KOMITE SEKOLAH SEMUA UNTUK SEMUA, BUKAN SEMUA UNTUK SIAPA ATAU SIAPA UNTUK SEMUA SIAPA MEMBERI/KONTIBUSI APA, BUKAN SIAPA MENDAPAT APA ATAU SIAPA MEMINTA APA.

Download Report

Transcript KOMITE SEKOLAH SEMUA UNTUK SEMUA, BUKAN SEMUA UNTUK SIAPA ATAU SIAPA UNTUK SEMUA SIAPA MEMBERI/KONTIBUSI APA, BUKAN SIAPA MENDAPAT APA ATAU SIAPA MEMINTA APA.

KOMITE SEKOLAH

SEMUA UNTUK SEMUA, BUKAN SEMUA UNTUK SIAPA ATAU SIAPA UNTUK SEMUA SIAPA MEMBERI/KONTIBUSI APA, BUKAN SIAPA MENDAPAT APA ATAU SIAPA MEMINTA APA

1

KOMITE SEKOLAH SEBAGAI SEBUAH ORGANISASI

2

PEMBENTUKAN KOMITE SEKOLAH

KOMITE SEKOLAH DIBENTUK :  Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)  Dijabarkan dalam Kepmendiknas No. 044/U/2002  Sebagai acuan

dapat

digunakan Lampiran II Kepmendiknas No. 033/U/2002 tersebut 3

Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (Pasal 56, ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003)

4

SECARA ORGANISASI, KOMITE SEKOLAH

Dibentuk di satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan Dapat berbeda strukturnya satu dengan yang lain Namun ada acuan yang diharapkan sama, yaitu tentang PERAN dan FUNGSI 5

MAKSUD PEMBENTUKAN KOMITE SEKOLAH Maksud dibentuknya KOMITE SEKOLAH adalah agar ada suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan KOMITE SEKOLAH yang dibentuk dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai dengan POTENSI MASYARAKAT SETEMPAT  merupakan pengembang kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif 6

MAKSUD PEMBENTUKAN KOMITE SEKOLAH (lanjutan) KOMITE SEKOLAH mengembangkan konsep yang berorientasi kepada : Pengguna (

client model

) Berbagi kewenangan (

power sharing and advocacy model

) Kemitraan (

partnership model

)  difokuskan pada peningkatan mutu pendidikan 7

TUJUAN PEMBENTUKAN KOMITE SEKOLAH 1.

2.

3.

Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan Meningkatkan tanggung-jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan 8

PERAN KOMITE SEKOLAH 1.

2.

3.

4.

Sebagai Lembaga PEMBERI PERTIMBANGAN (

advisory agency

) Sebagai Lembaga PENDUKUNG (

supporting agency

) Sebagai Lembaga PENGONTROL (

controlling agency

) Sebagai MEDIATOR 9

FUNGSI KOMITE SEKOLAH 1.

2.

3.

Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitment masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat 10

FUNGSI KOMITE SEKOLAH (lanjutan) 4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan, mengenai : a.

Kebijakan dan program pendidikan b. Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) c. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS) d. Kriteria kinerja satuan pendidikan e. Kriteria tenada kependidikan f. Kriteria fasilitas pendidikan g. Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan 11

FUNGSI KOMITE SEKOLAH (lanjutan) 5. Mendorong orang tua siswa dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan 6.

Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan 7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan 12

BAGAIMANA MENJALANKAN RODA ORGANISASI KOMITE SEKOLAH ?

SEBUAH ORGANISASI DAPAT BERJALAN, APABILA MEMILIKI PERANGKAT ORGANISASI 13

PERANGKAT ORGANISASI KOMITE SEKOLAH

PENGERTIAN ORGANISASI Ada berbagai definisi Salah satu definisi berbunyi :

ORGANISASI ADALAH KESATUAN (ENTITY) SOSIAL YANG DIKOORDINASIKAN SECARA SADAR, DENGAN SEBUAH BATASAN YANG RELATIF DAPAT DIIDENTIFIKASI, YANG BEKERJA ATAS DASAR KETERIKATAN YANG RELATIF TERUS MENERUS UNTUK MENCAPAI TUJUAN ATAU SEKELOMPOK TUJUAN

 Definisi ini cocok jika diterpkan pada Komite Sekolah 14

PERANGKAT ORGANISASI KOMITE SEKOLAH PERANGKAT MINIMAL :

1.

