Pendahuluan Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui pemilihan umum (Pemilu) yang berlangsung secara demokratis yang dipilih oleh masyarakat. Calon Presiden dan Wakil Presiden harus.

download report

Transcript Pendahuluan Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui pemilihan umum (Pemilu) yang berlangsung secara demokratis yang dipilih oleh masyarakat. Calon Presiden dan Wakil Presiden harus.

Pendahuluan
Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui pemilihan umum
(Pemilu) yang berlangsung secara demokratis yang dipilih oleh
masyarakat.
Calon Presiden dan Wakil Presiden harus memiliki partai politik
sebagai salah satu syarat untuk menjadi Presiden maupun
Wapres. UU No. 23 Tahun 2003 Pasal 1 (6) yang menyatakan
bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang
diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik yang
telah memenuhi syarat.
Syarat-syarat bagi Calon Presiden dan calon Wakil Presiden sesuai
dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2003 Pasal 6, antara lain :
0 Bertaqwa kepada Tuhan YME
0 WNI sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan
lain karena kehendaknya sendiri
0 Tidak pernah mengkhianati negara
0 Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas
dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden
0 Bertempat tinggal dalam wilayah NKRI
0 Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, Citacita Proklamasi 17 Agustus 1945
0 Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat
Presiden sebagai Kepala Negara dianggap sebagai simbol dari
suatu pemerintahan. Kepala negara mempunyai tanggung jawab
dan hak politis yang ditetapkan sesuai dengan konstitusi sebuah
negara.
Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yaitu yang menganut
sistem presidensial yakni wajib melaksanakan ketentuan UU.
Misalnya
presiden
menetapkan
peraturan
pemerintah,
mengajukan rancangan UU. Dalam pelaksanaannya, Presiden
dibantu oleh Wakil Presiden da beberapa menteri
Secara umum kewenangan Presiden berdasarkan UUD 1945 terbagi atas
beberapa kewenangan seperti :
0 Kewenangan yang
bersifat eksekutif atau kewenangan dalam
penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan undang-undang dasar
0 Kewenangan yang bersifat legislatif atau kewenangan untuk mengatur
kepentingan umum atau publik
0 Kewenangan yang bersifat judisial dalam rangka pemulihan keadilan yang
terkait dengan putusan pengadilan, yaitu untuk mengurangi masa hukuman,
pengampunan ataupun menghapuskan tuntutan yang terkait dengan
kewenangan pengadilan
0 Kewenangan bersifat diplomatik yaitu kewenangan dalam menjalin hubungan
dengan negara lain atau subjek hukum internasional yang lainnya dalam
konteks hubungan luar negeri, baik dalam keadaan perang atau damai
0 Kewenangan bersifat administratif
Secara garis besar tugas presiden dan wakil presiden
menurut undang-undang yang ada, antara lain:
0 Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
0 Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang
0
0
0
0
kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk
menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya
Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya
yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi
kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan
Negara dan/ atau mengharuskan perubahan atau
pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan
DPR
Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang
bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada
Presiden, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang
Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang
telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
Mekanisme
Pemberhentian
Presiden/Wakil
Presiden Menurut Sistem
Ketatanegaraan
Terdapat dua mekanisme pemberhentian Presiden menurut
sistem Ketatanegaraan Indonesia, antara lain :
0 Putusan MK terhadap DPR dan MPR mengikat. Jika MK
membenarkan pendapat DPR, maka telah terbukti secara hukum
dan MPR memberhentikan presiden dalam sidang paripurna.
0 Adanya tahapan pengadilan dalam pendakwaan dipimpin oleh
Ketua MK. Keikutsertaan MK adalah dalam rangka menjalan
tugas lembaga. DPR dapat mengajukan pendapatnya secara
langsung kepada MPR dengan dukungan minimal 2/3 dari
jumlah anggota DPR. MPR juga dapat membentuk komite khusus
untuk mengumpulkan bukti dan saksi, yang kemudian
Presiden/Wakil Presiden diberi kesempatan memberikan
keternagan dalam sidang paripurna MPR. Keputuan MPR diambil
dari sidang paripurna dengan jumlah kehadiran anggota ¾ dari
jumlah anggota dan disetujui oleh minimal 2/3 jumlah anggota
hadir.
Mekanisme pemberhentian Presiden/Wakil Presiden yang
diterapkan saat ini ditujukan untu memperkuat sistem
pemerintahan presidensil yang dianut Indonesia. Karena
melalui mekanisme seperti ini, Presiden/Wakil Presiden tidak
dapat dengan mudah diturunkan dari jabwatannya oleh
Parlemen tanpa alasan yang kuat.
Hal ini tentu berbeda dengan mekanisme pemberhentian
sebelumnya, dimana Presiden/Wakil Presiden diberhentikan
jika pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan
tidak diterima oleh MPR. Mekanisme semacam ini sangat
berbeda dengan konsep sistem pemerintahan presidensil yang
menghendaki adanya stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu
mekanisme baru yang dibuat melalui perubahan ketiga UndangUndang Dasar 1945 merupakan salah satu cara untuk
mewujudkan pemerintahan yang stabil.