Transcript Hukum Pembuktian & Alat Bukti • SANYOTO • FAKULTAS HUKUM UNSOED Perbedaan Hukum Acara Perdata dengan Hukum Acara Pidana • Dasar timbulnya gugatan Perdata :timbulnya perkara.

Hukum Pembuktian & Alat Bukti
• SANYOTO
• FAKULTAS HUKUM UNSOED
Perbedaan Hukum Acara Perdata
dengan Hukum Acara Pidana
•
Dasar timbulnya gugatan
Perdata :timbulnya perkara krn terjadi pelanggaran hak yang
diatur dalam hukum perdata.
Pidana : timbulnya perkara krn terjadi pelanggaran terhadap
perintah atau larangan yang diatur dlm hkm pidana
2.
Inisiatif berperkara
Perdata : datang dari salah satu pihak yang merasa dirugikan
Pidana : datang penguasa negara/pemerintah melalui aparat
penegak hukum seperti polisi dan jaksa
Istilah yang digunakan
Perdata : yang mengajukan gugatan
Peng
gugat
pihak lawannya/digugat
Tergugat
Pidana : yang mengajukan perkara ke pengadilan
jaksa/penuntut umum
pihak yang disangka
Tersangka
terdakwa
Terpidana
4. Tugas hakim dalam beracara
Perdata : mencari kebenaran formil mencari
kebenaran sesungguhnya yang didasarkan apa yang
dikemukakan oleh para pihak dan tidak boleh melebihi
dari itu.
Pidana :mencari kebenaran materiil
tidak terbatas
apa saja yang telah dilakukan terdakwa melainkan
lebih dari itu. Harus diselidiki sampai latar belakang
perbuatan terdakwa. Hakim mencari kebenaran
materil secara mutlak dan tuntas.
3.
5. Perdamaian
Perdata : dikenal adanya perdamaian
Pidana : tidak dikenal perdamaian
6. Sumpah decissoire
Perdata : ada sumpah decissoire yaitu sumpah yang
dimintakan oleh satu pihak kepada pihak lawannya
tentang kebenaran suatu peristiwa.
Pidana : tidak dikenal sumpah decissoire.
7. Hukuman
Perdata : kewajiban untuk memenuhi prestasi
(melakukan , memberikan dan tidak melakukan
sesuatu )
Pidana : hukuman badan ( kurungan, penjara dan
mati), denda dan uang pengganti
Pidana
Pidana Pokok
Pidana Tambahan
• mati
• penjara
• kurungan
• denda
• tutupan
• pencabutan hak-hak
tertentu
• perampasan barang tertentu
• pengumuman putusan
hakim
Perkara perdata ada 2 :
1. Perkara contentiosa === perkara
yang di dalamnya terdapat
sengketa atau perselisihan.
2. Perkara voluntaria === perkara
yang di dalamnya tidak terdapat
sengketa atau perselisihan
Beda contentiosa dengan voluntaria
Pihak yang berperkara
Contentiosa : penggugat dan tergugat
Voluntaria : pemohon
Aktifitas hakim yang memeriksa perkara
Contentiosa : terbatas yang dikemukakan dan
diminta oleh pihak-pihak
Voluntaria : hakim dapat melebihi apa yang
dimohonkan krn tugas hakim bercorak administratif.
Kebebasan hakim
Contentiosa : hakim hanya memperhatikan dan
menerapkan apa yang telah ditentukan UU
Voluntaria : hakim memiliki kebebasan
menggunakan kebijaksanaannya.
Kekuatan mengikat putusan hakim
Contentiosa : hanya mengikat pihak-pihak yang
bersengketa serta orang-orang yang telah didengar
sebagai saksi.
Voluntaria : mengikat terhadap semua pihak.
