Transcript EKONOMI PEMBANGUNAN MEMBANGUN SISTEM EKONOMI NASIONAL - KERAKYATAN oleh H. Soeharsono Sagir, 1996 - 2008 11/6/2015

EKONOMI PEMBANGUNAN
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI
NASIONAL - KERAKYATAN
oleh
H. Soeharsono Sagir,
1996 - 2008
11/6/2015
1
Sistem Ekonomi Nasional
Sistem Ekonomi Kerakyatan
Rakyat Berdaulat , Wantannas ,2002

Sistem Ekonomi yang diamanatkan oleh Amanat
Penderitaan Rakyat ( AMPERA )
 Sasaran Nasional,yang diamanatkan dalam
Pembukaan UUD RI 1945.
 Sistem Ekonomi yang Membebaskan Rakyat dari :
Kemiskinan,Kebodohan,Ketergantungan, Rasa
was – was menghadapi masa depan, Rasa
diperlakukan tidak adil dan bebas dari kerusakan
11/6/2015
2
lingkungan
hidup.
1.Bebas dari
Kemiskinan

Sistem Ekonomi yang bersasaran
membebaskan Rakyat dari Kemiskinan
 Musuh terbesar umat manusia,adalah
kemiskinan dan kebodohan ; Miskin karena
bodoh atau sebaliknya Bodoh karena Miskin.
 Pembukaan UUD 1945 ; upaya
meningkatkan kesejahteraan umum ( social
welfare )
 Meningkatkan kesejahteraan umum,tidak
akan tercapai tanpa “ mencerdaskan
kehidupan bangsa terlebih dulu “
11/6/2015
3
2.Bebas dari
Keterbelakangan /
Kebodohan
11/6/2015
• Sistem ekonomi yang mengarah
pada mencerdaskan kehidupan
bangsa ( Pembukaan UUD 1945)
• Melalui perbaikan Gizi,DIKLAT /
PSDM Rakyat akan bebas dari
Keterbelakangan.
4
3.Bebas dari Penjajahan
( ekonomi )
Ketergantungan pada Bangsa,
Negara lain ,Lembaga Keuangan
Internasional ( CGI IBRD, IMF )
karena UTANG LN yang berkepanjangan ; sejak 1967 – 2007 ( empat
dasawarsa );karena sebagai negara
miskin,UTANG dianggap sebagai
HAK, tanpa memperhatikan WAJIB
bayar lunas dikemudian hari.
11/6/2015
5
4.Bebas dari rasa khawatir
menghadapi masa depan
Rasa was – was / khawatir menghada
-pi masa depan;karena belum adanya
jaminan bagi Rakyat memperoleh
haknya dalam peluang Kesempatan
Kerja (UUD 1945:Setiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan kehidupan
yang layak,ps 27 / 2 )
11/6/2015
6
5.Bebas dari rasa
diperlakukan tidak adil
Dalam memikul beban dan menikmati
hasil pembangunan , karena unsur
KKN , Diskriminasi dan Moral Hazard.
11/6/2015
7
6.Bebas dari Kerusakan
Lingkungan
1.
2.
Kerusakan lingkungan : pencemaran air,
polusi udara,kerusakan hutan,akan ber
dampak negatif terhadap kelangsungan
pembangunan(sustainable development
Ramah lingkungan,berarti pengendalian
keseimbangan ekologi.
11/6/2015
8
Kesimpulan
 Sasaran
Sistem Ekonomi Kerakyatan ,
adalah :
ADIL DAN MAKMUR
MAKMUR yang BERKEADILAN
Rakyat Cerdas,Sejahtera , SEHAT, Bekerja/
tidak menganggur, diperlakukan dengan
ADIL dan Berkelanjutan
Bandung, 11/6/2015
11/6/2015
9
Mengapa Enam Sasaran
Ekonomi Kerakyatan tidak
tercapai



11/6/2015
Enam sasaran Ekonomi Kerakyatan tersebut
diatas,selama tigadasawarsa pembangunqan (1969 –
1998 ),sampai lengsernya Orde Baru /Resim
Suharto,tidak tercapai ; Rakyat belum bebas dari
kemiskinan,kebodohan,ketergantungan pada UTANG
LUAR NEGERI,
Rakyat, was – was menghadapi masa depan
(menganggur dan terkena PHK ),dari diskriminasi
ekonomi dan moral hazard ( corrupt, collusion,
conspiration, connection, crony plus nepotism ), clean
government atau good governance belum tercapai.
Terjadi kerusakan lingkungan yang berlanjut,air,udara
dan lahan yang kering kerontang / puso.
10
Kebijaksanaan Strategis
Untuk dapat mencapai Sistem Ekonomi
Kerakyatan, perlu dilakukan
Kebijaksanaan Strategis sebagai berikut :
11/6/2015
11
1) Meningkatkan Produksi Nasional,melalui investasi
yang menjamin adanya peningkatan produksi
nasional – sektor Riil ( GNP / GDP )  ∆ LPE
2) Memperluas Kesempatan Kerja ; Investasi terarah
untuk perluasan Kesempatan Kerja ( employment
creation ) ∆ N
3) Menjaga perkembangan harga barang dan jasa
dan nilai tukar yang stabil dan terkendali ( uu no.
23/1999) Inflasi dan depresiasi Rupiah terkendali /
stabil.
11/6/2015
12
4) Menggalakkan Ekspor agar lebih besar
dari Impor ( X > M ) diperoleh surplus,
cadangan devisa bertambah dan peluang
kesempatan kerja diperluas ( komoditi
ekspor )  Peluang ekspor barang besar
= Peluang kesempatan kerja besar.
