III DINAMIKA PROSES KEBIJAKAN PUBLIK DALAM DIMENSI SOSPOL III. DINAMIKA PROSES KEBIJAKAN PUBLIK DALAM DIMENSI SOSIAL POLITIK 1.

Download Report

Transcript III DINAMIKA PROSES KEBIJAKAN PUBLIK DALAM DIMENSI SOSPOL III. DINAMIKA PROSES KEBIJAKAN PUBLIK DALAM DIMENSI SOSIAL POLITIK 1.

1
III
DINAMIKA PROSES KEBIJAKAN
PUBLIK DALAM DIMENSI SOSPOL
III.
DINAMIKA PROSES KEBIJAKAN PUBLIK DALAM
DIMENSI SOSIAL POLITIK
1. 2
Membahas mengenai struktur dan dinamika
proses KP dalam dimensi sosial politik :
1. Dinamika Lingkungan Kebijakan Publik;
2. Agenda Setting;
3. Faktor sosial, ekonomi dan politik yang
mempengaruhi kebijakan.
HASIL PEMBELAJARAN
3
Setelah mengikuti pembelajaran ini para peserta mampu
mengeksplorasi struktur dalam dinamika proses kebijakan
publik dalam dimensi sosial politik yang akan digunakan
untuk menjelaskan faktor sosial ekonomi politik dalam
dinamika
proses
kebijakan.
Selanjutnya
peserta
menuangkan kompetensi pengetahuannya kedalam diskusi
isu terpilih maupun studi kasus.
INDIKATOR HASIL BELAJAR
4
Setelah pembelajaran diharapkan peserta mampu :
• Mengidentifikasi dan menjelaskan faktor sosial ekonomi
politik yangberpengaruh dalam proses kebijakan;
• Menjelaskan dinamika perkembangan dan interaksi
faktor-faktor sosial ekonomi politik;
• Merumuskan agenda kebijakan dan mengaplikasikannya
dalam penyelenggaraan pemerintahan;
• Memperhitungkan pengbaruh faktor-faktor lingkungan
dalam penyusunan kebijakan.
5
1. DINAMIKA LINGKUNGAN
KEBIJAKAN PUBLIK
1.
DINAMIKA LINGKUNGAN KEBIJAKAN
6




Apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah dan
masyarakat;
Apa konsekwensi terhadap masyarakat dan
lingkungan;
Apa yang senyatanya dilaksanakan;
Apa dampaknya terhadap seluruh masyarakat
bangsa.
DINAMIKA KEBIJAKAN PUBLIK
7
Dinamika Kebijakan Publik dapat dipahami dengan
theori Gunung
Es (Iceberg Theory) yang sangat sering digunakan dalam berpikir
sistem.
Bertolak dari pemikiran sistem, model David Easton dapat terjadi
pada intra dan extra societal environment.
Bertolak dari pemikiran Kees Van der Heijden, maka perubahan
dapat diamati melalui :
1. Peristiwa (Events)
2. Kecenderungan (trends) dan pola perilaku (pattern of behavior).
3. Struktur (structures).
Contoh yang dapat kita amati pada perubahan lingkungan strategis pada Era
Globalisasi dan Modernisasi.
ICE BERG THEORY
8
Dinamika KP
Lingkungan Kebijakan
The iceberg theory
TINDAKAN
Reactive, cepat mengambil tindakan untuk
menyelesaikan masalah.
Peristiwa
Pola
Struktur
Model Mental
9
Responsif, bertindak dengan melihat pola
tingkah laku kejadian yang berulang.
Generatif, bertindak setelah melihat
struktur
permasalahan
dan
diselesaikan secara terstruktur pula.
Fundamental, dari tingkat pemikiran yang paling
dalam, ditemukan sistemik permasalahan dan
model mental indivudu.
STUDI KASUS
(Pemahaman Lingkungan KP dengan The Iceberg Theory)
10
1.
EVENTS
: Lalin JR di depan pabrik
cenderung Macet.
2.
PATTERN OF BEHAVIOR :
- Didepan pabrik banyak PKL;
- Kebutuhan buruh berbelanja u/ RT;
- Kebutuhan transportasi para buruh;
- Terminal bayangan di depan pabrik.
11
3.
4.
SYSTEMIC STRUCTURE :
- Penertiban PKL & Angkot belum intensif;
- Partisipasi Manajemen Pabrik kurang;
- Kurang efektifnya peran petugas.
MENTAL MODEL :
- Kepatuhan Normatif semua pihak lemah.
PERUBAHAN
LINGKUNGAN STRATEGIS
12
1. Relevansi untuk melakukan kembali peranan
Adminsitrasi Publik adalah adanya perubahan
signifikan lingkungan strategis;
2. Sebagai contoh adanya globalisasi menunjukkan
trend baru adanya interdependensi berbagai
negara dan masyarakat/ bangsa.
3. Perubahan yang bergejolak dan kondisi ketidak
pastian mendorong akademisi, birokrat untuk
berpacu mengembangkan strategi perubahan dan
kebijaksanaan. Dengan maksud mengantisipasi
untuk selalu menyesuaikan diri dengan berbagai
ragam tuntutan masyarakat dan lingkungan
strategis;
4. Konichi Ohmae (1991) mengingatkan, bahwa saat
ini kita sedang dan akan memasuki era tanpa batas,
ditandai dengan 5 C (customer, company,
competetion, currency, dan country).
13
PERUBAHAN……….
14
5. Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis
maka arah perkembangan Administrasi Publik
(khusus kebijakan publik) berubah pendekatan. Dari
pendekatan pertumbuhan ekonomi kearah konsep
pembangunan sumberdaya manusia;
6. UNDP dengan konsep Human Development Index
memperluas pilihan masyarakat.
7.
Di negara yang sedang berkembang (seperti
Indonesia) dalam merencanakan dan membiayai
pembangunan harus memeperhatikan 4 hal :
a.
Perlu memperluas basis komoditi ekonomi
untuk pertumbuhan.
b.
Memprioritaskan pelayanan sosial
bagi masyarakat.
c.
Mampu menciptakan iklim untuk memacu
potensi kemampuan setiap individu.
d.
Kebebasan individu merupakan
komponen pembangunan manusia yg sangat
vital.
15
LINGKUNGAN STRATEJIK KP
16
CIRI GLOBALISASI.
Konichi Ohmae
: 5C - Customer, Company, Competation,
Currency Dan Country
Rosabeth Moss Kanter : 3C -Concept, Competence Dan Connection.
Marquads & Reynold : The Global learning Organization
(Fifth Disciplines) :
1.System thinking;
2.Personal Mastery;
3.Mental Model;
4.Share Visions;
5.Team Learning.
17
2. AGENDA SETTING
POLICY PROCESS
18

Policy Agenda sebagai tahap awal dalam “Policy
Process” terdiri dari (Anderson) :
1. Agenda setting (Agenda Formation)
2. Policy formation.
3. Policy adoption.
4. Policy implementation.
5. Policy assessment / evaluation.
AGENDA SETTING
19
PEMILIHAN ISSU / AGENDA :
 Isyu sudah sangat kritis
 Dampak sudah dirasakan
 Sudah menjadi buah bibir
 Dampak luas
 Menyangkut masalah kewenangan
 Terasakan dimana-mana
AGENDA SETTING
20


Proses pembuatan “Policy Agenda” secara runtut sbb
(Anderson) :
1. Private problem.
2. Public problem.
3. Issue
4. Systematic agenda
5. Institutional agenda.
Agenda setting merupakan “core business” para pejabat
Eselon I dan II – (Prof Mustopadidjaya).
(THE AGENDA FORMATION PROCESS)
21
Anderson mengemukakan proses pembuatan
kebijakan sbb:
PRIVATE
PROBLEM
PUBLIC
PROBLEM
INSTITUTIONAL
AGENDA
DIKONVERSIKAN