Pembuktian
Merupakan proses yang sangat penting dan
menentukan karena dari proses ini hakim
mendapatkan kepastian untuk menjatuhkan
putusan apakah dalil
gugatan P dan
bantahan/ sangkalan T
Terbukti atau
tidak terbukti , dengan akibat P / T
dimenangkan atau dikalahkan
Pengertian Pembuktian
• Pendapat para ahli /doktrin
1. Soepomo :
membuktikan adalah memperkuat kesimpulan
hakim dengan syarat-syarat bukti yang.
2. Subekti :
membuktikan adalah menyakinkan hakim tentang
kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu
persengketaan. Sah
3. Abdul Kadir Muhammad:
membuktikan dalam arti yuridis adalah menyajikan
fakta yang cukup menurut hukum untuk memberikan
kepastian kepada majelis hakim mengenai
terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum.
4. Sudikno Mertokusumo : membuktikan mengandung
beberapa pengertian :
a. Dalam arti logis : memberikan kepastian dalam arti
mutlak
b. Dalam arti konvensional : memberikan kepastian
bersifat nisbi/relatif, dimana punya tingkatan :
- conviction intime : bersifat intuitif/perasaan
- conviction raisonne : berdasarkan bertimbangan
akal.
c. Dalam arti yuridis : memberikan dasar-dasar yang
cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna
memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa
yang diajukan.
•
Pembuktian : proses menyajikan alat-alat bukti yang
sah kepada majelis hakim
guna memberikan
kepastian akan kebenaran suatu peristiwa.
Unsur-unsur Pembuktian
1. Merupakan bahagian dari hukum acara
perdata.
2. Merupakan suatu proses untuk
menyakinkan/memberi kepastian kepada
hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang
dikemukakan para pihak berperkara di
persidangan.
3. Dasar bagi hakim dalam rangka menjatuhkan
putusan
Hal yang Dibuktikan
1.
•
a.
-
Fakta/peristiwa
Tetapi tidak semua peristiwa harus dibuktikan ada beberapa
peristiwa yang tidak memerlukan pembuktian :
Peristiwa-peristiwa yang terjadi di persidangan yaitu :
Pihak tergugat/para tergugat mengakui kebenaran surat
gugatan/para penggugat.
Apabila majelis hakim menjatuhkan putusan verstek.
Sumpah pemutus/decisoir .
b.
Peristiwa notoir : peristiwa atau keadaan yang dianggap harus
diketahui oleh orang yang berpendidikan atau peristiwa yang
diketahui umum.
Contoh :
+Tanggal 17 Agustus hari Kemerdekaan Indonesia.
? HARI minggu adalah hari libur
2.
Hak
Beban Pembuktian
•
•
1.
Dasar hukum Pasal 163 HIR/283 RBg
Dari Pasal ini dapat dirinci bahwa beban pembuktian
dilakukan oleh :
Pihak yang menyatakan mempunyai hak dialah yang harus
membuktikan haknya itu.
2.
Pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk menguatkan
haknya dialah yang harus membuktikan peristiwa itu.
3.
Pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk menyangkal
/membantah hak orang lain dialah yang harus membuktikan
peristiwa itu.
•
Kesimpulannya : siapa yang mendalilkan sesuatu dia yang
harus membuktikan.
Hakim dalam tugasnya membagi beban pembuktian
berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak yang
•
Beban pembuktian dalam
KUHPerdata dan KUHD
1.
1.
2.
3.
4.
Pasal 1244 KUHPerdata tentang keadaan memaksa
debitor.
Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan
hukum (onrechtmatige daad)
T sbg telah
melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
Pasal 1394 KUHPerdata tentang sewa bunga yang
harus dicicil
debitor yang sudah membayar
cicilan.
Pasal 1977 KUHPerdata tentang bezit atas benda
bergerak
eigenaar (pemilik sebenarnya).
Pasal 468 ayat (2) KUHD tentang pengangkutan
pengangkut barang
Teori Pembuktian
•
Hakim mencari kebenaran formil maksudnya hakim tidak
boleh melampau batas-batas yang diajukan para pihak.