Kepengurusan 2.

Struktur Organisasi

3.

Job description

tiap personel 4.

AD/ART (atau panduan organisasi) 5.

Fasilitas Penunjang 15

PERANGKAT ORGANISASI KOMITE SEKOLAH

Kepengurusan

Contoh Struktur Kepengurusan yang sederhana :    

Ketua Sekretaris Bendahara Anggota

16

PERANGKAT ORGANISASI KOMITE SEKOLAH

Struktur Organisasi

Bila organisasi KOMITE SEKOLAH memiliki program dan kegiatan yang lebih kompleks, struktur organisasi dapat diperluas, dengan menambahkan : Ketua-Ketua BIDANG (mengoordinasi Seksi Seksi) Lebih dari satu Sekretaris dan bendahara SEKSI 17

PERANGKAT ORGANISASI KOMITE SEKOLAH

Job description tiap personel :

Mengatur SIAPA MENGERJAKAN APA dan SIAPA BERTANGGUNG JAWAB KEPADA SIAPA Agar tidak ada tumpang tindih tugas dan kewenangan Tata-hubungan antarpersonel Perlu diperhatihan : INTEREST dan KEAHLIAN 18

PERANGKAT ORGANISASI KOMITE SEKOLAH

AD/ART (atau panduan organisasi)

Merupakan salah satu perangkat organisasi yang penting dan HARUS ADA Bentuk dapat bervariasi bergantung pada tingkat besar/kecilnya organisasi AD/ART mengatur : a. Dasar dan Tujuan organisasi b. Kegiatan organisasi c. Keanggotaan dan kepengurusan d, Pengeloaan keuangan e. Mekanisme pengambilan keputusan f. Perubahan AD/ART g. Pembubaran organisasi 19

PERANGKAT ORGANISASI KOMITE SEKOLAH

Fasilitas Penunjang

Organisasi mustahil dapat berjalan tanpa fasilitas penunjang (fasilitas penunjang organisasi Komite Sekolah minimal adalah meja kerja Ketua Komite Sekolah), atau lebih baik ada ruang kerja Komite Sekolah Dapat bervariasi dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan 20

BAGAIMANA MEMBANGUN ORGANISASI KOMITE SEKOLAH YANG EFEKTIF?

Langkah Pertama : KONSOLIDASI ORGANISASI :    Penyamaan Visi Membangun Tim yang Efektif Mengembangkan Kreativitas 21

BAGAIMANA MEMBANGUN ORGANISASI KOMITE SEKOLAH YANG EFEKTIF?

Penyamaan Visi

Sebuah organisasi dapat berjalan dengan baik apabila semua angota pengurus dan anggota memiliki visi yang sama, Dalam hal KOMITE SEKOLAH visinya, misalnya, adalah menjadikan sekolah INI, sekolah yang mampu menghasilkan lulusan yang bermutu secara intelektual, emosional, dan spiritual 22

BAGAIMANA MEMBANGUN ORGANISASI KOMITE SEKOLAH YANG EFEKTIF?

Membangun Tim yang Efektif

Sebuah organisasi tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada kebersamaan di dalam Tim.

KOMITE SEKOLAH harus mm\embangun TEAM WORK yang baik Bagaimana membangun TEAM WORK yang efektif?

23

BAGAIMANA MEMBANGUN ORGANISASI KOMITE SEKOLAH YANG EFEKTIF?