ISSUE
SYSTEMIC
AGENDA
AGENDA SETTING
1. Private Problems adalah masalah-masalah yang
mempunyai akibat yang terbatas, atau hanya
menyangkut pada satu atau sejumlah kecil
orang yang terlibat secara langsung.
2. Public Problems adalah masalah-masalah yang
mempunyai akibat lebih luas termasuk akibatakibat yang mengenai orang-orang yang secara
tidak langsung terlibat;
3. Issues adalah perbedaan pendapat masyarakat
tentang solusi dalam menangani masalah (policy
action);
22
Agenda Setting …..
4. Systematic Agenda: issue dirasakan oleh semua
warga masyarakat politik yang patut mendapat
perhatian publik dan issue tersebut berada
dalam yuridiksi kewenangan pemerintah;
5. Institutional Agenda: serangkaian issue yang
secara tegas membutuhkan pertimbanganpertimbangan yang aktif dan serius dari
pembuat keputusan yang syah / otoritatif.
23
Agenda Setting
24
Private Problems adalah masalah-masalah yang
mempunyai akibat yang terbatas, atau hanya menyangkut
pada satu atau sejumlah kecil orang yang terlibat secara
langsung.
Private
Problems
Public
Problems
Public Problems adalah masalah-masalah yang
mempunyai akibat lebih luas termasuk akibatakibat yang mengenai orang-orang yang
secara tidak langsung terlibat.
Political
Issues
Systematic Agenda: issue dirasakan oleh semua
warga masyarakat politik yang patut mendapat
perhatian publik dan issue tersebut berada
dalam yuridiksi kewenangan pemerintah.
Pol.Issues adalah perbedaan
pendapat masyarakat tentang
solusi dalam menangani
masalah (policy action).
Sistemic
Agenda
Institutional Agenda: serangkaian issue yang secara tegas
membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang aktif dan serius
dari pembuat keputusan yang syah / otoritatif.
Institutional
Agenda
AGENDA SETTING
NO
TATARAN
MASALAH
1
PRIVATE
PROBLEM
2
PUBLIC PROBLEM -Perkembangan dunia usaha lamban;
-Praktek KKN cenderung maningkat;
-Lapangan kerja tdk berkembang.
POLICY ISSUES
-Peningkatan kompetensi Aparatur;
-Penerapan sanksi pelanggaran;
-Penataan Pola Pelayanan Prima.
3
Pelayanan perijinan tidak memuaskan
dunia usaha.
4
SYSTEMIC
AGENDA
-Penyusunan Pedoman Yanma Perijinan;
-Pengawasan Yan yang efektif.
5
INSTITUTIONAL
AGENDA
-Mewujudkan Pusat Pelayanan Terpadu
25
AGENDA SETTING
NO
TATARAN
MASALAH
1
PRIVATE
PROBLEM
Beban biaya pengurusan KTP
membebani masyarakat.
2
PUBLIC PROBLEM -Banyak masyarakat tidak ber KTP;
-Cenderung Pembuatan KTP palsu.
3
POLICY ISSUES
-Pengurusan KTP kembali di Kec.
-Sosialisasi wajib KTP;
-Operasi Yustisi ttg kepemilikan KTP.
4
SYSTEMIC
AGENDA
-Penataan kembali proses Yan. KTP.
-Sosialisasi Mekanisme yan.KTP.
5
INSTITUTIONAL
AGENDA
-Penataan Pola Baru Pelayanan KTP
26
AGENDA SETTING
NO
TATARAN
MASALAH
1
PRIVATE PROBLEM
Daya Beli rendah
2
PUBLIC PROBLEM
-Rawan Pangan/Gizi
-Pengangguran meningkat
3
POLICY ISSUES
-Pemerataan Pembangunan
-Peningkatan Pendapatan
Masyarakat
-Memperluas Lapangan Kerja
4
SYSTEMIC AGENDA
-Pemberdayaan Masyarakat
-Meningkatkan Modal Usaha
5
INSTITUTIONAL
AGENDA
-Pemberdayaan Masyarakat
27
28
3.
FAKTOR SOSIAL, EKONOMI,
DAN POLITIK YANG
MEMPENGARUHI KEBIJAKAN
FAKTOR SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK YANG
MEMPENGARUHI KEBIJAKAN
29
TERDIRI DARI:
 Lingkungan
Kebijakan, Pengelola Kebijakan,
Kebijakan Publik dan Kelompok Sasaran yang
disebut sebagai Policy System;
 Keterkaitan
antar unsur tersebut sangat erat
dalam pengelolaan kebijakan publik yang
merupakan dasar dalam setiap evaluasi dan
pengembilan keputusan.
ELEMENT SISTEM KEBIJAKAN
LK :
PELAKU
KEBIJAKAN
Kelompok Kepentingan
Mass Media
Partai Politik
Instansi Pemerintah dll
LINGKUNGAN
KEBIJAKAN
LK :Masalah-Masalah
Kriminalitas
Inflasi
Pengangguran
Diskriminasi
Gelandangan
Globalisasi
Demokratisasi
30
PK : Stakholders KBJKN
Analist kebijakan
Kel. Warga Negara
Serikat pekerja
Partai
Instansi
KEBIJAKAN
PUBLIK
KP : Penegakan hukum
Ekonomi
Kesejahteraan
Personil
Perkotaan
KS : Target group
Pengurangan subsidi
Pengusaha
Kenaikan harga BBM
Petani Pedagang
Pemberantasan korupsi
Masyarakat, Pegawai
Impor beras, Pinjaman LN
Pejabat
KELOMPOK
SASARAN
KEBIJAKAN
Dinamika KP
FAKTOR SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK
31
 LINGKUNGAN KEBIJAKAN
1. Political culture (budaya politik)
2. Socio-economic conditions (kondisi sosial ekonomi).
Dinamika KP
FAKTOR SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK
32
• POLITIC CULTURE
1. Budaya politik adalah nilai, kepercayaan, sikap
yg diterima secara luas oleh masyarakat tentang
apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah
dan bagaimana seharusnya pemerintah bekerja
dan hubungannya dengan warganya.
2. Tiga jenis political culture :
a. Individual political culture.
b. Moralistic political culture.
c. Traditionalistic political culture.
FAKTOR SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK
33