•
1.
Ada 3 teori pembuktian yaitu :
Pembuktian bebas : di mana tidak menghendaki adanya
ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga
penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepada
hakim.
2.
Pembuktian negatif : harus ada ketentuan-ketentuan yang
mengikat hakim bersifat negatif, hakim terbatas sepanjang
yang dibolehkan undang-undang.
3.
Pembuktian positif: hakim diwajibkan melakukan segala
tindakan dalam pembuktian kecuali yang dilarang dalam
undang-undang.
•
Pendapat umum menghendaki teori pembuktian yang lebih
bebas untuk memberikan kelonggaran kepada hakim
dalam mencari kebenaran.
PEMBUKTIAN DLM H.PID &
H.Pdt
• Sis.Negatif men UU ps 294
HIR/183 KUHAP maksudnya :
1) Utk mempersalahkan Tdw
perlu min pembuktian,
2) Meski alat bukti bertumpuk2
melebihi min pembuktian ,tp
bila hakim tdk berkeyakinan
akan kesalahan ( schuld ) Tdw
,ia tdk dpt menghukum Tdw.
3) Memp.peran yg bebas
sepenuhnya karena kebenaran
yg dituju : Kebnr Materiil .
• Hakim tdk bebas ( ps
178 ayat 3 HIR/189
Rbg )
• Utk memutus perk
mendasarkan pd
minimum bukti ( 2 alat
bukti tanpa perlu
keyakinan )
• Kebenaran formal
Macam-macam alat bukti utk Hapdt
& HAPid
Perdata Ps 164 HIR/284
RBG/1866 BW
1) Bukti surat
2) Bukti saksi,
3) Persangkaan 2(
Vermoeden/presumptions )
4) Pengakuan (
Bekentenis/Confession )
5) Sumpah (
# Descente/plaatselijke opneming
en onderzoek ( PS )153
HIR/180 RBG
#Expetise ( KA ) ps 154 HIR,181
RBG
Pidana Ps 184 KUHAP
1) Keterangan saksi
2) Keterangan ahli
3) Surat-surat,
4) Petunjuk
5) Keterangan Terdakwa
295 HIR Alat bukti :
 Surat-surat,
 Kesaksian,
 Pengakuan,
 Isyarat2/Petunjukpetunjuk .
Kekuatan bukti dari alat-alat bukti
1. Bukti mengikat dan menentukan,
artinya
a. Satu alat bukti cukup bagi hakim
menjatuhkan putusan.
b. Hakim terikat dengan alat bukti
tersebut.
c. Tidak dapat dilumpuhkan dengan
bukti lawan/sebaliknya.
• Alat bukti ini: sumpah pemutus (S
Decisoir) , pengakuanMurni
2. Bukti sempurna, artinya :
a. Satu alat bukti cukup bagi
hakim menjatuhkan putusan.
b. Hakim terikat dengan bukti
tersebut, kecuali dapat
dibuktikan sebaliknya.
c. Dapat dilumpuhkan dengan
bukti lawan.
Alat bukti ini : akta otentik, dll
3. Bukti permulaan, artinya :
a. Alat bukti sah tetapi belum
memenuhi syarat formil sebagai
bukti yang cukup.
b. Memerlukan alat bukti lain agar
menjadi sempurna.
c. Hakim bebas dan tidak terikat
dengan alat bukti ini.
d. Dapat dilumpuhkan dengan bukti
lawan.
Alat bukti ini : akta di bawah tangan,
dll
4. Bukti bebas, artinya :
a. Hakim bebas menilai sesuai dengan
pertimbangannya yang logis.
b. Hakim tidak terikat dengan alat bukti
tersebut.
c. Terserah kepada hakim untuk
menilainya.
d. Hakim dapat mengeyampingkan alat
bukti ini.
e. Dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan.