11/6/2015
13
11/6/2015
5)
Menekan dan mengendalikan utang luar negeri,dengan
lebih menggalakkan tabungan dalam negeri sebagai
sumber investasi pembangunan ; hingga tidak terjadi
defisit APBN yang kronis dan berlanjut.
6)
Menekan defisit APBN selama ini ditanggulangi dengan
utang luar negeri yang makin meningkat, dan tidak
berlanjut
7)
Mengurangi kesulitan membayar ULN jatuh tempo, agar
jangan sampai terpaksa menjual aset nasional ( BUMN,
privatisasi ,Go Public  PMA )
14
11/6/2015
8)
Menjadikan sektor Moneter – Perbankan yang
sehat dan Prudent (sehat), Bank sebagai
lembaga intermediasi mampu turut serta dalam
upaya meningkatkan taraf hidup rakyat banyak
( uu no 10 / 1998 )  Perluasan kesempatan kerja
9)
Fungsi Bank : Menghimpun dana masyarakat
(giro, tabungan,deposito ) untuk kemudian
disalurkan dalam bentuk kredit pada dunia usaha
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
( uu no 10 / 1998 )
15
10)Menjaga tidak terjadi kerusakan lingkungan
agar dapat dicapai pembangunan yang
berkelanjutan ( sustainable development )
karena didukung oleh kebijakan ramah
lingkungan.
11)Ramah lingkungan = terjadi keseimbangan
ekologi ; tidak terjadi pencemaran air,udara
mau pun kerusakan hutan, lahan serapan air.
11/6/2015
16
Sasaran Strategis Pembangunan
Indikator Pembangunan Berhasil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Rakyat bebas dari kemiskinan LPE tinggi
Rakyat bebas dari kebodohan  menjadi
manusia modal  Produktif Pendapatan
meningkat
Rakyat bebas dari pengangguran 
Negara bebas dari ketergantungan pada ULN
Negara bebas dari kekurangan devisa 
karena ekspor > impor
Negara bebas dari kerusakan lingkungan 
sustainable development dicapai.
11/6/2015
17
Era Globalisasi – Perdagangan
Bebas
Persyaratan yang harus
terpenuhi diantaranya yang
terpenting dan strategik adalah
Menjadikan SDM menjadi
MANUSIA MODAL
11/6/2015
18
Manusia MODAL ( 1 )
Human Capital Alumnus FEUNPAD
1.
2.
3.
Berijazah S1 ( Sarjana ) dengan minimal
angka indeks prestasi = 3,5
Menguasai Bahasa Inggris lisan maupun
tulisan ( Toefl minimum = 500 )
Manusia Kompeten = Mumpuni,mampu
bersaing  Kompeten  Kompetitif
11/6/2015
1.
Menguas
19
Manusia Modal ( 2 )
Human Capital : Terdidik,ahli,terampil,
berkualitas,profesional,kompeten (mumpuni)
kompetitive ( unggulan daya saing ),disiplin,
produktif,dinamis,kreative,inovatif, motivated
dan berani menanggung resiko terhadap
kegagalan yang terjadi ( entrepreuneurship )
6. Mampu mengambil Keputusan cepat,tepat dan
calculated ( non Gambler / spekulan ) bukan
pemimpin.
5.
11/6/2015
20
MIT Entrepreunerial University




MIT Scientist,Engineers,Managers believe is not enough
merely to invent new product,concept or technology
The measure of success is global commercialization and
wide spread acceptance of their innovation
This mission of MIT Entrepreneur Centre is to train and
develop managers who will make high tech ventures
succesful.
To that end,we offer educational programs to inspire,
train and coach new generations of entrepreneurshp of
all part of MIT
H.Soeharsono Sagir, Kuliah MM ITB, 23 – 24 Mei 2003
11/6/2015
21
Theodore Schultz
( Pelopor Ekonomi Sumber Daya Manusia
)

Untuk memperbaiki tingkat kemakmuran negara
berkembang,tidak tergangung pada tanah
dengan sumber daya alamnya peralatan / modal
dengan sumber daya enerji nya,akan tetapi
tergantung pada penguasaan IPTEK yang
dimiliki Rakyat atau apa yang disebut Manusia
Modal
 Dalam era globalisasi,maka sumber daya
ekonomi strategis telah bergeser dari modal
uang ke MODAL MANUSIA ( Human Capital )
11/6/2015
22
ERA GLOBALISASI
Perdagangan Bebas
Untuk dapat memasuki era globalisasi
perdagangan bebas AFTA 2003 dan APEC
2020,maka Sistem Ekonomi Indonesia ,
harus mampu memenuhi Delapan
Prasyarat unggulan daya saing
(competitive advantage memenuhi
delapan prasyarat : KOMPETEN dalam :
11/6/2015
23
11/6/2015
•
Pertama
Ekonomi Domestik,ekonomi domestik
sehat ( fundamental ekonomi kuat )
•
Kedua
Management Sektor Bisnis prima,unggul,
•
Ketiga
Penguasaan IPTEK, kualitas SDM :
Manusia Modal,
24
• Keempat,
Rakyat berkualitas, tidak menjadi beban
tetapi Pelaku aktif dalam
Pembangunan, Ekonomi,
11/6/2015
25
• Kelima,
Prasarana Prima, jaringan jalan,pelabuhan
darat,laut,udara,telekomunikasi,energi listrik tersedia sebagai public utilities.
• Keenam
Good governance, bebas dari moral hazard,
KKN dan high cost economy ( ekonomi
biaya tinggi ),
11/6/2015
26
• Ketujuh
Strong Finance,APBN tidak defisit
berkepanjangan ; utang LN
• Kedelapan
Internationalization, produk mampu
memasuki pasar Global; standar WTO /
ISO
11/6/2015
27
Sistem Ekonomi Indonesia
H.Soeharsono Sagir,19 Juni 2006
Sistem Ekonomi yang diamanatkan dalam
Pembukaan UU 1945
1. Meningkatkan Kesejahteraan Umum 
Melawan Kemiskinan  LPE tinggi  ∆ N
(perluasan kesempatan kerja)  Manusia
Modal
2. Bebas dari Penjajahan – Ketergantungan
 Bebas dari Utang  Mandiri
11/6/2015
28
Musuh Terbesar Umat Manusia
KEMISKINAN dan KEBODOHAN
1.