Mengembangkan Kreativitas

Sebuah organisasi dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan efisien apabila organisasi tersebut dipenuhi oleh orang-orang yang penuh kreativitas Orang yang kreatif adalah orang yang selalu bertanya tentang sesuatu hal yang dianggap masalah Orang yang kreatif adalah orang yang selalu berfikir untuk memecahkan suatu masalah Orang yang kreatif adalah orang yang selalu memiliki gagasan gagasan baru, yang kadang-kadang tidak pernah difikirkan orang lain 24

PELAKSANAAN PROGRAM KOMITE SEKOLAH Sebuah organisasi dapat dikatakan berjalan apabila organisasi tersebut melaksanakan

program

dan

kegiatan Kegiatan

merupakan penjabaran dari

Program

25

LANGKAH PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

IDENTIFIKASI MASALAH PENENTUAN PRIORITAS ANALISIS MASALAH PERENCANAAN PROGRAM PELAKSANAAN PROGRAM EVALUASI PROGRAM 26

LANGKAH PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN

IDENTIFIKASI MASALAH

Merupakan langkah pertama dalam menjalankan roda organisasi Masalah utama yang harus diidentifikasi adalah masalah pendidikan di satuan pendidikan, bukan masalah organisasi Komite Sekolah 27

LANGKAH PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN

IDENTIFIKASI MASALAH

Setiap satuan pendidikan (satuan pendidikan yang maju sekalipun) tentu memiliki masalah baik masalah akademik maupun masalah non akademik (masalah non-akademik yang berdampak pada masalah akademik) Catat semua masalah yang dapat diidentifikasi yang dikelompokkan berdasarkankan pada : jenis, tingkat, kaitan dengan visi 28

LANGKAH PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PENENTUAN PRIORITAS

Dari sekian banyak masalah yang berhasil diidentifikasi dan sudah dikelompok kelompokkan  pilih masalah-masalah yang merupakan prioritas untuk dipecahkan dalam jangka pendek Kaitkan dengan ketersediaan personel, dana, dan fasilitas penunjang 29

LANGKAH PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN

-

ANALISIS MASALAH

Lakukan analisis masalah pada masalah yang terpilih sebagai prioritas : Identifikasi akar masalah Identifikasi faktor-faktor penyebab masalah Buat daftar alternatif kemungkinan pemecahan masalah dan untung/rugi masing-masing alternatif Pilih alternatif terbaik berdasarkan kesepakatan bersama Buat perencanaan untuk pemecahan masalah 30

LANGKAH PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PERENCANAAN PROGRAM

Pelaksanaan program dilaksanakan berdasarkan perencanaan program, yang dituturunkan ke dalam rencana aksi Disusun dalam sebuah matriks 31

LANGKAH PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PERENCANAAN PROGRAM

Contoh Matriks rencana Aksi :  Topik Masalah  Program      Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan Waktu yang dibutuhkan Sumberdaya yang diperlulan Penanggung Jawab Indikator keberhasilan 32

LANGKAH PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PERENCANAAN PROGRAM

Contoh Matriks rencana Aksi : Topik masalah Masalah A Kegiatan yang dapat mengatasi masalah 1.

2 .

Waktu yang dibutuhkan Masalah B Masalah C Sumberdaya yang diperlukan Penang gung-jawab Indikator keberhasilan pemecahan Masalah 33

LANGKAH PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PELAKSANAAN PROGRAM

Berdasarkan rencana aksi, penanggung jawab progtram kemudian melaksanakan kegiatn-kegiatran yang telah disusun dalam matriks rencana aksi 34

• • •

LANGKAH PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN

EVALUASI PROGRAM

Evaluasi program dilaksanakan selama berjalannya kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan indikator keberhasilan program/kegiatan dengan hasil yang berhasil dicapai ( di bawah target atau di atas target) Lakukan analisis dan tindakan koreksi bila pencapaian hasil berada di bawah target.

Ada baiknya siklus perencanaan : Plan > Do > Chec > Action diterapkan 35

PENUTUP

    KOMITE SEKOLAH sebagai sebuah organisasi perlu dikelola dengan baik dengan menerapkan berbagai prinsip dan praktik-praktik manajemen organisasi Dapat dimengerti apabila belum semua KOMITE SEKOLAH mampu menjalankan organisasi dengan prinsip-prinsip tersebut Prinsipnya :  jangan dipaksakan Tetapi bahwa tekad untuk meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan merupakan alsasan seseorang mengabdikan dirinya di organisasi KOMITE SEKOLAH bukan karena alasan lain.