• Alat bukti ini : saksi ahli, pengakuan di
luar sumpah, dll
Bukti bukan bukti, artinya:
a. Tidak memenuhi syarat formal
sebagi alat bukti yang sah.
b. Tidak mempunyai kekuatan
pembuktian
c. Tampak seperti alat bukti tapi
bukan bukti.
Contohnya : saksi yang tidak
disumpah, foto-foto, rekaman
kaset/video, dll
.
Macam-macam Alat Bukti dlm
Hk Ac Pdt
•
1.
2.
3.
4.
5.
Pasal 164 HIR/284 RBG, ada 5 alat bukti yaitu :
Bukti tulisan/surat
Saksi
Persangkaan
Pengakuan
Sumpah
•
1.
2.
Di luar Pasal 164 HIR/284 RBg :
Keterangan ahli ( ps 153 HIR )
Pemeriksaan di tempat( PS 154 HIR )
Alat bukti tertulis/surat
•
Dasar hukumnya Pasal 165, 167 HIR/285-305 RBg, stb No 29 Tahun
1867.
•
Pengertian : surat adalah alat bukti tertulis yang memuat tanda-tanda
baca di mana menyatakan pikiran seseorang.
•
1.
Bentuk surat ada 2 yaitu :
Akta : surat yang diberi tanggal dan ditanda tangani.
akta ini terbagi 2 yaitu :
a. Akta otentik : akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang
berwenang.
Akta ini dapat dibagi 2 :
- Akta ambtelijk : pejabat yang berwenang menerangkan apa yang
dilihat dan dilakukannya.
Contoh : akta kelahiran.
- akta partai : selain pejabat menerangkan apa yang dilihat dan
dilakukannya, pihak yang berkepentingan juga mengakuinya dengan
membubuhkan tanda tangan mereka.
Contoh : akta jual beli.
Kekuatan bukti akta otentik
•
•
Mempunyai kekuatan bukti sempurna (volledig
bewijs).
Pada setiap akta otentik di dalamnya
terkandung 3 macam kekuatan bukti yaitu:
1. Kekuatan bukti lahir : kekuatan yang
berkenaan dengan syarat-syarat formal
(tampak secara lahiriah).
2. Kekuatan bukti formal : kebenaran peristiwa
yang diterangkan dalam akta.
3. Kekuatan bukti materiil : kebenaran isi akta
otentik.
b. Akta di bawah tangan
• Pengertian : akta yang sengaja dibuat para pihak
tanpa bantuan pejabat yang berwenang.
• Kekuatan bukti : permulaan bukti tertulis (begin van
schrifftelijk bewijs)
• Pasal 288 dan Pasal 289 RBg, Pasal 1b Stb No 29
Tahun 1867 : akta bawah tangan akan mempunyai
kekuatan bukti sempurna jika tanda tangan diakui
pembuatannya dan ahli waris atau orang yang
mendapat hak darinya cukup menyatakan mengenal
tulisan atau tanda tangan tersebut.
2. Surat Non Akta : surat yang tidak ada tanda
tangannya.
Kekuatan buktinya : permulaan bukti tertulis.
Saksi
• Dasar hukum : Pasal 168-172 HIR/306-309
RBG, Stb NO 29 Tahun 1867, Pasal 19021908 KUHPerdata.
• saksi : orang yang memberikan keterangan di
muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat
tertentu tentang suatu peristiwa atau keadaan
yang ia lihat, dengar dan dialami sendiri
sebagai bukti terjadinya peristiwa atau
keadaan
• Kekuatan bukti : bukan bukti sempurna dan
mengikat hakim tetapi terserah kepada hakim
untuk mempercayainya .
Syarat-syarat saksi :
1. Formil:
a. Umur 15 tahun ke atas
b. Sehat akalnya
c. Tidak ada hubungan sedarah atau semenda kecuali
ditentukan undang-undang.
d. Sekurang-kurangnya ada 2 orang saksi untuk satu
peristiwa (unus testis nullus testis), atau dikuatkan
dengan alat bukti lain.