2.
3.
11/6/2015
Miskin karena BODOH,atau sebaliknya
BODOH karena Miskin,
Mengentaskan KEMISKINAN dan Mencerdas
kan Kehidupan Bangsa,merupakan sasaran
STRATEGIS Pembangunan Bangsa ( Nation
Building )
Mencerdaskan kehidupan bangsa dan meng
entaskan kemiskinan,merupakan fondasi
Pembangunan Nasional berkelanjutan
29
Pembangunan yang Berkelanjutan
Sustainable Development
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Prasyarat Pembangunan Berkelanjutan
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tinggi ∆Y
Berkorelasi positif dengan Perluasan Kesempatan
Kerja  ∆ N
Perkembangan Harga dan Nilai Tukar Stabil 
terkendali
Keuangan Negara ( APBN ) bebas dari defisit  utang
luar negeri
Neraca Pembayaran favorable  X > M
Sektor Moneter Bank, Sehat  Prudent
Pembangunan yang ramah lingkungan,ada
keseimbangan ekologis
11/6/2015
30
Sistem Ekonomi Dasar ( 1 )
ASPEK
EKONOMI PASAR
Ekonomi Campuran
Ekonomi SOSIALIS
1.
Motivasi
Kepentingan Pribadi
Pribadi dan Umum
Kepentingan UMUM
2.
Sarana
Penggerak
Mekanisme Pasar
Pasar dan campur
tangan Pemerintah
Central Planning
Sentralistik
3.
Pemilikan
Faktor Prdks
Perorangan –
Private Interest
Perorangan dan
kepentingan Umum
Pemerintah
4.
Peran Swasta
Dominan - Mutlak
Intervensi Pemerin –
tah
Kecil – Tidak Ada
5.
Peran
Pemerintah
Minimal ( Peradilan,
Keamanan, Utility )
Terbatas - Selektif
Dominan dalam
semua sektor
6.
Sistem Nilai
Individualisme
Individualisme dalam Kolektivisme
Welfare State
7.
Tujuan
Ekonomi
Kemakmuran 
Survival of fittest
Kemakmuran 
campur tangan Pem
11/6/2015
Kemakmuran
Bersama Diktaktor
31
Aktualisasi Nilai – Nilai Pancasila ( 2 )
Sila
Emil Salim
Mubyarto
Sumitro Djojohadikusumo
Tim Fakultas
Ekonomi UNPAD
1
Mengenal Etika Roda Ekonomi
dan moral
digerakkkan
agama
rangsangan
ekonomi,sosial
dan moral
Ikhtiar untuk
senantiasa
hidup dekat
dengan Tuhan
YME
Praktek dan Peri
laku ekonomi
didasarkan atas
nilai etika dan
moral agama
2
Titik berat pada
nuansa manu –
siawi dalam
menggalang
hubungan
ekonomi dalam
perkemangan
masyarakat
Ikhtiar untuk
mengurangi dan
memberantas
kemiskinan dan
pengangguran
dalam kehidup –
an masyarakat
Upaya untuk
mengurangi dan
memberantas
kemiskinan,
pengangguran
untuki menjamin
hak asasi
manusia ( HAM )
11/6/2015
Ada kehendak
kuat dari
masyarakat
untuk mewujud
kan kemerata –
an sosial sesu
– ai dengan
asas kemanusian ( egality )
32
Aktualisasi Nilai – Nilai Pancasila ( 2 )
3
Membuka kesem
patan ekonomi
secara adil bagi
semua lepas dari
kedudukan,suku
agama, ras atau
daerah
Nasionalisme –
kepentingan
nasional –
menjiwai setiap
kebijakan ekonomi
Pola kebijakan
ekonomi dan cara
penyelenggraan –
nya tidak menim –
bulkan kekuatan
yang mengganggu
persatuan dan
kesatuan bangsa
Memberikan
kesempatan
ekonomi yang
adil bagi semua
tanpa meman –
dang suku,agama
etnik dan daerah
4
Bermuara pada
pelaksanaan
demokrasi
ekonomi dan
politik
Koperasi merupa –
kan sokoguru
perekonomian dan
merpakan bentuk
paling kongkrit dari
usaha bersama
Rakyat berperan
dan berpartisipasi
aktif dalam usaha
pembangunan
Peran serta
masyarakat dlm
pembangunan
berdasar pada
demokrasi ekonomi dan politik
Memberi warna
egaliterian dan
social equity
dalam proses
pembangunan
Imbangan yang
tegas antara peren
canaan di tingkat
nasional dan
desentralisasi
Pola pembagian
hasil produksi
lebih merata antar
golongan,daerah,
kota - desa
Perolehan hasil
pembangunan
sesuai dengan
kontribusi yang
diberikan dengan
mempertimbang
kan keadilan. 33
11/6/2015
Aspek dan Nilai Ekonomi Pancasila ( 1 )
Motivasi
Sarana
Aspek
Nilai – nilai Ekonomi Pancasila
– Pendorong
Individualita dan Kepentingan
Bersama
Penggerak /
Karakteristik
11/6/2015
Sistem ekonomi pasar dengan
pengendalian pemerintah yang
menuju ekonomi pasar yang
efisien
34
Aspek – aspek dan Nilai Ekonomi Pancasila ( 2 )
faktor – faktor Kepemilikan perorangan yang
dibatasi oleh kepentingan
Produksi
publik,kepemilikan publik dan
kepentingan komunal ( adat )
Pemilikan
Peran
11/6/2015
Swasta
Tidak ada pembatasan selama
tidak terkait dengan produksi
esensial bagi negara dan
menguasai hajat hidup orang
banyak
35
Aspek – aspek dan Nilai Ekonomi Pancasila ( 3 )
Peran
Pemerintah
Sistem
Nilai
Tujuan
Ekonomi
11/6/2015
Dalam kebijakan,pemerintah wajib
campur tangan dalam hal
terjadinya ekternalitas negatif,
kegagalan pasar dan ketidak me rataan ketimpangan / kesenjang an sosial
Berdasar tanggung jawab moril
dan sosial
Memajukan dan memberdayakan
semua pelaku ekonomi secara
seimbang dan berkelanjutan,me nuju pertumbuhan,stabilitas,dan
pemerataan
36
Falsafah Pancasila dan Sistem Ekonomi
( Zulkarnaen Amin, FE UNPAD )
1.
