GAMBARAN UMUM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010) AGENDA 1. Gambaran Umum PP 71 2. Laporan Operasional 3. Permendagri 64 tahun 2013 4. Aplikasi & Diskusi.
Download ReportTranscript GAMBARAN UMUM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010) AGENDA 1. Gambaran Umum PP 71 2. Laporan Operasional 3. Permendagri 64 tahun 2013 4. Aplikasi & Diskusi.
GAMBARAN UMUM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010) AGENDA 1. Gambaran Umum PP 71 2. Laporan Operasional 3. Permendagri 64 tahun 2013 4. Aplikasi & Diskusi HASIL PEMERIKSAAN BPK 2008-2012 PEMERINTAH DAERAH LKPD 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 WTP % WDP % 3 4 13 15 34 67 113 1% 1% 3% 3% 7% 13% 27% 327 283 323 330 341 349 267 28% 59% 67% 65% 65% 67% 64% OPINI TW % TMP % 28 59 31 48 26 8 4 6% 13% 6% 10% 5% 1% 1% 105 123 118 111 121 100 31 23% 26% 24% 22% 23% 19% 8% JML 463 469 485 522 524 524 415 Kriteria Pemberian Opini Laporan Keuangan oleh BPK (UU 15/2004) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Kecukupan Pengungkapan (adequate disclosure) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Wapres Budiono dalam Rakernas Akuntansi 2014: “opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi hanya sasaran antara untuk mencapai good governance dalam pengelolaan keuangan pemerintah”. Sumber: IHPS BPK Sumber Rakernas 2014, untuk 2013 jumlah WTP 13 Propinsi dan 125 kab/kota, untuk opini lain belum selesai seluruhnya Opini Pertanggungjawaban Keuangan Otonomi Pengelolaan Pertanggungjawaban OPINI LKPD 2013 DASAR HUKUM Psl 1 UU17/2003 Psl 36 ayat (1) UU 17/2003 Psl 70 ayat (2) UU 1/2004 • Pendapatan negara/daerah dalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih • Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih • Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun • Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun anggaran 2008 PENYUSUNAN SAP AKRUAL • SAP Akrual dikembangkan dari SAP yang ditetapkan dalam PP 24/2005 dengan mengacu pada International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dan memperhatikan peraturan perundangan serta kondisi Indonesia. • Pertimbangan: – SAP yang ditetapkan dengan PP 24/2005 berbasis ”Kas Menuju Akrual” sebagian besar telah mengacu pada praktik akuntansi berbasis akrual, – Para Pengguna yang sudah terbiasa dengan SAP PP 24/2005 dapat melihat kesinambungannya. PERUBAHAN PSAP (PASAL 5) • Dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP, perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan • Rancangan perubahan PSAP tersebut disusun oleh KSAP sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam penyusunan SAP PENGATURAN PP 71 / 2010 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN LAMPIRAN I BASIS AKRUAL PP 71 2010 Menjadi PP71/2010 LAMPIRAN II BASIS CTA PP24/2005 • SAP Berbasis Akrual Lampiran I • Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan • Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dan 12 PSAP • Berlaku paling lambat TA 2015 • SAP Berbasis Kas Menuju Akrual Lampiran II (PP 24/2005) • Berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP • Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dan 11 PSAP • Tidak berlaku mulai TA 2015 8 STRUKTUR SAP BERBASIS AKRUAL (LAMPIRAN I & II) PSAP BASIS KAS MENUJU AKRUAL (LAMPIRAN II) BASIS AKRUAL (LAMPIRAN I) PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan Penyajian Laporan Keuangan PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas PSAP 03 Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan PSAP 05 Akuntansi Persediaan Akuntansi Persediaan PSAP 06 Akuntansi Investasi Akuntansi Investasi PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap Akuntansi Aset Tetap PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan PSAP 09 Akuntansi Kewajiban Akuntansi Kewajiban PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian Laporan Keuangan Konsolidasian PSAP 12 - Laporan Operasional PUSAP (PASAL 6) • Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat dan Sistem Akuntansi Pemerintah daerah disusun dengan mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. • Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. PMK No 238/PMK.05/2011 Tentang PEDOMAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENERAPAN BASIS AKRUAL (PASAL 7) • Penerapan SAP Berbasis Akrual dapat • • dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri APLIKASI AKRUAL DI DAERAH PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2013 PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH • Tujuan pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual. • Ruang lingkup kebijakan akuntansi pemerintah daerah; . SAPD; dan BAS. • Permendagri dilengkapi dengan : • • • • Lampiran I : Panduan penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah Lampiran II : Panduan penyusunan SAPD Lampiran III : Bagan Akun Standar Lampiran IV : Format konversi penyajian LRA KONSEPSI DAN MANFAAT BASIS AKRUAL • Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan • Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh (earned) dan beban (belanja) diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi • Basis kas adalah Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan. • Laporan posisi keuangan (neraca) tidak dapat disajikan secara lengkap hanya Kas 13 TUJUAN & MANFAAT AKRUAL Meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan Menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik Memfasilitasi manajemen keuangan yang lebih baik Memfasilitasi dan meningkatkan manajemen aset 14 KONSEPSI ANGGARAN DAN AKUNTANSI LO disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan LO, Laporan perubahan ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan ANGGARAN BASIS KAS LRA SILPA/SIKPA Laporan Perubahan SAL AKUNTANSI BASIS AKRUAL LO Surplus/ Defisit-LO Laporan Perubahan Ekuitas Ekuitas Neraca 15 KOMPONEN LK – PP 71/2010 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 3. 4. 5. 6. 