuktur pendukung dalam realisasi investasi
 Mendorong kabupaten/kota untuk mewujudkan peluang
investasi unggulan di kabupaten/kota terutama kesiapan
lahannya sesuai dengan Rencana tata ruang
 Meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan
kabupaten/kota dalam pelayanan Perijinan Terpadu Satu
Pintu (PTSP)
1. Promosi Investasi dan Potensi Daerah di DalamNegeri dan Luar
Negeri, (G to G, G to B, B to B)
2. Mengembangkan jejaring dengan para pihak, melalui :

- Kerjasama antar daerah

- Kerjasama Luar Negeri

- Perwakilan Indonesia di Luar Negeri
3. Memfasilitasi percepatan Realisasi Investasi dan melakukan
penanganan permasalahan investasi
4. Pelayanan perijinan Terpadu satu pintu (PTSP)
5. Pemberian Insentif dan kemudahan investasi
Dukungan Fiskal untuk Investasi
Dukungan Fiskal
• Tax Allowance & Tax Holiday
• Bea masuk ditanggung Pemerintah
• Pemotongan PPn untuk Barang Modal
Tipe Pembiayaan Infrastruktur
• Kebijakan belanja pemerintah pusat maupun
daerah
• Penugasan kepada BUMN dan BUMD
• Public Private Partnership
Dukungan Pemerintah pada Skema PPP
• Land Accusation Access
• Project Development
• Penjaminan Pemerintah
• Viability Gap Fund
Kemudahan Ijin Usaha
Memperbaiki Daftar Negatif Investasi
Pelayanan Satu Pintu
BKPM berperan sebagai penghubung dengan
institusi lain
• Implementasi pelayanan satu pintu BKPM:
1. SOP yang lebih jelas
2. Kepastian Kerahasiaan Data
3. Kerjasama beberapa kementerian untuk
memberikan kepastian dalam ijin
•
•
•
Kebijakan Lainnya:
• Pemerintah telah mengeluarkan perubahan
peraturan pengadaan barang bagi pemerintah
untuk mempercepat pembangunan infrastruktur
• Saat ini pemerintah sedang melakukan
pembahasan untuk perbaikan kebijakan tax
allowance dan tax holiday untuk menciptakan
insentif investasi yang lebih baik
• Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
• Pemrosesan Izin dengan SPIPISE (Sistim Pelayanan
Informasi dan Perizinan Investasi Secara
Elektronik)
• Klinik Investasi dan konsultasi investasi
• Fasilitasi pengurusan izin PMA
• Penyediaan informasi Perizinan dan investasi
• Tidak dipungut biaya / Gratis
• Fasilitasi Ruang kantor sementara Untuk Investor
1. Menempatkan
seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan
SKPD di dalam satu tempat ( pelayanan perizinan terpadu /
(P2T)).
2. Mulai
penerimaan berkas sampai dengan terbitnya dokumen
PTSP
dalam satu tempat.
Tim Teknis
Pemohon datang Ke
Satu Tempat,
Pelayanan bisa lebih
Cepat dan Lebih
Murah
BACK OFFICE
-----------------------------------
Meja Penerimaan
Pemohon
FRONT OFFICE
PEMOHON
FRONT OFFICE
GERAI P2T
KOORDINASI
BACK OFFICE
GERAI P2T
Rekomendasi
/telaah teknis
SKPD
TEKNIS
No
Jenis Inovasi
Tahun
1
Klinik Investasi
2012
2
Konsultasi dan advokasi bisnis
2012
3
Corner informasi publik melalui layar TV
2011
4
Mengoperasionalisasikan Tim Reaksi
Cepat / TRC
2012
5
sosialisasi melalui internet, website, surat
kabar, radio, televisi, billboard, booklet
dan leaflet
2011
6
Informasi dan formulir permohonan
perijinan bisa diperoleh melalui internet
dan outlet layanah daerah
2011
7
Touchsreen
2013
07/11/2015
34