2.
Falsafah Pancasila  Sistem Ekonomi
Pancasila  Kebijakan Ekonomi
Sistem Ekonomi  Bagaimana Produksi
Nasional ditentukan (apa dan oleh siapa)
bagaimana distribusi pendapatan antar
faktor produksi dibagikan dan bagaimana
konsumsi di masyarakat ditentukan
11/6/2015
37
Tujuan Sistem Ekonomi
Mencapai efficient general
economic equilibrium ( Demand
= Supply )
2) Mencapai keadilan sosial (ADIL)
3) Pertumbuhan Ekonomi Tinggi
( Makmur )
1)
11/6/2015
38
Macam – macam Sistem Ekonomi
Sistem Ekonomi Perfect
Competition ( Laissez Faire )
2. Sistem Ekonomi Perfect
Computation ( Command
Socialism )
3. Sistem Ekonomi Campuran
( Mixed Economic System )
1.
11/6/2015
39
Ciri ciri Perfect Competition
( Ekonomi Pasar Sempurna )
1)
2)
3)
Keputusan Ekonomi melalui mekanisme
harga pasar yang berlaku ( Demand –
Supply )
Pemilikan aset produktif sepenuhnya
oleh Swasta
Pemerintah tidak campur tangan dalam
kehidupan ekonomi ( invisible hand )
11/6/2015
40
Syarat Efficient General Economic
Equilibrium ( Demand = Supply )
1)
2)
3)
Pasar harus kompetitif,jumlah penjual
maupun pembeli harus besar
Pasar harus komplit / lengkap semua
barang kebutuhan harus tersedia
Full information,semua pelaku pasar –
penjual dan pembeli – harus memiliki
informasi pasar yang sama baiknya
11/6/2015
41
Upaya Koreksi Kelemahan Sistem
Ekonomi Pasar
1.
a)
b)
c)
Market Capitalism (USA,Swiss,Australia)
Berusaha agar syarat keberadaan perfect competition
terpenuhi ; competitive ( uu anti trust,complete,full
information  transparan , tidak terjadi kebohongan
publik
Bermacam kebijakan affermative dilakukan;
intensitasnya tergantung partai yang berkuasa
Roser dan Roser : Indonesia digolongkan dalam
Market Caiptalism ; tetapi dalam kenyataannya karena
lemahnya birokrasi (KKN) dan kelemahan penegakan
hukum Indonesia lebih mendekati “ Laissez Faire”
11/6/2015
42
Planned Market Capitalism –
Indicative Planning ( France,British dan beberapa
negara Eropa Barat ( 2 )
1)
2)
3)
4)
5)
Price Mechanism
Competition  Private inisiative
Aset Produktif dalam jumlah yang signifikan
dimiliki oleh negara ( state enterprise )
Indicative Planning / macro planning 
dilakukan oleh Swasta dan BUMN 
information pooling
Affirmative actions bukan kebijakan utama
11/6/2015
43
Social Market Capitalism ( Welfare Economics)
Skandinavia,Belanda,Belgia,Jerman ( 3 )
Price Mechanism
Social Harmony
1)
2)
a)
b)
c)
11/6/2015
Aset Produktif dalam jumlah signifikan
dikuasai kelompok masyarakat ( communal
property )  milik Koperasi
Beban Pajak Progresif tinggi  untuk
redistribusi pendapatan
Pemerintah mendorong “ Harmonious labor
management relation “  Collective labor
agreement  kesepakatan kerja bersama
44
Sistem Ekonomi Jepang ( 4 )
a)
b)
c)
d)
Social Harmony
Price Mechanism
Indicative Planning  oleh Swasta
Filosofi “ Social Harmony “ bukan
competititon  Keiratsu
Stake holders yang utama dalam
hubungan kerja adalah : Karyawan
sebagai Mitra Usaha,bukan Share
Holders.
11/6/2015
45
Sistem Ekonomi Pancasila
1)
2)
Price Mechanism  Mekanisme Harga
Social Harmony ( asas Kekeluargaan )
a)
Pemilik aset produktif adalah masyarakat, BUMN dan Swasta
b)
Pemilikan aset produktif dikuasai (signifikan) oleh Koperasi
yang terus makin besar
c)
Pemerintah terutama menguasai aset produktif : yang penting
srtategis dan menguasai hajat hidup orang banyak.
d)
Affirmative action :
 Anak yatim,fakir miskin disantuni oleh negara
 Setiap orang berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang
layak
 Kebijakan affirmative actions yang lain : UMKMK ( unit
mikro,kecil,menengah,koperasi ) dilindungi ( positive
discriminations )
11/6/2015
46
Sri Edi Swasono ( Landasan Dasar )
Dampak Membangun Ekonomi Rakyat
1.
2.