7. Neraca Laporan Arus Kas Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Catatan atas Laporan Keuangan LAPORAN PERUBAHAN SAL • Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut : – Saldo Anggaran Lebih awal, – Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, – Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, – Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya, – Saldo Anggaran Lebih Akhir. PEMERINTAH PROVINSI / KABUPATEN / KOTA LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGAN LEBIH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam rupiah) NO URAIAN 1 Saldo Anggaran Lebih Awal 20X1 20X0 XXX XXX (XXX) (XXX) XXX XXX 4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) XXX XXX 5 XXX XXX 6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya XXX XXX 7 Lain-lain XXX XXX 8 XXX XXX 2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan 3 Subtotal (1 - 2) Subtotal (3 + 4) Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7) 18 LAPORAN OPERASIONAL • LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam – – – – – Pendapatan-LO dari kegiatan operasional Beban dari kegiatan operasional Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada Pos luar biasa, bila ada Surplus/defisit-LO STRUKTUR DAN ISI LO – Menyajikan berbagai unsur • pendapatan-LO, • beban, • surplus/defisit dari operasi, • surplus/defisit dari kegiatan non operasional, • surplus/defisit sebelum pos luar biasa, • pos luar biasa, • surplus/defisit-LO, – Dalam Laporan Operasional ditambahkan pos, judul, dan sub jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Operasional secara wajar KONSEPSI BASIS Surplus/defisit akrual yang menambah/ mengurangi ekuitas Pendapatan dan belanja akrual Pemisahan laporan pertanggung jawaban anggaran dan laporan finansial Ada pemisahan kegiatan non operasional dan pos luar biasa PP 71/2010 LRA LRA & LO 21 KONSEPSI BASIS PP 24/2005 CTA Opsional (Laporan Kinerja Keuangan) COST LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya Performace Estimation Equity PP 71/2010 AKRUAL Laporan pendapatan dan beban akrual Besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah dalam menjalankan pelayanan Operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi Memprediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam periode mendatang dengan menyajikan laporan secara komparatif Peningkatan ekuitas (bila surplus operasional) dan penurunan ekuitas (bila defisit operasional) 22 PERANAN LAPORAN OPERASIONAL • Laporan Operasional menyajikan informasi beban akrual yang dapat digunakan untuk menghitung cost per program/kegiatan pelayanan Laporan Operasional Beban pegawai Perhitungan Cost Labor cost Beban belanja barang Beban bunga Beban subsidi Material cost Beban hibah Beban bantuan sosial Beban penyusutan Beban transfer Beban lain-lain Overhead cost COST untuk setiap program/ kegiatan PERANAN LAPORAN OPERASIONAL Konsep VFM digunakan untuk menilai apakah suatu organisasi telah mencapai benefit maksimal, dengan mengunakan sumber daya yang ada. Evaluasi kinerja berdasarkan konsep Value for Money (ekonomi, efisien & efektif) Outcome (Hasil) efektivitas Output (keluaran) efisien Input (cost dari program/ kegiatan) Laporan Operasional ekonomi Laporan Kinerja PERANAN LAPORAN OPERASIONAL UU 1/2004 & PP 8/2006 Mengatur tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah Kinerja berupa keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran (beban/cost), dengan kuantitas dan kualitas terukur Manajemen Kinerja Manajemen Keuangan Aset & Kewajiban Pendapatan Beban Cost Kinerja Mengaitkan cost dengan kinerja LAPORAN KEUANGAN EVALUASI KINERJA LAPORAN KINERJA INFORMASI DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN • Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. • Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. • Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. • Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. PENDAPATAN LO • Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. • Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). • Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. • Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. KOREKSI KESALAHAN KOREKSI KESALAHAN - PENDAPATAN • Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. • Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. • Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. AKUNTANSI BEBAN AKUNTANSI BEBAN • Beban diakui pada saat: – timbulnya kewajiban; – terjadinya konsumsi aset; – terjadinya penurunan manfaat potensi jasa. ekonomi atau • Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. • Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. AKUNTANSI BEBAN • Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan. • Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. SURPLUS DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL • Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. • Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. • Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional. KOMPONEN LAPORAN OPERASIONAL SURPLUS DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL • Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. • Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa. POS LUAR BIASA • Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa. • Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan. SURPLUS / DEFISIT LO • Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. TRANSAKSI DALAM BENTUK BARANG DAN JASA • Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. • Transaksi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban. LAPORAN OPERASIONAL • Keterkaitan laporan keuangan mengingat dual basis penganggaran dan pelaporan. • Keterkaitan laporan keuangan, terutama Laporan Operasional, dengan laporan kinerja • Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga : – Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan – Laporan pertanggungjawaban anggaran dapat dibedakan dengan laporan kinerja keuangan – Dapat diketahui kinerja operasional pemerintah untuk periode pelaporan tertentu – Laporan Operasional mempunyai nilai prediktif karena informasinya dapat digunakan untuk memprediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam periode mendatang PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam rupiah) No 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 URAIAN KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah( 3 s/d 6 ) PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14) TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19 ) TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24) Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (29 s/d 31) JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32) 20X1 20X0 Kenaikan/ Penurunan (%) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 35 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam rupiah) 35 BEBAN 36 Beban Pegawai 37 Beban Persediaan 38 Beban Jasa 39 Beban Pemeliharaan 40 Beban Perjalanan Dinas 41 Beban Bunga 42 Beban Subsidi 43 Beban Hibah 44 Beban Bantuan Sosial 45 Beban Penyusutan 46 Beban Transfer 47 Beban Lain-lain 48 JUMLAH BEBAN (36 s/d 47) 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (33-48) xxx xxx xxx xxx SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL Surplus Penjualan Aset Nonlancar Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Defisit Penjualan Aset Nonlancar Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya JUMLAH SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL(53 s/d 57) SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (50 + 58) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx POS LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa Beban Luar Biasa POS LUAR BIASA ( 62-63) SURPLUS/DEFISIT-LO ( 59 + 64) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 36 SKPD LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam rupiah) 37 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS • LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: – – – – ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, ekuitas akhir. • Ekuitas hanya satu komponen tidak terbagi atas Ekuitas dana Lancar, Ekuitas Dana Diinvestasikan, dll. PEMERINTAH PROVINSI / KABUPATEN / KOTA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam rupiah) NO URAIAN 20X1 20X0 1 EKUITAS AWAL XXX XXX 2 SURPLUS/DEFISIT-LO XXX XXX 3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: 4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN XXX XXX 5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP XXX XXX 6 LAIN-LAIN XXX XXX 7 EKUITAS AKHIR XXX XXX 39 HUBUNGAN ANTAR LAPORAN Laporan Finansial: LO Laporan Perubahan Ekuitas Neraca Laporan Pelaksanaan Anggaran: LRA Laporan Perubahan SAL KETERKAITAN LAPORAN Laporan Operasional Pendapatan 500 Beban (200) Surplus/Defisit Opr 300 Kegiatan non operasional 60 Surplus/Defisit LO 360 LRA Pendapatan Belanja Surplus/(defisit) Pembiayaan SILPA 450 (0) 450 1.000 1.450 Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan SAL Ekuitas Awal Surplus/Defisit LO Ekuitas Akhir 1.000 360 1.360 Neraca Aset Kewajiban Ekuitas 2.000 640 1.360 SAL Awal Penggunaan SAL SILPA SAL Akhir 100 (30) 1.450 1.520 SUBSTANSI PERATURAN Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah SUBSTANSI PERMENDAGRI 64 TAHUN 2013 Bagan Akun Standar (BAS) Konversi Penyajian LRA Penyajian kembali (Restatement) LAPORAN KEUANGAN PEMDA Pendapatan-LRA Belanja Transfer 1 4 LRA 7 SAL Pembiayaan PP 71/2010 Pendapatan-LO 2 5 LO Beban LPE Kas & Setara Kas Permen dagri 64/2013 Kebijakan Akt & SAPD Piutang Persediaan Investasi Jangka Panjang Aset Tetap & Penyusutan Dana Cadangan 3 Neraca **) 6 LAK Aset Lainnya *) Kewajiban Koreksi Kesalahan Transaksi Transitoris **) Konsolidasi ***) C A L K ReStatement Laporan Keuangan LAPORAN KEUANGAN SKPD 1 Pendapatan-LRA 5 LRA Belanja Pendapatan-LO 2 LO Beban PP 71/2010 Permendagri 64/2013 4 LPE C A L K Kas & Setara Kas Piutang Persediaan Aset Tetap & Penyusutan 3 Neraca Aset Lainnya Kewajiban Koreksi Kesalahan Konsolidasi Laporan Pemda APLIKASI AKRUAL DI DAERAH PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2013 PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH • Permendagri dilengkapi dengan : • Lampiran I • Lampiran II • • Lampiran III Lampiran IV : Panduan penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah : Panduan penyusunan SAPD : Bagan Akun Standar : Format konversi penyajian LRA • • • • • • • Ketentuan Umum Tujuan Ruang Lingkup Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Bagan Akun Standar Ketentuan Lain-lain LANGKAH PELAKSANAAN Rumuskan Kebijakan Akuntansi Susun Sistem Akuntansi Aplikasikan Sistem Akuntansi • Ketentuan pencatatan transaksi akrual • Setu up BAS Penyajian kembali Neraca 31 Des 2014 dengan basis Akrual Penerapan basis Akrual MODUL SAPD Sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) merupakan suatu instrumen untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam SAP dan kebijakan akuntansi. SAPD menjelaskan siapa melakukan apa dan menegaskan tentang transaksi apa saja yang dicatat dan bagaimana mencatatnya Modul iakan mendeskripsikan SAPD berdasarkan elemen-elemen laporan realisasi anggaran, laporan operasional, dan neraca pemerintah daerah. MODUL SAPD Identifikasi prosedur apa yang harus dibuat Menentukan pihak-pihak terkait dengan prosedur Menentukan dokumen terkait Menentukan jurnal standar untuk mencatat Menuangkan dalam langkah teknis POTENSI KENDALA PENYIAPAN AKRUAL Penyiapan sistem aplikasi akuntansi terlambat Kapasitas SDM pengembang dan pelaksana terbatas Ketersediaan Infrastruktur TI belum memadai Parlemen masih lebih concern pada kas daripada akrual Komitmen pimpinan entitas masih focus pada opini BPK Sistem penganggaran masih menggunakan basis kas Kewenangan setiap daerah membangun sistem aplikasi sendiri POTENSI KENDALA PENYIAPAN AKRUAL DAERAH ◊ Perbedaan akun anggaran dengan akun pertanggungjawaban ◊ Belum adanya pengaturan tentang penyusutan aset baik penyusutan pertama kali maupun penyusutan berkala ◊ Penyajian neraca pada saat penerapan akuntansi akrual ◊ Capaian opini WTP atas LKPD masih rendah (data sementara Kemendagri: Opini LKPD 2013 WTP 15 Provinsi dan 125 Kabupaten/Kota) ; ◊ Lemahnya sistem pengendalian intern ◊ Masih belum optimalnya penatausahaan aset Barang Milik Daerah (BMD) ◊ Keterbatasan SDM Akuntansi pada SKPD/PPKD; ◊ Belum sepenuhnya SKPD/PPKD memanfaatkan aplikasi akuntansi berbasis teknologi informasi; PENERAPAN AKRUAL • Untuk menghasilkan laporan keuangan berbasis Akrual dapat ditempuh dengan dua pendekatan. 