36

PRINSIP DAN MEKANISME PEMBENTUKAN KOMITE SEKOLAH SBG SARANA GERAKAN BERSAMA PEDULI PENDIDIKAN

37

Kaidah dan Prinsip Dasar Komite Sekolah

1. Berbasis Kerelawanan (Volunteerism) dan Kepedulian 2. Kaidah Pertumbuhan Alamiah (Organic Development) 3. Dinamika Proses Membangun Kesadaran Kritis Masyarakat dan Pemeduli serta Pelaku Pendidikan 4. Berbasis Kondisi dan Muatan Lokal 5. Pro Poor dan Pro Kualitas Pendidikan 6. Keberpihakan yang jelas dan tegas pada kelompok Marjinal (Vulnerable group) dan Mutu Pendidikan

38

TANTANGAN UTAMA  MEMUNCULKAN ORANG-ORANG PEDULI PENDIDIKAN YANG IKHLAS, TANPA PAMRIH, JUJUR DAN DAPAT DIPERCAYA ( REKAM JEJAK PERBUATAN, BUKAN JANJI )  TRANSFORMASI DARI KEBUTUHAN PEMERINTAH MENJADI KEBUTUHAN BERSAMA STAKEHOLDER PENDIDIKAN SETEMPAT ( PEMEDULI, PELAKU PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT )  PERUBAHAN PARADIGMA BANTUAN DAN PROYEK MENJADI PARADIGMA KEMANDIRIAN MENYELESAIKAN MASALAH DAN MEMENUHI KEBUTUHANNYA SENDIRI 39

TATA CARA PEMBENTUKAN • SIAPA YG BERHAK MEMILIH ?

• SEMUA PEMEDULI PENDIDIKAN SETEMPAT • SIAPA YANG BERHAK DIPILIH ?

• SEMUA PEMEDULI PENDIDIKAN YG MEMENUHI KRITERIA YG DISEPAKATI DGN BASIS NILAI KEMANUSIAAN DAN MENCERMINKAN STAKEHOLDER PENDIDIKAN 40

• APAKAH KRITERIA ANGGOTA KOMITE SEKOLAH?

• KRITERIA ANGGOTA DITENTUKAN SENDIRI MELALUI SUATU PROSES REFLEKSI KEPEMIMPINAN DGN BERBASIS NILAI NILAI LUHUR, YAKNI: JUJUR, IKHLAS, PEDULI, TANPA PAMRIH, RENDAH HATI, DSB • BAGAIMANA • TANPA REKAYASA MEKANISME • TANPA KAMPANYE PEMILIHAN KOMITE • TANPA PENCALONAN SEKOLAH ?

• TERTULIS 41

• BAGAIMANA PROSES DAN PRINSIP PEMILIHAN ANGGOTA KOMITE SEKOLAH • KRITERIA DITENTUKAN BERSAMA BERBASIS NILAI KEMANUSIAAN • PEMILIHAN MASING-MASING UTUSAN DIMULAI DARI TINGKAT SATUAN UNIT TERKECIL. Mis. Utusan Masyarakat dipilih Masyarakat setempat, Utusan sekolah dipilih oleh warga sekolah, Utusan Pemeduli dapat dipilih oleh warga maupun sekolah, dll • TANPA PENCALONAN • TANPA KAMPANYE • TANPA REKAYASA • PEMILIHAN TERTUTUP ( SECRET BALLOT ), yakni MENULISKAN PILIHAN MASING2.