3.
Rakyat secara aktif – partisipatif bergerak dalam
grassroot based dan resource based economy
Memberdayakan ekonomi rakyat identik dengan
upaya peningkatan produktivitas atau Human
Investment
Meningkatkan tenaga beli rakyat untuk selfempo
wering ( membangun diri agar lebih mandiri )
11/6/2015
47
Sri Edi Swasono
Lanjut …………( 1 )
Meningkatkan collective bargaining /
posisi tawar mencegah exploitasi ekonomi
rakyat
5. Nilai tambah ekonomi lebih besar dinikmati
Rakyat
6. Lebih meningkatkan kemampuan Rakyat
dalam mengolah sumber daya alam yang
tersedia ( endowment – factor )
4.
11/6/2015
48
Sri Edi Swasono
Lanjut ………..( 2 )
Akan memperluas kesempatan kerja /
labor intensive
8. Lebih bersifat quick yielding,dalam
kondisi memperkuat kemandirian ekonomi,
peningkatan domestic content industri DN
9. Akan memperluas pasar domestik
7.
11/6/2015
49
Sri Edi Swasono
Lanjut …………( 3 )
10.
11.
12.
13.
11/6/2015
Menjadi akar fundamental ekonomi rakyat
Dapat terlaksana tanpa terlalu tergantung pada
campur tangan Luar Negeri
Perwujudan Demokrasi Ekonomi, berfihak pada
Rakyat.
Menciptakan Social Market Economy, Pasar untuk
kemanfaatan Rakyat banyak
50
Sri Edi Swasono
Lanjut ………….( 4 )
14.
15.
16.
17.
11/6/2015
Menjamin Pembangunan Ekonomi Total tidak
terjadi kesenjangan ekonomi antar
daerah,kelompok dan etnik
Membangun Manusia Indonesia Se – UTUH – nya.
Platform pembangunan ekonomi,adalah Rakyat,
Bangsa dan Negara.
Yang berdaulat RAKYAT bukan PASAR
51
Social Business Entrepreneurship
( SBE )
Mohammad Yunus ( 1974 )

Kebodohan,kemalasan,kemiskinan,kutukan dan
ketidak mungkinan keluar dari “perangkap”
keterbelakangan dan kemiskinan;yang membuat
orang miskin tetap miskin dapat dipecahkan
melalui langkah memberikan pada si MISKIN 
KREDIT  bukan bantuan ,SANTUNAN  Sekali
si Miskin dibantu, maka mereka tetap akan
meminta bantuan ; karena bantuan dianggap
sebagai HAK si MISKIN.
 Berikan kepada si MISKIN  KREDIT MIKRO
untuk Pemberdayaan Ekonomi, bebas dari
KEMISKINAN
11/6/2015
52
Konsep Pembangunan Moh. Yunus
1.
2.
3.
Pembangunan merupakan proses yang
kompleks dan bertahap
Proses pembangunan akan mandek,jika
orang MISKIN dibiarkan sebagai
kelompok penerima SEDEKAH 
Pengemis
Memberi sedekah pada si Miskin akan
merampas inisiatif orang miskin,mengker
- dilkan insiatifnya dan merampas harga
dirinya.
11/6/2015
53
SBE (social bussines
etrepreneurship) versus
CSR ( Corporate Social Responsibility )
1.
2.
3.
4.
6.
7.
SBE dipromosikan sebagai Sosial Business
Entrepreneurship (social benefit ratio)
Prinsip SBE kesadaran sosial, bukan maksimalisasi
Profit  CSR menghindari enclave  SBE terarah pada
meningkatkan kesetaraan dan keadilan sosial.
Grameen Bank berkembang secara bertahap,tidak
memiliki CETAK BIRU
Bisnis bukan sekedar Mesin Pencetak Uang,tetapi harus
pula berfungsi sebagai Mesin Pencetak Kesejahteraan
Masyarakat, berdampak peningkatan kesejahteraan
masyarakat ( Prinsip dasar SBE,M.Yunus )
SBE bukan sedekah tetapi BISNIS,setiap penyertaan
Modal dapat diambil kembali oleh si Pemilik Modal.
CSR dipromosikan oleh Corporate pemburu laba ( cost
benefit ratio ) ; SBE merupakan Social Responsibility
Prinsip UMUM CSR
1.
2.
3.
11/6/2015
Setiap Perseroan sebagai subjek hukum memiliki
tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk beperan
serta dalam pembangunan berkelanjutan guna
meningkatkan kualitas pembangunan
Tanggung jawab sosial meliputi hal – hal yang berkaitan
dengan hak asasi manusia,standar upah tenaga kerja,
jaminan sosial, kesempatan untuk maju dalam PSDM 
DIKLAT.
Setiap Perseroan disyaratkan lebih mengutamakan
kesejahteraan Buruh/Pekerja daripada mengutamakan
kepentingan Pemilik Usaha  Profit Oriented.
55
CORPORATION
Menggugat Korporasi
Gejala Korporasi mulai menampak di akhir
abad ke 19 dan meng – Global pada akhir
abad ke 20
2. Korporasi bukan lagi Partnership / kongsi yang
mengikat kelompok kecil orang, terikat
bersama oleh kesetiaan pribadi dan
kepercayaan satu sama lain, menyatukan
sumber daya untuk menjalankan bisnis yang
mereka miliki.
3. Korporasi : memisahkan kepemilikan dari
manajemen dari sekelompok orang,yang
menjalankan bisnis,sebagai CEO,Direktur atau
Manager . Sedang kelompok pemilik
merupakan pemegang Saham Korporasi.
11/6/2015
56
1.
Korporasi Lanjut 1
4.
5.
6.
Desain pemisahan antara Pemilik dan
Manajemen banyak memicu korupsi dan
skandal  moral hazard.