2. Materiil :
a. Menerangkan apa ynag ia liha, dengar dan alami
sendiri.
b. Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya.
c. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulannya.
d. Saling bersesuai satu sama lainnya.
e. Tidak bertentangan dengan akal sehat.
Kewajiban saksi
1. Datang menghadap ke pengadilan
setelah dipanggil secara patut.
2. Bersumpah menurut agamanya
3. Memberikan keterangan
orang yang tidak dapat menjadi
saksi
1. Secara mutlak : yang mempunyai hubungan
sedarah atau semenda kecuali ditentukan lain
oleh undang-undang.
termasuk ke dalam golongan ini adalah :
a. Keluarga sedarah dan semenda menurut garis
lurus ke atas dan ke bawah.
b. Istri atau suami walaupun sudah bercerai
2. Secara relatif/nisbi : belum memenuhi syaratsyarat untuk jadi saksi.
Termasuk ke dalam golongan ini :
a. anak di bawah usia 15 tahun.
b. orang gila yg kadang-kadang sehat
Orang yang dapat mengundurkan
diri jadi saksi
1. Saudara laki-laki dan perempuan, ipar laki-laki
dan perempuan dari salah satu pihak.
2. Keluarga sedarah dan semenda menurut garis
keturunan lurus dari saudara laki-laki dan
perempuan suamiatau istri salah satu pihak.
3. Orang-orang yang karena jabatan atau
pekerjaannya yang sah wajib menyimpan
rahasia.
Contoh : notaris, dokter, dll
Testimonium de Auditu
• Saksi dimana keterangan yang
diberikan berasal dari pihak
ketiga.
• Kesaksian ini tidak dapat berdiri
sendiri dan harus dikuatkan
dengan bukti lain.
Persangkaan (vermoeden)
•
•
Dasar hukumnya : Pasal 173 HIR/310 RBg.
Pengertian : kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang
telah jelas ke arah peristiwa yang belum jelas.
•
Digunakan jika tidak ada alat bukti lain untuk membuktikan suatu
peristiwa.
•
1.
Persangkaan dapat dibedakan atas 2 yaitu :
Persangkaan hukum/undang-undang (rechtsvermoeden)
kekuatan buktinya : memaksa.
2.
Persangkaan hakim (feitelijk vermoeden) : ditarik dari keadaan
yang timbul dalam persidangan
syarat persangkaan hakim
1.
2.
3.
4.
5.
•
Dugaan mengenai suatu kejadian harus didasarkan
atas hal-hal yang telah terbukti.
Hakim harus berkeyakinan bahwa hal-hal yang telah
terbukti itu dapat menimbulkan dugaan terhadap
terjadinya suatu peristiwa lain.
Hakim dalam mengambil dari bukti-bukti itu tidak boleh
mendasarkan putusannya atas hanya satu dugaan
saja.
Dugaan harus bersifat penting, seksama, tertentu dan
ada hubungan satu sama lainnya.
Persangkaan semacam ini hanya boleh diperhatikan
dalam hal undang-undang membolehkan pembuktian
dengan saksi.
Kekuatan bukti persangkaan hakim :diserahkan
kepada pertimbangan hakim secara logis.
Pengakuan (bekentenis/Aveu )
• Dasar hukum : Pasal 174-176 HIR/311-313 RBg.
• Pengertiannya : keterangan sepihak dari salah satu
pihak dalam suatu perkara, di mana ia mengakui apa
yang dikemukakan oleh pihak lawan baik seluruh atau
sebahagiaan dari apa yang dikemukakan pihak lawan.
• Pengakuan tidak boleh dipisah-pisah tapi harus
diterima secara bulat ( asas onsplitsbaar aveu)
• Pengakuan adalah alat bukti yang dapat
mempercepat penyelesaian suatu perkara perdata
Bentuk-bentuk pengakuan
1. Pengakuan murni ( Aveu our et Simple ):
pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai
sepenuhnya.