• SEBELUM PROSES PELAKSANAAN PEMILIHAN, DILAKUKAN DAHULU FGD KEPEMIMPINAN MORAL 42

KOMITE SEKOLAH AKAN GAGAL

JIKA……

43

Lanjutan

 PROSES PEMBENTUKAN CENDERUNG INSTANT, MEKANISTIS DAN TIDAK MENGAKAR SERTA TIDAK ORGANIK, shgg tdk mampu mendorong tampilnya orang2 yg peduli pendidikan, tapi orang2 yg memiliki kepentingan sendiri/kelompok atau orang yang kurang peduli ;  SALAH SASARAN & SERING DISALAH GUNAKAN OLEH ELIT-ELIT , shgg tdk mampu menyuarakan aspirasi dan kebutuhan grass root/kelompok marjinal ;  KEGAGALAN FORUM ANTAR STAKEHOLDER SERING BUKAN KARENA KONSEP/KEBIJAKAN/SISTEMNYA, TTP KARENA KURANGNYA MOTIVASI KETULUSAN, KEPEDULIAN SERTA NIAT BAIK MASING-MASING UTK BERBUAT BAIK BAGI SESAMA & MASYARAKAT 44

Lanjutan

 PENYALAH-GUNAAN INSENTIF UANG, STATUS, DAN KEKUASAAN TERNYATA MENGHANCURKAN KAPITAL SOSIAL YG ADA; (Kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong, kerelawanan/ kepedulian,keswadayaanan dan Kemandirian masyarakat, dll);  PEMILIHAN ANGGOTA MELALUI MUSYAWARAH MUFAKAT, KAMPANYE, DAN PENCALONAN DG KRITERIA KEMAMPUAN DAN PENGALAMAN HANYA MENGHASILKAN ANGGOTA-ANGGOTA YG ELITE, (Kemampuan orasi, lobby, negoisasi, dll hanya dikuasai oleh elite. Sdgkan orang-orang yg rendah hati, peduli dan ikhlas, cenderung tdk mau menonjolkan diri) 45

 MENGANUT “SUPPLY DRIVEN” Iming Project/Program/Insentif tertentu, bukan atas kebutuhan dan kesadarannya) (Didorong oleh Iming  MENCIPTAKAN “BIROKRASI BARU” & KEWENANGAN/ KEKUASAAN TERPUSAT (Otorisasi tidak tersebar, tp cenderung didominasi oleh satu atau sekelompok orang);  MENUMBUHKAN MENTAL KETERGANTUNGAN DAN MEMBUDAYAKAN SIKAP & PERILAKU YANG SALAH (Mental meminta dan tergantung pd bantuan pihak luar); 46

MENGAPA PERLU REVITALIASI?

• KS masih membawa stigma BP3 • Pada umumnya KS dibentuk secara instan untuk memenuhi syarat subsidi • Pada umumnya peran sebagai lebih dominan  menganut paradigma lama supporting agency karena semua pihak masih • Sistem dan mekanisme pemilihan pengurus baru sering belum sesuai dengan AD/ART • Masih banyak bad practices 47

APA YANG HARUS DIREVITALISASI?

• Pemahaman tentang paradigma baru hubungan keluarga, sekolah, dan masyarakat • Pemahaman tentang peran Komite Sekolah, dan penjabarannya ke dalam program dan kegiatan KS  terlibat dalam penyusunan RPS, RAPBS, dan pelaksanaan MBS.

• Proses pembentukan Komite Sekolah sesuai dengan sistem dan mekanisme pemilihan pengurus baru KS (demokratis, transparan, dan akuntabel)  ditetapkan dalam AD/ART • Membangun hubungan dan kerja sama KS dengan institusi lain 48

PROSES REVITALISASI KOMITE SEKOLAH Sosialisasi Intensif Lobby-2 kelompok strategis (Masy, Sekolah & Pemeduli) Serangkaian FGD Peduli Pendidikan Membangun Forum Rembug Antar Stakeholder Pendidikan Kesepakatan dan Persiapan Pembentukan Komite Sekolah FGD-FGD Kepe mimpinan Moral & Menyepakati Kriteria Anggota Komite Sekolah berbasis Nilai Pemilihan anggota & Revit. Komite Sekolah Penguatan kapasitas Komite Sekolah (Training, dll) Pemetaan Partisipatif masalah & potensi Pendidikan Penyepakatan Program 3 thn dan tahunan Pronangkis Pelaksanaan Program Optimalisasi & Pemanfaatan Sumber Daya Masyarakat serta Sekolah (Swadaya) Akses sumber daya luar (Pemda, Diknas dan Pihak Lain)

49