Korporasi berdampak kesenjangan yang
makin melebar antara antara Korporasi dan
Usaha Kecil  social gap
Global Warming yang makin merusak
keseimbangan lingkungan,merupakan dampak
nyata dari Korporasi Dunia ( Multi National
Corporation )
11/6/2015
57
KREDO CSR
Corporate Social Responsibility
1.
2.
3.
4.
Merupakan upaya MNC  Global Corporation untuk
turut bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya
Korporasi diharapkan menjadi kekuatan utama yang
dapat mengurangi kesenjangan sosial dan masalah
sosial dilingkungannya.
Karena Korporasi didirikan untuk meraup keuntungan
( Cost Benefit Ratio ) maka sulit untuk merubah sebagai
Kerja Sosial ( Social Benefeciary )
Global Corporation diharapkan menjadi pelopor dalam
CSR, seperti Mc Donald,Coca Cola dll MNC atau Usaha
Patungan ( MNC ) dengan “ paket hemat “  harga
terjangkau kualitas produk dipertahankan,
11/6/2015
58
CSR ( 2 )
Sadar atau Ramah Lingkungan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Masjid yang ada didalam Pabrik,tidak hanya digunakan oleh karyawan
tetapi terbuka untuk masyarakat sekitar pabrik ; terbuka dari Subuh sd
Isa
Pengerahan tenaga Satpam sejauh mungkin dari penduduk sekitar
pabrik
Tenaga baru yang direkrut sejauh mungkin dari pemuda sekitar pabrik ;
kalau perlu dididik dan dilatih dulu ( DIKLAT )
Jika disekitar pabrik,penduduk belum memperoleh fasilitas lingkungan
hidup sehat,belum tersedia sistem sanitasi yang baik,maka Pabrik dapat
menyediakan WC umum dengan disertai galian “ sumur serapan “ untuk
selanjutanya dapat dijadikan pupuk.
Rumah – rumah keluarga miskin sekitar ( kalau ada lahan ) dijadikan
arena parkir motor karyawan pabrik
Pabrik turut serta membiayai pengamanan sekitar pabrik – ronda malam
; siskamling
Pabrik yang ramah lingkungan,merupakan “pusat” kesejahteraan
masyarakat dilingkungannya.shingga pabrik tidak merupakan “ enclave”
pulau ditengah – tengah sumudra kemiskinan ; membangun komunitas
bersama ( Caltex : community development )
11/6/2015
59
H.R.Bowen ( 1 )
The Father of Corporate Social
Responsibility ( CSR, 1953 )
1.
2.
Tanggung jawab pebisnis ( dunia usaha )
terhadap kepentingan sosial  dampak
lingkungan sosial  jangan jadi enclave
ditengah – tengah samudera kemiskinan
Pemangku Kepentingan yang sejalan
dengan pendekatan sistem manajemen (
Freeman, 1984 )
Sumber : Dwi Kartini Yahya, UNPAD 6 Juni 2008
11/6/2015
60
Pemangku Kepentingan ( 2 )
( Steiner & Steiner, 2004 )
Pemangku Kepentingan ( Stake Holders ) :
3.
1)
2)
3)
Primer : pemegang saham,pelanggan,karyawan,
komunitas, dan pemerintah
Sekunder : mass media,pesaing,pemasok, lembaga
pendidikan,masyarakat duafa,asosiasi
perdagangan, kelompok interes,kelompok
peminjam dana (debitur) partai politik,LSM,
organisasi masa,kaum agamais
Kunci : mereka yang memiliki potensi kerja sama
dan potensi ancaman bagi organisasi dan bersifat
konteks tual ( Fottler,1989 )
Sumber : Dwi Kartini Yahya,UNPAD 6 Juni 2008
11/6/2015
61
Tahapan Perkembangan CSR (3)
Perkembangan Corporate Social Responsibility :
4.
1)
2)
3)
4)
11/6/2015
Tahap awal : Mengedepankan kepetingan pemegang
saham,agar efisien,tidak merugi  maksimilisasi laba usaha
Tahap kedua : Lebih fokus kepada kepenting- an
karyawan,sebagai mitra usaha  hubungan tidak lagi Majikan
– Buruh ( Karyawan )
Tahap ketiga : Dikembangkan pada dampaknya terhadap
masyarakat luas yang terkena oleh kegiatan operasional
usaha
Tahap keempat : Dikembangkannya kebajikan yang lebih luas
untuk masyarakat luas ; Dwi Kartini Yahya.
62
Dua Mazhab CSR ( 4 )
Dua mazhab CSR :
5.
1)
2)
Mazhab Ekologi ; discretionary responsibilities
melalui aktivitas:charity,philantrophy,corporate
citizenship,community development
Mazhab positioning,meliputi ethical responsibilities,legal responsibilities,economic responsibilities dan good corporate governance
Dampak isu CSR pada aspek Ekonomi, adalah
: economic growth,social welfare dan
environmental protection;
Sumber : Dwi Kartini Yahya,UNPAD , 6 Juni 2008
6.
11/6/2015
63
Corporate Social Responsibility ( CSR ) (5)
Corporate Social Performance
Corporate Social Responsibility
• Corporate Social
Responsiveness
• Corporate
Governance
• Corporate
Citizenship
Business
Ethic
11/6/2015
Stakeholder
Management
Sustainable
Development
Gambar 1 : Keterkaitan antara Konsep CSR dengan KonsepKonsep Lainnya ; Sumber : Dwi Kartini Yahya, Bandung,6.6.08
64
Keterangan CSR,Gambar 1
(5)
1.
2.
3.