1. Melakukan perubahan total sistem sehingga penerapan basis akrual dimulai pada pencatatan awal transaksi. Merubah titik awal pencatatan pengakuan akrual. 2. Menyusun laporan keuangan berbasis akrual namun tetap mempertahankan proses pencatatan dengan basis CTA • Kedua proses akan menghasilkan laporan keuangan yang sama namun akan memiliki prosedur pencatatan yang berbeda. • Pendekatan kedua dapat dilakukan dalam proses transisi pada awal penerapan akrual namun entitas harus tetap menyusun sistem dengan mendasarkan pada pendekatan pertama. • Untuk pendekatan kedua, entitas dapat mencoba menyusunnya untuk laporan keuangan 2013 dan 2014 sebagai upaya untuk berlatih menyiapkan informasi yang diperlukan dalam rangka akrual. Neraca Akrual Saldo Ekuitas di CTA ditutup Ekuitas dana lancar (piutang, persediaan) Ekuitas dana diinvestasikan pada aset tetap Ekuitas dana diinvestasikan pada aset lainnya Ekuitas dana diinvestasi pada cadangan Ekuitas dana untuk pembayaran kewajiban Saldo ekuitas dana dipindahkan ke Ekuitas Pastikan nilai dalam neraca, aset, kewajiban memenuhi definisi aset dan kewajiban dan pastikan bahwa semua aset dan kewajiban Pemda telah disajikan dalam laporan keuangan. Sebaiknya Penetapan Neraca Awal Akrual dibuat dalam dokumen legal sebagai bukti dan landasan hukum. NERACA AWAL Untuk melakukan proses penyesuaian harus dipastikan bahwa neraca CTA sudah mencerminkan semua akrual yang telah ada di akhir tahun. Aset tetap depresiasi, aset rusak, aset belum dicatat Persediaan persediaan rusak, hilang, persediaan belum dicatat Piutang piutang tidak dapat ditagih, piutang yang belum dicatat Hutang utang yang belum dicatat Reklasifikasi Ekuitas Dana EKUITAS PENYESUAIAN CTA AKRUAL Data dalam Neraca dapat direkonsiliasikan dengan data dalam LRA contoh: Kenaikan aset tetap belanja modal + perolehan aset hibah – penjualan / pelepasan aset Kenaikan investasi penerimaan pembiayaan investasi – pengeluaran pembiayaan investasi Pastikan semua data untuk melakukan penyesuaian tersedia. Pendapatan yang masih harus diterima piutang Pendapatan diterima dimuka yang telah menjadi pendapatan atau pendapatan diterima dimuka dari transaksi yang telah ada. Biaya dibayar dimuka aset Biaya yang masih harus dibayar - utang Beban depresiasi, penyisihan piutang transaksi non kas Penjualan aset, aset yang diterima dari hibah Pendapatan investasi yang telah diakui secara akrual TRANSAKSI DALAM SAP AKRUAL • TRANSAKSI KAS PELAKSANAAN ANGGARAN TRANSAKSI AKRUAL • Pendapatan masih harus diterima • Pendapatan diterima dimuka • Beban yang masih harus dibayar • Beban dibayar dimuka • Beban Penyusutan PENYESUAIAN KAS - AKRUAL Pendapatan LRA dan Pendapatan LO LO LRA Belanja dan Beban Belanja Sekaligus Beban Pendapatan-LO Sekaligus Pendapatan-LRA Pend. Diterima Dimuka Pendapatan LO sudah diterima Kasnya LO LRA Piutang Pendapatan Belanja Dibayar Dimuka Beban sudah dikeluarkan Kas-nya/ Dibayar Utang atas Belanja (YMHD) TRANSAKSI KAS • Transaksi Kas dicatat sebagai pendapatan LRA dan Belanja LRA • Beberapa transaksi kas sebenarnya juga mencerminkan akrual sehingga sama dengan Pendapatan atau Beban dalam LO • Pembayaran gaji pada periode anggaran atas seorang yang telah bekerja • Pembayaran beban sewa selama satu periode anggaran • Penerimaan pendapatan untuk periode tersebut retribusi • Beberapa transaksi kas tidak mencerminkan akrual • • • • Pembiayaan Belanja modal Pembayaran belanja untuk dimanfaatkan jangka panjang Penerimaan pendapatan untuk jasa di masa datang PENDAPATAN - SKPD • Jurnal anggaran digunakan untuk mencatat penetapan anggaran. • Jurnal ini tidak harus secara formaal dibuat. Tanggal 1 Januari 20X5 ditetapkan bahwa Estimasi Pendapatan SKPD A untuk tahun 20X5 adalah Rp500.000.000, sedangkan belanjanya dianggarkan sebesar Rp650.000.000. Tanggal 2 Jan 20x5 Finansial Anggaran Estimasi Pendapatan Estimasi SAL Aproriasi Belanja 500.000.000 150.000.000 650.000.000 PENDAPATAN • Pendapatan yang diterima akan diakui sebagai pendapatan ketika kas sudah diterima – pajak, retribusi, transfer, pendapatan lain. • Pada akhir tahun akan dilakukan penyesuaian jika ada pajak yang belum dibayar akan diakui sebagai piutang. Pada tanggal 1 Juni 20X2 diterima pendapatan pajak sebesar 300.000.000. Pada 31 Desember masih ada pajak yang belum dibayar 50.000.000 Tanggal Finansial Anggaran 2 Juni 20x2 Kas Pendapatan pajak – LO 300.000.000 Perubahan SAL 300.000.000 Pendapatan – LRA 31 Des Piutang Pajak Pendapatan – LO 20.000.000 Tidak dicatat 20.000.000 300.000.000 300.000.000 PENDAPATAN - SKPD • Tanggal 28 Mei 20X5 Surat Ketetapan Pajak (SKP) daerah terbit dan dinyatakan bahwa SKPD Aman memiliki pendapatan pajak hotel atas Hotel Bulan sebesar Rp50.000.000 • Tanggal 10 Juni 20X5 Hotel Bulan membayar pajak hotel ke SKPD Tentram Rp50.000.000. • Tanggal 11 Juni 20X5 Bendahara Penerimaan SKPD Aman menyetorkan uang pajak tersebut ke rekening Kas Daerah. Tanggal Finansial Anggaran 28 Mei 20X5 Piutang pajak hotel Pendapatan LO 50.000.000 50.000.000 - 10 Juni 20X5 Kas di Bendahara Penerimaan Piutang pajak hotel 50.000.000 Perubahan SAL 50.000.000 Pendapatan pajak hotel - LRA 50.000.000 50.000.000 11 Juni 20X5 RK PPKD Kas di Bendahara Penerimaan 50.000.000 50.000.000 PENDAPATAN - SKPD • Tanggal 29 Mei 20X5 Surat Ketetapan Pajak (SKP) daerah terbit dan dinyatakan bahwa SKPD Aman memiliki pendapatan pajak hiburan atas Bioskop71 sebesar