• Tidak memerlukan pembuktian.
2. Pengakuan dengan kualifikasi ( gequalificeerde
bekentenis, aveu qualifie ) : pengakuan yang disertai
dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan.
• Memerlukan pembuktian yaitu terhadap
sangkalannya.Misal : P mendalilkan T wp dlm jual
Beli Rumah seharga 100 Jt.T mengakui Betul telah
beli rumah P tapi harga nya hanya 60 Jt.
• Pembuktian dibebankan terlebih dahulu kepada
pihak lawannya.
3. Pengakuan dengan klausula :
( geclausule bekentenis, aveu
complexu )pengakuan yang
disertai dengan keterangan
tambahan yang bersifat
membebaskan.
Memerlukan pembuktian. Misal
:pembayaran lunas,
pembebasan, kompensasi ___
Pembuktian dibebankan terlebih
dahulu kepada pihak lawan.
Sumpah
• Dasar hukum : Pasal 155-158, 177
HIR,182-185, 314 RBg dan Pasal 19291945 KUHPerdata.
• Pengertian : suatu pernyataan yang
khidmat diberikan atau diucapkan pada
waktu memberi janji dengan mengingat
akan sifat Maha Kuasa dari pada Tuhan,
dan percaya bahwa siapa yang memberi
keterangan atau janji yang tidak benar akan
dihukum olehNya( menerima Laknat )
• Sumpah dapat dibedakan atas 2 yaitu :
1.Sumpah promissoir : sumpah untuk
melakukan atau tidak melakukan
sesuatu.
Contoh : sumpah saksi, sumpah
jabatan, dll.
Ciri-ciri sumpah ini :
1.Diucapkan sebelum memberikan
keterangan/melakukan sesuatu.
2.Berfungsi sebagai syarat formil
sahnya suatu keterangan/tindakan.
3.Sumpah ini tidak sebagai alat bukti.
4.Tidak mengakhiri sengketa.
2.Sumpah confirmatoir : sumpah
memberikan keterangan guna
meneguhkan bahwa sesuatu itu
benar demikian atau tidak.
Ciri-cirinya :
1.Diucapkan sesudah memberikan
keterangan/melakukan sesuatu.
2.Berfungsi meneguhkan suatu
peristiwa atau hak.
3.Sumpah inilah sebagai alat bukti.
4.Mengakhiri sengketa
Bentuk-bentuk sumpah confirmatoir
1.
•
•
•
•
•
•
•
Sumpah suppletoir/pelengkap
Diperintahkan hakim kepada salah satu pihak.
Berfungsi untuk melengkapi alat bukti.
Didahului dengan bukti permulaan.
Tidak ada jalan lain untuk menguatkannya dengan
alat-alat bukti lain.
Pihak yang diperintahkan bersumpah tidak bol;eh
mengembalikan sumpah kepada pihak lawan.
Pihak yang diperintahkan bersumpah hanya boleh
melakukan atau menolak.
Jika mengucapkan akan dimenangkan dan menolak
akan kalah.
Dasar hukumnya : Pasal 155 HIR, 182
RBg, 1940 KUHPerdata.
Kekuatan bukti dari sumpah ini :
a. Menyelesaikan perkara.
b. Memiliki bukti sempurna.
c. Dimungkinkan adanya bukti lawan.
d. Dapat dibatalkan oleh putusan
hakim yang lebih tinggi.
e. Apabila sumpah itu ternyata palsu
dapat
menjadi
alasan
untuk
peninjauan kembali.
2. Sumpah aestimatoir/penaksir
• Diperintahkan oleh hakim kepada
penggugat.
• Berfungsi untuk menentukan uang ganti
kerugian.
• Dasar hukumnya : Pasal 155 ayat (2)
HIR, 182 RBg, 1940 KUHPerdata.