Isu CSR tidak hanya atau semata – mata demi
Laba Usaha Maksimal Perusahaan tetapi juga
keuntungan ( benefit ) bagi masyarakat dan
lingkungan yang akan menjamin arah
pembangunan berkelan – jutan ( sustainable
development )
Pembangunan berkelanjutan dapat dilihat dari
proses  economic growth, social welfare dan
environmental protection
Terjadi proses : Corporate Social
Responsiveness,Corporate Governance dan
Corporate Citizenship
11/6/2015
65
LEMBAGA
PENDIDIKAN
MISI
PEMERINTAH
Pemangku
Kepentingan
VISI
Etika Tidak
Terorganisasi
CSR Tidak
Terorganisasi
Perusahaan
Etika
Terorganisasi
CSR
Terorganisasi
NILAI
INTI
LEMBAGA
PENDIDIKAN
Badan
Perencana
CSR
Badan
Pelaksana
CSR
Badan
Pengendali
CSR
STRATEGI
PEMERINTAH
Gambar 2 : Menggagas Pola Kemitraan Antara Perusahaan Dan
Lembaga Pendidikan Bagi Pengembangan Dan Keberlanjutan
Bisnis
11/6/2015
Sumber : Dwi Kartini Yahya, 6 Juni 2008
66
Keterangan Gambar 2
( CSR dan Kemitraan )
1.
2.
3.
Lingkaran besar bagian atas,kondisi sebelum
terjalin kemitraan usaha
Lingkaran besar bagian bawah,menunjuk kan
kondisi setelah dialkukan kemitraan ; antara
Perusahaan,Pemerintah dan Lembaga
Pendidikan
Badan Perencana,Badan Pelaksana dan
Pengendali CSR melakukan manajemen
kemitraan CSR ; bersifat task force  overlap
dan menunjukkan sinergitas kemitraan
11/6/2015
67
Strategi Dasar Membangun
Ekonomi Rakyat
1.
2.
3.
4.
Social Safety Net Strategy
Employment Strategy
Human Basic Needs Strategy
Agriculture Reform Strategy
11/6/2015
68
Social Safety Net
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pengaturan kembali pemilikan dan Pemanfaatan Lahan
Pemanfaatan Ristek sektor pertanian
Penggalakan Tabungan Dalam Negeri
Fasiltas Kredit Usaha Tani,Mikro,UKM dan Koperasi
Realokasi jatah kredit,untuk sektor riil yang lebih
diutamakan ∆ N
Pembangunan Desa Terpadu
Pemberdayaan Industri Kecil, Cottage industry
Keberfihakan Birokrasi – khususnya PEMDA – terhadap
pemberdayaan Ekonomi Rakyat / Kemitraan Usaha.
11/6/2015
69
Employment Strategy
1.
2.
3.
Semua macam Investasi Negara,Swasta
dan Asing ; diprioritaskan untuk
Perluasan Kesempatan Kerja Produktif
Perluasan Kesempatan Kerja 
Kenaikan Pendapatan Masyarakat 
Pengentasan Kemiskinan.
Diperlukan Pengerahan Dana
Masyarakat  Pemupukan Modal
Pedesaan.
11/6/2015
70
Triple Track Development
1.
2.
3.
Pro Poor,Investasi yang dilakukan harus
mampu mengentaskan kemiskinan 
Rakyat meningkat pendapatannya,
Pro Job,setiap Investasi harus lebih
banyak memberikan peluang
kesempatan kerja,
Pro Growth,setiap investasi mengarah
pada sasaran pertumbuhan ekonomi
yang meningkat.
11/6/2015
71
Human Basic Needs Strategy
1.
2.
3.
4.
5.
Creating Productive Employment
Investment Realocation
Human Basic Needs Program ; perbaikan Gizi
Balita Keluarga Miskin,Pelayanan Kesehatan,
Lingkungan Hidup Sehat, Pendidikan Dasar –
wajib.
Rural Development  Pembangunan Pedesaan,
Intergrated Rural Development  Pembangunan
Pedesaan Multi dimensi
11/6/2015
72
Agriculture Reform
Korean Model

1.
2.
3.
Y
Y
X1
X2

1.
2.
3.
4.
= Human Capital
= Penguasaan IPTEK
= Work Ethics,Etos Kerja SDM
W
W
F
V
G
11/6/2015
= f ( X1 dan X2 )
= f ( F,V,G )
= Welfare, Makmur
= Role of Individual Farmer
= Role of Vilagers Cooperatives
= Role of the Government  as fasilitator.
73
Naskah disiapkan untuk
WANTANNAS 2002,dilengkapi
gagasan Prof Dr Sri Edi Swasono
Bandung, 28 Februari 2007
di – edit ulang 14 Agustus 2007,
Dr M Junus ( SBE,Grameen Bank )
SESKOAU, 27 Agustus 2007 ; dilengkapi
Kebijakan Strategis Tegal,1 Nop.2007,
Kebijakan Makro JABAR, DAI : 8 April 2008
Corporate Social Responsibility,
Prof Dr Dwi Kartini,UNPAD 6 Juni 2008
11/6/2015
74
Delapan Langkah Kebijakan Strategis
untuk Keluar dari Krisis Ekonomi
Investasi untuk Kesejahteraan Rakyat,
Investasi yang berfihak pada RAKYAT
1.
Menciptakan kesempatan kerja  Kesempatan Kerja dipacu lebih tinggi
2.
Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional  minimal 7 % /
tahun
3.
Mengolah potensi ekonomi nasional menjadi kekuatan ekonomi riil
dengan memanfaatkan dana dalam negeri;ULN dan PMA merupakan
pelengkap (< 40 pCt )  Memacu Tabungan Dalam Negeri untuk
Investasi
4.
Meningkatkan kapasitas dan kemampuan IPTEK Nasional  Teknologi
TG
5.
Meningkatkan unggulan daya saing produk,jasa dan SDM Nasional
6.
Mendorong Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, yang berfihak Rakyat
7.