Rp400.000.000 • Tanggal 14 Juni 20X5 Bioskop71 membayar pajak hiburan ke kas daerah Tentram Rp360.000.000. • Tanggal 30 Juni 20X5 masih terdapat saldo piutang pajak hiburan Rp 40.000.000 Tanggal Finansial Anggaran 28 Mei 20X5 Piutang pajak hiburan Pendapatan pajak hiburan - LO 400.000.000 400.000.000 - 14 Juni 20X5 RK PPKD Piutang pajak hotel 360.000.000 Perubahan SAL 360.000.000 Pendapatan pajak hiburan - LRA 360.000.000 360.000.000 14 Juni 20X5 PPKD Kas RK SKPD 360.000.000 360.000.000 BEBAN • Beban akan diakui pada saat terdapat bukti transaksi beban telah terjadi. Biasanya terkait dengan bukti pembayaran • Pada akhir tahun jika ada beban yang dibayar dimuka atau utang beban akan dibuat jurnal penyesuaian Pada tanggal 2 Juni 20X2 dibayar beban barang (pembelian ATK) sebesar 30.000.000. Pada 31 Desember masih ada persediaan 2.000.000 Tanggal Finansial Anggaran 2 Juni 20x2 Beban Barang Kas 30.000.000 Belanja Barang 30.000.000 Perubahan SAL 31 Des Persediaan Beban Barang 2.000.000 Tidak dicatat 2.000.000 30.000.000 30.000.000 BEBAN - SKPD Tanggal 15 Februari 20X5 Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP UP sebesar Rp25.000.000 kepada PA melalui PPK SKPD. Pada hari yang sama PPK SKPD menerbitkan SPM UP, SPM ini diotorisasi dan langsung diserahkan oleh PA kepada BUD. Tanggal 16 Februari 2015 BUD menerbitkan SP2D UP. Tanggal 20 Februari 20X5 Bendahara pengeluaran SKPD Aman membayar makan dan minum rapat dengan uang UP senilai Rp500.000. Tanggal 25 April 20X5 Bendahara pengeluaran SKPD Aman melakukan pembayaran dengan menggunakan uang UP atas belanja ATK sebesar Rp2.500.000 Tanggal 28 Februari 20X5 BUD menerbitkan SP2D LS Gaji Pokok sebesar Rp215.000.000. Tanggal Finansial Anggaran 15 Feb 20X5 Kas di Bend. Pengeluaran RK PPKD 25.000.000 25.000.000 - - 20 Feb 20X5 Beban makan dan minum rapat Kas di Bendahara Pengeluaran 500.000 Belanja makan minum rapat Perubahan SAL 500.000 25 Feb 20X5 Beban ATK Kas di Bendahara Pengeluaran 2.500.000 2.500.000 Belanja ATK Perubahan SAL 2.500.000 28 Feb 20X5 Beban Gaji Pokok RK PPKD 215.000.000 215.000.000 Belanja Gaji Pokok Perubahan SAL 215.000.000 215.000.000 500.000 500.000 2.500.000 PEMBELIAN ASET TETAP • Aset tetap yang dibeli akan dicatat sebagai aset dan kas yang dikeluarkan untuk membayar. Transaksi ini akan dicatat dalam LRA sebagai belanja modal. • Atas peralatan akan dibuat jurnal penyusutan Pada tanggal 2 Juni 20X2 dibeli peralatan sebesar 50.000.000. Pada 31 Desember beban depresiasi 5.000.000 Tangga l Finansial Anggaran 2 Juni 20x2 Peralatan Kas 50.000.000 Belanja Modal 50.000.000 Perubahan SAL 31 Des Beban penyusutan Akumulasi penyusutan 5.000.000 Tidak dicatat 5.000.000 50.000.000 50.000.000 PENJUALAN ASET TETAP • Aset tetap yang dijual akan dicatat kas yang diterima, aset yang dijual dihapuskan dari pembukuan nilai aset dan akumulasinya. Dalam LRA akan dicatat sebagai penerimaan pendapatan lain sebesar kas yang diterima Pada tanggal 30 Desember 20X2 dijual peralatan sebesar 10.000.000. Pada tanggal penjualan saldo peralatan 50.000.000, akumulasi penyusutan sebesar 30.000.000 Tgl 2 Juni 20x2 Finansial Kas Akumulasi penyusutan Defisit penjualan aset Peralatan Anggaran 10.000.000 Perubahan SAL 30.000.000 Hasil penjualan aset 10.000.000 50.000.000 10.000.000 10.000.000 PENJUALAN ASET TETAP • Aset tetap yang dijual akan dicatat kas yang diterima, aset yang dijual dihapuskan dari pembukuan nilai aset dan akumulasinya. Dalam LRA akan dicatat sebagai penerimaan pendapatan lain sebesar kas yang diterima Pada tanggal 30 Desember 20X2 dijual peralatan sebesar 10.000.000. Pada tanggal penjualan saldo peralatan 50.000.000, akumulasi penyusutan sebesar 30.000.000 Tgl 2 Juni 20x2 Finansial Kas Akumulasi penyusutan Defisit penjualan aset Peralatan Anggaran 10.000.000 Perubahan SAL 30.000.000 Hasil penjualan aset 10.000.000 50.000.000 10.000.000 10.000.000 ASET TETAP - SKPD • • • • Tanggal 9 Juni 20X5 BUD menerbitkan SP2D LS Barang untuk pembelian kendaraan dinas senilai Rp400.000.000 Tanggal 15 Juni 20X5 menerima hibah peralatan dari aktivitas CSR BUMN senilai 200.000.000. Tanggal 29 Juni melakukan pelelangan aset tetap. Peralatan dijual seharga Rp 20.000.000, peralatan tersebut harga perolehannya 80.000.000 dan telah disusutkan semuanya. Mesin dijual dengan harga Rp 50.000.000, harga perolehan 200.000.000, akumulasi penyusutan 125.000.000 Tanggal 30 Juni 20X5 mengakui beban depresiasi peralatan sebesar 50.000.000 Tanggal Finansial Anggaran 9 Juni 20X5 Kendaraan RK PPKD 400.000.000 400.000.000 Belanja Modal Perubahan SAL 400.000.000 400.000.000 15 Juni 20X5 Peralatan Pendapatan hibah 200.000.000 200.000.000 - - 29 Juni 20X5 Kas Akumulasi Penyusutan Surplus penjualan aset Peralatan 20.000.000 80.000.000 20.000.000 80.000.000 Perubahan SAL Hasil penjualan aset daerah 20.000.000 20.000.000 29 Juni 20X5 Kas Bend Penerimaan Akumulasi Penyusutan Defisit penjualan aset Kendaraan 50.000.000 125.000.000 25.000.000 200.000.000 Perubahan SAL Hasil penjualan aset daerah 50.000.000 50.000.000 30 Juni 20X5 Beban Penyusutan Akumulasi Penyusutan 50.000.000 50.000.000 - - TRANSAKSI AKRUAL • Transaksi Akrual kadangkala tidak terkait dengan kas, karena kasnya belum diterima atau dibayarkan. • Untuk transaksi ini, harus disediakan informasi pada tanggal pelaporan. • • • • • • Piutang (pendapatan yang masih harus diterima) Pendapatan diterima dimuka Beban dibayar dmuka Utang (Beban yang masih harus dibayar) Persediaan terpakai Depresiasi PENDAPATAN MASIH HARUS DITERIMA • Pendapatan masih harus diterima merupakan pendapatan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima oleh satker karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih satker dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah • Contoh: – Pajak masih harus diterima Pajak, Retribusi daerah. – Pendapatan bukan pajak masih harus diterima Pendapatan sumber daya alam, pendapatan bunga, pendapatan sewa Bagian laba atas laba BUMD. – Pendapatan bukan pajak masih harus diterima Dividen BUMD sudah diputuskan/diumumkan namun uangnya belum dterima. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA Des. 20X2 Pembayaran 1 Februari 20X3 Rp. 250 Jt. Pendapatan tahun 20X2 Diakui sebagai pendapatan pada tahun 20X2 dan dicatat sebagai “Pendapatan yang masih harus diterima = Aset” Pembayaran atas piutang yang telah diakui pada 31 Des 20X2 70 PENDAPATAN MASIH HARUS DITERIMA Pada tanggal 31 Desember 20X2 terdapat SKP yang telah dikirimkan ke pengusaha restoran dan hotel namun belum diterima pelunasannya. Sebesar 250.000.000. Pelunasan baru dilakukan pada 1 Februari 20X3 Pada 31 Desember 20X2, terdapat deposito Pemda tertanggal 1 Nopember 20X2 sebesar 500.000.000 berbunga 6%, jangka waktu 3bulan, jatuh tempo 1 Februari 20X3 Tangg al Finansial Anggaran 31 Des 20X2 Piutang Pendapatan Pendapatan Pajak – LO 250.000.000 Tidak dicatat 250.000.000 31 Des 20X2 Piutang Bunga 5.000.000 Tidak dicatat Pendapatan Bunga – LO 5.000.000 1 Feb 20X3 Kas Piutang Pendapatan 250.000.000 Perubahan SAL 250.000.000 250.000.000 Pendapatan Pajak-LRA 250.000.000 1 Feb 20X3 Kas Piutang Bunga Pendapatan Bunga – LO 7.500.000 Perubahan SAL 5.000.000 Pendapatan bunga2.500.000 LRA 7.500.000 7.500.000 PENYESUAIAN PENDAPATAN LO CTA AKRUAL Pendapatan LO = Pendapatan LRA tahun berjalan -/Piutang awal periode +/+ Piutang akhir periode Pendapatan LO = Pendapatan LRA + kenaikan piutang pendapatan atau – penurunan piutang Pendapatan LRA Piutang 20X5 300.000 25.000 Pendapatan LRA + kenaikan piutang Pendapatan LRA Piutang 20X5 800.000 50.000 Pendapatan LRA + kenaikan piutang 20X4Pendapatan LO 300.000 20.000 5.000 kenaikan 305.000 20X4Pendapatan LO 800.000 80.000 30.000 penurunan 770.000 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA • Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang telah diterima oleh pemerintah dan sudah disetor ke Kas Umum Daerah, namun wajib pajak dan/atau wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari pemerintah. • Contoh: – Pajak / Retribusi Diterima Dimuka Pajak / Retribusi yang diterima lebih dari satu periode. – Penerimaan sewa yang diterima untuk jangka waktu lebih dari satu periode PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA Des. 20X2 Des. 20X3 Pembayaran 1 Juli 20X2 Rp. 100 Jt. Berakhir 30 Jun 20X4 25 Jt. 50 Jt. 25 Jt. Sewa selama 2 tahun berakhir 30 Juni 20X4 6 bulan sebagai “Pendapatan Akrual” 18 bulan sebagai : - Kewajiban (Pendapatan Diterima Dimuka); - Pengurang Pendapatan Akrual 74 12 bulan pendapatan 20X3, 6bulan Pendapatan diterima dimuka, yang akan diakui pendapatan LO 20x4 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA Pada tanggal 1 Juli 20X2 Diterima pendapatan sewa atas gedung yang tidak dipakai dalam rangka pendayagunaan aset daerah dengan nilai sewa 100 juta untuk masa 2 tahun. Tanggal Finansial Anggaran 1 Juli 20x2 Kas Pendapatan diterima dimuka – LO 100.000.000 Perubahan SAL 100.000.000 Pendapatan – LRA 31 Des Pendapatan diterima dimuka - LO Pendapatan – LO 25.000.000 Tidak dicatat 25.000.000 100.000.000 100.000.000 PENYESUAIAN PENDAPATAN LO CTA AKRUAL Pendapatan LO = Pendapatan LRA tahun berjalan +/+ Pendapatan diterima dimuka awal -/Pendapatan diterima dimuka akhir periode Pendapatan LO = Pendapatan LRA – kenaikan pendapatan diterima dimuka + penurunan pendapatan diterima dimuka Pendapatan LRA Pendapatan diterima dimuka 20X2 400.000 30.000 20X1 Pendapatan LO 400.000 10.000 Pendapatan LRA – kenaikan pendapatan diterima dimuka 20X2 Pendapatan LRA 600.000 Pendapatan diterima dimuka 50.000 Pendapatan LRA + penurunan pendapatan diterima dimuka (20.000) kenaikan 380.000 20X1Pendapatan LO 90.000 600.000 40.000 penurunan 640.000 PENDAPATAN JAMINAN Pada tanggal 1 Juli 20X2 diterima uang jaminan sebesar 20.000.000. Pada 31 Desember jaminan dieksekusi oleh Pemda Tanggal Finansial Anggaran 1 Juli 20x2 Kas Utang jaminan 20.000.000 tidak dicatat 20.000.000 31 Des Utang jaminan Pendapatan – LO 20.000.000 Perubahan SAL 20.000.000 Pendapatan – LRA 20.000.000 20.000.000 PENYESUAIAN PENDAPATAN LO CTA AKRUAL Pendapatan LO = Pendapatan LRA tahun berjalan -/Piutang awal periode +/+ Piutang akhir periode +/+ Pendapatan diterima dimuka awal -/Pendapatan diterima dimuka akhir periode Pendapatan LO = Pendapatan LRA + kenaikan piutang pendapatan – kenaikan pendapatan diterima dimuka 20X2 Pendapatan LRA 20X1Pendapatan LO 300.000 300.000 Piutang 25.000 20.000 5.000 kenaikan Pendapatan diterima dimuka 10.000 14.000 (4.000) penurunan Pendapatan LRA + kenaikan piutang + penurunan pendapatan diterima dimuka 309.000 BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR • Beban yang masih harus dibayar merupakan kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima dan dinikmati dan/atau perjanjian komitmen telah dilakukan, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut. • Contoh: – Belanja Pegawai yang masih harus dibayar – Belanja Barang yang masih harus dibayar – Belanja lainnya yang masih harus dibayar BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR Des. 20X2 Pembayaran 1 Februari 20X3 Rp. 150 Jt. Beban tahun 20X2 Diakui sebagai beban pada tahun 20X2 dan dicatat sebagai “Beban yang masih harus dibayar = Kewajiban” Pembayaran atas utang yang telah diakui pada 31 Des 20X2 80 BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR Pada tanggal 31 Desember 20X2 terdapat tagihan atas kegiatan pemeliharaan rutin sebesar 20.000.000 yang telah diselesaikan oleh seorang rekanan, namun belum dibayar. Karena kegiatan rutin ini disatukan dalam kontrak pemeliharaan setahun maka pembayaran baru dilakukan pada 1 Maret 20X3 Tanggal Finansial Anggaran 31 Des 20X2 Beban barang/jasa Beban yang masih harus dibayar 20.000.000 Tidak dicatat 20.000.000 1 Mar 20X3 Beban yang masih harus dibayar Kas 20.000.000 20.000.000 Belanja barang/jasa Perubahan SAL 20.000.000 20.000.000 BEBAN LO CTA AKRUAL Beban LO = Belanja tahun berjalan -/Beban yang masih harus dibayar awal periode +/+ Beban yang masih harus dibayar akhir periode Beban LO = Beban LRA – penurunan beban yang masih harus dibayar + kenaikan beban yang masih harus dibayar. 