• Sumpah ini baru diterapkan apabila :
a. penggugat telah dapat membuktikan
haknya atas barang sengketa atau
tuntutan ganti kerugian.
a. Besarnya nilai barang
sengketa/ganti kerugian masih
simpang siur/belum pasti.
b. Tidak ada jalan lain untuk
menetapkan besarnya nilai ganti
kerugian /harta benda.
Kekuatan bukti dari sumpah ini :
sempurna dan masih
dimungkinkan adanya bukti
lawan.
3. Sumpah decisoir/pemutus
• Dimintakan oleh salah satu pihak
kepada pihak lawannya.
• Dasar hukum : Pasal 156 HIR, 183
RBg, 1930 KUHPerdata.
• Tidak ada pembuktian sama sekali.
• pihak yang meminta sumpah disebut
deferent dan yang bersumpah
disebut delaat.
• Bunyi sumpah ditentukan oleh
deferent.
Syarat-syarat dapat dikabulkannya
permintaan sumpah pemutus :
a. Mengenai
peristiwa
yang
menjadi sengketa.
b.Bukan tentang hukum atau
hubungan hukum.
c. Mengenai
perbuatan
yang
dilakukan sendiri oleh delaat
atau
bersama-sama
dengan
deferent.
Pihak delaat dapat:
a. Menolak bersumpah
dikalahkan.
b. Melakukan sumpah
dimenangkan.
c. Mengembalikan sumpah kepada
deferent.
Syarat pengembalian sumpah kepada
deferent :
a. Sumpah itu mengenai perbuatan yang
dilakukan kedua belah pihak.
b. Jika sumpah itu mengenai perbuatan
yang dilakukan delaat sendiri maka
tidak bisa dikembalikan.
Pihak deferent/relaat dapat :
a.Menolak
dikalahkan.
b.Melakukan sumpah
dimenangkan
.
Akibat hukum sumpah decisoir
1. Kebenaran peristiwa yang dimintakan sumpah
menjadi pasti.
2. Kekuatan buktinya bersifat menentukan.
3. Tidak dimungkinkan adanya bukti lawan.
4. Pihak lawan tidak boleh membuktikan bahwa
sumpah itu palsu, tanpa mengurangi wewenang
jaksa untuk menuntut berdasarkan sumpah palsu.
5. Tidak dapat dibatalkan oleh hakim yang lebih
tinggi(banding dan kasasi).
6. Jika dikemudian hari terbukti sumpah itu palsu
maka dapat dijadikan alasan untuk peninjauan
kembali.
Pemeriksaan di ( se tempat
(plaatselijk onderzoek)
• Dasar hukum : Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg.
• Pemeriksaan dilakukan di luar gedung
pengadilan untuk memeriksa objek perkara
yang tidak dapat dihadirkan dalam ruang
persidangan.
• Tujuannya : memperoleh kepastian akan
kebenaran objek yang menjadi sengketa.
Keterangan ahli/saksi ahli
•
•
Dasar hukum : Pasal 154 HIR/181 RBg.
Pengertian : orang yang memberikan keterangan di
persidangan berdasarkan ilmu pengetahuan yang
dikuasainya.
•
1.
Beda antara saksi dengan saksi ahli :
Saksi tidak dapat diganti sedangkan saksi ahli dapat
digantikan.
Saksi menerangkan apa yang dilihat,didengar dan dialami
sendiri, sedangkan saksi ahli berdasar ilmu pengetahuan
yang dikuasainya.
2.
3) Keterangan saksi mengenai peristiwa
yang terjadi sebelum perkara di
sidangkan, saksi ahli tentang hal
yang diawasi/dilihat dalam
persidangan.
4) Guna keterangan saksi untuk
memberikan bahan baru untuk
menambah atau melengkapi bahan
yang sudah ada, sedangkan saksi ahli
keterangannya untuk bahan
pertimbangan mengenai suatu
peristiwa bagi hakim