Menggerakkan pengembangan Ekonomi Berkelanjutan ( sustaianable )
8.
Meningkatkan kecerdasan, keadilan , dan kesejahteraan Rakyat
Tegal, 1 Nopember 2007
H.Soeharsono Sagir.
11/6/2015
75
Sembilan Kebijakan Makro -Versi
DAI - JABAR 2008 – 2013 ( 1 )
1.
2.
3.
Meningkatkan derajat kesehatan rakyat yang
bermutu,perbaikan gizi,tersedianya air
bersih,kali bersih,pelayanan medis
bermutu,mandi - cuci - kakus (MCK) terpisah,
Meningkatkan kualitas SDM dengan program
DIKLAT yang bermutu, pembentukan Manusia
Modal
Penguatan etos kerja, kemandirian , dalam
pembentukan modal sosial,berdasarkan
falsafah : falsafah kearifan lokal,budaya luhur
serta pengamalan ajaran agama yang makin
kuat.
11/6/2015
76
Kebijakan Makro ( 2 )
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Memperkuat ekonomi rakyat,berbasis pertanian,unit usaha mikro - kecil
dan menengah,industri padat karya dengan dukungan industri
besar,perdagangan dan pariwisata
Peningkatan unggulan daya saing JABAR melalui efesiensi – efektivitas
dalam menekan ekonomi biaya tinggi,pelayanan satu atap untuk menarik
investor yang lebih profesional dan bebas dari pungutan liar.
Penguatan ketahanan enerji JABAR,mengembangkan upaya enerji
alternatif yang terbarukan dalam mengantisipasi kelangkaan dan harga
minyak yang makin meningkat.
Meningkatkan kapasitas penerimaan fiskal daerah melalui intensifikasi
dan ekstensifikasi penerimaan asli daerah ( APBD )
Meningkatkan penataan ruang,manajemen mitigasi bencana alam dan
lingkungan hidup yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan,
Pembangunan infrastukur strategis : jalan tol,jaringan jalan,pelabuhan
darat, laut,udara, serta pemeliharaan dan pelayanan yang lebih baik.
KOMPAS, 8 April 2008 diedit H.Soeharsono Sagir
11/6/2015
77
Grand Strategy Pembangunan
Daerah JABAR, yang di siapkan
oleh : Dr Ina Primiana Sagir

1.
2.
3.
4.
Ada Tiga Program mendesak yang menjadi obsesi
HADE ( 2008 – 20013 )
Membuka lapangan kerja baru minimal satu juta untuk
Tenaga Kerja di JABAR
Membebaskan SPP untuk murid sekolah (SD sd SLTA)
Melalui program Pelayanan Kesehatan Prima / perbaikan
perbaikan Gizi keluarga miskin dan DIKLAT – PSDM
JABAR mampu meningkatkan IPM
Tiga Program Prioritas mendesak tersebut, jika tidak
tercapai dalam TIGA Tahun ,maka tahun 2011 ; HADE
akan menyerahkan Jabatan sebagai Gubernur dan
Wagub JABAR.  lihat Power Points 
11/6/2015
78
Kebijakan Makro
HADE – JABAR
Sebelas Langkah Kebijakan Makro HADE ( 2008 – 2013 )
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
Jaminan Kesehatan dan Pendidikan
Birokrasi yang bersih,amanah,profesional, responsif ,kompetitif
Membangun Ekonomi Kerakyatan
Membangun JABAR sebagai Agropolitan; revitalisasi produk agro.
Meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan kelautan
Pembangunan Infrastruktur terutama jaringan jalan tersier
Pengembangan enerji dan pengelolaan sampah dan limbah
Pengembangan industri TI menuju JABAR Cyber Province
Lingkungan Hidup,pencegahan banjir dan longsor
Pengembangan Pariwisata berkelanjutan dan Produk industri
kreatif
Penguatan Masyarakat Madani dan Demokrasi
11/6/2015
79
Program Utama HADE ( 1 )
Peningkatan Produktivitas Sektor
Pertanian dan Kelautan.
 Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan
Penciptaan Lapangan Kerja
 Prmbangunan Infrastruktur yang penting
dan mendesak untuk mendukung industri
dan aktivitas masyarakat

11/6/2015
80
Program Utama HADE (lanjut)
Pembangunan sistem agribisnis terpadu
untuk mendukung JABAR sebagai
kawasan Agropolitan
 Pembangunan Pariwisata berkelanjutan
dan industri kreatif
 Mengembangkan JABAR sebagai “ Cyber
Province “ dalam teknologi informasi
 Membangun good governance, tata kelola
yang baik.

11/6/2015
81
Program Penunjang HADE ( 2 )
Bidang Anggaran dan Pembiayaan
Pembangunan
 Kerja sama antar daerah
 Bidang Kependudukan dan Sosial
 Bidang Lingkungan Hidup
 Bidang Wilayah dan Tata Ruang

11/6/2015
82

Naskah SISEKNAS ini,diberikan pada :
1. Teman lama : H.Soedarko dan F.Soegeng Istanto,teman
SR 1 Tegal tahun 1942/43 Jaman Jepang ; kelas 2
2. Pamanda Soegiono Rahardjodikromo
3. Ananda Prof.Dr H.Thamrin Abdullah,MPd
4. Ananda Dr Eko Harry Susanto
5. DR Mame Sutoko, Rektor Universitas Widiyatama
6. Ananda Dede Yusuf ( Macan ) Effendi,Wagub JABAR (
2008 – 2013 )
7. Prof Dr Dwi Kartini Yahya,Guru Besar FE UNPAD
8. Drs Ekon. Ishak Somantri,MA FE UNPAR
 Bandung, 14 Juni 2008
H.Soeharsono Sagir.
11/6/2015
83