20X2 20X1 Belanja pegawai 500.000 Beban yang masih harus dibayar 40.000 30.000 Belanja LRA - penurunan beban yang masih harus dibayar + kenaikan beban yang masih harus dibayar Beban 500.000 10.000 Kenaikan 20X2 20X1 Belanja pegawai 300.000 Beban yang masih harus dibayar 10.000 30.000 Belanja LRA - penurunan beban yang masih harus dibayar + kenaikan beban yang masih harus dibayar Beban 300.000 20.000 Penurunan 510.000 280.000 BEBAN DIBAYAR DIMUKA • Beban Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran satuan kerja/pemerintah yang telah dibayarkan dari rekening Kas dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati satuan kerja/pemerintah. • Persediaan dan aset tetap sebenarnya beban dibayar dimuka, namun karakteristiknya khusus • Contoh: – Beban Pegawai dibayar dimuka – Beban Barang dibayar dimuka – Uang muka kegiatan BEBAN DIBAYAR DIMUKA Des. 20X2 Pembayaran 1 Januari 20X2 Rp. 40 Jt untuk 4 tahun. 10 Jt. Berakhir 31 Des 20X5 30 Jt. Sewa ruangan selama 4 tahun berakhir 31 Desember 20X5 1 tahun sebagai Beban sewa 3 tahun diakui sebagai beban tahun 20X3-20X5 3 tahun sebagai Aset (Beban dibayar dimuka) 84 BEBAN LO CTA AKRUAL Beban LO = Belanja tahun berjalan +/+ Beban dibayar dimuka awal periode -/Beban dibayar dimuka akhir periode Beban LO = Beban LRA – penurunan beban dibayar dimuka + kenaikan beban dibayar dimuka. 20X5 Belanja pegawai Beban dibayar dimuka 500.000 30.000 20X4 40.000 Belanja LRA + penurunan beban dibayar dimuka – kenaikan beban dibayar dimuka 20X5 Belanja pegawai Beban dibayar dimuka 200.000 20.000 Belanja LRA + penurunan beban dibayar dimuka – kenaikan beban dibayar dimuka Beban 500.000 10.000 Penurunan 510.000 20X4 0.000 Beban 200.000 (10.000)Kenaikan 190.000 BEBAN DIBAYAR DIMUKA Pada tanggal 1 Januari 20X2 dibayar sewa ruangan untuk ruang kantor unit SKPD dengan nilai sewa 40 juta untuk masa 4tahun. Tanggal Finansial Anggaran 1 Januari 20X2 Beban sewa dibayar dimuka Kas 40.000.000 Belanja barang/jasa 40.000.000 Perubahan SAL 31 Des 20X2 Beban sewa Beban sewa dibayar dimuka 10.000.000 Tidak dicatat 10.000.000 31 Des 20X3 Beban sewa Beban sewa dibayar dimuka 10.000.000 Tidak dicatat 10.000.000 40.000.000 40.000.000 BEBAN LO CTA AKRUAL Beban LO = Belanja tahun berjalan +/+ Beban dibayar dimuka awal periode -/Beban dibayar dimuka akhir periode -/Beban yang masih harus dibayar awal periode +/+ Beban yang masih harus dibayar akhir periode Beban LO = Beban LRA +penurunan beban dibayar dimuka + kenaikan biaya yang masih harus dibayar. 20X2 Belanja pegawai 20X1 500.000 Beban 500.000 Beban dibayar dimuka 30.000 40.000 10.000Penurunan Beban yang masih harus dibayar 20.000 14.000 6.000 Kenaikan Belanja LRA + penurunan beban dibayar dimuka – kenaikan beban yang masih harus dibayar 516.000 BIAYA PENYUSUTAN • Penyusutan adalah alokasi biaya atas penggunaan aset tetap penyesuaian nilai akibat pemanfaatan dari suatu aset. • Metode penyusutan yang dapat digunakan: – Metode garis lurus – Metode saldo menurun ganda – Metode unit produksi • Akumulasi Penyusutan disajikan sebagai pengurang aset di neraca. • Beban penyusutan identik dengan beban pemakaian aset tetap • Beban penyusutan beban LO tidak ada dalam LRA REKONSILIASI DATA PENYUSUTAN • Kenaikan akumulasi penyusutan = beban penyusutan jika dalam periode tersebut tidak terdapat penjualan / pelepasa aset. • Rekonsiliasi data : • akumulasi penyusutan awal periode • +/+ beban penyusutan • -/- akumulasi penyusutan aset yang dijual / dilepaskan • = akumulasi penyusutan akhir periode • Beban depresiasi = akumulasi penyusutan akhir periode – akumulai penyusutan awal periode + akumulasi penyusutan barang yang terjual REKONSILIASI DATA ASET TETAP • Dalam Akrual aset tetap akan dicatat dalam LRA sebagai belanja modal dan akan dicatat dalam siklus akuntansi sebagai penambah aset tetap. • Dalam akhir periode harus dilakukan rekonsiliasi : • • • • • Aset tetap akhir periode = Aset tetap awal + penambahan Penambahan = pembelian (belanja modal) + hibah aset dari pihak lain Pengurangan = penjualan aset tetap + aset yang dihibahkan kepada pihak lain + aset yang dihapuskan. Jika terjadi penjualan aset harus dihitung keuntungan atau kerugian penjualan aset = harga jual aset – (harga perolehan aset yang dijual – akumulasi depresiasi yang telah diakui). Jika aset dihapuskan juga haru dihitung keuntungan / kerugiannya. Jika nilai aset yang dihapuskan tidak nol maka akan muncul kerugian. BIAYA PENYISIHAN PIUTANG • Penyisihan piutang adalah penyisihan atas jumlah piutang yang kemungkinan tidak tertagih di masa depan. • Aset merupakan manfaat masa depan yang akan mengalir ke entitas, sehingga jika piutang kemungkinan tidak dapat ditagih akan dilakukan penyisihan. • Besarnya piutang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi yang mengacu regulasi yang ada. • Penyisihan piutang hanya membuat nilai aset agar menceriminkan nilai yang dapat direalisasi, namun entitas tetap berupaya untuk melakukan penagihan atas piutang yang telah disisihkan. • Untuk proses penghapusan piutang, mengikuti regulasi yang berlaku. PENYUSUTAN DAN PENYISIHAN Pada 31 Desember 20X2, berdasarkan kebijakan akuntansi yang ditetapkan jumlah penyusutan tahun 20X2 sebesar 230.000.000 dan penyisihan piutang sebesar 10.000.000 Tanggal Finansial Anggaran 31 Des 20X2 Beban penyusutan Akumulasi penyusutan 230.000.000 Tidak dicatat 230.000.000 31 Des 20X3 Beban penyisihan piutang Akumulasi penyisihan piutang 10.000.000 Tidak dicatat 10.000.000 PERSEDIAAN • Persediaan dalam perlakuan akuntansi sebenarnya hampir sama dengan beban dibayar dimuka. • Perbedaannya dalam penentuan persediaan yang dibebankan dalam satu periode didasarkan pada perhitungan secara fisik. • Beban persediaan (barang) dalam LO merupakan beban penggunaan persediaan. • Beban persediaan = persediaan awal + belanja barang persediaan (LRA) – persediaan akhir PERSEDIAAN Pada 31 Desember 20X1, entitas