SOCIO - ECONOMIC CONDITIONS
Bentuk intervensi pemerintah untuk mempengaruhi
mekanisme pasar agar perekonomian dapat
berlangsung sebagaimana yang diharapkan
FAKTOR SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK
SOCIO ECONOMICS CONDITIONS
34
1.
2.
3.
Kebijakan publik disatu sisi dapat dipandang sebagai produk
konflik mengenai aktivitas ekonomi. Misal konflik bisnis besar
dengan bisnis kecil, tenaga kerja dengan manajemen, debitor
dengan kreditor, petani dengan pembeli komoditas pertanian
dsb.
Kelompok masyarakat yang tak puas dalam hubungannya dgn
kelompok lain akan minta bantuan pemerintah.
Hubungan dapat berubah antar kelompok bila terjadi
perubahan ekonomi. Kelompok yang dirugikan dapat
mengajukan demands, claims kepada pemerintah agar
menciptakan keseimbangan baru.
FAKTOR SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK
Dinamika KP
SOCIO ECONOMICS CONDITIONS
35
4. Satu hal yang perlu diamati, seberapa jauh variabel
politik dan ekonomi mempengaruhi kebijakan publik.
Hal ini masih menimbulkan kontroversi diantara
pakar politik.
5. Berdasar penelitian Thomas Dye, di AS variabel
ekonomi banyak mempengaruhi kebijakan publik.
Terlihat dalam kebijakan pendidikan, kesejahteraan,
jalan raya, pajak, dll.
FORMAT IDENTIFIKASI
FAKTOR SOSIAL EKONOMI DAN POLITIK YANG
MEMPENGARUHI KEBIJAKAN
36
•
•
FAKTOR SOSIAL EKONOMI (Socio Economic Condions)
:
1)
2)
3) dst.
FAKTOR POLITIK (Political Culture) :
1)
2)
3) dst.
Masalah Dalam Lingkungan Kebijakan Di
Negara Berkembang
37
1. SDM Policy elites dan social interest tidak cukup syarat
untuk mengambil bagian dalam proses kebijakan;
2. Pembuatan kebijakan publik lebih untuk kepentingan
elites sendiri, bukan masyarakat;
3. Budaya masyarakat yang kurang mendukung dalam
memberi penghargaan kepada kebebasan
berpendapat, kerja keras, waktu dsb.
Masalah……..
38
4. Komunikasi sosial yang tidak lancar, karena
hambatan budaya, sikap elites politik maupun
hambatan struktural;
5. Kelembagaan tidak berfungsi dengan benar
karena keterbatasan sumber daya;
6. Pemusatan kewenangan dan tanggung jawab;
7. Rendahnya kualitas Informasi menyebabkan
rendahnya kualitas dan effektivitas kebijakan;
8. Perkembangan teknologi menciptakan variable
kebijakan makin luas dan rumit.
39
MENUJU – PROSES KP DALAM
DIMENSI TEKNIS