Transcript HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Nama Kelompok:
1. Tika Arianti
A. 220110006
2. Irnawati
A. 220110011
3. Yetik dDwi Y.
A. 220110021
Keputusan Tata Usaha Negara
Keputusan Tata Usaha Negara merupakan
suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh
badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang
berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, bersifat konkret, individual dan
final, yang menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1
angka 3 UU No.5 Tahun 1986).
Rumusan pasal 1 angka 3 mengenai keputusan tata
usaha Negara mengandung unsur-unsur atau elemenelemen utama:
• Penetapan Tertulis
• Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata
Usaha Negara
• Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara
berdasarkan peraturan perundang-undangan
• Bersifat konkret, individual, dan final
• Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang
atau badan hukum perdata.
Utrecht menyatakan bahwa ada beberapa
macam-macam keputusan tata usaha Negara,
diantaranya
1. Keputusan atau Ketetapan Positif Negatif
2. Keputusan atau Ketetapan Deklaratoir atau
Ketetapan Konstitutif
3. Ketetapan Kilat (Eenmalig) dan Ketetapan yang
Tetap atau Permanen (Blijvend)
4. Ketetapan yang Menguntungkan dan Ketetapan
yang Memberi Beban
5. Ketetapan yang Bebas dan Ketetapan yang Terikat
6. Ketetapan Perorangan dan Ketetapan Kebendaan
Keputusan Menurut Wet AROB (Belanda) dan Keputusan
Menurut UU No.5 tahun 1986
Keputusan menurut Wet
AROB (Belanda)
 Sesuai sifatnya definisi ini
hanya berlaku untuk
penerapan dari UU AROB
Pasal 2 UU AROB
 Pasal 3 UU AROB
Keputusan tata usaha negara
menurut UU No.5 tahun 1986
 Berdasarkan ketentuan
pasal 1 angka 4 UU No.5
tahun 1986
 pasal 1 angka 3
merumuskan KTUN
Aparat pemerintah dari tertinggi sampai dengan
terendah mengemban 2 (dua) fungsi, yaitu:
Fungsi memerintah (bestuurs functie)
 Fungsi pelayanan (vervolgens functie)
Tindakan hukum Tata Usaha Negara
Konkret, individual dan Final
Akibat hukum bagi seseorang atau badan
hukum perdata
Syarat-syarat Pembuatan Keputusan
Tata Usaha Negara
• Syarat-syarat Materiil
• Syarat-syarat Formil
Ciri – ciri Keputusan Tata Usaha
Negara
Konkret
– Dalam hal apa keputusan itu dibuat? (Obyek)
– Kepada siapa keputuan itu diberikan?(Subyek)
Kasuistis
Individual
Keputusan kompetensi atribusi,
delegasi, mandat
Unsur–unsur keputusan menurut susunannya yang
berbeda :
• Nama dari organ yang berwenang
• Nama dari yang dialamatkan dan nama dari obyek tertentu, yang
dilengkapi alamat atau konkretisasi lainnya lebih lanjut.
• Kesempatan yang menimbulkan suatu keputusan.
• Suatu ikhtiar dari peraturan perundang – undangan yang cocok.
• Penetapan fakta – fakta yang relevan.
• Pertimbangan – pertimbangan hukum.
• Keputusan
• Motivasi itu memberi pertimbangan-pertimbangan konkrit tentang
mengapa pertimbangan-pertimbangan hukum yang bersangkutan dan
penentuan fakta-fakta telah mengarah keputusan ini.
• Pemberitahuan-pemberitahuan lebih lanjut.
• Penandatangan oleh organ yang berwenang.