memiliki saldo persediaan sebesar 45.000.000. Selama peride 20X2 persediaan yang dibeli (3 Juli) sebesar 150.000.000. Pada akhir periode, persediaan yang masih tersisa sebesar 50.000.000. Persediaan yang terpakai = 45.000.000+150.000.000-50.000.000=145.000.000 Tanggal Finansial Anggaran 3 Juli 20X2 Persediaan Kas 150.000.000 Belanja barang 150.000.000 Perubahan SAL 31 Des Beban persediaan Persediaan 145.000.000 Tidak ada jurnal 145.000.000 150.000.000 150.000.000 PENDAPATAN BUKAN KAS • Pendapatan LO meliputi pendapatan yang diterima bukan dalam bentuk kas, misalnya • Hibah dalam bentuk barang • Hibah dalam bentuk jasa yang dapat diukur dengan andal. • Pendapatan bukan kas, akan diakui sebagai pendapatan LO namun tidak diakui sebagai pendapatan LRA. • Klasifikasi pendapatan mengikuti kententuan dalam kontrak pemberian barang/jasa dan bagan akun entitas. • Untuk hibah dalam bentuk jasa, harus dipastikan bentuk dari jasa tersebut (terukur) dan manfaat yang dihasilkan dalam meningkatkan kinerja misal jasa perawatan gedung, jasa sewa gedung, jasa tenaga dokter. PENDAPATAN BUKAN KAS Pada 3 Januari 20X2, entitas menerima hibah dari perusahaan swasta berupa 2 unit kendaraan untuk dinas pendidikan dengan nilai 420.000.000 beserta service pemeliharaan kendaraan gratis selama 1 tahun dengan nilai jasa pemeliharaan sebesar 10.000.000 Tanggal Finansial Anggaran 3 Jan 20X2 Kendaraan Pendapatan hibah 420.000.000 Tidak dicatat 420.000.000 3 Jan 20X2 Beban Pemeliharaan Pendapatan hibah 10.000.000 10.000.000 SURPLUS/DEFISIT PENJUALAN ASET • Penjualan aset dalam LRA akan dicatat sebesar nilai kas yang diterima dari penjualan tersebut. • Dalam LO transaksi tersebut akan dicatat debit kas, akumulasi depresiasi, kredit aset yang dijual, selisihnya akan dicatat sebagai kredit surplus penjualan aset (keuntungan) atau debit defisit penjualan aset (kerugian) • Untuk pelepasan aset, akan diakui defisit pelepasan aset sebesar selisih nilai aset dan akumulasi depresiasi. PENJUALAN ASET Pada 2 Januari 20X2, entitas melakukan penjualan peralatan dengan harga 70.000.000. Berdasarkan catatan yang ada, nilai perolehan aset sebesar 400.000.000 dan akumulasi depresiasi sebesar 350.000.000 Tanggal 2 Januari 20X2 Finansial Kas Akumulasi Depresiasi Peralatan Surplus penjualan aset - LO Anggaran 70.000.000 Perubahan SAL 350.000.000 Pendapatan lain 400.000.000 20.000.000 70.000.000 70.000.000 PENJUALAN ASET Pada 2 Januari 20X2, entitas melakukan penjualan peralatan dengan harga 40.000.000. Berdasarkan catatan yang ada, nilai perolehan aset sebesar 300.000.000 dan akumulasi depresiasi sebesar 240.000.000 Tanggal 2 Januari 20X2 Finansial Kas Akumulasi Depresiasi Defisit penjualan aset peralatan Anggaran 40.000.000 240.000.000 20.000.000 300.000.000 Perubahan SAL Pendapatan lain 40.000.000 40.000.000 JURNAL PENGELUARAN & PENYELESAIAN KDP Pada 30 Desember 20X0 SKPD ABC melakukan pengeluaran untuk KDP berbentuk gedung sebesar 700juta. Pada 30 Desember 20X1 pengeluaran untuk pembangunan sebesar 500juta. Pada 30 Juni pengeluaran 300 juta dan gedung diserahterimakan dan mulai digunakan. Depresiasi 20 tahun. Tanggal 30/12/20X0 Finansial KDP Kas 30/12/20X1 KDP Kas 30/6/20X2 KDP Kas 30/6/20X2 Aset Tetap KDP 31/12/20X2 Beban dep. Ak. Dep Anggaran 700.000.000 700.000.000 500.000.000 500.000.000 300.000.000 300.000.000 1.500.000.000 Belanja Modal Perubahan SAL Belanja Modal Perubahan SAL Belanja Modal Perubahan SAL Tidak ada jurnal 1.500.000.000 75.000.000 75.000.000 Tidak ada jurnal 700.000.000 700.000.000 500.000.000 500.000.000 300.000.000 300.000.000 INVESTASI JANGKA PENDEK Pada 30 Maret 20X2, Pemerintah Kota Bengawan menempatkan dananya sebesar 200.000.000 pada deposito berjangka 6 bulan dapat diperpanjang (ARO) di Bank Amarta, bunga 5%. Pada 30 September 20X2 diterima bunga deposito 5.000.000. Deposito ini sampai akhir tahun belum dicairkan. Tanggal 30 Mar 20X2 Finansial Invesasi jangka pendek Kas 30 Sep Kas 20X2 Pendapatan bunga – LO 31 Des Piutang Bunga 20X2 Pendapatan bunga – LO 30 Mar Ksd 20X3 Pendapatan bunga – LO Piutang bunga Anggaran 200.000.000 Tidak ada jurnal 200.000.000 5.000.000 5.000.000 Perubahan SAL Pendapatan bunga – LRA 5.000.000 5.000.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000 2.500.000 2.500.000 Perubahan SAL Pendapatan bunga – LRA 5.000.000 5.000.000 INVESTASI JANGKA PANJANG METODE EKUITAS Pada 1 Juli 20X2, Pemerintah Kota Bengawan mengambilalih investasi sebuah perusahaan swasta (PT. Lawu) menjadi BUMD dengan nilai investasi 8.000.000.000 dengan kepemilikan Pemda sebesar 60%. Selama tahun 20X2 PT. Lawu menghasilkan laba sebesar 800.000.000, hak Pemda 480.000.000 dan membagikan dividen pada 25 Mart 20X3 sebesar 500.000.000 juta, yang menjadi hak Pemda 300.000.000 Tanggal 1 Juli Finansial Invesasi jangka panjang Kas 31 Des Investasi jangka panjang Pendapatan investasi – LO 25 Des Kas Investasi jangka panjang Anggaran 8.000.000.000 8.000.000.000 480.000.000 Pengeluaran Pembiayaan Perubahan SAL 8.000.000.000 8.000.000.000 Tidak ada jurnal 480.000.000 300.000.000 300.000.000 Perubahan SAL Pendapatan dividen -LRA 300.000.000 300.000.000 INVESTASI JANGKA PANJANG PENJUALAN Pada 1 Juli 20X5 nilai investasi di BUMD di neraca sebesar 5.000.000.000. Pemda menjual 20%nya dengan harga 1.750.000.000. (asumsi telah dilakukan pencatatan atas pengakuan laba sampai dengan semester tersebut. Tanggal 1 Juli Finansial Kas Investasi jangka panjang Surplus penjualan investasi Anggaran 1.750.000.000 1.000.000.000 750.000.000 Perubahan SAL Penerimaan pembiayaan dari penjualan investasi 1.750.000.000 1.750.000.000 KESIMPULAN PENYESUAIAN CTA - AKRUAL Beban LO Belanja yang disesuaikan dengan akrual beban yang masih harus dibayar dan beban dibayar dimuka Beban yang belum dicatat penyusutan, penyisihan, defisit penjualan / pelepasan aset Pendapatan LO Pendapatan LRA disesuaikan dengan akrual pendapatan diterima dimuka dan pendapatan yang masih harus diterima Pendapatan yang belum dicatat hibah, surplus penjualan aset.